0
Diketahui Dorong Proyek LIPI-JDP, Oknum-Oknum Ini Dipecat dari ULMWP
FOTO: Pejabat Eksekutif dan Legislatif United Liberation Movement for West Papua berpose bersama dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas), awal 2018 lalu, Port Vila, Vanuatu.
No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

JAYAPURA | Ketua II Legislatif ULMWP, Mr. Buchtar Tabuni menegaskan kepada seluruh rakyat West Papua secara individu, kelompok maupun semua organisasi baik yang berafiliasi dalam United Liberation Movement for West Papua maupun non-afiliasi agar tidak terpengaruh dengan keinginan OPM/TPN versi Jeffrey Pagawak /alias Jeffrey Bomanak dkk-nya di Jaringan Damai Papua (JDP).

Hal ini ditegaskan Buchtar pada Selasa, (14/04/2020) sekitar pukul 10.58 waktu Papua.

Menurut Buchtar, kelompok tersebut sebelumnya dibawa kepemimpinan ULMWP era Octovianus Mote, mereka membawa agenda JDP, namun agenda tersebut dilihat melenceng dari visi dan misi perjuangan West Papua, akhirnya Dewan Komite gelar sidang luar biasa memangkas mereka.

“Kelompok ini (Jefri Pagawak dkk) ULMWP sebelumnya dalam kepemimpinan Octavianus Mote pernah membawa/ menjalankan agenda JDP, namun dalam sidang luar biasa Dewan Komite yang sekarang di sebut Komite Legislatif ULMWP sebagai [selaku] pemegang hak Veto di ULMWP telah membatalkan semua agenda JDP di ULMWP dan memecat [oknum- oknum] yang menjadikan ULMWP sebagai sarana untuk mempermudah menjalankan program JDP di dalam wadah ULMWP,” ujar Buchtar Tabuni melalui akun sosial medianya, (14/04).

Lanjut Buchtar, “Individu yang saya maksud adalah Leonie Tanggahma dkk dari WPNCL, Octovianus Mote dkk dari NFRPB, Victor Yeimo dari PNWP.” tegas disebutkan Buchtar dalam pesannya.

Ketika pemecatan terhadap oknum-oknum tersebut dilakukan dari ULMWP “kelompok ini sekarang berlindung di bawa payung TPNB OPM dan [yang] di-klaim [Jeffrey Pagawak, dkk] mereka yang berjuang lalu menentang dan menolak semua program ULMWP selama ini,”

“Ternyata kepentingan mereka tidak lain yang adalah hanya mau berdialong dengan Jakarta makanya mereka ini selalu menentang seluruh program ULMWP” ujarnya.

Buchtar Tabuni yang juga adalah pendiri Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Ketua Parlemen Nasional West Papua selaku Deklarator ULMWP berpesan kepada semua organ afiliasi untuk tetap fokus pada agenda West Papua yang sudah sedang berjalan.

“Saya , Buchtar Tabuni sebagai Deklarator ULMWP, berharap kepada semua organisasi yang berafiliasi dalam ULMWP, agar tetap fokus pada agenda ULMWP yaitu lobi untuk ULMWP full membership di MSG dan lobi ULMWP untuk intervensi internasional berdasarkan keputusan negara-negara anggota Afrika, Caribbean dan Pasifik Island Forum, atas kejahatan militer kolonial Indonesia terhadap warga sipil Orang asli Papua sejak West Papua di integrasikan ke dalam NKRI pada 1963 sampai saat ini.” tegasnya dalam rilis tersebut.

Sementara itu, pernyataan serupa juga dirilis Presiden Gereja Baptis Papua (PGGP), Pdt. Dr. Socratez Sofyan Yoman  (14/04). Yoman menegaskan, semua lapisan waspada terhadap jaringan kerja sama Badan Intelijen Negara (BIN) Indonesia.

Menurut Pdt. Yoman, jaringan yang dimaksudkan terindikasi kuat adalah Jaringan Damai Papua dan TPN-OPM yang dibina oleh BIN dan Kopassus untuk menghancurkan Orang asli Papua.

“Hati-hati dan waspada terhadap JDP [Jaringan Damai Papua],” ujar Pdt. Socratez, (14/04).

Socratez mengatakan, salah satu tujuan utama kerjasama JDP, Badan Intelijen Negara dan TPN-OPM binaan Indonesia tersebut adalah untuk menghancurkan ULMWP, sehingga Ia meminta agar rakyat tetap waspada, supaya tidak terjebak.

“Kecuriaan saya, Jaringan Damai Papua (JDP) bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan TPN-OPM binaan BIN dan Kopassus untuk menghancurkan Orang Asli Papua, terutama mau hancurkan ULMWP. Rakyat harus hati-hati dan waspada dengan Program JDP.” tegas Gembala yang vokal tentang nasib bangsa Papua tersebut.

JDP dan Kerjanya

Sebelumnya, dilansir korandaerah.com (13/04), Deputy Jaringan Damai Papua (JDP) Yan Christian Warinussy angkat bicara soal ajakan Jeffrey Pagawak yang menyerukan gencatan senjata terkait wabah Covid-19.

“Bagi saya sebagai Advokat dan Pembela HAM, seruan dan pernyataan TPN OPM untuk dilakukannya jedah kemanusiaan ini sungguh terhormat dan patut mendapat respon positif dari Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara Indonesia,” kata Yan kepada media ini, Minggu (12/4/2020).

