0
Oleh: A. Ibrahim Peyon, Ph.D. [1] 

Pengentar

Persatuan adalah kunci untuk kemerdekaan bangsa Papua. Apa itu Persatuan? Persatuan dari term satu, satuan, atau unit. Satu atau unit adalah bagian-bagian atau komponen-komponen kecil dan komponen-komponen itu terbentuk dalam suatu jaringan, saling terelasi satu komponen dengan komponen lain. Komponen-komponen saling terelasi itu terbentuk suatu struktur yang lebih besar. Semisal dalam suatu etnik terdiri dari individu ialah komponen. Dua atau lebih individu terelasi melaluli perkawinan dan terbentuk keluarga adalah unit atau komponen komunitas paling terkecil dalam suatu etnik itu. Keluarga-keluarga itu saling terelasi melalui kekerabatan, relasi dagang dan kerja sama dan terbentuk suatu tempat tinggal bersama. Dua atau lebih tempat tinggal bersama itu dibentuk satu kampung. Gabungan dari dua atau lebih komunitas berbasis kampung atau tempat tinggal itu terbentuk suatu territorial lebih luas disebut konfederasi. Dua atau lebih konfederasi itu bergabung dan terbentuk sebuah suku bangsa atau etnik. Maka sebuah etnik itu merupakan gabungan dari komponen dan satuan-satuan kecil terbentuk suatu kelompok etnik. Bila dikaitkan terminologi persatuan menunjuk pada kata kerja bersatu. Maka bersatu berarti komponen-komponen yang berbeda itu berinisiatif dan tergerak terbentuk suatu kelompok persatuan lebih besar untuk mencapai tujuan dan interes bersama dalam komunitas itu.
Persatuan Kunci Kemerdekaan Papua
Pemimpin perjuangan kemerdekaan West Papua (img. tabloid-wani.com)
Dalam konteks Papua, di mana orang Papua berasal dari banyak etnik dan tiap etnik memiliki pandangan dan interes berbeda satu dengan lain. Tetapi, pada level yang lebih besar mempunyai satu visi, tujuan dan interes yang sama yaitu keinginan untuk merdeka dan berdaulat sendiri sebagai sebuah negara-bangsa. Dalam maksud itu dibentuk beraneka organisasi perjuangan baik berbasis etnik maupun lintas etnik dengan visi bersama itu. Etnik-etnik dan organisasi-organisasi perjuangan itu merupakan satuan-satuan atau komponen-komponen perjuangan dalam satu visi, satu tujuan dan satu interes yang sama. Visi atau tujuan mereka ialah perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan bangsa Papua dari kekuasaan asing. Interesnya ialah memperoleh hak kedaulatan negara bangsa dan mendirikan sebuah negara merdeka dan berdaulat.

Satuan-satuan atau organ-organ itu dapat disatukan oleh visi, tujuan dan interes itu. Disebut organ karena satu-satu itu diasosiasikan dengan organ tubuh manusia terdiri dari kaki, kepala, tangan dan sebagaikan. Sebuah organ atau satuan itu tidak bisa bergerak sendiri, tetapi saling terelasi antara satu dengan lainnya. Dalam konteks perjuangan kemerdekaan nasional terdiri dari tiga satuan besar yaitu organisasi-organisasi gerakan sipil; organisasi bertahanan dan keamanan; dan organisasi gerakan internasional dan diplomasi. Tiga komponen atau satuan ini merupakan satu kesatuan utuh, tidak bisa dipisahkan satu dengan lain, katiga satuan itu bergerak dalam medan politik berbeda tetapi dalam satu visi dan satu tujuan.

