1
ULMWP: Indonesia Politisir Isu Corona untuk Blok UNHCR
ULMWP Menyerahkan data pelanggaran HAM ke PBB. Foto: Ketua ULMWP Benny Wenda (kedua dari kiri) dan Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet (ketiga dari kiri) di kantor badan HAM PBB di Jenewa pada 25 Januari 2019 (kredit: ULMWP)
No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

5 MARET 2020

“...Isu Corona hanya opini politis Indonesia untuk kembali lagi menghalangi kunjungan KT-HAM PBB ke Papua...”

PORT NUMBAY | Rakyat West Papua di beberapa kota besar di Papua dikabarkan beramai-ramai membeli kaos tangan dan masker hidung untuk melindungi diri dari serangan virus Corona setelah mendengar kabar tentang 2 orang Indonesia di Kabupaten Batam positif terkena virus Corona.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia di Papua pun turut mengambil langkah-langkah dalam rangka menangkal masuknya Virus tersebut ke Papua. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah membatasi masuknya orang asing [WNA] ke Papua.

Melihat hal ini, kami United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menilai, sesungguhnya ada motif politis yang sengaja dilakukan [dibangun wacana] oleh Indonesia untuk terus membungkam West Papua dari pantauan internasional, terutama dalam rangka menghalangi kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke West Papua. Sesungguhnya tidak benar Corona itu masuk ke Indonesia!

Buruknya situasi dan kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) rakyat West Papua di seluruh Papua, pada tanggal 15 Agustus 2019 di negara, 18 negara Pasifik telah berkumpul dalam KTT Tahunan dan telah mengeluarkan 3 butir Komunike resmi sebagai resolusi, diantaranya adalah meminta Komisaris Tinggi HAM PBB untuk kunjungi West Papua guna menginvestigasi persoalan di Papua dengan batas waktu 2020. Negara-negara Pasifik kemudian berharap agar Indonesia segera buka akses bagi PBB agar dapat masuk ke Papua.

(Baca ini: ULMWP: Jokowi Mengunjungi Australia Sementara Pemenjaraan dan Pembunuhan Meningkat di Papua)

Setelah seluruh negara Pasifik menyatakan suara bulat untuk West Papua, pada tanggal 7 Desember 2019 sikap yang sama juga dibuat oleh 79 negara dari African, Caribbean dan Pasific (ACP) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT-ACP) di Nairobi ibukota negara Kenya, Afrika Timur.

Resolusi 79 negara ini, dua halaman penuh telah termuat tentang masalah West Papua, diantara adalah meminta untuk Komisaris Tinggi HAM PBB segera masuk ke Papua dan membuat laporan investigasi, dengan batas waktu 2020.

Berdasarkan sejumlah resolusi yang sudah diputuskan, awal tahun 2020 sejumlah negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berkumpul dan menyepakati bersama tentang waktu untuk kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke West Papua, namun hingga saat ini Indonesia masih menutupi akses terhadap internasional, dalam hal ini PBB sendiri.

Salah satu cara yang dilakukan Indonesia adalah membangun opini tentang virus Corona, yang kemudian dengan dalil ini akses internasional pun diblokir, sehingga West Papua dilokalisir secara sistematis. Hal ini tidak berbeda jauh dengan manuver politik yang pernah dilakukan oleh Wiranto saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam pada tahun 2019. Pada Agustus 2019, setelah PIF mengeluarkan Komunike, sebuah rekayasa penikaman terhadap Wiranto pun terjadi, yang dibuat oleh warga Banten, dan kemudian itu menjadi dalil untuk penundaan kedatangan KT-HAM PBB.

Pada Januari 2019, United Liberation Movement for West Papua bersama negara Vanuatu telah menyerahkan petisi 1,8 juta rakyat West Papua kepada Ketua Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet. KT-HAM PBB kemudian menyurati Indonesia untuk membuka akses bagi internasional, namun Indonesia meresponnya dengan menjawab, akses akan dibuka setelah pemilihan umum pada April 2019. Namun, setelah pemilihan umum ternyata Indonesia telah berdusta dan tidak membuka akses.

(Baca ini: Ketua ULMWP: Pemimpin Politik Indonesia Terus Mendustakan Genosida)

Kini sudah masuk tahun 2020. Sejumlah negara anggota PBB telah membuat keputusan dan mengeluarkan resolusi dengan date line yang sudah dibulatkan awal tahun ini, sehingga sudah saatnya Indonesia harus membuka diri dan menerima kedatangan Komisaris Tinggi HAM PBB ke West Papua, tanpa harus beretorika dengan drama rekayasa.

Kami juga berharap kepada seluruh rakyat West Papua agar tidak terhipnotis dalam opini politis yang dimainkan oleh pemerintah kolonial Indonesia di Papua. Rakyat West Papua tetap fokus dan konsisten pada agenda-agenda Papua Merdeka yang sudah sedang berjalan dalam Komando United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), sebab dalam waktu dekat pula ULMWP selaku representasi West Papua akan menuju pada pengajuan keanggotaan penuh dalam di MSG nanti dalam KTT di Port Villa, Vanuatu.


United Liberation Movement for West Papua

Bazoka Logo
Biro Politik
ULMWP


Posted by: Admin
Copyright ©Bazoka Logo (fb) "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: [email protected]

Post a comment

 
Top