Di Papua, Dong Mati Begitu Saja di Rumah Sakit Pemerintah
Ilustrasi pelayanan kesehatan di Puskesmas Nimbokrang. Foto: Yance Wenda.
Jayapura -- Ketika menyusuri lorong rumah sakit umum pemerintah Provinsi Papua, sambil membawa surat penugasan investigasi Tempo sejak September 2017, saya berjumpa Benyamin Lagowan, 27 tahun. Dia adalah seorang dokter muda.

Dia bercerita tentang usaha menyelamatkan saudara sepupunya, Alex Molama 27 tahun, penderita infeksi usus (peritonitis) dan gagal ginjal.

Kata dia, saudaranya sering mengeluh sakit lambung. Hanya tidak pernah ke rumah sakit. Agustus 2016, Molama tidak bisa buang air besar selama beberapa hari. Dia sangat kesakitan. Oeh keluarganya, Molama lalu diboyong ke rumah sakit Umum kabupaten Jayawijaya di Wamena, pedalaman Papua.

Dokter yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Wamena menduga itu infeksi usus. Sayangnya, tidak ada penanganan serius. Sehingga kondisi fisiknya terus menurun. Bernafas pun perlu bantuan tabung oksigen.

“Sampai di dalam, keadaan bukan malah membaik tetapi makin memburuk. Makin berat,”ujar dia kepada penulis di sela-sela wawancara akhir Oktober 2017.

Karena itu, kata dia, dokter minta keluarga menandatangani surat persetujuan pasang selang. Ketika keluarga setuju, yang memasang selang bukan perawat senior melainan, “Tapi mantri yang baru praktik di situ. Statusnya honorer,” ujarya.

Molama sempat pasien tidak mau. Kaki dan tangannya terpaksa diikat. Biar selang bisa dipasang. Tapi lepas lagi. Perawat pasang lagi yang kedua kalinya. Pasien jadi sesak. Perawat pasang oksigen.

“Dalam kondisi itu, dokter spesialis bedah tidak intervensi karena menjabat kepala dinas kesehatan dan berada di Jakarta waktu itu,”

Tanpa penanganan, kondisi Alex Molama makin memburuk. Tidak ada tindakan yang serius untuk operasi. Perutnya makin membesar. "Kotoran mulai keluar lewat mulut....keluarga mulai putus asa tetapi mau apa. Keluarga mulai pasrah,"

Kata dia, keluarga mencurigai pihak rumah sakit. Curiganya sudah seminggu dirawat tanpa penanganan serius. Setelah kondisinya sudah parah, baru hendak dirujuk ke Jayapura.

Kata dia, rujukan itu perlu biaya. Meski di tangan ada Kartu Papua Sehat (KPS), tapi Alex tidak bisa langsung berangkat. Harus menunggu surat rujukan dan tabung oksigen selama dua hari lebih.

“Sudah satu minggu ditahan, mengapa keadaan masih baik tidak dirujuk? Sudah memburuk, bahkan koma baru dirujuk?,” ujarnya.

Setelah menanti, 24 Agustus 2017, seorang perawat honorer mengantar Molama ke Jayapura. Perawat itu hanya mengantar sampai ke dok dua, lalu kembali ke Wamena, tanpa meningggalkan dokumen rujukan.

Karena tidak ada rujukan, kata dia, selama di RS Jayapura, tidak ada satu pun dokter spesialis yang menengoknya. Pasien hanya menjalani pengobatan dengan dokter umum, yang lantas mendiagnosa Alex Molama mengalami gagal ginjal akut.

“Rumah sakit sini (RS Dok 2) bilang bukan infeksi usus, melainkan gagal ginjal akut,”kata dia.

Kata dia, diagnosa itu diyakini benar. Tetapi tidak ada satu pun dokter spesialis yang datang melihat. Alex Molama akhirnya menghembuskan napas yang terakhir pada 29 Agustus 2017.

(Baca Ini: Papua Temukan 2.003 Kasus Baru HIV - AIDS)

Masalah tak berhenti sampai di situ. Saat pemulangan jenazahnya pun menghadapi kendala. Keluarga tidak bisa mendapatkan pelayanan KPS. Karena, surat rujukan dibawa kembali oleh perawat ke Wamena.