Satuan sipil

Dalam perjuangan kemerdekaan nasional bangsa West Papua terdiri dari banyak organisasi taktik dan gerekan sipil yang bergerak sendiri-sendiri atau sporatif. Satuan-satuan gerekan itu dibentuk berbasis etnik, teritorial dan sejarah yang berbeda satu dengan lain. Suatu organisasi dibentuk di suatu daerah di pesisir pantai utara dan majoritas anggota dalam organisasi dari daerah itu. Suatu organisasi itu dibentuk dalam suatu peristiwa sejarah tertentu. Demikian juga, suatu organisasi dibentuk oleh majoritas orang dari pegunungan dengan alasan-alasan tertentu dalam suatu peristiwa sejarah tertentu, dan seterusnya. Maka kita memiliki banyak organisasi yang bergerak sendiri-sendiri atau perjuangan secara sporatis. Tetapi mereka bergerak dalam satu spirit dengan satu misi dan satu tujuan.

Organisasi-organisasi yang bergerak dalam satu spirit itu bersatu dalam tiga organisasi besar yaitu: Negara Republik Federasi West Papua (NRFWP), Parlemen Nasional Papua Barat (PNPB) dan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL). Meskipun banyak organisasi gerakan bersatu dalam tiga organisasi induk itu tetapi gerakan secara nasional masih belum optimal, masih belum bisa menciptakan kesatuan nasional. Karena itu, ketiga organisasi itu menyatakan bersatu dalam satu wadah koordinatif nasional yaitu the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dibentuk tahun 2014 di Vanuatu.
ULMWP ialah wadah koordinatif dengan misi khusus diplomasi internasional dengan pemimpin eksekutif dan legislatif. Dalam sidang ULMWP kedua tahun 2017 dalam menentukan mesin politik telah berubah struktur dan wajah organisasi. Dalam perioden kedua ini telah ditetapkan lembaga eksekutif, legislatif dan judikatif. Dalam lembaga eksekutif dipilih ketua, wakil ketua, sekretaris, jurubicara dan anggota. Kemudian dilengkapi biro-biro, komite aksi dan diplomat tingkat regional dan negara. Sidang ULMWP itu telah ditugaskan untuk menjalankan misi khusus dan misinya adalah untuk membangun persatuan nasional baik militer, sipil dan diplomasi internasional.

Dengan tujuan itu diberikan mandat politik pada biro politik ULMWP untuk mobilisasi persatuan organisasi-organisasi gerakan sipil di seluruh tanah Papua. Alasan apa pun, bila ingin merdeka semua organisasi harus bersatu dalam ULMWP sebagai lembaga politik resmi bangsa Papua. Tugas inilah harus dimediasi oleh biro politik ULMWP di dalam negeri. Perjuangan bangsa Papua saat ini bukan perjuangan sporatis dan faksionis, karena perjuangan sporatis dan faksionis tidak akan membawa kemerdekaan nasional. Kemerdekaan nasional hanya dapat diperoleh melalui persatuan nasional.

Satuan militer

Militer West Papua adalah lembaga pertahanan dan keamanan nasional. Militer ialah tulang punggung pertahanan nasional bangsa Papua. Di mana militer kita terdiri dari tiga kelompok besar dan tiga kelompok militer itu lahir dari sejarah dan basis etniksitas berbeda. Tetapi mereka tergerak dalam satu spirit, satu visi dan satu tujuan, yaitu berjuang untuk kemerdekaan bangsa Papua. Dalam sidang ULMWP 2017 telah diberikan tiga faksi militer untuk menyapaikan visi dan misi mereka dan para militer ini meminta ULMWP untuk diakui sebagai sayap militer. Berdasarkan keinginan itu ULMWP dibentuk biro pertahanan dan keamanan dengan tugas khusus fasilitasi persatuan militer dalam suatu lembaga koordinatif.

Agenda sidang ULMWP inilah dijalankan oleh Biro Pertahanan dan Keamanan nasional yang telah difasilitasi tiga faksi militer bangsa Papua itu, yaitu: Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB-OPM), Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dan Tentara Nasional Papua Barat (TNPB). Tiga faksi militer ini telah bersatu dibawah nama West Papua Army (WPA) pada 1 Mei 2019 di Vanimo dan diumumkan secara resmi oleh ketua eksekutif ULMWP tuan Benny Wenda dalam hari ulang tahun TPN-OPM pada 1 Juli 2019. Maka West Papua Army merupakan gabungan dari tiga faksi ini secara resmi diakui dan bergabung dalam ULMWP sebagai militer resmi bangsa Papua. Secara struktur tiga faksi militer ini tetap bertahan dalam struktur lama dan tidak dilebur dalam wadah militer nasional itu. Perubahan nama West Papua Army (WPA) dari tiga faksi militer itu adalah lembaga koordinatif sayap militer saja. Mereka semua, tiga faksi militer itu adalah para militer West Papua. Mereka semua militer maka nama militer dipertahankan dengan nama negara yang akan dibentuk yaitu West Papua. Maka militer West Papua telah membawa nama negara dan nama militer. Mereka adalah militer West Papua. Mereka bukan militer faksi, bukan militer kelompok, bukan militer suku dan daerah.

