29

Perayaan Kemerdekaan Indonesia di Papua adalah Pembohongan Publik 

Sejarah Papua Lengkap
Saat pengibaran bendera Papua Barat tahun 1961.
Oleh: Ones Suhuniap

Tabloid-WANI -- Sejarah telah membuktikan bahwa, orang Papua barat tidak perna ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekan indonesia selama 350 tahun.

Perjalanan perjuagan indonesia tidak pernah orang Papua ikut terlibat dalam Sumpa pemuda, dalam organisasi perjuagan sampai dengan proklamasi 17 Agustus 1945.
Sekalipun bangsa Papua dan Indonesia dijaah oleh satu penjaja yang sama yaitu belanda tetapi pengelolaan administrasi dikelola berbeda.

Hubungan Sejarah Indonesia dan Papua Barat

Tidak dapat dipungkiri bahwa pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia sebagai bagian dari wilayah negaranya didasarkan atas alasan sejarah. Sementara aksi pencaplokan itu sendiri kini telah menjadi sejarah yang harus dipelajari dan dipahami untuk dapat memetakan persoalan secara obyektif, yang kemudian dilanjutkan dengan aksi pencarian solusi yang terbaik bagi penyelesaian status politik wilayah Papua Barat dalam kekuasaan Indonesia.

Dalam rangka untuk menggali hubungan sejarah antara Indonesia dan Papua Barat, maka beberapa hal perlu dikemukakan. Pertama, sejarah hidup Indonesia dan Papua Barat. Kedua, sejarah perjuangan Indonesia dan Papua Barat dalam mengusir penjajah. Ketiga, alasan pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia. Keempat, sejarah kemerdekaan Papua Barat. Kelima, proses Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969. Keenam, sejarah dalam kekuasaan Orde Baru dan terakhir masa kebangkitan Papua Barat Kedua (Era Reformasi Indonesia).

1.  Sejarah Hidup Indonesia dan Papua Barat

Dalam sejarah hidup, rakyat Papua Barat telah menunjukkan bahwa mereka mampu untuk mengatur hidupnya sendiri. Hal itu terlihat dari kepemimpinan setiap suku, yang telah mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh kepala-kepala suku (tribal leaders). Untuk beberapa daerah, setiap kepala suku dipilih secara demokratis sedangkan di beberapa daerah lainnya kepala suku diangkat secara turun-temurun. Hingga kini masih terdapat tatanan pemerintahan tradisional di beberapa daerah, sebagai contoh: seorang Ondofolo masih memiliki kekuasaan tertentu di daerah Sentani dan Ondoafi masih disegani oleh masyarakat sekitar Yotefa di Numbay.

Selain kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri (tidak dipengaruhi oleh pihak asing), juga sangat nyata di depan mata bahwa antara Papua Barat dan Indonesia mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Bangsa Papua adalah ras Negroid sedangkan bangsa Indonesia pada umumnya adalah ras Mongoloid.

Sejarah Papua Lengkap
Tom Beanal
Dengan perbedaan ras ini menimbulkan perbedaan yang lainnya, entah perbedaan fisik maupun mental, dan kedua bangsa ini sama sekali tidak pernah mempunyai hubungan apapun dalam sejarah kehidupan
di masa silam. Masing-masing hidup sebagai bangsanya sendiri dengan karakteristiknya yang berlainan pula. Sehingga tindakan pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia ini dianggap tindakan menjajah. Hal itu pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua Presidium Dewan Papua, Tom Beanal, bahwa:

Pertama, dalam kehidupan sehariannya, moyang kami tidak pernah melihat asap api kebun Indonesia apabila mereka berkebun. Moyang kami tidak pernah bercerita kepada kami bahwa kami punya dendam perang dengan keturunan Soekarno dan soeharto dan moyang bangsa Indonesia. Kami bangsa Papua tahu dan sadar akan diri kami bahwa kami berbeda dengan bangsa Indonesia.

Kedua, Bangsa Papua termasuk ras Negroid mendiami kepulauan Melanesia di Pasifik selatan, karena bangsa Papua berbeda dengan bangsa Indonesia lainnya yang umumnya masuk ras Mongoloid dan Austronosoid yang mendiami kepulauan Melayu dan kepulauan Austronesia.”

Dari gambaran di atas, sangatlah jelas, bahwa antara Indonesia dan Papua Barat sama sekali tidak mempunyai hubungan sejarah hidup yang sama yang bisa menyatukan kedua bangsa dalam satu negara yang bernama Indonesia. Alasan bahwa Indonesia dan Papua Barat mempunyai sejarah hidup yang sama sebagai sebuah bangsa pada masa sejarah sema sekali tidak obyektif, sebaliknya menjadi alasan politis untuk mengklaim Papua Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Hal semacam ini sering dibangun di Indonesia untuk membangun nasionalisme Indonesia bagi orang Papua (meng-Indonesia-kan orang Papua).

2.  Hubungan Sejarah Perjuangan Indonesia dan Papua Barat

Indonesia (Sabang sampai Amboina) dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, sedangkan Papua Barat (Nederland Nieuw-Guinea) dijajah oleh Belanda selama 64 tahun. Walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina.
Kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke.

Sejarah Papua Lengkap
Boedi Utomo
Tahun 1908 Indonesia masuk dalam tahap Kebangkitan Nasional (perjuangan otak) yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi perjuangan. Dalam babak perjuangan baru ini banyak organisasi politik-ekonomi yang berdiri di Indonesia, misalnya Boedi Utomo (20 Mei 1908), Serikat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1913), Perhimpunan Indonesia (1908), Studie Club (1924) dan lainnya. Dalam babakan perjuangan ini, terutama dalam berdirinya organisasi-organisasi perjuangan ini, rakyat Papua Barat sama sekali tidak terlibat atau dilibatkan. Hal ini dikarenakan musuh yang dihadapi waktu itu, yaitu Belanda adalah musuh bangsa Indonesia sendiri, bukan musuh bersama dengan bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat berasumsi bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai musuh yang bersama dengan rakyat Indonesia, karena Belanda adalah musuhnya masing-masing.
Rakyat Papua Barat juga tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda ini banyak pemuda di seluruh Indonesia seperti Jong Sumatra Bond, Jong Java, Jong Celebes, Jong Amboina, dan lainnya hadir untuk menyatakan kebulatan tekad sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Tetapi tidak pernah satu pemuda pub dari Papua Barat yang hadir dalam Sumpah Pemuda tersebut. Karena itu, rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya “Indonesia” itu.

