Himbauan Umum: Mendukung Pertemuan IPWP di Inggris 14 Juni 2022

Himbauan Umum: Mendukung Pertemuan IPWP di Inggris 14 Juni 2022.

JAYAPURA | Dalam rangka mendukung pertemuan Parlemen Internasional untuk West Papua (IPWP) dengan Parlemen Inggris di London pada 14 Juni mendatang, Pemerintahan Sementara United Liberation Movement for West Papua melalui Kementerian Urusan Politik telah mengeluarkan himbauan kepada seluruh elemen bangsa Papua untuk menyatakan dukunganya.

Himbauan itu telah dikeluarkan tertanggal 7 Juni 2022 melalui halaman Facebook resmi @Bazoka Logo – Minister of Political Affairs of the ULMWP Prov. Gov. Berikut isi himbauannya:

Read More

HIMBAUAN UMUM

MENDUKUNG PERTEMUAN IPWP DENGAN PARLEMEN KERAJAAN INGGRIS (UK) – (IPWP Meeting with UK Parliament)

14 Juni 2022

Komunike resolusi negara-negara Pasifik melalui Forum Kepulauan Pasifik atau Pacific Island’s Forum (PIF) pada tanggal 15 – 16 Agustus 2019 tentang West Papua merupakan satu pencapaian luar biasa yang digapai bangsa Papua dalam sejarah 60 tahun perjuangan untuk kemerdekaan. Resolusi tentang West Papua itu diumumkan oleh PIF dengan tiga bagian penting, yaitu: bagian I, perlunya kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UN Hight Commissioner) ke West Papua, untuk sebuah penyelidikan yang independen, bagian II, perlu mencari dan menemukan akar masalahnya, bagian III, sebagai jalan penyelesaian harus dilakukan perundingan konstruktif antara Indonesia dan West Papua dibawah pengawasan PBB.

Tak lama, selang tiga bulan kemudian, pada Desember 2019 Komunike PIF tersebut disambut langsung oleh 79 negara dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik (KTT OACP’s) yang berlangsung pada tanggal 5 – 10 Desember 2019 di Nairobi, Ibukota Negara Republik Kenya di Afrika Timur. Pertemuan itu dihadiri langsung representasi resmi West Papua, Hon. Benny Wenda selaku Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) saat itu, di dalam delegasi protokoler Negara Republik Vanuatu, diantaranya Menteri Luar Negeri Vanuatu, Mr. Ralph Regenvanu (saat itu) dan Duta Besar Vanuatu untuk ACP, Mr. John. H Licht.

Dalam KTT kepala Negara /Presiden dan kepala Pemerintahan /Perdana Menteri dari negara-negara ACP tersebut, para pemimpin dengan suara bulat (kolektif) mengadopsi Komunike PIF sebagai resolusi dalam keputusan, dimana masalah West Papua turut di bahas di dalam forum tersebut. Ada beberapa bagian lainnya yang ditambahkan selain mengadopsi guna memboboti komunike Pacific Islands Forum di atas, yaitu, para pemimpin menyerukan: (a) Melakukan misi ke West Papua dan memberikan laporan berdasarkan informasi tentang situasi hak asasi manusia sebelum pertemuan Pimpinan Forum Kepulauan Pasifik berikutnya pada bulan Juli 2020 (batas waktu sudah dilalui); (b) Mengizinkan media internasional mengakses West Papua untuk menyediakan liputan independen tentang situasi hak asasi manusia sebelum pertemuan Pimpinan Forum Kepulauan Pasifik berikutnya pada Juli 2020; (c) Bekerja bersama untuk mengatasi akar penyebab konflik di West Papua dengan cara damai, dan melindungi dan menegakkan hak asasi manusia semua penduduk di West Papua; dan (d) Berusaha untuk memasukkan situasi hak asasi manusia di West Papua sebagai item berdiri dalam agenda Dewan HAM PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Dari sejumlah dukungan yang ada, pemerintah Kerajaan Inggris resmi menyatakan dukungannya untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke West Papua pada tanggal 4 November 2020. Pemerintah Kerajaan Inggris menyatakan mendukung Komunike keputusan 18 negara Pacific Islands Forum (PIF) dan resolusi 79 negara Afrika, Karibia dan Pasifik (ACP) untuk intervensi kemanusiaan oleh PBB ke West Papua. Hal itu diketahui ketika salah satu anggota Parlemen Kerajaan Inggris, Mr. Alex Sobel MP yang juga adalah Ketua IPWP rangkap Ketua All-Party Parliamentary Group for West Papua saat menanyakan sikap pemerintah Kerajaan Inggris terkait keputusan 18 negara PIF dan resolusi 79 Negara ACP tahun 2019.

