Anggota Parlemen Inggris Menyambut Baik Penyerahan Petisi Referendum Kepada Kepala HAM PBB
Foto: Petisi Manual Rakyat West Papua saat dipresentasikan oleh Pemimpin Kemerdekaan West Papua, yang juga Juru Bicara Persatuan Gereakan Pembebasan untuk West Papua (ULMWP) Benny Wenda Kepada Parlemen Internasional untuk West Papua (IPWP) di London, Inggris.
London, INGGRIS -- Anggota parlemen Inggris menyambut baik penyerahan Petisi Rakyat West Papua kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet.

Dalam sebuah pernyataan, Grup Parlemen Semua partai yang berpihak untuk West Papua, yang mewakili anggota parlemen dari semua partai politik di Inggris, mengatakan:
Semua Kelompok Parlemen Pihak untuk West Papua sangat gembira mendengar bahwa Petisi Rakyat West Papua telah secara resmi diserahkan kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia di Jenewa dengan dukungan dari pemerintah Vanuatu. Petisi, yang ditandatangani oleh 70% dari total populasi orang asli Papua yang menyerukan penentuan nasib sendiri untuk wilayah ini, adalah prestasi yang sulit dan heroik dari orang Papua. Kami berharap PBB sekarang akan menanggapi dengan memenuhi tugas-tugas bersejarahnya untuk meluruskan Pepera 1969 dan memungkinkan orang Papua bebas menentukan masa depan mereka sendiri.
(Silahkan simak juga: VIDEO dan TRANSKRIP: Perdebatan Petisi Bangsa Papua Dalam Sidang Parlemen Inggris 2017)

Penyerahan Petisi itu datang pada saat keprihatinan besar di West Papua, dengan senjata kimia dilaporkan dikerahkan oleh militer Indonesia dan krisis kemanusiaan di Nduga. Ribuan orang Papua telah mengungsi secara internal, dan beberapa telah meninggal. Kami menyerukan agar pasukan keamanan Indonesia segera dipindahkan dari Kabupaten Nguda dan agar Indonesia mengizinkan lembaga-lembaga kemanusiaan dan pemantauan masuk ke wilayah tersebut.

(Lihat Ini: ULMWP Menyerahkan Petisi West Papua Kepada Komisaris Tinggi PBB)

Diorganisir oleh pemerintah Vanuatu, petisi itu secara resmi disampaikan oleh Benny Wenda, Ketua ULMWP, dengan dukungan tingkat negara bagian dari pemerintah Vanuatu. Petisi ini ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua pada tahun 2017, dan menyerukan agar PBB menjunjung tinggi hak dasar masyarakat adat Papua untuk menentukan nasib sendiri.

Berikutnya, United Liberation Movement for West Papua juga telah berjanji untuk membawa petisi itu ke Majelis Umum PBB.

(Baca Ini: PBB Mengkonfirmasi Telah Menerima Petisi Referendum West Papua)


Posted by: Admin
Copyright ©The IPWP Official "sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: [email protected]
 
Top
close