Lalui Banyak Hambatan dari Indonesia, West Papua Berhasil Mengajukan Petisi Referendum Kemerdekaan Kepada PBB
Foto dirilis Rabu, 30 Januari 2019, oleh pemimpin United Liberation Movement untuk West Papua (ULMWP), Benny Wenda. Benny Wenda, kedua dari sebelah kiri, mengajukan petisi kepada ketua Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet, pada hari Jumat, 25 Januari 2019, di Jenewa, Swiss. (https://abcnews.go.com)
INTERNASIONAL -- Para aktivis di wilayah pegunungan Papua Indonesia berisiko dipenjara untuk ketika mengumpulkan 1,8 juta tanda tangan untuk sebuah petisi yang menyerukan penentuan nasib sendiri (Referendum) tetapi memiliki dilema akhir: Mereka dihalangi untuk menyerahkannya kepada penerima yang dituju, PBB.

Upaya untuk mempresentasikan petisi pada 2017 kepada komite PBB yang bertanggung jawab untuk memantau kemajuan wilayah terjajah menuju kemerdekaan ditolak. Ketua komite dekolonisasi mengatakan tidak dapat diterima karena Papua bukan bagian dari mandatnya.

Menyoroti risiko upaya ini, seorang aktivis yang mempromosikan petisi ditangkap oleh otoritas Indonesia pada tahun 2017 dan pada tahun berikutnya dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Dia ditangkap lagi bulan ini bersama dengan beberapa orang lain yang menghadapi tuduhan pengkhianatan.

Pekan lalu mereka berhasil, dibantu oleh kedipan diplomatik yang setara dan anggukan dari negara Vanuatu, yang telah memperjuangkan perjuangan Papua.

(Lihat Ini: ULMWP Menyerahkan Petisi West Papua Kepada Komisaris Tinggi PBB)

Pejabat Vanuatu mengadakan pertemuan yang dijadwalkan Jumat lalu di Jenewa dengan Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet. Di antara mereka, ada seorang pemimpin Papua yang diasingkan, Benny Wenda, mengajukan petisi yang banyak itu kepada Bachelet (ketua Dewan HAM PBB).

"Selama pertemuan ini, salah satu anggota delegasi Vanuatu, Mr Benny Wenda, mengajukan petisi kepada komisaris tinggi. Ini sebenarnya bukan pertemuan yang diatur dengan Wenda untuk tujuan itu," kata Ravina Shamdasani, wakil juru bicara PBB, Kantor Hak Asasi Manusia.

Bachelet "tidak sadar" sebelumnya, katanya.

United Liberation Movement for West Papua mengirim The Associated Press foto Wenda yang menyampaikan petisi kepada Bachelet yang tersenyum.

(Lihat Ini: PBB Mengkonfirmasi Telah Menerima Petisi Referendum West Papua)

Indonesia bereaksi keras dengan kemarahan, menuduh Vanuatu "mengambil langkah manipulatif melalui infiltrasi Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu."

Pemberontakan telah membara di Papua sejak awal 1960-an ketika Indonesia mencaplok wilayah tersebut, yang tetap berada di bawah kendali Belanda setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dari Belanda. Bulan lalu, pemberontak menewaskan 19 orang yang bekerja di lokasi konstruksi untuk jalan raya trans-Papua dalam serangan paling mematikan selama bertahun-tahun. Pemerintah Indonesia menyangkal 20 orang Papua terbunuh dalam operasi keamanan pembalasan.

Pemerintah mengatakan bahwa wilayah tersebut adalah haknya di bawah hukum internasional karena merupakan bagian dari kekaisaran Hindia Belanda yang merupakan dasar bagi perbatasan modern Indonesia.

Tetapi orang Papua, yang secara budaya dan etnis berbeda dari daerah lain di Indonesia, mengatakan bahwa mereka tidak diberi hak untuk memutuskan masa depan mereka sendiri. Kontrol Indonesia diresmikan pada tahun 1969 dengan referendum (Pepera 1969) yang diawasi oleh PBB, namun dimana saat itu sedikit lebih dari 1.000 orang Papua saja yang diizinkan untuk memilih Indonesia dalam suasana intimidasi berat.

Saat ini wilayah itu secara administratif dibagi menjadi dua provinsi, Papua dan Papua Barat, tetapi para pendukung kemerdekaan menyebut seluruh wilayah itu, yang merupakan bagian barat dari Papua, West Papua.

Baca berikut ini:
  1. Indonesia Kaget Ketika Ketua ULMWP Hadir dalam Pembahasan UPR Tahunan di PBB
  2. Ketua ULMWP Bersama Vanuatu Masuk ke PBB, Indonesia Kecam
Petisi membuat beberapa tuntutan PBB, termasuk meminta PBB untuk meninjau kembali keterlibatannya dalam "aneksasi yang melanggar hukum" di Papua, untuk menunjuk seorang wakil khusus untuk menyelidiki situasi hak asasi manusia, untuk mengembalikan Papua ke dalam agenda komite dekolonisasi dan untuk melakukan suatu referendum yang diawasi secara internasional tentang penentuan nasib sendiri.

"Referendum palsu Indonesia termasuk kurang dari 0,2 persen dari total populasi pada tahun 1969. Petisi Rakyat West Papua tahun 2017 memiliki 70 persen dari total populasi," kata Wenda, yang adalah ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk West Papua, dalam sebuah pernyataan.

"Seluruh klaim Indonesia atas West Papua bertumpu pada apa yang terjadi pada tahun 1969. Klaim itu dihancurkan sekarang," katanya.

Dia mengatakan, mereka "bekerja siang dan malam" untuk membawa petisi ke Majelis Umum PBB.

Kedutaan Indonesia di PBB mengatakan Vanuatu telah "dengan sengaja menipu" Bachelet. Dikatakan Indonesia "tidak akan pernah mundur untuk membela dan melindungi" kedaulatan wilayahnya.

PBB mengulangi pernyataan sebelumnya tentang Papua. Indonesia pada bulan Februari tahun lalu sepakat bahwa delegasi hak asasi manusia dapat mengunjungi Papua, yang Jakarta dengan ketat mengontrol akses, tetapi tidak ada kunjungan yang dilakukan.

Shamdasani mengatakan Bachelet memberi tahu delegasi Vanuatu bahwa Kantor HAM PBB" telah terlibat dengan pihak berwenang Indonesia dalam masalah Papua, termasuk situasi hak asasi manusia yang berlaku, dan telah meminta akses ke Papua."

Simak berikut ini: 
  1. Penjelasan Bazoka Logo tentang Petisi Rakyat West Papua
  2. Bazoka Logo: Saat ini Perjuangan Papua Merdeka "telah Jelas", Kecuali Indonesia

Posted by: Admin
Copyright ©Abcnews.go.com/International "sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: [email protected]
 
Top
close