“Ketika keluarga telpon untuk meminta (surat rujukan), tidak diangkat. 20 sampai 60 panggilan. Lalu dia hanya SMS “Ado minta maaf saya baru (pengawai honorer) jadi saya tidak tahu jadi bawa surat itu kembali ke Wamena,”

Keluarga yang ada di Wamena mencari perawat itu ke rumah sakit. Ketemu direktur. Direktur mengaku yang urus surat itu pegawainya. Keluarga Molama lalu mencari mantri dan bertemu. Ia copy surat rujukan. Ia kasih copian dan aslinya dia tahan. Keluarga kirim itu lewat inbox Facebook. Keluarga print dan menyerahkan ke RS.

“Kita serahkan surat itu baru kita bisa mendapatkan akses pelayanan. Jenazah diberangkatkan ke Wamena dengan biaya pemerintah,”.

Kisah serupa datang dari Marcelina Matuan 22 tahun. Saudara iparnya, Yuliana Lagowan 37 tahun, mengalami pendarahan otak dan gagal ginjal dari RSUD Wamena, lalu dirujuk ke RSUD Jayapura

Kata Matuan, Yuliana Lagowan memang punya riwayat tekanan darah tinggi. Sakitnya menahun dan rutin kontrol kurang lebih lima tahun lamanya. Keluarga rajin membawanya ke rumah sakit. namun ketika sakitnya kambuh, dokter jantung tidak ada. Terdesak, keluarga memilih pengobatan tradisional. Dong pergi ke dukun.

(Baca Ini: Di Papua 5-7 Orang Meninggal Dunia Setiap Hari, Ini Kata Tokoh Pemuda)

Dukun memijat seluruh badan Yuliana. Dari proses pijit itu, dukun kasih keluar 15 benda-benda dari badannya. Kata dukun, itu penyebab sakitnya. “Usai pijit itu, tidak lama, mace (Yuliana) jatuh pingsan,” kisahnya.

Dukun bersama keluarga mengira, Yuliana hanya pingsan sementara. Ditunggu dari pagi hingga sore, Mace tra sadar-sadar.

"Mereka usung ke IGD Wamena,"ujarnya

Dokter mendiagnosa pendarahan otak. Karena tidak ada alat (CT scan), Yuliana dirujuk ke RS Jayapura. Yuliana harus seminggu untuk mendapatkan surat rujukan.

“Rujukan jadi baru diberangkatkan,”ungkapnya. Yuliana berangkat bersama satu keluarga dan satu pengantar, pegawai honorer dari rumah sakit.

Tiba di RS Jayapura, Yuliana menjalani proses pemeriksaan. Hasil foto kepala menjelaskan ada pendarahan di kepala dan hasil pemeriksaan urinenya positif gagal ginjal kronis.

Yuliana tidak bisa menjalani operasi cuci darah maupun operasi saraf. Specialis saraf tidak mau operasi kepala yang pendarahan, lantaran tidak mau ambil resiko dengan pasien gagal ginjal.

Kalapun operasi, Yuliana harus menanti dokter spesialis bedah saraf dari Jakarta yang datang, waktu prakteknya hari kamis, Jumat dan Sabtu. Usai itu, kembali ke Jakarta.

Kata Matuan, kalau tidak bisa operasi kepala, dokter paling kurang melakukan tindakan cuci darah. Mestinya begitu, proses cuci darah pun tidak dilakukan tanpa alasan yang jelas.

“Ketika saya tanya dokter ada kemungkinan operasi, hanya dokter bilang sabar,” ujar Matuan mengingat ungkapan dokter.

Doter spesialis hanya memberi tahu kalau pasien yang gagal ginjal dan pendarahan itu bisa bertahan kalau diberikan dua jenis obat. Obat Cofact dan Octaplex.

Dua jenis obat itu tidak tersedia di Jayapura. Keluarga harus beli di Jakarta dengan petunjuk dokter.

“ Sabtu pesan, apoteker bilang (datang) senin. Senin saya datang, apoteker itu bilang Selasa. Obat belum tiba pasien sudah meninggal,”tuturnya.

Pengalaman serupa menimpa Simon Boma 23 tahun. Pasien dengan keluhan sakit dada, penisnya luka-luka. Buang air kecil sakit. Dia sampai teriak-teriak.