Dalam perjuangan mendekati saat-saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak ada orang Papua Barat yang terlibat atau menyatakan sikap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Tentang tidak ada sangkut-pautnya Papua Barat dalam kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Mohammad Hatta dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon Vietnam, tanggal 12Agustus 1945.
Sejarah Papua Lengkap
M. Hatta

Saat itu Mohammad Hatta menegaskan bahwa “…bangsa Papua adalah ras Negroid, bangsa Melanesia, maka biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri…”. Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945.

Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam proklamasi tersebut adalah Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda, yaitu “Dari Sabang Sampai Amboina”, tidak termasuk kekuasaan Nederland Nieuw-Guinea (Papua Barat). Karena itu pernyataan berdirinya Negara Indonesia adalah Negara Indonesia yang batas kekuasaan wilayahnya dari Sabang sampai Amboina tanpa Papua Barat.

Tanggal 19 Agustus 1945 (dua hari setelah kemerdekaan Indonesia) Indonesia dibagi dalam delapan buah Propinsi. Salah satu Propinsinya adalah Maluku. Banyak kalangan berasumsi bahwa wilayah Papua Barat masuk dalam wilayah Propinsi Maluku. Padahal secara nyata penguasaan wilayah Papua Barat dalam kekuasaan Propinsi Maluku itu dipikirkan dan direalisasikan sejak pembentukan sebuah Biro Irian pada tanggal 14 Desember 1953 yang bertugas mengadakan penelitian mengenai daerah Indonesia yang bisa dijadikan sebagai jembatan untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda.
Sejarah Papua Lengkap
Zainal A.S

Dari hasil penelitian itu, ternyata pilihan jatuh pada wilayah Maluku Utara. Maka dengan lahirnya UU No. 15 Tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Irian Barat, Soasiu ditetapkan sebagai ibukota Propinsi Irian Barat dengan Gubernur Zainal Abidin Syah (Sultan Tidore) yang dikukuhkan pada 17 Agustus 1956 bersamaan dengan Peresmian Propinsi Irian Barat Perjuangan.

Setelah peresmian Propinsi Irian Barat perjuangan, Papua Barat tetap menjadi daerah sengketa antara Indonesia dan Belanda. Beberapa persitiwa politik dalam memperebutkan Papua Barat oleh kedua bela pihak adalah:

a).  Sebelum penandatangan Perjanjian Lingggarjati pemerintah Belanda pernah menyatakan agar
Papua Barat dapat menerima status sendiri terhadap Kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat menurut jiwa pasal 3 dan 4 Perjanjian tersebut. Jadi di sini Belanda mengadakan pengecualian bagi Papua Barat agar kedudukan hukum wilayah tersebut tidak ditentukan oleh Perjanjian Linggarjati. 

b).  Dalam Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag Belanda tanggal 23 Agustus-2 November 1945 disepakati bahwa mengenai status quo wilayah Nieuw Guinea tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, masalah kedudukan-kenegaraan Papua Barat akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Tetapi dalam kesempatan yang sama pula status Papua Barat (Nederland Niew Guinea) secara eksplesit dinyatakan oleh Mohammad Hatta, Ketua Delegasi Indonesia, bahwa “…masalah Irian Barat tidak perlu dipersoalkan karena bangsa Papua berhak menjadi bangsa yang merdeka.” 

c).  Dalam konferensi para menteri antara Belanda dan Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 25 Maret-1 April dibentuk sebuah panitia gabungan dengan surat Keputusan Para Menteri Uni Indonesia-Nederland No. MCI/C II/1/G.T. Berdasarkan keputusan tersebut, masing-masing pihak mengangkat tiga orang anggota sebelum tanggal 15 April 1950 dengan tugas untuk menyelidiki status Papua Barat secara ilmiah untuk menentukan apakah layak masuk dalam kekuasaan Indonesia atau Nederland. Akhirnya, berdasarkan hasil penyedikan masing-masing pihak tidak ada pihak yang mengalah, sehingga wilayah Papua Barat masih dipertahankan oleh Belanda. Selanjutnya disepakati bahwa penyelesaikan masalah Papua Barat akan diselesaikan kemudian oleh United Nations Commission for Indonesia (UNTEA) tanpa batas waktu yang ditentukan.

d).  Karena dirasa wilayah Papua Barat dikuasai oleh Belanda, maka sejak tahun 1953 pihak Indonesia membawa masalah Papua Barat ke forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konferensi Asia Afrika.
Setelah semua perjuangan masing-masing pihak mengalami jalan buntu, maka selanjutnya wilayah Papua Barat menjadi daerah sengketa yang diperebutkan oleh Belanda dan Indonesia. Indonesia dan Belanda sama-sama mempunyai ambisi politik yang besar dalam merebut Papua Barat.

3.  Sejarah Manivesto Politik Papua Barat

Ketika Papua Barat masih menjadi daerah sengketa akibat perebutan wilayah itu antara Indonesia dan Belanda, tuntutan rakyat Papua Barat untuk merdeka sebagai negara merdeka sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Memasuki tahun 1960-an para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik lewat sekolah Polisi dan sebuah sekolah Pamongpraja (Bestuurschool) di Jayapura (Hollandia), dengan mendidik 400 orang antara tahun 1944-1949 mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat.

Selanjutnya atas desakan para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik, maka pemerintah Belanda membentuk Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea). Beberapa tokoh-tokoh terdidik yang masuk dalam Dewan ini adalah M.W. Kaisiepo dan Mofu (Kepulauan Chouten/Teluk Cenderawasih), Nicolaus Youwe (Hollandia), P. Torey (Ransiki/Manokwari), A.K. Gebze (Merauke), M.B. Ramandey (Waropen), A.S. Onim (Teminabuan), N. Tanggahma (Fakfak), F. Poana (Mimika), Abdullah Arfan (Raja Ampat). Kemudian wakil-wakil dari keturunan Indo-Belanda adalah O de Rijke (mewakili Hollandia) dan H.F.W. Gosewisch (mewakili Manokwari). Setelah melakukan berbagai persiapan disertai dengan perubahan politik yang cepat akibat ketegangan Indonesia dan Belanda, maka dibentuk Komite Nasional yang beranggotakan 21 orang untuk membantu Dewan Nieuw Guinea dalam mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Komite ini akhirnya dilengkapi dengan 70 orang Papua yang berpendidikan dan berhasil melahirkan Manifesto Politik yang isinya:

MANIFESTO POLITIK PAPUA BARAT
Sejarah Papua Lengkap
Bendera Papua Barat (Bintang Kejora)
Sejarah Papua Lengkap
Lambang Negara Papua Barat
(“One People One Soul”).
  1. Menetukan nama Negara        : Papua Barat.
  2. Menentukan lagu kebangsaan : Hai Tanahku Papua.
  3. Menentukan bendera Negara   : Bintang Kejora.
  4. Lambang Negara Papua Barat adalah Burung Mambruk dengan semboyan “One People One Soul”.
Sejarah Papua Lengkap
Rencana pengibaran bendera Bintang Kejora tanggal 1 November 1961 tidak jadi dilaksanakan karena belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Belanda. Tetapi setelah persetujuan dari Komite Nasional, maka Bendera Bintang Kejora dikibarkan pada 1 Desember 1961 di Hollandia, sekaligus “Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat”. Bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda “Wilhelmus”. Deklarasi kemerdekaan Papua Barat ini disiarkan oleh Radio Belanda dan Australia. Momen inilah yang menjadi Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat secara de facto dan de jure sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

4.  Alasan Pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia

Walaupun Papua Barat telah mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi kemerdekaan itu hanya berumur 19 hari, karena tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat di Alun-alun Utara Yogyakarta yang isinya:
  1. Gagalkan Pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda Kolonial.
  2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
  3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.
Sejarah Papua Lengkap
Saat Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat di Alun-alun Utara Yogyakarta
Realisasi dari isi Trikora ini, maka Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto untuk melakukan operasi militer ke wilayah Irian Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda.
Sejarah Papua Lengkap
Soeharto
Akhirnya dilakukan beberapa gelombang Operasi Militer di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan untuk operasi lewat udara dalam fase infiltrasi seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Rorce, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-lumba. Sedangkan pada fase eksploitasi dilakukan Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus (Opsus). Melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki, dan dicurigai banyak orang Papua yang telah dibantai pada waktu itu.

Mengapa Soekarno sangat “keras kepala” dalam merebut wilayah Papua Barat untuk memasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Soekarno mempunyai empat alasan utama dalam pencaplokan Papua Barat ke wilayah Indonesia. Keempat alasan itu adalah klaim yang dipegang oleh Indonesia sebagai tindakan pembenaran kekuasaan atas wilayah Papua Barat. Keempat klaim itu adalah:
  1. Papua Barat dianggap sebagai bagian dari kerajaan Majapahit.
  2. Kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, Papua Barat, oleh sultan Tidore dan Soekarno diklaim sebagai bagian dari Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore diklaim oleh Soekarno sebagai bagian dari daerah “Indonesia Bagian Timur”.
  3. Papua Barat diklaim sebagai bagian dari negara bekas Hindia Belanda.
  4. Soekarno yang anti barat ingin menghalau pengaruh imperialisme barat di Asia Tenggara.
Di samping itu, Soekarno memiliki ambisi hegemoni untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Majapahit (ingat: “Ganyang Malaysia”), termasuk Papua Barat yang ketika itu masih dijajah oleh Belanda. Mungkin juga Soekarno memiliki perasaan curiga, bahwa pemerintah Nederlands Nieuw Guinea di Papua Barat akan merupakan benteng Belanda untuk sewaktu-waktu dapat menghancurkan Negara Indonesia. Hal ini dihubungkan dengan aksi militer Belanda yang kedua (tweede politionele aktie) pada 19-12-1948 untuk menghancurkan negara RI.

Indonesia Menklaim Wilayah Papua Barat

1. Klaim atas Kekuasaan Majapahit Kerajaan Majapahit (1293-1520) lahir di Jawa Timur dan memperoleh kejayaannya di bawah raja Hayam Wuruk Rajasanagara (1350-1389)

Ensiklopedi-ensiklopedi di negeri Belanda memuat ringkasan sejarah Majapahit, bahwa “batas kerajaan Majapahit pada jaman Gajah Mada mencakup sebagian besar daerah Indonesia”. Sejarawan Indonesia mengklaim bahwa batas wilayah Majapahit terbentang dari Madagaskar hingga ke pulau Pas (Chili). Hingga saat ini belum ditemukan bukti-bukti sejarah berupa ceritera tertulis maupun lisan atau benda-benda sejarah lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan-bahan ilmiah untuk membuat suatu analisa dengan definisi yang tepat bahwa Papua Barat pernah merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit.
Sejarah Papua Lengkap
Peta: Wilayah Kekuasaan Kerajaan Majapahit
Mengklaim Papua Barat sebagai bagian dari kerajaan Majapahit tentunya sangat meragukan, karena Soekarno tidak memenuhi prinsip-prinsip membuat analisa dan definisi sejarah yang tepat, khususnya sejarah tertulis. Berkaitan dengan kekuasaan wilayah kerajaan Majapahit di Indonesia, secara jelas dijelaskan panjang lebar oleh Prof. Dr. Slamet Muljana, bahwa kekuasaan kerajaan Majapahit, dalam Nagarakretagama pupuh 13 dan 14 disebutkan bahwa kerajaan Majapahit mempunyai wilayah yang luas sekali, baik di kepulauan Nusantara maupun di semenanjung Melayu.

Pulau-pulau di sebelah timur pulau Jawa yang paling jauh tersebut dalam pupuh 14/15 ialah deretan pulau Ambon dan Maluku, Seram dan Timor; semenajung Melayu disebut nama-nama Langkasuka, Kelantan, Tringgano, Paka, Muara Dingin, Tumasik, Klang, Kedah, Jerai. Demikianlah, wilayah kerajaan Majapahit pada zaman Hayam Wuruk menurut Nagarakretagama meluputi wilayah yang lebih luas dari pada Negara Republik Indonesia sekarang. Hanya Irian yang tidak tersebut sebagai batas yang terjauh di sebelah timur. Boleh dikatakan bahwa batas sebelah timur kerajaan Majapahit ialah kepulauan Maluku. Ini berarti Papua Barat tidak masuk dalam kekuasaan kerajaan Majapahit. Karena itu sudah jelas bahwa Soekarno telah memanipulasikan sejarah.