“……Untuk meminta Sekretaris Negara Urusan Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan, dengan mengacu pada Forum Kepulauan Pasifik dan Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik meminta Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi dan menyiapkan laporan tentang West Papua, apakah Pemerintah berencana untuk mendukung permintaan itu….”.

Pertanyaan mengenai sikap pemerintah Kerajaan Inggris itu dijawab langsung oleh perwakilan Pemerintah, yaitu Menteri Negara (Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan) Inggris untuk Urusan Asia, Mr. Nigel Adams melalui situs web resmi parlemen Kerajaan Inggris ‘TheyWorkForYou’ (4/11/2020).

“….…Inggris mendukung kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (ONHCR) ke Papua. Pejabat dari Kedutaan Besar Inggris telah membahas usulan kunjungan dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia, dan terus mendorong Pemerintah Indonesia untuk menyetujui tanggal secepat mungkin. Mantan Menteri Asia dan Pasifik, Heather Wheeler menghadiri Forum Kepulauan Pasifik pada Agustus 2019, dan telah mencatat komunike tersebut….”

Dukungan UK untuk kunjungan Komisioner Tinggi meningkatkan tekanan pada Indonesia, yang – meskipun menjanjikan bahwa kunjungan ‘akan diizinkan’ – namun sejauh ini terus menolak untuk mengizinkan penyelidik PBB ke West Papua.

Pernyataan dukungan Inggris muncul setelah pembunuhan dan penembakan sejumlah tokoh agama dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya Pendeta Yeremina Zanambani, yang terbunuh di Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 19 September 2020. Penyelidikan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia dan kelompok kemanusiaan independen yang berbasis di daerah tersebut menunjukkan bahwa Pendeta Zanambani dibunuh oleh tentara Indonesia.

Di sisi lain, Inggris juga telah mendukung penjajahan Indonesia di West Papua sejak invasi Indonesia atas West Papua dimulai pada tahun 1963 – dimana, dukungan pemerintah Kerajaan Inggris melalui Menteri Asia, Mr. Adams itu ditegaskan sambil mempertaruhkan posisi baru pemerintahnya terhadap West Papua.

Selama beberapa dekade, perusahaan pertambangan Inggris-Australia (Rio Tinto) memiliki investasi miliaran poundsterling (£) di Grasberg – Freeport, tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga terbesar kedua. Perusahaan tersebut dituduh terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di tambang sebelum menjual sahamnya pada tahun 2018. Perusahaan Inggris BP (British Petroleum) memegang salah satu cadangan gas alam cair terbesar di dunia yang beroperasi di Tangguh, Teluk Bintuni, West Papua.

Sebelumnya Inggris merupakan salah satu negara anggota Uni Eropa (EU), tetapi Inggris telah menarik diri (keluar) dari Uni Eropa pada tanggal 31 Desember 2020, dengan alasan tertentu. Dengan demikian, anggota Uni Eropa ditetapkan resmi menjadi 27 negara anggota, antara lain: (1) Austria, (2) Belgia, (3) Bulgaria, (4) Kroasia, (5) Siprus, (6) Ceko, (7) Denmark, (8) Estonia, (9) Finlandia, (10) Prancis, (11) Jerman, (12) Yunani, (13) Hongaria, (14) Irlandia, (15) Italia, (16) Latvia, (17)Lituania, (18) Luksemburg, (19) Malta, (20) Belanda, (21) Polandia, (22) Portugal, (23) Rumania, (24) Slovakia, (25)Slovenia, (26) Spanyol, dan (27) Swedia.

Menyikapi krisis kemanusiaan di West Papua, pada tanggal 21 Februari 2022, Perwakilan Tinggi Uni-Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Josep Borell mengatakan “Uni Eropa (UE) mendorong Indonesia untuk mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi West Papua dan telah mendesak Indonesia untuk memperpanjang undangan tetap kepada semua Pelapor Khusus dan pemegang Mandat” – Pernyataan penegasan ini dikeluarkan Josep Borell menjawab pertanyaan tiga anggota Parlemen Uni Eropa, yakni Carles Puigdemont, Antoni Oliveres dan Clara P. Obiols pada 1 Desember 2021.