(Baca Ini: Harus Lebih Serius Tangani HIV-AIDS Papua)

Adiknya, Sepi Boma 18 Tahun mengatakan Simon ke rumah sakit Umum Daerah Abepura, kota Jayapura 24 September 2017, malam minggu.

Masuk UGD, dokter periksa. Dokter bilang dia (Simon) kekurangan darah sehingga sarankan rawat inap,”.

Kata dia, sejak masuk hingga 28 September, Boma tidak mendapatkan penahanan serius. Dokter hanya memberi obat penurun panas.

Kata dia, dirinya sangat ingat baik, kejadiannya pada kamis (28/9/2017) subuh. Karena terlalu mengantuk, dirinya tertidur jam 4 pagi.

"Saya bagun jam 6 pagi begini, tempat tidur dan lantai penuh darah. Infusnya terlepas,"ungkap dia.

Saya teriak dokter dan perawat datang. Mereka pasang lagi di tangan kanan dari yang sebelumnya tangan kiri.

"Hari berikutnya, Jumat mereka masukkan 1 kantong darah,"ujarnya.

Satu kantong habis, keluarga minta lagi, Petugas PMI mengatakan stok darah habis. Mereka sarankan minta ke PMI RSUD Jayapura.

“Sekarang habis. Kalau mau kita kasih memo ambil di RSUD dok 2 Jayapura,”ujarnya menirukan ucapan petugas. Jarak RS Abepura - RS Jayapura, kurang lebih 15 Km.

Karena tidak ada yang jaga, ongkos kendaraan tidak cukup, Boma tidak pergi mengambil kantong darah itu. Tidak ada asupan darah lagi.

Kata dia, sejak darah banyak keluar itu, Simon mulai tidak mau makan, minum obat dan buang air di dalam celana di tempat tidur.

“Saya yang bersihkan. Dokter dorang hanya kasih handscoon (sarung tangan karet). Mereka baik. hanya tidak (mau) bersihkan kotoran. Itu yang tidak bagus di sini,” ujarnya.

Kata dia, sejak kakanya dirawat inap, dia tidak pernah tahu dia sakit apa selain kurang darah. Obat yang diberikan, hanya penurun panas.

“Paracetamol yang saya lihat dan tahu. Karena, Kemarin dong kasih pengantar ke apotek, dong kasih dua botol. Disitu tertulis paracetamol”.

Sabtu pagi, Simon mulai sesak nafas. Pagi jam 8,perawat datang pasang oksigen. Mereka mau pasang selang untuk makan, dia tidak mau. Simon meninggal dunia 1 Oktober 2017.

(Baca Ini: Gubernur Bingung Cari Pengganti Dirut RSUD Jayapura)

Kisah-kisah itu hanya sepotong cerita dari banyak orang Papua yang tak tertangani dengan baik kala dirawat di rumah sakit.

Ratusan orang meninggal di rumah sakit rujukan Pemerintah Provinsi Papua. Jumlahnya dua kali lipat dari kematian rata-rata di rumah sakit se-Indonesia.

Tiga bulan lalu, penulis menemukan sejumlah tumpukan dokumen laporan kematian RS Jayapura. Dokumen itu berserakan di bekas gedung manajemen, dekat kantor Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua.

Tercatat sebanyak 1.855 pasien meninggal pada 2008, 2010 dan 2012. Rinciannya, pada 2012 ada 646 pasien meninggal, pada 2010 ada 629 pasien meninggal dan pada 2008 ada 580 pasien meninggal.

Sebelum berjumpa dengan dokumen itu, Laporan investigasi tempo, edisi Februari 2018, mengungkap angka 2.393 pasien meninggal dalam kurun waktu 2013-2017 di RSUD Jayapura.

Rincian: pada 2013 ada 653 pasien meninggal, pada 2014 ada 558 pasien meninggal, pada 2016 ada 603 pasien, pada 2017 ada 578 pasien meninggal.

Rumah sakit Abepura, RS pembantu pemerintah provinsi, pada 2013 ada 193 orang meninggal, pada 2014 ada 237 pasien meninggal, pada 2015 ada 329 pasien meninggal, pada 2016 ada 372 pasien meninggal, dan pada 2017 ada 128 pasien meninggal.

