0
Sem Karoba adalah Pemimpin Mahasiswa dan Perwakilan dari Dewan Presidium Papua yang pada kunjungan keduanya ke Irlandia, melobi untuk dukungan Internasional untuk rakyatnya. Lebih dari 100.000 orang Papua telah dibunuh dalam 41 tahun terakhir (1961-2002). Selama bertahun-tahun, orang-orang di West Papua telah berjuang untuk hak penentuan nasib sendiri.
Sebuah kutipan wawancara media Republican News dengan Sem Karoba dalam sebuah kesempatan di Irlandia pada tahun 2002.

Perjuangan dan hak-hak orang Papua telah diabaikan tidak hanya oleh media, tetapi juga oleh para pemimpin komunitas internasional, yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah, tentang bagaimana "Balkanisasi" Indonesia akan mempengaruhi ekonomi mereka daripada tentang kehidupan dan masa depan orang Papua di West Papua. Faktanya, bahwa orang Papua yang hidup diatas endapan minyak, tembaga, emas, dan perak terkaya di dunia ini, namun kehidupan masa depan mereka dipertanyakan. Sebenarnya, itu adalah sebagian besar alasan mereka menderita sekarang.

Semuanya dimulai pada 1950-an, ketika Belanda - yang memerintah West Papua sejak 1883 - mengakui hak orang Papua untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan Pasal 72 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jika Indonesia tidak ikut campur, West Papua akan mencapai penentuan nasib sendiri pada tahun 1970 - seperti yang terjadi di bagian timur pulau itu, yaitu Papua New Guinea, yang memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris pada tahun 1975.

Tetapi Indonesia ingin mengintegrasikan West Papua ke dalam wilayahnya, sehingga pada tahun 1961, Presiden Indonesia Sukarno mulai lakukan serangan bersenjata terhadap West Papua untuk membatalakn terbentuknya parlemen West Papua, lagu kebangsaan dan bendera Papua yang telah diperkenalkan ke sakyat Papua. Pemerintah Belanda setuju dengan AS dan Indonesia - dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) - untuk mentransfer kedaulatan ke Indonesia. Setelah bertahun-tahun teror dan penindasan, sebuah 'referendum palsu' diadakan pada tahun 1969, dan itu melibatkan 1.025 perwakilan orang Papua untuk memberikan suara di bawah tekanan militer Indonesia, padahal populasi orang Papua saat itu sekitar satu juta jiwa, sehingga 'referendum palsu' atau yang dikenal dengan Pepera itu dilakukan hanya formalitas semata saja.

Sejak itu, orang Papua telah dihadapkan dengan genosida (pemusnahan), sementara sumber daya alamnya diambil oleh Perusahaan raksasa AS, dll, pertambangan emas dan tembaga dan oleh proyek gas British BP. Tanah dan budaya mereka terancam karena orang Indonesia terus menerapkan kebijakan transmigrasi yang sangat agresif.

Bagi orang Papua, apa yang disebut demokratisasi Indonesia tidak berarti perubahan apa pun. Pemerintahan Sukarno, Suharto, Wahid atau putri Soekarno, Megawati Soekarnoputri, hanya membawa mereka semakin menderita dan represi.

Orang Papua merasa bahwa waktunya telah tiba. Mereka bergantung pada pengalaman Timor Leste untuk mengetahui kemungkinan untuk melepaskan diri dari kekuasaan kolonial Indonesia, tetapi sekali lagi, peran komunitas internasional sangat penting untuk rencana mereka. Inilah alasan mengapa Sem Karoba kembali ke Irlandia.

Republican News : Terakhir kali Anda mengunjungi Irlandia, pada musim panas tahun 2001, Wahid adalah presiden Indonesia. Sejak itu, ia telah digulingkan dan Megawati Soekarnoputri telah mengambil kendali negara. Bagaimana perubahan ini mempengaruhi situasi West Papua?