Borell mengatakan Hubungan UE-Indonesia ditopang oleh Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama 2014. Diskusi baru-baru ini (dengan Indonesia) berlangsung dalam konteks Dialog Hak Asasi Manusia (27 Mei 2021) dan Komite Bersama (22 Juni 2021). Borell mengakui, sejak transisi demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia telah meningkat pesat. Meskipun demikian Uni Eropa mencatat, perlindungan kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai tetap menjadi perhatian di West Papua.

Sejak tahun 2001, Uni Eropa telah mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan mengalokasikan dana sekitar 4,7 juta EUR (jika dirupiahkan sekitar: Rp. 71.620.097.373,00 miliar) khusus untuk dua provinsi ini di bidang demokrasi, masyarakat sipil, proses perdamaian, perawatan kesehatan, pendidikan, dan perencanaan penggunaan lahan.

Selain itu, Uni Eropa juga telah mendanai proyek-proyek di Indonesia dengan dana lebih dari 112 juta EUR (atau setara Rp. 1.707.646.934.560,00 triliun) untuk sektor perubahan iklim, deforestasi, pendidikan, kesehatan dan hak asasi manusia, yang mencakup kegiatan juga di Papua dan Papua Bara t.

Belum lama ini, Pemerintahan Sementara ULMWP telah melakukan lobi diplomasi mengelilingi Eropa (Februari 2022 – Mei 2022) dengan beberapa pencapaian luar biasa, diantaranya adalah di negara Spanyol dan Belanda, serta terakhir di kantor Parlemen Eropa di Brussel, 12 Mei 2022.

Sebagai langkah desakan penegasan atas sikap dukungan pemerintah Kerajaan Inggris terhadap kunjungan Komisaris Tinggi PBB ke West Papua, Parlemen Internasional untuk West Papua (IPWP) akan melakukan pertemuan dengan Parlemen Kerajaan Inggris pada tanggal 14 Juni 2022, bertempat di kantor Parlemen Inggris, di London.

Untuk itu, arahan ini kami keluarkan kepada seluruh elemen bangsa Papua dan solidaritas dimana pun berada untuk melakukan kegiatan secara damai dan bermartabat dalam bentuk mimbar bebas, diskusi-diskusi, doa dan ibadah, serta aksi-aksi melalui media massa di seluruh teritori West Papua, dalam rangka mendukung pertemuan dimaksud – dengan harapan agar melalui pertemuan tanggal 14 Juni 2022 nanti, IPWP dapat meminta kepada parlemen Inggris (UK) untuk mendesak Pemerintah Kerajaan Inggris untuk dapat menggunakan pengaruh kebijakan luar negeri-nya, serta hak veto PBB untuk mempertegas sikapnya dalam mendukung solusi atas krisis kemanusiaan di West Papua, yang telah Inggris dukung pada 4 November 2020 lalu.

Kegiatan dukungan dapat dilakukan pada hari Selasa, 14 Juni 2022 di seluruh teritorial West Papua (Sorong s/d Merauke), dengan mengusung Tema Sentral berikut ini:

  1. Prov Gov Support IPWP meeting in the UK Parliament
    (Pemerintah Sementara Mendukung pertemuan IPWP di Parlemen Inggris).
  2. European Union Stop Funding Special Autonomy
    (Uni Eropa segera Berhenti Mendanai Otonomi Khusus).
  3. European Stop Investment in West Papua
    (Eropa segera Berhenti Investasi di West Papua).
  4. We Demand UN High Commissioner Visit to West Papua
    (Kami menuntut Kunjungan Komisaris Tinggi PBB ke West Papua).

Demikian arahan umum guna mendukung pertemuan Parlemen Internasional untuk West Papua (IPWP) dengan Parlemen Kerajaan Inggris ini kami keluarkan untuk diperhatikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan berlimpah terima kasih.

Port Numbay – West Papua, 7 Juni 2022

KEMENTERIAN URUSAN POLITIK
PEMERINTAHAN SEMENTARA ULMWP
(United Liberation Movement for West Papua)

MENGETAHUI

ttd
Bazoka Logo
Menteri

TEMBUSAN:

  1. Interim President of West Papua, Hon. Benny Wenda
  2. Int. Prime Minister of West Papua, Mr. Rev. Edison Waromi, S.H
  3. Chairman of the West Papua Council, Mr. Buchtar Tabuni
  4. Arsip

Related posts