0
Anggota DPR Papua dari kanan ke kiri, Thomas Sondegau, Laurenzus Kadepa, Yulius Miagoni, Martinus Adii dan Nason Uti usai menerima aspirasi mahasiswa
Jayapura, -- DPR Papua menyatakan akan menindakanjuti aspirasi terkait penolakan daerah otonomi baru (DOB) oleh para mahasiswa yang melakukan demo di halaman kantor DPR Papua, Selasa (16/07).

Anggota DPR Papua, Thomas Sondegau mengatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi demonstran itu kepada pimpinan DPR Papua. Selanjutnya akan dibahas dalam internal dewan melalui rapat badan musyawarah atau Banmus DPR Papua.

Langkah yang akan diambil DPR Papua akan diputuskan dalam Banmus, apakah dewan akan membentuk Panitia Kerja ataukah membentuk Panitia Khusus.

“Pemekaran ini kewenangan pemerintah pusat, namun selama ini ada pemkab yang mengajukan aspirasi pemekaran tanpa melalui DPR Papua, langsung ke pusat,” kata Thomas Sondegau usai demonstrasi.

Menurutnya, di dewan ada mekanisme dalam menindaklanjuti aspirasi. Dibahas bersama anggota DPR Papua lainnya dan dilaporkan ke pimpinan.

“Anggota DPR Papua tidak tidur. Kami juga tidak ingin pemekaran banyak-banyak, untuk apa? Bukan hanya Papua Tengah, ada juga wacana pemekaran Pegunungan Tengah dan Papua Selatan,” ucapnya.

Anggota DPR Papua lainnya, Yulius Miagoni berharap proses pemekaran mesti sesuai aturan dan syarat-syaratnya harus terpenuhi. Pemekaran jangan berdasarkan dokumen siluman yang dibawa ke pemerintah pusat hanya untuk memuluskan kepentingan pribadi menduduki jabatan.

“Hingga kini OAP masih minim dan non Papua mendominasi. Jika pemekaran lagi kita mau jadi apa. Sudah jadi penonton terus mau jadi apa lagi nanti. Itulah alasan pendemo tadi,” kata Yulius Miagoni.

Menurutnya, di beberapa kabupaten hasil pemekaran menguntungkan non Papua. Orang asli Papua minoritas sehingga untuk duduk di DPRD orang asli tidak dapat peluang, ini menjadi salah satu alasan demonstran.

“Masalah mendasar di Papua ini jumlah penduduk. OAP semakin berkurang dan non papua bertambah,” ucapnya.

Hal yang sama dikatakan anggota DPR Papua lainnya, Martinus Adii. Katanya, pemekaran bukan jawaban. Hal penting adalah harga diri orang asli Papua. Orang asli Papua hanya minta dihargai bukan ingin Otsus atau pemekaran.

“Ini sebenarnya permainan apa? Jangan mengadu-domba rakyat Papua. Pemekaran Papua Barat misalnya, justru memarjinalkan orang asli Papua,” kata Martinus Adii.

Sementara Nason Uti, anggota DPR Papua dari Partai Persatuan Pembangunan mengatakan dengan pemekaran orang asli Papua belum tentu menjadi tuan di tanahnya sendiri.

Rakyat Papua hanya ingin hudip aman di atas negerinya. Bagaimana mereka dihormati. Jika pemekaran terwujud, pasti tetap saja banyak orang berteriak dan menyebabkan suburnya isu Papua merdeka.

“Negara tidak ingin itu terjadi tapi negara ikut menyuburkan isu itu dengan berbagai informasi atau wacana yang mendapat penolakan dari orang asli Papua. Kalau orang asli Papua tidak puas, generasi dari generasi akan terus berteriak karena itu akan selalu ada pada setiap generasi,” kata Nason.

Sementara anggota DPR Papua lainnya, Laurenzus Kadepa meminta bupati dan para pengambil kebijakan di daerah untuk mendengarkan keinginan rakyatnya, DPR Papua tidak menjadi pelampiasan kemarahan masyarakat.

“Kedua, dalam sebuah negara demokrasi, kedaulatan tertinggi ada pada rakyat. Kebijakan apa pun yang akan diambil terhadap Papua tanya rakyat dulu. Termasuk pemekaran dan apakah Otsus lanjut atau tidak,” tutup Kadepa. (Arjuna)


Copyright ©Metro Merauke "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: [email protected]

Post a Comment

 
Top