Sem Karoba: Presidensi Megawati seperti Soeharto. Militer adalah pemain utama dalam politik. Namun, mereka telah mengubah cara mereka: mereka akan meminta Parlemen untuk menyetujui tagihan mereka, karena beberapa kegiatan mereka di Aceh dan West Papua membutuhkan sanksi parlemen. Namun, ada banyak perwakilan tentara yang duduk di parlemen. Mereka memiliki uang dan kekuasaan, dan alasan yang mereka gunakan untuk membenarkan tindakan mereka adalah bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melestarikan Indonesia sebagaimana adanya. Inilah cara nasionalisme. Jadi, para politisi tidak memiliki kekuatan untuk berdebat dengan mereka. Bahkan Megawati tidak dapat mengambil tindakan apapun terhadap anggota-anggota tentara yang berada di belakang serangan terhadap kantornya pada tahun 1997. Perwira militer yang berkuasa pada saat serangan itu sekarang berada pada masa jabatan keduanya sebagai gubernur kota Jakarta.

RN: Pada tahun 2001, Anda menyebutkan bahwa ada kemungkinan untuk memajukan situasi ketika Wahid berkuasa, karena ia lebih dari seorang negosiator. Bagaimana dengan Megawati?

SK: Sekarang pintunya tertutup. Mereka tidak berbicara lagi. Sejak terakhir kali saya di Irlandia, Theys Eluay, pemimpin Dewan Presidium Papua, telah dibunuh (Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa dia telah diculik, disiksa dan dibunuh). Saya meninggalkan Irlandia pada bulan Oktober 2001 dan saya masih bepergian ketika berita kematiannya mencapai saya pada bulan November. Penatua lain dari daerah saya juga diracuni setelah menghadiri pertemuan tentang pembangunan berkelanjutan di Bali.

Menyelesaikan para pemimpin adalah kebijakan setelah Megawati berkuasa. Dia benar-benar mengusulkan kebijakan ini kepada Wahid - kami telah mendapatkan dokumen ini baru-baru ini - yang menentangnya. Begitu dia mengambil alih kekuasaan, dia mulai membunuh para pemimpin di Aceh dan West Papua.

Karena tekanan dari masyarakat internasional - yang mendorong gagasan otonomi - ia harus memerintahkan penarikan Pasukan Khusus Indonesia dari West Papua pada awal bulan. Ini karena banyak kesalahan mereka, seperti pembunuhan dua warga AS tahun lalu. Jadi sekarang, secara resmi Pasukan Khusus tidak hadir di West Papua, tetapi mereka masih di sana, dan milisi masih ada di sana.

RN: Apa yang dilakukan orang Papua saat ini?

SK: Apa yang kami coba lakukan adalah membawa situasi kami ke perhatian masyarakat internasional. Orang Indonesia tidak tertarik dengan dialog, jadi kita perlu tekanan internasional. Mereka pergi ke London, New York dan Canberra untuk meminta pendapat dan ketiga negara ini mengatakan kepada mereka bahwa Indonesia harus menjaga West Papua. Jika Indonesia mengambil alih West Papua ketika Belanda meninggalkannya bukan hanya karena mereka ingin melakukannya, tetapi karena masyarakat internasional mengizinkan mereka untuk melakukannya. Jadi sekarang kita akan pergi ke lobi internasional untuk meminta mereka memaksa Indonesia.

RN: Masalahnya adalah komunitas internasional sekarang terlalu fokus pada apa yang terjadi dalam hubungannya dengan Irak untuk benar-benar mengkhawatirkan West Papua.

SK: Strategi kami adalah melobi dengan tenang sekarang, jadi ketika waktu habis kami akan siap. Kami telah meningkatkan jumlah pendukung akar rumput kami di Inggris, misalnya, dan saya berharap untuk melakukan hal yang sama di Irlandia, sehingga kami dapat mengirim pesan yang jelas kepada para politisi sehubungan dengan situasi di West Papua.

