0
Masyarakat Adat Marind Kembali Berunjuk Rasa
Saat masyarakat adat Marind berunjuk rasa.
Merauke -- Ratusan masyarakat adat Marind kembali berunjuk rasa damai menuntut ganti rugi hak ulayat tanah Bandara Mopah, Merauke. Unjuk rasa damai ini digelar di depan Gedung DPRD Merauke, Selasa, 25 September 2018.

Namun unjuk rasa kedua ini sedikit berbeda, sebab pengunjuk rasa juga meminta DPRD Merauke turunkan bupati dari jabatannya. Alasannya, Bupati Merauke dinilai tak berpihak kepada masyarakat asli Papua, khususnya masyarakat adat Marind.

Salah satu pengujuk rasa bernama Vina Gebze mengatakan, warga Merauke minta DPRD Merauke menurunkan bupati dari jabatanya. “Bupati berangkat terus. Dia tak pernah turun lihat masyarakat Marind. Kami sudah minta bertemu dengan bupati hari ini, tapi bupati berangkat lagi,” jelasnya, Selasa, 25 September 2018.

(Lihat ini: Tempat-tempat Keramat Suku Besar Yerisiam Gua Terus Saja Dibabat)

Ketua DPRD Merauke, Fransiskus Sirfefa menegaskan, apa yang menjadi tuntutan pengunjuk rasa tak semudah menurunkan bupati dari jabatannya, sebab ada mekanisme dan aturannya.

“Semuanya ada mekanisme dan aturan perundang-undangannya,” kata Fransiskus usai rapat pembahasan tuntutan ganti rugi tanah di Bandara Mopah, bersama para pemilik hak ulayat tanah Bandara Mopah dan sejumlah instansi terkait.

Sedangkan terkait tuntutan masyarakat adat bertemu bupati, tapi bupati tak berada di tempat, kata Fransiskus, dirinya sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Bupati Merauke untuk hadir dalam unjuk rasa ini. “Tapi bupati ada kegiatan dinas di luar daerah,” katanya.

Menurut Fransiskus, DPRD Merauke juga akan meminta laporan bupati terkait hal apa saja yang dilakukan selama ini di luar Merauke. “Saya juga akan minta ke bupati agar perjalanagan keluar daerah dikurangi. Kalau bisa diwakilkan saja ke pejabat lainnya, karena bupati sangat dibutuhkan di daerah,” jelasnya.

(Lihat ini: Jaga Hutan Papua untuk Keberlanjutan Budaya Masyarakat Adat)

Fransiskus mengaku, DPRD Merauke menghargai peran bupati yang mungkin saja banyak tugas yang tidak dapat ditinggalkan. “Tapi yang pasti kegiatan di luar daerah itu bisa dikurangi, sehingga jangan ada anggapan kurang bagus dari masyarakat terhadap bupati,” terangnya.


Copyright ©Kabar Papua "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: [email protected]

Post a Comment

Silahkan beri KOMENTAR anda...!!! dibawa sini... :p

 
Top