2. Klaim atas Kekuasaan Tidore Di dalam suatu pernyataan yang di lakukan antara sultan Tidore dengan VOC pada tahun 1660, secara sepihak sultan Tidore mengklaim bahwa kepulauan Papua atau pulau-pulau yang termasuk di dalamnya merupakan daerah kesultanan Tidore

Sejarah Papua Lengkap
Peta Wilayah Kekuasaan Tidore
Soekarno mengklaim bahwa kesultanan Tidore merupakan “Indonesia Bagian Timur”, maka Papua Barat merupakan bagian daripadanya. Di samping itu, Soekarno mengklaim bahwa raja-raja di kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, Papua Barat, pernah mengadakan hubungan dengan sultan Tidore. Apakah kedua klaim dari sultan Tidore dan Soekarno dapat dibuktikan secara ilmiah? Gubernur kepulauan Banda, Keyts melaporkan pada tahun 1678 bahwa dia tidak menemukan bukti adanya kekuasaan Tidore di Papua Barat.Pada tahun 1679 Keyts menulis lagi bahwa sultan Tidore tidak perlu dihiraukan di dalam hal Papua Barat. Menurut laporan dari kapten Thomas Forrest (1775) dan dari Gubernur Ternate (1778) terbukti bahwa kekuasaan sultan Tidore di Papua Barat betul-betul tidak kelihatan.

Pada tanggal 27 Oktober 1814 dibuat sebuah kontrak antara sultan Ternate dan Tidore yang disaksikan oleh residen Inggris, bahwa seluruh kepulauan Papua Barat dan distrik-distrik Mansary, Karandefur, Ambarpura dan Umbarpon pada pesisir Papua Barat (daerah sekitar Kepala Burung) akan dipertimbangkan kemudian sebagai milik sah sultan Tidore. Kontrak ini dibuat di luar ketahuan dan keinginan rakyat Papua Barat. Berbagai penulis melaporkan, bahwa yang diklaim oleh sultan Tidore dengan nama Papua adalah pulau Misol. Bukan daratan Papua seluruhnya. Ketika sultan Tidore mengadakan perjalanan keliling ke Papua Barat pada bulan Maret 1949, rakyat Papua Barat tidak menunjukkan keinginan mereka untuk menjadi bagian dari kesultanan Tidore. Adanya raja-raja di Papua Barat bagian barat, sama sekali tidak dapat dibuktikan dengan teori yang benar. Lahirnya sebutan ‘Raja Ampat’ berasal dari mitos. Raja Ampat berasal dari telur burung Maleo (ayam hutan). Dari telur-telur itu lahirlah anak-anak manusia yang kemudian menjadi raja.

Mitos ini memberikan bukti, bahwa tidak pernah terdapat raja-raja di kepulauan Raja Ampat menurut kenyataan yang sebenarnya. Rakyat Papua Barat pernah mengenal seorang pemimpin armada laut asal Biak: Kurabesi, yang menurut F.C. Kamma, pernah mengadakan penjelajahan sampai ke ujung barat Papua Barat. Kurabesi kemudian kawin dengan putri sultan Tidore. Adanya armada Kurabesi dapat memberikan kesangsian terhadap kehadiran kekuasaan asing di Papua Barat.

Pada tahun 1848 dilakukan suatu kontrak rahasia antara Pemerintah Hindia Belanda (Indonesia jaman Belanda) dengan Sultan Tidore di mana pesisir barat-laut dan barat-daya Papua Barat merupakan daerah teritorial kesultanan Tidore. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mencegah digunakannya Papua Barat sebagai papan-loncat penetrasi Inggris ke kepulauan Maluku. Di dalam hal ini Tidore sesungguhnya hanya merupakan vassal proportion (hubungan antara seorang yang menduduki tanah dengan janji memberikan pelayanan militer kepada tuan tanah) terhadap kedaulatan kekuasaan Belanda, tulis C.S.I.J. Lagerberg. Sultan Tidore diberikan mandat oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1861 untuk mengurus perjalanan hongi (hongi-tochten, di dalam bahasa Belanda). Ketika itu banyak pelaut asal Biak yang berhongi (berlayar) sampai ke Tidore. Menurut C.S.I.J.

Lagerberg hongi asal Biak merupakan pembajakan laut, tapi menurut bekas-bekas pelaut Biak, hongi ketika itu merupakan usaha menghalau penjelajah asing. Pengejaran terhadap penjelajah asing itu dilakukan hingga ke Tidore. Untuk menghadapi para penghalau dari Biak, sultan Tidore diberi mandat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Jadi, justru yang terjadi ketika itu bukan suatu kekuasaan pemerintahan atas teritorial Papua Barat. Setelah pada tahun 1880-an Jerman dan Inggris secara nyata menjajah Papua New Guinea, maka Belanda juga secara nyata memulai penjajahannya di Papua Barat pada tahun 1898 dengan membentuk dua bagian tertentu di dalam pemerintahan otonomi (zelfbestuursgebied) Tidore, yaitu bagian utara dengan ibukota Manokwari dan bagian selatan dengan ibukota Fakfak.
Sejarah Papua Lengkap
Peta: Wilayah Papua Barat dan Papua New Guinea
Jadi, ketika itu daerah pemerintahan Manokwari dan Fakfak berada di bawah keresidenan Tidore. Mengenai manipulasi sejarah berdasarkan kekuasaan Tidore atas wilayah Papua Barat ini, Dr. George Junus Aditjondro menyatakan bahwa: Kita mempertahankan Papua Barat karena Papua Barat adalah bagian dari Hindia Belanda. Itu atas dasar apa? Hanya karena kesultanan Tidore mengklaim bahwa dia menjajah Papua Barat sampai teluk Yotefa mungkin? Maka kemudian, ketika Tidore ditaklukan oleh Belanda, Belanda belum merasa otomatis mendapatkan hak atas penjajahan Tidore? Belanda mundur, Indonesia punya hak atas semua eks-jajahan Tidore? Itu kan suatu mitos. Sejak kapan berbagai daerah di Papua barat takluk kepada Tidore?... Saya kira tidak. Yang ada adalah hubungan vertikal antara Tidore dan Papua Barat, tidak ada kekuasaan Tidore untuk menaklukan Papua Barat.

