Buchtar Tabuni: ULMWP tidak ada urusan dengan Otsus dan Pemekaran DOB Papua

JAYAPURA | Ketua Dewan West Papua dari Pemerintahan Sementara ULMWP, Buchtar Tabuni menegaskan, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sama sekali tidak urus program Jakarta seperti Otonomi Khusus dan Pemekaran Provinsi di Papua, tetapi lebih fokus pada program dan agenda Pemerintahan Sementara West Papua (ULMWP), Sabtu (28/05/2022).
“Kami sedang urus program Pemerintah Sementara West Papua untuk melobi negara-negara Merdeka [anggota PBB] dalam rangka mencari [mendapat] pengakuan”, kata Buchtar kepada wartawan lokal di kediamannya, Kamwolker, Jayapura – West Papua.

Menurut Tabuni, pernyataan Menkopoholkam Indonesia, Mahmut MD yang mengklaim bahwa 82 % rakyat Papua mendukung Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah pernyataan yang sangat menyesatkan rakyat Indonesia, sebab pernyataan yang dikeluarkannya adalah pernyataan mewakili pemerintah Republik Indonesia. Pernyataan dengan kebohongan seperti ini sesungguhnya sedang merendahkan wibawa Negara Indonesia itu sendiri.

“Seharusnya dilakukan riset dan kajian terlebih dahulu apakah benar atau tidak”, ujarnya.
Mr. Bucthar Tabuni, ketua West Papua Council yang juga adalah pendiri Komite Nasional Papua Barat (KNPB) itu menyarankan kepada Jakarta, untuk membuktikan 82% tersebut, dilakukan referendum saja.

“Secara matematika, angka 82% adalah angka pasti, maka sebaiknya untuk membuktikan angka itu melakukan referendum antara yang terima pemekaran, DOB dan yang menolak, apakah betul akan mencapai 82% atau tidak” imbuhnya.

Ia menegaskan “Sikap Pemerintah Sementara West Papua hari ini sama sekali tidak urus program Jakarta! sekali lagi kami tegaskan kami tidak urus program Jakarta”.

Menurutnya, manufer politik Jakarta atas Papua yang hari ini sedang terjadi adalah efek samping yang terjadi akibat manufer Pemerintahan Sementara ULMWP. Kami tidak akan berhenti untuk menggalang dukungan sebanyak mungkin untuk mendapatkan pengakuan atas perjuangan bangsa Papua.

rogram Jakarta tetapi kami sedang Urus program Pemerintah Sementara West Papua untuk melobi kepada Negara-negara Merdeka dalam rangka  mencari pengakuan, hal itu di tegaskan oleh Ketua West Papua Council, Tuan Bucthar Tabuni,  kepada Wartawan lokal, 28 Mei 2022, lalu di  kediaman kamwoker Waena/jayapura, Provinsi papua.

Menurut Tabuni, pernyataan Menkopoholkam Mahmut MD bahwa, 82 % Rakyat Papua Mendukung Pemekaran dan DOB  adalah pernyataan yang menyesatkan rakyat Indonesia, Karena dia mengeluarkan pernyataan Mewakili pemerintah Republik Indonesia tapi, sesunggunya menurunkan harga diri atau wibawa Negara, seharusnya melakukan penelitian atau riset lebih dahulu apa benar atau tidak.
Berikut Tawaran Ketua West Papu Cauncil, tuan Bucthar Tabuni, untuk membuktikan 82%. Secara Ilmu matematika angka 82% adalah angka pasti, maka sebaiknya untuk membuktikan angka itu Melakukan Referendum antara yang terima pemekaran, DOB dan yang Menolak, betul mencapai 82% atau tidak.
“Namun sikap pemerintah sementara West Papua hari ini sama sekali tidak urus Program Jakarta, Sekali lagi kami tegaskan kami tidak urus program jakarta, Manufer jakarta hari ini karena   manufer ULMWP, yang di istilahkan  oleh Tabuni adalah Jakarta Kena Radiasi Pemerintah Sementara, kami tidak berhenti untuk melobi banyak negara supaya megakui Pemerintah sementara West Papua” ujar Bucthar.

Related posts