(Simak beritanya, ini: 1 Juli 2019, ULMWP Resmi Umumkan Militer West Papua)

Di mana pun di dunia ini, dalam suatu negara tidak memiliki dua faksi militer. Melainkan hanya satu militer yang terbagi dalam angkatan darat, udara, laut dan kepolisian. Kemudian dilengkapi satuan-satuan tempur, satuan strategis dan satuan badan intelejen negara. Semua itu ada dibawah kementerian pertahanan dan keamanan. Tugas-tugas macam itu dijalankan oleh Biro Pertahanan dan Keamanan ULMWP. Kondisi ini dapat digambarkan ke mana arah perjuangan melalui ULMWP sebagai lembaga politik resmi bangsa Papua.

Satuan diplomasi internasional

Diplomasi internasional dimulai negara West Papua dibentuk tahun 1961 sampai sekarang tetapi kampanye dan diplomasi itu masih bersifat sporadis dan faksionis. Setiap diplomat menjalankan agendanya sendiri tanpa melalui suatu koordinasi yang baik dalam satu organisasi secara nasional. Berbagai usaha sudah dilakukan untuk dipersatuan para pemimpin itu dalam suatu arganisasi politik terstruktur dan terpimpin. Tetapi usaha-usaha itu belum juga berhasil untuk menyatuhkan semua diplomat dari organisasi yang berbeda.

Dalam Kongres Papua II tahun 2000 telah dibagi koordinator diplomasi internasional untuk Eropa dan Pasifik. Setelah Theys Hiyo Eluay dibunuh Presidium Papua tidak efektif menjalankan organisasi politik. Sebagian anggota ditangkap dan dipenjarahkan, sebagian anggota diplomat presidium Dewan Papua (PDP) telah menyerah dan membelot untuk mendukung Indonesia. Semisal almarhum Franzalbert Yoku koordinator diplomat Pasifik dan Nicolaus Meset. Maka sejak tahun 2003-2004 itu presidium Papua tidak efektif dilapangen dan hanya membangun wacana saja di media masa oleh tuan Toha Alhamid sebagai sekretaris jenderal Presidium Dewan Papua. Wacana itulah menjadi spirit yang masih hidup saat itu.

Melihat kondisi itu beberapa kelompok sipil dibentuk di Jayapura semisal Parlemen Jalanan dipimpin Jefry Pagawak dan Frons Persatuan Rakyat (Fron-Pepera) dipimpin Selpius Bobi dan beberapa tahun kemudian lahir Komitee Nasional Papua Barat. Melihat PDP sudah tidak efektif maka sejumlah organisasi sipil, militer dan para diplomat senior internasional semisal Dr. Ottow Ondowame, Andy Ayamiseba dan Rex Rumaikiek bentuk West Papua National Coalition Liberation (WPNCL). Faksi Bintang 14 Proklamasi Dr. Thom Wainggai dibentuk berubah nama menjadi West Papua National Autority dan dikembangkan diplomasi oleh tuan Dr. Jacob Rumbiak di Australia. Kemudian diperkuat diplomasi oleh tuan Diplomas Herman Wainggai pimpin tim suaka politik 43 orang menyeberangi lautan ke Australia. Sementara itu, tuan Benny Wenda mendirikan Free West Papua Campaign (FWPG) di Inggris. Benny kemudian didukung Oridek Ap dan teman-temannya di Belanda kemudian dibentuk FWPG di Belanda dan berkembang di seluruh dunia. Kemudian dibentuk Kelompok Partai Gabungan untuk West Papua di Parlemen Inggris, dan disusul the International Parlementarian for West Papua (IPWP) dan the International Lower for West Papua (ILWP) yang dapat mempengaruhi secara global. Di Amerika Serikat dikembangkan oleh tuan Octovianus Motte dan masalah Papua telah menjadi di Kongres Amerika. Komunitas orang Papua di Belanda juga secara aktif internasionalisasi masalah Papua tetapi dalam beberapa kelompok dan aktivitas masih faksionis.