Kemudian, RS Wamena, rumah sakit Rujukan dari 7 kabupaten pemekaran di wilayah Lapago. Angka kematian lima tahun terakhir cukup tinggi. Pada 2013 ada 176 pasien meninggal, pada 2014, 285 pasien meninggal pada 2015, data RS mengklaim tidak ada kematian. Pada 2016 ada 336 pasien meninggal, pada 2017 ada 402 pasien meninggal.

Kematian itu terjadi di masa dua Gubernur Papua. Lukas Enembe (2013-2018) dan Gubernur sebelumnya, Barnabas Suebu (2006-2011). Dua Gubernur ini punya program khusus di bidang kesehatan. Enembe menamai Kartu Papua Sehat dan Suebu dengan program Jaminan Kesehatan Papua (Jamkespa).

Program kesehatan itu, sepertinya tidak menekan Angka kematian orang di rumah sakit rujukan itu. Otonomi khusus dengan anggaran yang dikucurkan tidak mampu merubah atau menekan angka kematian. Kematian terus melimpah.

Kepala Dinas Kesehatan provinsi Papua, drg. Aloysius Giay M. Kes mengatakan angka kematian itu kategori tertinggi di Indonesia. Bahkan angka itu dua kali lipat dari jumlah kematian rata-rata tiap tahun di Indonsia.

"Ini masih tinggi karena rata-rata kematian di rumah sakit se-Indonesia itu hanya 120 orang per tahun,"kata Giai kepada penulis, investigasi tempo bersama Jubi 2017.

Kata dia, ada banyak faktor pendukung kematian di rumah sakit. Pertama, sumber daya manusia yang tersedia terbatas. Provinsi Papua hanya memiliki 12 ribu tenaga kesehatan dari yang angka ideal yang seharusnya dimiliki Papua, yakni 36 ribu.

Kedua, kepercayaan masyarakat akan ilmu hitam. Orang sakit dikaitkan dengan kekuatan magis sehingga tidak langsung di antar ke rumah sakit. Bawa ke pasien ke dukun sebelum ke rumah sakit.

"Dari sana, Masyarakat sudah nafas terakhir baru datang ke rumah sakit,"ungkap dia. Perilaku itu terus mendukung bertambahnya jumlah kematian.

Lukas Enembe mengatakan kematian yang berlimpah itu terjadi sejak lama, akibat motivasi pelayanan para medis. Para medis lebih mengejar materi daripada mengejar keselamatan pasien.

"Ada motivasi bisnis mengelola rumah sakit. Tidak punya hati dan jiwa untuk melayani orang Papua,"ungkap Enembe.

Kata dia, motivasi itu terlihat dalam mengelola anggaran program Kartu Papua Sehat (KPS), yang menjadi program kesehatan selama dirinya menjawab gubernur. Kartu itu diperuntukkan untuk orang Papua yang tidak mampu membayar biaya kesehatan.

Kata dia, dengan kartu itu, Pemerintah membiayai semua pelayanan kesehatan masyarakat. Bahkan rujukan ke luar Papua hingga operasi besar bisa terlayani dengan kartu itu.

Sayangnya, pelayanan tidak sesuai harapan. Angka kematian tidak bisa ditekan. Sementara para dokter menikmati bayaran dengan KPS tiap tahun cukup besar.

"Dengan kartu Papua sehat saja, satu dokter bisa mendapatkan Rp 200 juta. Tapi benar tidak mereka mengabdi untuk orang Papua?," kata dia.

Karena itu, Kata Enembe, solusinya pembangunan rumah sakit khusus untuk orang asli Papua. Tenaga yang melayani juga orang asli Papua.

"Kami butuh orang yang punya hati, jiwa, untuk melayani orang Papua,"ungkap dia dalam wawancara akhir 2017 lalu.

Selain mencari orang berhati nurani, mengabdi kepada kemanusiaan, kata dia, semua pihak perlu terlibat mendidik rakyat memahami hak sehat supaya tidak sakit. Dengan demikian, rakyat tidak menghadapi sistem pelayanan kesehatan yang tidak berpihak kepada kehidupan. (*)


Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: [email protected]
 
Top