Atas dasar itu, klaim bahwa Indonesia berhak atas seluruh Hindia Belanda dulu, merupakan imajinasi.” Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Soekarno telah terbukti memanipulasikan sejarah untuk mencaplok Papua Barat. Karena wilayah Papua Barat tidak masuk dalam kekuasaan Tidore.

3. Klaim atas kekuasaan Hindia Belanda Secara historis penjajahan, Papua Barat sesungguhnya bukan bagian dari Wilayah Republik Indonesia, karena Papua Barat bukan bagian dari Hindia Belanda

Pada tanggal 24 agustus 1828 di Lobo, Teluk Triton Kaimana (pantai selatan Papua Barat) diproklamasikan penguasaan Papua Barat oleh Sri Baginda Raja Nederland. Sedangkan di Bogor, 19 Februari 1936 dalam Lembaran Negara Hindia Belanda disepakati tentang pembagian daerah teritorial Hindia Belanda, yaitu sabang sampai Amboina tidak termasuk Papua Barat (Nederland Neiw Guinea). Juga perlu diingat bahwa walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina (Hindia Belanda). Kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke (Nederland Nieuw Guinea).

Selain itu saat tertanam dan tercabutnya kaki penjajahan Belanda di Papua Barat tidak bertepatan waktu dengan yang terjadi di Indonesia. Kurun waktunya berbeda, di mana Indonesia dijajah selama tiga setengah abad sedangkan Papua Barat hanya 64 tahun (1898-1962). Tanggal 24 Agustus 1828, ratu Belanda mengeluarkan pernyataan unilateral bahwa Papua Barat merupakan daerah kekuasaan Belanda. Secara politik praktis, Belanda memulai penjajahannya pada tahun 1898 dengan menanamkan pos pemerintahan pertama di Manokwari (untuk daerah barat Papua Barat) dan di Fakfak (untuk daerah selatan Papua Barat. Tahun 1902, pos pemerintahan lainnya dibuka di Merauke di mana daerah tersebut terlepas dari lingkungan teritorial Fakfak. Tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Papua Barat ke dalam PBB. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Soekarno telah terbukti memanipulasikan sejarah untuk mencaplok Papua Barat. Karena wilayah Papua Barat tidak masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda.

4. Menghalau Pengaruh Imperialisme Barat di Asia Tenggara

Soekarno mengancam akan memohon dukungan dari pemerintah bekas Uni Sovyet untuk menganeksasi Papua Barat jika pemerintah Belanda tidak bersedia menyerahkan Papua Barat ke tangan Republik Indonesia.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada waktu itu sangat takut akan jatuhnya negara Indonesia ke dalam Blok komunis. Soekarno dikenal oleh dunia barat sebagai seorang Presiden yang sangat anti imperialisme barat dan pro Blok Timur. Pemerintah Amerika Serikat ingin mencegah kemungkinan terjadinya perang fisik antara Belanda dan Indonesia. Maka Amerika Serikat memaksa pemerintah Belanda untuk menyerahkan Papua Barat ke tangan Republik Indonesia. Di samping menekan pemerintah Belanda, pemerintah AS berusaha mendekati presiden Soekarno. Soekarno diundang untuk berkunjung ke Washington (Amerika Serikat) pada tahun 1961.

Sejarah Papua Lengkap
Perjanjian New York Agreement.
Tahun 1962 utusan pribadi Presiden John Kennedy yaitu Jaksa Agung Robert Kennedy mengadakan kunjungan balasan ke Indonesia untuk membuktikan keinginan Amerika Serikat tentang dukungan kepada Soekarno di dalam usaha menganeksasi Papua Barat. Untuk mengelabui mata dunia, maka proses pengambil-alihan kekuasaan di Papua Barat dilakukan melalui jalur hukum internasional secara sah dengan dimasukkannya masalah Papua Barat ke dalam agenda Majelis Umum PBB pada tahun 1962. Dari dalam Majelis Umum PBB dibuatlah Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang mengandung “Act of Free Choice” (Pernyataan Bebas Memilih). Act of Free Choice kemudian diterjemahkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai PEPERA (Pernyataan Pendapat Rakyat) yang dilaksanakan pada tahun 1969. 5. Proses Ilegal Pentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 Penandatanganan New York Agreement (Perjanjian New York) antara Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, U Thant dan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Ellsworht Bunker pada tanggal 15 Agustus 1962.

