0
Forum Lapago Jogja: Rakyat Korban, TPNPB dan TNI Jangan Jadikan Wilayah Sipil Sebagai Arena Perang
Mahasiswa Lapagoo DYI Yogjakarta lakukan Konfrensi Pers di Asrama Kamasan Papua (Foto:Istimewa)
Jogja -- Ketegangan situasi di Kabupaten Nduga, Papua masih menyelimuti rasa trauma rakyat West Papua di Distrik Yigi dan sekitarnya. Hal ini terjadi karena beberapa hari setelah penyerangan yang dilakukan TPN-PB memicu terjadinya pendoropan militer(TNI dan Polri) Indonesia besar-besaran terjadi di Nduga.

(Simak ini: Benny Wenda: Berita Pembunuhan di Nduga adalah Propaganda Indonesia)

Munculnya ketegangan situasi di Nduga tersebut berawal dari adanya penembakan 16 karyawan PT Istika Karya oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) pada 2 Desember 2018, di Distrik Yigi.

Karyawan adalah pekerja jalan trans Papua ruas Wamena-Yuguru.

Menyikapi situasi ini, Forum Pelajar Dan Mahasiswa Lapago Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Konferensi Pers di Asrama Kamasan Papua, Senin (17/12/18), Yogyakarta.

Dalam Konfrensi pers tersebut Mahasiswa Lapagoo DYI Yogjakarta menyampaikan beberapa hal yang ditulis melalui rilis persnya sebagai berikut:

Dampak Kasus Penembakan (Operasi Militer) di Kabupaten Nduga Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Warga Sipil)

Peristiwa penembakan 16 karyawan PT Istika Karya pekerja jalan trans papua ruas wamena yuguru (2/12/18) di Distrik Yigi dan Kabupaten Nduga Papua; Hingga hari ini belum ada hasil penyelidikan yang disampaikan oleh Kapolda Papua dan jajarannya kepada publik.

Sementara yang terlihat dari beberapa informasi di media cetak dan elektronik maupun media online adalah kegiatan evakuasi korban serta pencarian beberapa karyawan perusahaan pembuat jalan trans papua tersebut yang diduga hilang dan atau belum ditemukan.

Bahkan terkesan justru yang terjadi di Kabupaten Nduga lebih menjurus ke operasi militer dibandingkan dengan kegiatan penegakkan hukum.

(Baca ini: Legislatif ULMWP: TPNPB dan TNI Jangan Melukai Rakyat)

Dimana jarang sekali para pelaku “penyerangan” dari Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPN-PB) tersebut dibawa ke pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam operasi militer yang terjadi hingga saat ini di Nduga, menurut laporan langsung dari masyarakat dilapangan mengakibatkan jatuhnya, 4 korban masyarakat sipil yang meninggal dunia diantaranya, atas nama Mentus Nimiangge (25 tahun) yang terkena tembakan dibagian leher oleh TNI pada tanggal, 7 Desember 2018, bertempat di Distrik Bulmu Yalma, Kampung atau desa Kiabikma. Status korban meninggal tersebut adalah kepala kampung yang terbunuh di kampungnya sendiri.

Sedangkan bebeberapa korban lainnya belum dapat teridentifikasi dikarenakan jaringan komunikasi yang sedang terputus.

Di lain sisi dampak dari peristiwa tersebut terkesan sangat menekan Masyarakat Sipil melalui praktek-praktek interogasi yang disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan, sehingga dalam situasi dan kondisi tertekan bahkan terancam , akhirnya masyarakat sipi di distrik Mbua, Dal, Bulmu yalma , Yigi, Nitkuri, Inikgal dan Yal mengungsi ke Hutan-hutan di beberapa distrik tersebut Kabupaten Nduga.

(Baca ini: ULMWP : TPN-PB dan Aparat Keamanan Indonesia Tak Boleh Korbankan Warga Sipi)

Lebih lanjut Mahasiswa menjabarkan beberapa Foto-Foto Masyarakat sipil Nduga yang tertembak akibat upaya penangkapan terhadap para penyerang yang dilakukan oleh pihak militer TNI.
Keterangan Korban Warga sipil tanggal 7 Desember 2018 di Kabupaten Nduga (Foto: Istimewa/Persrilis)
Adapun Tuntutan yang diminta Berkaitan dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada masyakarat di kabupten Nduga dan distrik terkait maka kami Mahasiswa Papua mendesak kepada:
  1. TPN-PB dan TNI Agar tidak menjadikan wilyah sipil sebagai area Perang dan Operasi militer. 
  2. Pemerintah Pusat, Propinsi, DPRP, MRP,BUPATI dan DPRD untuk segera menyikapi Korban pengungsi masyarakat sipil di Kabupaten Nduga. 
Rasa trauma masyarakat dan pengungsian yang terjadi serta jatuhnya korban pada masyarakat sipil tidak bisa dibiarkan dan terus menerus terjadi diatas tanah Papua secara umum dan terlebih khusus di kabupaten Nduga. Sudah cukup! Biarkan kedamaian kembali hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai kembali kehidupan bermasyarakat tanpa ada trauma dan berlanjutnya peristiwa serupa maka kami menuntut:
  1. Pemerintah pusat untuk menghentikan dan menarik pasukan (TNI/POLRI) yang melakukan Operasi Militer di Nduga. 
  2. TPNPB dan TNI harus mengedepankan Asas-Asas Hukum Humaniter. 
  3. Gubernur Papua,Bupati Nduga dan pihak terkait, untuk segera mengevakuasi Pengungsi. 
  4. Presiden Joko widodo untuk menghentikan proses pembangunan jalan trans papua selama masyarakat Nduga belum aman dan pengungsi belum di Evakuasi. 
  5. Negara membuka akses jurnalis Asing maupun lokal untuk meliput situsi Nduga. 
________

Baca terkait ini: 
  1. Neles Tebay : Perlu Gencatan Senjata Antara TNI-POLRI dan TPN
  2. Simion Surabut: Perundingan Bagi West Papua atau Indonesia?

Posted by: Admin
Copyright ©Tabloid WANI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ­čôž: [email protected]

Post a Comment

 
Top