Solomon Tekankan Diplomasi dengan Indonesia Soal Papua
Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri Melanesian Spearhead Group di Port Vila 2015. Menteri Luar Negeri Solomon, Milner Tozaka, duduk paling kanan - Foto: RNZI.
Nabire -- Kepulauan Solomon memilih priotaskan diplomasi dengan Indonesia lebih dahulu terkait penegakan hak azasi manusia rakyat West Papua.

Menteri Luar Negeri Solomon Milner Tozaka mengatakan di bawah pemerintahan Rick Hou, Solomon dan Indonesia memiliki hubungan baik sementara isu-isu Papua tetap menjadi hal sensitif bagi Indonesia.

Menurut dia, dorongan perdana menteri sebelumnya, Manasseh Sogavare, terhadap isu penentuan nasib sendiri Papua adalah bagian dari perannya pada saat itu sebagai ketua Melanesian Spearhead Group (MSG).

Tozaka memaparkan sebetulnya membawa Indonesia dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ke meja MSG dirancang agar kedua belah pihak dapat berbicara. Namun ia mengakui ternyata jauh lebih sulit.

"Hal ini adalah sesuatu tidak akan dapat kami selesaikan dalam jangka waktu yang pendek. Ini isu jangka panjang. Dan saya rasa merujuk perihal ini ke PBB adalah langkah yang telah dicapai," ujarnya.

Wakil-wakil dari tujuh negeri Kepulauan Pasifik sudah angkat bicara di PBB beberapa tahun terakhir, baik menyangkut keprihatinan atas pelanggaran HAM di Papua maupun seruan untuk proses penentuan nasib sendiri yang baru.

Namun seiring pemerintah Indonesia sejak tahun lalu juga mulai gencar memperkuat hubungannya dengan beberapa negara tersebut, jumlah pemerintah-pemerintah Pasifik yang siap berbicara lantang soal ini tampaknya juga menyusut.

Pemerintah Papua Nugini (PNG) mendukung pendekatan ekonomi Jakarta terhadap Papua sebagai respon terbaik mengatasi keresahan rakyat Papua dalam kuasa Indonesia.

(Baca Ini: Gary Juffa, Gubernur Provinsi Oro, PNG: MSG Tidak Ada Gunanya Jika PNG dan Fiji Terus Menutup Mata Terhadap West Papua)

Menteri Luar Negeri PNG, Rimbink Pato belum lama ini mengatakan kedua negara sudah merencanakan dan menjalankan proyek-proyek bersama di wilayah yang berbatasan langsung

"Beberapa hal sedang benar-benar lepas landas seiring makin cepatnya kebijakan kerjasama kami yang konstruktif," kata Pato.

Namun anggota penuh MSG --kepulauan Solomon, PNG, Fiji, Vanuatu dan badan FLNKS Kanak Kaledonia Baru--seperti mulai tiba pada kebuntuan dalam memilah-milah (isu) West Papua.

Vanuatu dan FLNKS ingin mengajukan aspirasi kemerdekaan West Papua di PBB. PNG dan Fiji dengan tegas menolaknya, dan mengakui klaim kedaulatan Indonesia atas West Papua.

Sejak akhir tahun 2017 setelah Sogavare dilengserkan, Kepuluan Solomon ada pada posisi yang tak menentu, tidak pasti dimana keberpihakannya.

Beberapa orang pemerintahan, termasuk Sogavare yang saat ini menjabat wakil perdana menteri, masih terus peduli terkait konflik berkepanjangan di Papua. Namun perdana menterinya semakin lama semakin menjauh dari kebijakan itu.

Baca Juga:
  1. Atasi Masalah West Papua, Ramos-Horta Desak Dialog Powes Parkop Dorong Referendum
  2. Sikap Gubernur Port Moresby dan Seruan Peninjauan Referendum atas West Papua
PM Hou bulan lalu mengatakan pada awak media lokal bahwa West Papua adalah isu domestik yang harus diatasi sendiri oleh Indonesia.

"Kita harus mengambil jalur normal untuk bicara pada pemerintah Indonesia, dan saya rasa itulah posisi Rick Hou," kata Tozaka.

Dia meyakinkan terkait isu hak azasi manusia pemerintah Solomon saat ini tetap konsisten seperti halnya pemerintah sebelumnya.

"Isu penentuan nasib sendiri yang memang jadi isu sangat sensitif... isu itu adalah persoalan yang... harus melalui jalur diplomatik.

"Anda tidak bisa hanya bilang pada mereka 'kami menghendaki ini, anda harus lakukan ini'. Kita harus terlebih dahulu saling memahami," ungkap Menlu.

Tozaka mengindikasikan pemerintahnya sering menyampaikan keprihatinan mereka terhadap pelanggaran HAM di Papua kepada pemerintah Indonesia.

Kata dia Rick Hou telah bertemu Presiden Joko Widodo saat KTT APEC di PNG November lalu.

Namun, Tozaka mengakui dirinya tak yakin isu Papua didiskusikan oleh kedua pemimpin itu.

Sementara itu, ia juga mengatakan bahwa laporan dari delegasi Kepulauan Solomon yang mengunjungi Papua tahun lalu juga belum didiskusikan oleh pemerintah.

(Baca Juga: Indonesia Undang Delegasi Solomon Islands ke Papua)

Delegasi itu terdiri dari wakil pemerintah dan masyarakat sipil, yang berkunjung ke Jayapura April tahun lalu atas undangan pemerintah Indonesia.

Menurut kepala delegasi, posisi resmi pemerintah Solomon atas West Papua akan diinformasikan berdasarkan hasil laporan dari kunjungan delegasi tersebut.(*)

(Simak Ini: Blok Oposisi: Lebih baik MSG Ganti Nama Saja Menjadi Forum Ekonomi Melanesia (MEF))


Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: [email protected]
 
Top
close