Menurut Yan, dengan adanya jedah kemanusiaan tersebut, maka para pihak yang tengah terlibat kontak senjata yaitu Polri dan TNI serta TPN OPM semestinya saling menahan diri dan mengutamakan pemberian layanan kesehatan maksimal bagi warga dan rakyat di kawasan Tembagapura dan sekitarnya hingga wilayah pegunungan tengah demi kemanusiaan. Empat alasan tawaran Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (OPM-TPNPB) meliputi :

“Alasan pertama, bahwa TPN OPM tidak akan menyerang fasilitas-fasilitas kesehatan. Kedua, Bomanak Jeffrey [Jefry Pagawak] dan kelompoknya ingin memberi garansi (jaminan) bahwa mereka ingin agar mobilisasi peralatan kesehatan dan tenaga media dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19 tidak terganggu karena adanya kontak senjata diantara TPN OPM dengan Polri dan TNI,” katanya.

Mantan Koordinator Jaringan Damai Papua, Alm. Pater DR. Neles Tebay juga perna menyatakan hal yang sama. Di Pasific Pos (08/10), Alm. Neles Tebay mengatakan, menyadari akan berbagai aksi kekerasan beserta dampak-dampak buruk yang tak henti-hentinya terjadi selama 55 tahun integrasi Papua dalam NKRI, maka sangat diperlukan suatu gencatan senjata antara Pemerintah yang diwakili oleh TNI-POLRI dan (TPN PB).

“Gencatan senjata ini, menurut saya, sangat diperlukan pada saat ini untuk menghentikan rantai kekerasan yang sudah dan sedang berlangsung sejak tahun 1963 hingga kini dan menciptakan perdamaian di seluruh tanah Papua,” ujar Alm. Tebay.

Koordinator JDP Alm. Pater DR. Neles Tebay telah meninggal dunia setelah menderita sakit kangker tulang, dan saat ini Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) digantikan oleh Dr. Adriana Elisabeth dan Pastor John Bunay Pr.

Adriana Elisabeth diangkat menjadi Koordinator JDP untuk Jakarta-Papua yang juga selaku Ketua Tim Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta. Kemudian Pastor John Bunay Pr diangkat menjadi Koordinator JDP di Papua.

Artikel JDP-ULMWP dan Tanggapan Deklarator ULMWP

Tertanggal 18 April 2020, sebuah artikel yang ditulis oleh Dr. Socratez Yoman berjudul “Persamaan dan Perbedaan antara JDP dan ULMWP” telah beredar luas di media. Dalam artikel tersebut termuat tentang perbedaan dan kesamaan antara keduanya.

Artikel tersebut langsung ditanggapi oleh Ketua II Legislatif ULMWP, Buchtar Tabuni melalui akun media sosial resminya, @Buchtar Tabuni, Sabtu (18/04) pukul 17.25.

Berikut isi tanggapanya:

Setelah saya pelajari Tulisan Hamba Tuhan Soyan Yoman (maaf saya tidak cantumkan dengan gelar Hamba dalam penyebutan nama karena gelar tidak masuk dalam nama Baptis Hamba sejak kecil yang di berikan oleh orang tua sebagai utusan Allah yang membesarkan Hamba saat itu).

Ada beberapa catatan pertanyaan dari saya, Buchtar Tabuni, Deklarator ULMWP.

1, Ternyata JDP adalah proyek dari LIPI dan kita semua tahu bahwa LIPI adalah salah satu lembaga negara di NKRI. Jika berbicara proyek maka pasti ada anggarannya dan berapa anggaran negara yang mengalir ke LIPI?

Pasti oknum-oknum aktivis dari berbagai organisasi maupun individu yang terlibat mengetahuinya termasuk oknum-oknum aktivis KNPB yang terlibat saat itu sekalipun secara organisasi KNPB tidak terlibat dalam JDP.

Proyek pemerintah kolonial Indonesia melalui LIPI ini bisa berjalan normal karena Almarhum Neles Tebai menjadi spirit dari JDP.

Setelah Almarhum Neles Tebai. Seperti apa nasib JDP sekarang yang adalah proyek negara melalui LIPI itu dengan anggarannya?

2. Kita harus jujur bahwa Proyek negara lewat LIPI yang di sebut JDP itu muncul saat tuntutan REFERENDUM di West Papua begitu bergemah seluruh pelosok West Papua dan di luar negeri yang di Motori oleh anak-anak terdidik di KNPB saat itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah
Apakah proyek negara melalui LIPI yang disebut JDP itu di munculkan oleh negara untuk meredam tuntutan REFERENDUM yang di mediasi oleh KNPB saat itu?

3. Kalau JDP adalah mediator.
Saya mau tegaskan sebagai pendiri KNPB yang mendorong agenda REFERENDUM.
Dari awal sampai sekarang menolak JDP menjadi mediator karena JDP adalah jelas proyek Indonesia lewat LIPI yang tidak layak menjadi mediator. Karena Rakyat West Papua memang perlu mediator tetapi Rakyat West Papua melalui ULMWP akan memilih mediator.

Apakah JDP? MSG? PIF, ACP? Atau ada lembaga lain? Adalah pekerjaan kami di ULMWP.

Catatan saya di luar dari tanggapan artikel hamba Tuhan Sofyan Yoman.

Jika JDP mau jadi mediator TPNB OPM versi Yefry Pagawak dkk silahkan, sesuai usulan Deputi JDP Yan Cristian Warinusi kepada Jakarta berdasarkan permintaan berunding dengan Jakarta oleh TPNPB OPM versi Jeffry Pagawak dkk. 
(***)


Posted by: Habel T
Copyright ©tabloid-wani.com "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: [email protected]

Post a comment

 
Top
banner