Beberapa hal pokok dalam perjanjian serta penyimpangannya (kejanggalan) adalah sebagai berikut:
  1. New York Agreement (Perjanjin New York) adalah suatu kesepakatan yang tidak sah, baik secara yuridis maupun moral. Perjanjanjian New York itu membicarakan status tanah dan nasib bangsa Papua Barat, namun di dalam prosesnya tidak pernah melibatkan wakil-wakil resmi bangsa Papua Barat.
  2. Sejak 1 Mei 1963, bertepatan dengan Unites Nations Temporrary Executive Administratins (UNTEA) atau Pemerintahan Sementara PBB di Papua Barat menyerakan kekuasaanya kepada Indonesia, selanjutnya pemerintah Indonesia mulai menempatkan pasukan militernya dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua, akibatnya hak-hak politik dan hak asasi manusia dilanggar secara brutal di luar batas-batas kemanusiaan.
  3. Pasal XVIII ayat (d) New York Agreement mengatur bahwa “The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals to participate in the act of self determination to be carried out in accordance whit international practice…”. Aturan ini berarti penentuan nasib sendiri harus dilakukan oleh setiap orang dewasa Papua pria dan wanita yang merupakan penduduk Papua pada saat penandatanganan New York Agreement. Namun hal ini tidak dilaksanakan. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 dilaksanakan dengan cara lokal Indonesia, yaitu musyawarah oleh 1025 orang dari total 600.000 orang dewasa laki-laki dan perempuan. Sedangkan dari 1025 orang yang dipilih untuk memilih, hanya 175 orang saja yang menyampaikan atau membaca teks yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu masyarakat Papua Barat yang ada di luar negeri, yang pada saat penandatangan New York Agreement tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam penentuan nasib sendiri itu.
  4. Sejarah Papua Lengkap
    Peserta Musyawara PEPERA 1969
    Teror, intimidasi dan pembunuhan dilakukan oleh militer sebelum dan sesaat PEPERA 1969 untuk memenangkan PEPERA 1969 secara sepihak oleh pemerintah dan militer Indonesia. Buktinya adalah Surat Rahasia Komandan Korem 172, Kolonel Blego Soemarto, No.: r-24/1969, yang ditujukan kepada Bupati Merauke selaku anggota Muspida kabupaten Merauke, isi surat tersebut: “Apabila pada masa poling tersebut diperlukan adanya penggantian anggota Demus (dewan musyawarah), penggantiannya dilakukan jauh sebelum MUSAYAWARAH PEPERA. Apabila alasan-alasan secara wajar untuk penggantian itu tidak diperoleh, sedang dilain pihak dianggap mutlak bahwa anggota itu perlu diganti karena akan membahayakan kemenangan PEPERA, harus berani mengambil cara yang ‘tidak wajar’ untuk menyingkirkan anggota yang bersangkutan dari persidangan PEPERA sebelum dimulainya sidang DEMUS PEPERA. …Sebagai kesimpulan dari surat saya ini adalah bahwa PEPERA secara mutlak harus kita menangkan, baik secara wajar atau secara ‘tidak’ wajar.” Mengingat bahwa wilayah kerja komandan Korem 172 termasuk pula kabupaten-kabupaten lain di luar kabupaten Merauke, maka patut diduga keras surat rahasia yang isinya kurang lebih sama juga dikirimkan ke bupati-bupati yang lain.
Sejarah Papua Lengkap
Penandatangan Kontrak Karya Freeport tahun 1967. Dok WANI
Pada tahun 1967 Freeport-McMoRan (sebuah perusahaan Amerika Serikat) menandatangani Kontrak Kerja dengan pemerintah Indonesia untuk membuka pertambangan tembaga dan emas di Pegunungan Bintang, Papua Barat. Freeport memulai operasinya pada tahun 1971. Kontrak Kerja kedua ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991.

Kepentingan Amerika Serikat di Papua Barat, yang ditandai dengan adanya penandatanganan Kontrak Kerja antara Freeport dengan pemerintah Republik Indonesia, menjadi realitas. Ini terjadi dua tahun sebelum PEPERA 1969 dilaksanakan di Papua Barat. Di sini terjadi kejanggalan yuridis, karena Papua Barat dari tahun 1962 hingga 1969 dapat dikategorikan sebagai daerah sengketa. Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 tidak sah karena dilaksanakan dengan sistem “musyawarah” (sistem local Indonesia) yang bertentangan dengan isi dan jiwa New York Agreement, di samping itu PEPERA 1969 dimenangkan oleh Indonesia lewat terror, intimidasi, penangkapan, dan pembunuhan (pelanggaran hukum, HAM dan esensi demokrasi).

Kemenangan PEPERA secara cacat hukum dan moral ini akhirnya disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat Resolusi Nomor 2509 dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 7 tahun 1971.

Sejarah Papua Lengkap
Ones Suhuniap. Dok Pribadi

Penulis adalah sekretaris umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB).










Editor by: M. WALELA
Copyright ©Tabloid WANI

Tanggapan anda, Silahkan beri KOMENTAR di bawa postingan ini...!!!

Post a Comment

  1. sudah pertarungan terakhir perang aja antara bangsa rambut gimbal dan bangsa rambut lurus, kalau kalah ya artinya tunduk pada yg menang. gimana???

    ReplyDelete
    Replies
    1. Perlu ditinjau dengan terkait fakta sejarah Papua Barat yang dilalaikan oleh Pemerintah RI.

      Delete
    2. Apa lagi yg mau di tinjau kampret.. Dah jelas ada di sejarah itu elu aj kali ga pernah sekolah. Pake baju aj baru sekarang biasanya cuma koteka doang

      Delete
  2. itu kan sederhana sekali.. masa sebelum dan masa pendudukan belanda,.. daerah-daerah di nusantara sangat exit dan nau, tiap-tiap wilayah atau kerajaan mempunyai ibukota sendiri-sendiri..!! termasuk papua..!! inilah kuncinya.. papua itu ibukotanya dimana..???? itulah jawabannya..!! coba dimana..?? pasti tahu donk..!!! tanya donk mereka yg sudah usia 90-an tahun.. mereka tahu semua kok..!! masak sejarah mau dibelok-belokkan..!! dijungkir balikkan..!! ya gak bisa lah...!!

    ReplyDelete
  3. gubernur di holandia mulai 1958 kita(indonesia)merdeka 1945 jelas sekali waktu itu belanda tidak mau indonesia merdeka ingat lho Belanda melepas kita seperti dagangan ke Nippon bukannya berperang kek sampai mati. Ketika Nippon kalah otomatis Hindia Belanda tidak ada penguasa, maka indonesia berikrar Merdeka. Kemerdekaan kita pun tidak diakui oleh belanda paling akhir irian barat. itu dengan perang lho sama dengan propinsi propinsi lainnya

    ReplyDelete
  4. BANGSA PAPUA HANYA MINTA MERDEKA TERLEPAS DARI INDONESIA

    BANGSA PAPUA ADALAH
    RAS :
    1.NEGROID # MELANESIA PASIFIC

    BANGSA INDONESIA ADALAH
    RAS:
    2. MONGGOLOID # MELAYU ASEAN

    JAUH..OOOOOOOOOOOOO _+ 16.000.000. MILL JAUH SEKALI TERUS INDONESIA PAKSA MASUK CURI KEKAYAAN & BUNU - BUNU OARANG ASLI PAPUA .

    HANYA SATU KATA MERDEKA
    TIDAK ADA KATA LAIN
    M E R D E K A

    ReplyDelete
    Replies
    1. kehadiran setiap suku bangsa termasuk suku anda dan suku suku lain di indonesia juga diwakili ideologi bangsa kita yaitu bhinneka tunggal ika, yang artinya berbeda - beda tetap satu juah kita juga bahkan menerima dengan senang hati bagi semua suku bangsa lain di dunia bila ingin menjadi warga negara indonesia dengan proses yang resmi dan tak menyimpang tentunya dan kita bangsa indonesia juga mempershilakan anak bangsa yang lebih dari 17 tahun untuk memilih sendiri kewarganegaraan mereka sendiri yaitu dengan cara merubah status dari wni ke wna , dan bangsa kita memberikan hak itu kepada setiap warga negara

      Delete
    2. Mantap zainul arifin sy mendukung jiwa kenegarawan anda tapi sayang banyak sejarah yg perlu anda pelajari di repoblik ini tentang papua. Karna bagi sy papua adalah objek politik. banyak pernyataan yg membuat kami papua sedih salah satu contoh mr ali murtopo

      Delete
  5. Tapi iya juga Papua sudah dizolimi gitu

    ReplyDelete
  6. Aceh sudah selesai, tinggal sebagian orang Papua ini yg harus diobati, kalian tau wahai separatis? emangnya kalian aja yg mw bikin negara sendiri.. Kami yang waras berjuang mati"an menjaga Pancasila dari Negara Islam Indonesia.. Kristen.. Hindu..! Jika Papua kelak berpisah dari NKRI, maka hancur sudah Indonesia! gue juga mw bangun negara sendiri! terserah gue mw bikin negara dengan identitas apapun!.

    ReplyDelete
  7. Papua tetap harus merdeka .
    Banyak hal yang tidak adil dalam negara ini jadi harus pisah dari nkri .

    ReplyDelete
  8. Tidak adakah keinginan kita bersatu lagi dalam wadah merah putih?
    tak ada diskriminasi orang papua di indonesia bagian barat, karena papua adalah bagian terpenting dari bangsa ini. ketimpangan pembangunan jangan dijadikan alasan, memang indonesia bagian barat cukp lama dijajah belanda, mereka yang membangun sebahagian besar infrastruktur indonesia bagian barat makanya terkesan lebih maju, tidak seperti di papua yang cuma sebentar dijajah, andaikata kita tidak dijajah, tentunya perkembangan ras2 di indonesia ini sama majunya. jangan terhanyut dengan slogan merdeka separatis yang menyebarkan kebencian dengan mencari celah untuk lepas dari indonesia, lihat darimana sumber dana mereka?
    asing mendanai papua untuk merdeka, tapi perlu diingat wahai saudara-saudaraku bangsa papua, tidak ada kemerdekaan yang gratis. kemerdekaan papua hanya kado menarik dari asing sedang isi didalamnya terkandung jerat kapitalisme. mendanai separatis untuk memberontak itu merupakan skenario lama. belajarlah dari hancurnya timur tengah, afrika,dan negara-negara amerika selatan,
    harusnya kita sadar dan memperkuat benteng persatuan dalam kebhinekaan untuk menghalau jerat kapitalis.
    ingat pepatah lama, "serigala akan memangsa domba yang terpisah dari kawanannya"
    (Mahasiswa fakultas Hukum UMSB)

    ReplyDelete
  9. bingung membaca sejarah, versi indonesia papua bagian dari sejarah masa lalunya, versi papua, papua adalah terpisah sendiri dan bukan bagian dari indonesia, benang merahnya tidak ketemu, saya pribadi sangat menentang kolonialisme

    ReplyDelete
  10. Tuan2 yth. Coba kita simak The Haque Treaty,tgl 16 mei 1895 antara Pemerintah Kerajaan belanda dg Pem kerajaan Inggris,yg telah menetapkan batas teritori darat di Nieuw Guinea.. Dasarx adalah pd prinsip Uti Posidetis Juris.yg menyatakan bhw batas suatu negara mewarisi wilayah penguasa penjajahx. Dmkn komentar.

    ReplyDelete
  11. Free West Papua!
    Free West Papua!
    Free West Papua!
    Free West Papua!
    Free West Papua!
    Free West Papua!
    Free West Papua!

    ReplyDelete
  12. Wkwkwk ngimpi lu.. Bangun goblok monyet. Sono ke papua nugini aj kalo mau merdeka wkwkkwkwk

    ReplyDelete
    Replies
    1. Komentarnya #Aanrohman tidak berisi. Anda perlu dididik untuk berpikir yang baik, terima kasih.

      Delete
  13. papua dipisahkan jadi papua barat dan papua nugini, dijajah oleh inggris dan belanda cuek dan manut aja malahan senang walau menderita
    giliran di ambil alih dan merdeka bersama indonesia kalian berontak walau punya wilayah yg lebih luas dan lebih maju dibanding dengan tetangga kalian papua nugini, bahkan provinsi papua barat diistimewakan setara dgn NAD dan Aceh
    coba lihat timor leste setelah pisah dari indonesia seperti hidup segan mati tak mau
    jika bisa bersatu kenapa harus bercerai??
    tapi sikap pemerintah indonesia saat ini pun aneh, saat aceh ingin merdeka disebut teroris dan dilakukan agresi militer disebut makar
    tetapi saat papua barat minta merdeka adem ayem aja hanya disebut kelompok kriminal bersenjata
    dari sini saja sudah terlihat pendukung papua barat merdeka ada asing di belakang mereka atau ada negara lain yg masih tidak rela papua direbut indonesia dan merdeka mereka ingin papua terjajah kembali seperti tetangga nya papua nugini

    ReplyDelete
  14. gitu aja mo repot repot kata Gus Dur (alm) kebenarannya adalah Papua itu satu bangsa yang terdiri dari banyak suku bangsa etnis negroid ras melanesia. Pahami sejarah dan budaya yang berbeda. Papua sidah lama jadi korban politik bangsa Amerika Belanda dan indo.Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku yelah menjadi musuhmu? Galatia 4:16.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Terima kasih Saudara @Gerson_Ongge atas dukungannya, Tuhan berkati.

      Delete
  15. PAPUA TETAP BUKAN NKRI BOLAK BALIK MODEL APA PUN PAPUA TETAP BUKAN NKRI APALAGI HARGA MATI LOH FREDY NUMBERI BILANG HARGA HIDUP KOK !! PAPUA TETAP BEDA DENGAN INDONESIA TERUTAMA IDIOLOGI ITU KUNCINYA SAMPAI KIAMAT TETAP PAPUA BUKAN NKRI JADI SOLUSINYA ADALAH REFERENDUM JANGAN BANYAK KOMENTAR KITA BUKTIKAN ORANG PAPUA MILIH MANA ? Dari pada BANYAK CINCONG KITA BUKTIKAN ORANG PAPUA MILIH INDONESIA ATAU MERDEKA SELESAI PERKARA !!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Apa yang dikatakan Sdr. @Andre_Ayomi benar!. Komentar yang sama juga pernah disampaikan oleh salah satu Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Tuan Bazoka Logo, seperti berikut ini:

      DUA BANGSA TIDAK BISA HIDUP DALAM 1 [SATU] NEGARA.

      Kami Bangsa Papua berjuang untuk memperoleh Kemerdekaan sama seperti bangsa-bangsa lain di muka muka Bumi.

      Bangsa Papua dan Bangsa Indonesia adalah dua bangsa yang berbeda, oleh karena itu kami tidak bisa hidup bersama dalam satu negara. Dua bangsa yang berbeda pasti dapat dipastikan untuk berdiri sebagai dua negara yang berbeda.

      Apapun alasannya, Indonesia tidak bisa mengklaim bangsa Papua sebagai bagian dari negara Republik Indonesia (RI). Hal itu benar "salah" sebab dasarnya "tidak benar".

      Negara Indonesia silakan identifikasi Indonesia sebagai bangsa, sebab bangsa Indonesia tahu tentang latar belakang bangsa Indonesia itu sendiri.

      Negara Indonesia sebut Indonesia sebagai bangsa, maka orang-orang Indonesia harus jelas berdiri sebagai sebuah bangsa yang mendirikan negara Republik Indonesia.

      Tidak ada alasan apapun yang menyatakan bahwa bangsa Papua dan bangsa Indonesia memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena hal itu adalah ketidakbenaran orang-orang Indonesia dalam aktivtas kolonialismenya untuk menguasai dan "merampas hak hidup bangsa Papua", sehingga bangsa Indonesia denagn bebas mengatakan dirinya untuk sewenang-wenang dan seenaknya mengklaim bangsa Papua bagian dari negara dan bangsa Indonesia.

      Kenyataan hari ini benar-benar ada.

      Dua bangsa yang cukup jauh berbeda hidup dalam satu negara, ini suatu kondisi yang keliru dalam sejarah kehidupan. Dan hal ini sesungguhnya sangat memalukan terhadap negara Indonesia, yang selalu dengan sikap rakusnya mengklaim bangsa Papua merupakan bagian dari negara Republik Indonesia.

      Sekali lagi!, Ini sungguh fakta klaim yang "tidak benar".

      Kami bangsa Papua mempunyai hak fundamental dan mutlak untuk mendirikan negara West Papua, yang sama pula dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan negara-negara lain di muka bumi.

      Apapun alasannya, kami bangsa Papua yang punya hak untuk mendirikan negara sesuai dengan kehendak nenek moyang leluhur, karakter kehidupan segenap Komunitas Makhluk bangsa Papua.

      Langkah bangsa Papua untuk hidup terlepas dari NKRI dan bangsa lain di Dunia telah dimulai melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), sebagai tindakan untuk hidup bebas tanpa diatur oleh bangsa-bangsa lain seperti Indonesia.

      Kami juga sedang berjuang untuk keluar dari konstitusi NKRI untuk mendirikan negara berdasarkan konstitusi yang akan digagas oleh segenap komunitas bangsa Papua.

      Hal itu adalah "keharusan untuk kehidupan bagi bangsa Papua". Kami tidak bisa diikat oleh konstitusi Indonesia yang sesungguhnya adalah "kolonial".

      Bangsa Papua harus terlepas secara Hukum dan Politik NKRI.

      Kami bangsa Papua ingin karena berhak untuk Merdeka di luar dari NKRI-Indonesia. Perjuangan bangsa Papua untuk memperoleh kemerdekaan di luar Indonesia serta bangsa lainnya merupakan "Hak fundamental kami sebagai sebuah bangsa yang sederajat di muka bumi ini".

      Damai Tuhan Beserta Kita - "Bertekad Untuk Menang Karena Benar "

      Delete
  16. kita sama-sama lihat buktikan nanti sejarah itu jangan sempunyikan fakta sudah lihat tapi jangan jadi buta tahu tapi pura pura tidak tahu

    ReplyDelete
  17. Bukankah berbahasa Indonesia itu indah saudaraku.. Apa yg dtulis itu yg diucap.. Dibaca dan terdengar enak siapapun yang mendengar

    ReplyDelete
  18. Kayaknya ada hoax atau cuci otak sejarah asli di papua barat, papua barat jelas daerah koloni belanda, daerah jajahan belanda mana ada daerah jajahan bangga dengan penjajah? Soekarno menguir penjajah belanda dari papua, dan berhasil, kenapa rakyat papua dibodohi australia ,apa tidak tahu bahwa suku asmat dijajah belanda dan dibebaskan soekarno dari penjajah.

    ReplyDelete
  19. #aanrohman kamu itu memang manusia yang tdk tahu malu yang pernah hidup dimuka bumi nii ��

    ReplyDelete
  20. Kita yang tidak pernah menyaksikan sejarah dengan mata kepala sendiri, merasa benar dengan yg kita percaya, merasa ada bukti pendapat kita benar. Coba renungkan andai kita tak pernah merdeka, adakah kita hari ini?
    Politik negara lain yg ingin kita berpecah adalah model lama, mengadu domba.
    Indonesia miniatur percontohan bagi dunia, dimana perbedaan ras, suku, agama tak menjadi pertentangan. Adapun, mereka oknum yg tidak bermoral, rasisme, perlu di hukum dengan tegas.
    Hidup adalah menatap masa depan, dan kita melihat indonesia maju tampa perpecahan. Tidak ada yg diuntungkan dalam perpecahan wahai saudaraku, Adanya pelemahan kedua sisi dan mudahnya kita di bonekakan. Kita lahir di tanah merdeka tak penah tau pahitnya terjajah belanda, maka bersatulah.

    ReplyDelete
  21. Saudarku, pesanku, coba lihat kongo, uganda, dan negara afrika lainnya yg ras yg kaya akan mineral. Sumberdaya alam mereka punya, kekayaan mineral meraka kuat. Namun satu, mereka terpecah dan mudah diserang negara lain yg berkepentingan, genosida terselubung melalu bio-weapon seperti ebola dan lain-lain.
    Jika kita satu kita dapat tolong-menolong satu sama lain.

    ReplyDelete

 
Top