Menurut Tabuni, pernyataan Menkopoholkam Indonesia, Mahmut MD yang mengklaim bahwa 82 % rakyat Papua mendukung Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah pernyataan yang sangat menyesatkan rakyat Indonesia, sebab pernyataan yang dikeluarkannya adalah pernyataan mewakili pemerintah Republik Indonesia. Pernyataan dengan kebohongan seperti ini sesungguhnya sedang merendahkan wibawa Negara Indonesia itu sendiri.
“Seharusnya dilakukan riset dan kajian terlebih dahulu apakah benar atau tidak”, ujarnya.
Mr. Bucthar Tabuni, ketua West Papua Council yang juga adalah pendiri Komite Nasional Papua Barat (KNPB) itu menyarankan kepada Jakarta, untuk membuktikan 82% tersebut, dilakukan referendum saja.
“Secara matematika, angka 82% adalah angka pasti, maka sebaiknya untuk membuktikan angka itu melakukan referendum antara yang terima pemekaran, DOB dan yang menolak, apakah betul akan mencapai 82% atau tidak” imbuhnya.
Ia menegaskan “Sikap Pemerintah Sementara West Papua hari ini sama sekali tidak urus program Jakarta! sekali lagi kami tegaskan kami tidak urus program Jakarta”.
Menurutnya, manufer politik Jakarta atas Papua yang hari ini sedang terjadi adalah efek samping yang terjadi akibat manufer Pemerintahan Sementara ULMWP. Kami tidak akan berhenti untuk menggalang dukungan sebanyak mungkin untuk mendapatkan pengakuan atas perjuangan bangsa Papua.
rogram Jakarta tetapi kami sedang Urus program Pemerintah Sementara West Papua untuk melobi kepada Negara-negara Merdeka dalam rangka mencari pengakuan, hal itu di tegaskan oleh Ketua West Papua Council, Tuan Bucthar Tabuni, kepada Wartawan lokal, 28 Mei 2022, lalu di kediaman kamwoker Waena/jayapura, Provinsi papua.