Ketua ULMWP Menyerahan Petisi West Papua Kepada Komisaris Tinggi PBB
Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachele.
Jenewa -- Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, menyerahkan petisi manual rakyat West Papua kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Michelle Bachelet, Jumaat (25/01/2019) di Jenewa, Swiss.

Dilansir website resmi ULMWP (25/1), Ketua ULMWP Benny Wenda menyatakan telah meyerahkan Petisi Rakyat West Papua di Jenewa.

"Petisi Rakyat West Papua, yang membawa suara 1,8 juta orang Papua, telah secara resmi diserahkan kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, di Jenewa," kata Ketua ULMWP.

Wenda menyatakan, Petisi itu diserahkan dalam pertemuan yang disponsori negara yang secara resmi difasilitasi oleh pemerintah Vanuatu pada 25 Januari 2019.

"Orang Papua telah menyerukan dukungan selama lebih dari 50 tahun. Waktu bagi PBB untuk mendengar seruan ini lebih mendesak daripada sebelumnya ketika dunia menyaksikan krisis kemanusiaan lain yang terjadi di dataran tinggi West Papua Barat,". 

Ketua ULMWP mengatakan, saat ini ribuan warga sipil di wilayah Nduga melarikan diri ke hutan, hindari serangan udara militer Indonesia menggunakan senjata kimia.

(Simak Ini: ULMWP Kepada RI Terkait Kasus Nduga: “Akui Saja Daripada Dipermalukan Terus”)

Sementara anak-anak meninggal karena kelaparan, militer Indonesia memblokir semua bantuan atau penyelidikan.

Pada 2017, hampir dua juta dari Anda berisiko ditangkap, disiksa, dan dibunuh ketika mengangkat suara melalui petisi bersejarah ini. Dalam petisi ini, kami menuntut penentuan nasib sendiri, Vote yang dipantau secara Internasional, sebuah referendum tentang kemerdekaan, yang ditolak untuk kami selama lebih dari 50 tahun.

Pada tahun 1969, Indonesia menyelenggarakan referendum palsu, yang disebut dengan Act of Free Choice, ketika itu Indonesia memilih 1.022 orang Papua, diintimidasi agar mereka yang dipilih itu memberikan suara untuk Indonesia. 

Petisi Rakyat West Papua adalah referendum nyata, suara nyata, mewakili suara sebenarnya dari rakyat West Papua. Referendum palsu Indonesia kurang dari 0,2% dari total populasi pada tahun 1969 - Petisi Rakyat West Papua 2017 memiliki 70% populasi. Seluruh klaim Indonesia atas West Papua bertumpu pada apa yang terjadi pada tahun 1969, dan klaim itu dihancurkan sekarang.

Simak berikut ini: 
  1. Penjelasan Bazoka Logo tentang Petisi Rakyat West Papua
  2. Bazoka Logo: Saat ini Perjuangan Papua Merdeka "telah Jelas", Kecuali Indonesia
Sejak Indonesia menginvasi negara kami, lebih dari 500.000 orang pria, wanita dan anak-anak telah terbunuh. Kami tetap berdedikasi untuk mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi pada tahun 1962, dan 1969, terlepas dari risiko yang kami hadapi. Tentang petisi ini, di West Papua risikonya sangat besar.

Belum pernah sebelumnya dalam sejarah perjuangan global, dari gerakan anti-kolonial besar di Asia, Afrika, dan Pasifik hingga gerakan massa Amerika Latin dan Eropa, memiliki petisi seperti itu, yang ditandatangani secara manual oleh begitu banyak tangan, secara fisik telah disampaikan kepada tingkat tinggi PBB. Kami membuat sejarah.

Orang-orang Papua menginstruksikan United Liberation Movement for West Papua untuk menyerahkan petisi kepada Komite Dekolonisasi PBB, Dewan HAM PBB, dan Majelis Umum PBB. 

Kami secara independen telah menyerahkan petisi serupa juga kepada Komite Dekolonisasi PBB pada 2017. Kami telah mendapat kehormatan besar untuk menghadirkan petisi ini kepada setiap diplomat, politisi, pengacara, dan pegawai negeri yang kami temui setiap hari dalam pekerjaan kami di seluruh dunia.

Hari ini, dengan dukungan resmi tingkat negara bagian dari pemerintah Vanuatu, kami, rakyat West Papua, telah menyerahkannya kepada Komisaris Tinggi PBB untuk HAM. Kami bekerja siang dan malam untuk mendekati Majelis Umum PBB di New York.

Kepada banyak teman kami yang bekerja dalam solidaritas dengan perjuangan West Papua di seluruh dunia, kami berterima kasih atas dukungan Anda. Bantuan Anda sangat penting dalam perjalanan panjang menuju kebebasan.

Dan untuk rakyat West Papua, terima kasih. Hari ini adalah momen yang membanggakan untuk mewakili suara Anda - terima kasih karena tidak pernah menyerah dan berani datang ke jalanan dan mengibarkan bendera Bintang Kejora, terlepas dari kebrutalan yang Anda hadapi.

(Baca Ini: ULMWP: Jawaban Penderitaan dan Sejarah Perjuangan Bangsa Papua)

Terima kasih atas kesabaran, kekuatan, dan semangat Anda. Terima kasih banyak dari Anda karena berani menandatangani Petisi Rakyat yang bersejarah - suara Anda sekarang ada di tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami membuat kemajuan, bersama-sama, dalam kesatuan.

Ini adalah misi dan tujuan hidup saya untuk melakukan semua yang saya bisa untuk memastikan orang Papua mendapat Vote yang diawasi secara internasional, sebuah referendum. Inilah yang dilakukan ULMWP, dan Anda semua, setiap hari. Hari ini adalah saat yang tepat bagi kita semua.

Your humble friend,

Benny Wenda
Ketua United Liberation Movement for West Papua

25 Januari 2019

Informasi lebih lanjut:

Petisi Rakyat West Papua untuk Majelis Umum PBB, Komite Dekolonisasi dan Dewan Hak Asasi Manusia: 'segera menangani situasi hak asasi manusia di West Papua dan untuk meninjau kembali keterlibatan PBB dalam administrasi West Papua yang menyebabkan aneksasi yang melanggar hukum oleh Indonesia dan pelanggaran hak asasi manusia yang berlanjut hari ini [dan] untuk menunjuk Perwakilan Khusus untuk menyelidiki situasi hak asasi manusia di West Papua; mengembalikan West Papua ke dalam agenda Komite Dekolonisasi dan memastikan hak kami untuk menentukan nasib sendiri yang ditolak pada tahun 1969 dihormati dengan mengadakan Vote yang Diawasi secara Internasional (sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dan 1541 (XV)). '

Lebih lanjut, ULMWP menyerukan :

  • Indonesia memberikan Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia akses ke West Papua, dan untuk menyelesaikan misi Pencarian Fakta di West Papua sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB 46/59: “Deklarasi tentang Pencarian Fakta oleh PBB di Bidang Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional ";
  • Forum Kepulauan Pasifik untuk membuat Misi Pencari Fakta yang mendesak di West Papua untuk memeriksa laporan penggunaan senjata kimia dan pembunuhan warga sipil, khususnya di Nduga;
  • Kelompok Pelopor Melanesia untuk mengirim Misi Pencari Fakta mendesak ke West Papua untuk memeriksa laporan penggunaan senjata kimia dan pembunuhan warga sipil, terutama di Nduga;
  • Agar Indonesia segera memberikan akses bagi organisasi bantuan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan orang Papua di Nduga.

Posted by: Admin
Copyright ©The ULMWP Official "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ­čôž: [email protected]
 
Top
close