ULMWP Didukung dan Berdiri Bersama 79 Negara Serta WCC

Penderitaan rakyat Papua harus segera diakhiri ditengahi masyarakat internasional, guna perdamaian abadi di West Papua (Kgr) – 15 Desember 2019

No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

“ULMWP Didukung dan Berdiri Bersama 79 Negara Berdaulat dan Dewan Gereja Dunia (WCC)”

Sudah waktunya Indonesia duduk setara dengan ULMWP untuk perundingan damai dan setara untuk penyelesaian status politik West Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral dan di tempat netral.

Karena United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sudah didukung dan berhasil berdiri bersama 79 Negara berdaulat.

Jadi, siapa bilang United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang didukung WPNCL, FNFPB dan PNWPB gagal dalam agenda perjuangan untuk kemerdekaan rakyat dan bangsa West Papua?

Yang menyatakan ULMWP gagal ialah Badan Intelijen Negara Indonesia (BIN) yang berusaha menghibur diri dan menipu seluruh rakyat Indonesia atas kegagalan diplomasi di Negara-Negara Pasifik (PIF) dan juga di Negara-Negara Anggota Karabia, Afrika dan Pasifik (ACP).

Pada 13-16 Agustus di Funafuti ibukota negara Tuvalu, Negara-Negara Anggota Pasifik Islands Forum (PIF) menyatakan komunike bersama mendukung perjuangan rakyat dan bangsa West Papua.

Pada 7-10 Desember 2019 di Nairobi, Negara-Begara anggota Karabia, Afrika dan Pasifik (ACP) menyatakan komunike bersama mendukung perjuangan rakyat dan bangsa West Papua.

ULMWP juga sebagai observer (peninjau) dalam Kelompok Negara-Negara Melanesia (MSG). Dalam forum resmi MSG di sini, ULMWP duduk setara dengan Indonesia dengan posisi Asociated Member.

Pelanggaran berat HAM yang berlatar belakang RASISME yang dilakukan penguasa kolonial Indonesia yang sudah berlangsung selama 58 tahun di West Papua mendorong dan menginspirasi Solidaritas Bangsa-Bangsa Kulit Hitam di seluruh dunia.

Negara-Negara Melanesia, Pasifik, Karabia dan Afrika tidak mau melihat saudara-saudranya yang berkulit hitam dan berambut keriting yang ada di West Papua tidak dimusnahkan oleh penguasa kolonial Indonesia yang berwatak rasialis kejam yang berkultur militer.

Sesungguhnya penguasa Indonesia berada dalam kepanikan besar. Karena selama ini Indonesia beranggapan bahwa rakyat dan bangsa West Papua tidak mampu untuk meyakinkan komunitas global tentang sejarah pelanggaran berat HAM di West Papua yang menyebabkan terbunuhnya ratusan bahkan rubuan orang dan juga dipenjarakan sebagai tahanan politik.

Seperti contoh terbaru, Marius Betera warga Distrik Asiki, Kabupaten Boven Digoel, Papua yang disiksa anggota polisi sehingga meninggal dunia di klinik perkebunanan kelapa sawit PT Tunas Sawa Erma pada Sabtu (16/5/2020).

Penembakan aparat keamanan Indonesia terhadap Melki Marek pada 10 April 2020 dan penembakan Armando dan Roni Wandik pada 13 April 2020.

Paniai berdarah pada 8 Desember 2014 aparat TNI menembak 4 siswa, yaitu: Simon Degey, Apinus Gobay, Alfius You dan Yulian Yeimo. Sampai saat ini janji presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo untuk menyesaikan kasus kejahatan negara itu, tetapi sudah 6 tahun janji itu tinggal janji.

Adapun nama-Nama tahanan politik pemerintah Indonesia. tanahan politik Jayapura dan tahanan Reskrim Polresta Jayapura Kota sebagai berikut:

1. Di Jayapura 1 orang,

Bazoka Logo.

2. Kalimatan 7 orang

Buchtar Tabuni
Agus Kossay,
Steven Itlay,
Fery Kombo,
Alexander Gobay,
Hengki Hilapok,
Irwanus Uropmabin.

3. Di Jakarta 6 orang

Arina Lokbere,
Dano Tabuni,
Surya Anta,
Ambrosius Mulait
Charles Kossay
Issay Wenda

Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno memberikan kesimpulan yang akurat dan tepat tentang keadaan rakyat Papua yang sangat buruk selama ini dalam bukunya: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme (2015, hal. 255, 257).

“…Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia….Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.” (hal. 255).

“…kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab sebagai bangsa biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam.” (hal. 257).