RN: Bagaimana 9/11 dan skenario perang internasional yang baru mempengaruhi situasi West Papua?

SK: Indonesia adalah negara Islam terbesar di Asia. Banyak anggota Jihad Muslim dan ekstremis Muslim telah bersembunyi di Indonesia. Saya pribadi telah menemukan beberapa di antaranya di West Papua dan di Indonesia. Contoh kegiatan mereka adalah pemboman di Bali dan pembunuhan yang meningkat di West Papua. Sekarang, atas nama Islam, mereka memberikan senjata dan peliputan kepada semua orang ini, mengatakan kepada mereka bahwa untuk mempertahankan integritas Indonesia adalah sama dengan membela Islam, itulah pesan yang mereka kirim. Maluku dan West Papua adalah orang Kristen dan pemerintah Indonesia mengirim semua pasukan Jihad ke daerah-daerah ini. Jadi, ini adalah salah satu alasan mengapa komunitas internasional lebih banyak mendengarkan kami.

Dukungan komunitas internasional untuk tujuan kami belum jelas, karena sebagian besar kekuatan internasional memiliki urusan bisnis yang penting dengan Indonesia.

RN: Anda telah bertemu dengan beberapa politisi di Irlandia. Apa reaksi mereka?

SK: Reaksi mereka positif, karena mereka memiliki pengetahuan sejarah mengapa Kemerdekaan itu sangat penting. Mereka menyambut kehadiran kita; mereka mendukung tujuan kita selama kita mempertahankannya dengan cara demokratis. Tetapi untuk membuatnya bekerja, kami membutuhkan dukungan mereka.

Politisi Indonesia bahkan tidak membalas pendekatan kami, tetapi mereka akan mendengarkan pendapat internasional.

Saya di sini untuk belajar tentang proses Irlandia dan negosiasi Good Friday Agreement. Saya ingin mendengarkan mereka yang terlibat dalam negosiasi dan saya ingin bertemu dengan mereka yang bekerja di belakang layar. Proses semacam ini sangat sulit, tetapi mereka memulainya dan mereka sedang dalam proses penyelesaian. Kami menginginkan sesuatu yang serupa terjadi di West Papua.

Sulit, dan banyak orang di negeri saya, dan kebanyakan di daerah saya berasal, tidak akan mendukung dialog dengan orang Indonesia, dan itulah yang ingin saya pelajari, bagaimana menghadapi semua situasi ini.

___________________
Tulisan ini, aslinya dalam bahasa Inggris dimuat di media Republican News pada Maret 2002.  simak dalam bahasa Inggris-nya disini.

Republican News adalah koran / majalah lama yang diterbitkan oleh Sinn Féin. Setelah perpecahan dalam kekuatan fisik republikisme Irlandia pada akhir 1960-an antara Pejabat Sinn Féin Resmi - dan IRA Resmi dan Provisionals. Republican News dihalangi oleh An Phoblacht, sebuah majalah baru yang diluncurkan oleh Sementara Sinn Féin pada tahun 1970. "An Phoblacht" / RN datang pertama dan kemudian pada awal tahun 1970, Joe Graham dan Proinsias Mac Airt mengumpulkan "The Republican News" dan berfungsi secara independen cukup lama. Graham hanya mengerjakan tiga masalah sebelum memulai "The Vindicator". Majalah-majalah ini kemudian bergabung dengan nama An Phoblacht / Republican News pada tahun 1979.

Baca juga berikut ini:
  1. Waktunya Mendukung West Papua: Wawancara dengan Pemimpin Kemerdekaan West Papua, Benny Wenda
  2. Cable Magazine: Sebuah Wawancara dengan Pemimpin Kemerdekaan West Papua, Benny Wenda

Posted by: Admin
Copyright ©Republican News "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: [email protected]

Post a Comment

 
Top