Semua diplomasi dan perjuangan internasional ini sangat luar biasa tetapi masih dalam faksional dan negara-negara pendukung bingung dan sulit untuk mendukung. Bila negara pendukung diberikan dukungan pada salah satu faksi memicu konflik dari faksi lain. Maka dukungan itu tidak efektif dan tidak berguna karena semua faksi belum bersatu dalam sebuah organisasi nasional bersama. Karena kebutuhan inilah kemudian Vanuatu fasilitasi bangsa Papua untuk dibentuk ULMWP. Maka itulah ULMWP hadir sebagai solusi untuk mengatasi kebutuhan tersebut.

Komposisi eksekutif periode pertama terdiri dari sekretaris Jenderal, Juru bicara dan anggota, kemudian legislatif dari representasi tiga faksi dalam ULMWP itu. Dalam periode kedua struktur organisasi berubah dalam struktur eksekutif, legislatif dan ditambah judigatif. Kemudian dilengkapi biro-biro. Khusus untuk kampanya dan diplomasi internasional para eksekutif ULMWP lengkapi dengan diangkat para diplomat kawasan, negara dan diplomat untuk misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Proses ini adalah legitimasi dan pengakuan kepada para pejuang dan perjuangan mereka, merangkul dan menciptakan kesatuan nasional, membangun persaudaraan, menciptakan struktur perjuangan secara terorganisir dan sistematis dalam satu misi dan satu tujuan. Persatuan itu menjadi kebutuhan utama saat ini.

Pengakuan Nasional dan Internasional

ULMWP dibentuk telah mendapat antusias luar biasa secara nasional di dalam negeri. Dukungan aksi, dos dan buasa dilakukan di mana-mana. Dalam waktu relative singkat dukungan mengalir deras dalam masyarakat akar ruput, gereja, masyarakat sipil sampai pemerintah dan negara resmi. Dukungan yang sama berkembang di kawasan lain dan ULMWP diterima sebagai pengamat Melanesia Spearhead Group (MSG) dan West Papua menjadi agenda resmi dalam Pacific Islands Forum (PIF).

Di dalam negeri rakyat tanda tangan petisi tuntutan referendum 1,8 juta sebagai simbol legitimasi rakyat terhadap ULMWP. Empat gereja besar di tanah Papua untuk pertama kalinya secara resmi mendukung dan memberikan legitimasi politik kepada ULMWP dan legitimasi itu diserahkan kepada delegasi Dewan Gereja-Gereja Dunia (WCC) dalam bentuk surat gembala. Berdasarkan legitimasi itu, Dewan Gereja-Gereja Dunia dalam sidang 23-28 Mei 2019 secara resmi mengakui ULMWP sebagai lembaga politik resmi bangsa Papua. Legitimasi rakyat dan gereja-gereja secara nasional, legitimasi negara-negara resmi, organisasi-organisasi regional dan Dewan Gereja-Gereja Dunia ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pengakuan-pengakuan ini merupakan suatu proses menuju pengakuan global. Legitimasi internasional ini terjadi hanya karena persatuan nasional dalam ULMWP. Persatuan adalah kunci untuk kemerdekaan bangsa Papua!

Baca juga artikel ini:
  1. Petisi Referendum Kembalikan Papua di PBB
  2. Petisi Referendum Delegitimasi Pendudukan Indonesia di Papua
Syarat sebuah negara dibentuk ialah memiliki rakyat, memiliki wilayah, memiliki sumber daya alam, pemerintah dan pengakuan internasional secara global. Sebuah negara tidak memiliki salah satu dari lima unsur itu maka negara itu tidak bisa merdeka. Bangsa Papua telah memiliki tiga syarakat itu, rakyat, wilayah dan sumber daya alam. Karena itu bangsa Papua berjuang lebih dari 50 tahun untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia. Tetapi, harapan itu tidak terealisasi karena tidak memiliki syarakat persatuan nasional dan struktur pemerintahan nasional. Dalam struktur pemerintahan itu semua organ perjuangan bersatu. Persatuan nasional dalam struktur pemerintahan itulah sebagai alat tawar untuk membangun diplomasi internasional baik dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun dalam forum-forum internasional lain. Persatuan dan struktur pemerintahan adalah alat tawar diplomasi internasional..

Dunia internasional melihat secara serius mengenai persatuan nasional dalam satu badan struktur pemerintahan yang diakui dan didukung oleh rakyat dalam negeri baik masyarakat sipil maupun militer. Internasional melihat persatuan militer dan sipil dalam suatu struktur pemerintahan secara nasional, dan struktur itulah dapat diakui sebagai otoritas atau pemerintahan sementara di teritori yang diperjuangkan kemerdekaan itu. Struktur otoritas atau pemerintahan sementara itulah kemudian menjadi bentuk negara dan pemerintahan dalam negara yang dibangun itu.

Karena itu, kebutuhan mendesak bangsa Papua saat ini adalah persatuan semua komponen perjuangan. Persatuan masyarakat sipil dan semua organisasi perjuangan sipil, persatuan semua faksi militer bangsa Papua dan persatuan diplomat internasional. Tiga kekuatan ini harus bersatu dalam wadah politik ULMWP, dan ULMWP adalah rumah kita bersama. Tiga kekuatan itu mempunyai peran sama penting. Perjuangan masyarakat sipil dalam negeri saja tidak bisa merdeka, dan juga perjuangan militer saja tidak bisa merdeka, demikian juga diplomasi internasional. Tiga kekuatan itu saling dukung dan saling lengkapi. Perjuangan militer dan sipil dalam negeri adalah api untuk membakar perjuangan, sedang diplomasi internasional adalah mencari dukungan negara dan pengakuan internasional.

(Baca ini: ULMWP: Jawaban Penderitaan dan Sejarah Perjuangan Bangsa Papua)

Karena itu, bilah ada yang mengatakan bahwa kemerdekaan Papua itu ada di dalam negeri atau kemerdekaan Papua tidak datang dari luar negeri adalah narasi-narasi yang menyesatkan dan pembohongan publik. Narasi-narasi macam itu ialah suatu dokrin politik yang tidak berdasar, tidak logis atau tidak realistis. Perjuangan bangsa Papua saat ini membutuhkan dukungan negara-negara resmi dan pengakuan internasional dalam mekanisme PBB. Karena itu diplomat Papua melalui ULMWP adalah untuk mencari dukungan dan pengakuan internasional tersebut. Disitulah kunci. Kunci untuk memperoleh kemerdekaan adalah persatuan nasional semua organisasi sipil, militer dan diplomasi internasional di dalam the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Dengan persatuan itu datang pengakuan internasional. Persatuan dalam the United Liberation Movement for West Papua ialah kunci untuk kemerdekaan bangsa Papua. Penentu kemerdekaan Papua ialah persatuan rakyat dalam satu komando yang terpimpin dan terstruktur. Rakyat harus secara cerdas dibedakan kepentingan-kepentingan individu ambisius dan egoistis dapat merusak perjuangan dan persatuan nasional. Rakyat harus dengan sadar memilih jalannya sendiri dan tentukan masa depan sendiri untuk generasi masa depan bangsa ini. Maka sekali lagi, persatuan dalam the United Liberation Movement for West Papua adalah kunci untuk kemerdekaan bangsa Papua.

____________
[1]Penulis adalah lulusan Cum Laude Munich of University dan Dosen Anthropologi Uncen.


Posted by: Admin
Copyright ©tabloid-wani.com "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: [email protected]

Post a Comment

 
Top