Indonesia tidak bisa menghindar dari realitas perkembangan dan kemajuan politik perjuangan ULMWP yang mendapat kepercayaan dan kehormatan serta dukungan dari Negara-Negara Merdeka. ULMWP bersama Negara-Negara pendukung sudah setara dengan Indonesia. Indonesia tidak bisa bersembunyi dibalik alasan kedaulatan negara. Indonesia harus mempertanggungjawabkan kekejaman, kekerasan dan pembantaian rakyat Papua yang dilakukan selama 58 tahun.

Keberhasilan ULMWP mendapat dukungan dari 79 Negera berdaulat merupakan hasil perjuangan semua orang. Ini bukan hasil dari Ketua ULMWP Benny Wenda dan kawan-kawan, tetapi hasil dari para pejuang yang sudah lama berjuang bertahun-tahun, dan para pejuang itu sudah banyak pergi selamanya karena usia dan dan juga karena ditembak mati dari aparat keamanan Indonesia.

Untuk Benny Wenda, Ketua ULMWP patut mendapat apresiasi tinggi dari seluruh pejuang ULMWP yang didukung oleh TPNPB, OPM, KNPB, WPA dan seluruh rakyat West Papua, bahwa dengan style yang low profil dan dengan rendah hati meyakinkan para pemimpin Dewan Gereja Papua untuk merekomendasikan Dewan Gereja Dunia (WWC) untuk mendoakan dan mendukung ULMWP dalam misi kemanusiaan, keadilan, martabat manusia dan kedamaian serta penentuan nasib sendiri rakyat dan bangsa West Papua.

Hasil komunikasi Ketua ULMWP itu, Dewan Gereja Papua (GKI, Kingmi, GIDI dan Baptis) dengan resmi pada 17 Februari 2019 merekomendasikan World Council Chuches (WWC)/ Dewan Gereja Dunia untuk memainkan peran suara kenabian untuk mengakhiri penderitaan panjang warga gereja dan seluruh rakyat di Tanah West Papua.

Dalam artikel saya pertanyakan kepada orang-orang yang mengatakan ULMWP gagal.

Apakah 79 Negara merdeka dan berdaulat sudah menyatakan mendukung perjuangan rakyat dan bangsa West Papua melalui ULMWP itu disebut gagal?
Apakah Ketua ULMWP, Benny Wenda melobi Dewan Gereja Papua dan meloloskan rekomendasi kepada Dewan Gereja Dunia untuk dukung ULMWP itu yang dimaksud gagal?

Para pejuang dimana saja Anda berjuang dan seluruh rakyat West Papua. Tulisan memberikan gambaran ULMWP langkah demi langkah dan pelan tapi pasti meraih kemenangan demi kemenangan.

Saran melalui artikel ini, untuk Pak Benny Wenda dengan pengurus ULMWP, Anda perlu sadar bahwa ULMWP sedang memikul penderitaan panjang rakyat, tulang belulang, tetesan darah dan cucuran air mata umat Tuhan yang sudah berlangsung lama dibawah pendudukan dan penjajahan Indonesia selama lebih dari lima dekade.

Saya mendapat informasi dari orang terpercaya, bahwa pemerintah Indonesia melalui misi tetap PBB di New York dan Jenewa, Swiss berjuang melobi Peter Prove misi Dewan Gereja Dunia (WWC) untuk ULMWP supaya tidak bersuara tentang penderitaan rakyat West Papua. Tetapi, Peter mengatakan: “Saya baru kembali dari West Papua. Saya berbicara fakta penderitaan umat yang saya lihat dari lapangan.”

Baca artikel berikut:

Kalau ada orang atau kelompok yang mengatakan, bahwa ULMWP gagal meningkatkan suara di PBB. Ini pandangan yang sangat kerdil, karena ULMWP sudah mendapat dukungan dari 79 Negara merdeka. Ini bukti peningkatan dukungan suara anggota PBB.

Akhir dari artikel ini, saya mengutip penyataan tegas dan keras dari Pdt. Dr. Benny Giay, Ketua Dewan Gereja Papua dan juga Ketua Sinode Gereja Kemah Injil di Tanah Papua pada saat pertemuan Tahunan yang diselenggarakan Federasi Kontras pada 26 September 2019 di Jakarta.

“Kamu Jaringan Damai Papua (JDP) kenapa mau bawa masalah Papua ke dalam Negeri. Kita dengar presiden Jokowi sudah siap untuk berdialog dengan ULMWP yang sudah ada di tingkat
internasional.”

Doa dan harapan penulis, gambaran ini mendapat perspektif yang benar tentang kemenangan dan kemajuan ULMWP.

Ita Wakhu Purom, 18 Mei 2020

Oleh Gembala Dr. Socratez S.Yoman,MA, Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua