There is No Democracy in a Revolution, and There is No Democracy in a Government Too

West Papuans are still fighting for independence, and we are starting to grasp the feeling of living in a democratic world, both within Indonesia and within ULMWP organisation. There is a misunderstanding among us West Papuans, because we think we know democracy than those Indonesians, but in reality, we are just “dreaming of it”, without actually being democratic, and we are miss-placing democracy or we think we can be democratic during the time of revolution and within the our independent movement. We do not know that in reality there is no democracy during revolution and there is no democracy within a government.

The matter of fact is that we West Papuans are acting against the normal democratic principles and practices. We think we can run our TPN/OPM, TPN PB and WPRA democratically. We think we can run KNPB, PNWP, NRFPB, DAPand ULMWP based on democratic principles, and therefore, we should consider all aspirations from all parties and communities all over the world. We think that ULMWP should be democratic, and therefore it should listen to and involve all West Papuan peoples and organizations.

It is good that we want democracy. There is nothing wrong about it. But we should also be aware that democracy requires its container to operate; and democracy is not a godly form of government that should be applied by everyone, everywhere in the world. There are various models of democracy that we should choose from in relation to our contexts; and democracy is not applicable in all aspects of life.

Democracy is a form of government, not a form of military organisation. Democracy is a process by which politicians acquire support to run a government, a way of electing the representatives who will form and run the government of a country. Democracy is not a way of running an organization, and clearly not for an organization coordinating a liberation movement. There are laws within bureaucracy, structure and responsibility in running organization. Whether the power and responsibility devolved, distributed or centralized, there is no voting within a government bureaucracy in order to make decisions.

West Papuans should also learn and understand that we need democracy only to a certain degree. The ULMWP should focus on how to free West Papua from colonialism and should not spend time and energy on listening to every aspiration of the people and organizations as an effort to try to be democratic.

The ULMWP is not a government. The ULMWP does not exist within a free and democratic country. ULMWP is set up to carry coordinate the revolution to free West Papua from colonialism.

The ULMWP should focus on how to free West Papua as quickly as possible, in any way as possible. It should not spend time with various domestic issues that do not support the campaigns to free West Papua.

All democratic countries in the world know that there is no democracy within a government bureaucracy, and there is no democracy during a revolution time. Only West Papuans think and trying hard to engineer democracy within its independence movement, and within the ULMWP management. What a pity. Not time left to carry out the real work it should be actively involved in. How long will this learning process continue? Do we have time to wait for the ULMWP to learn democracy and then liberate West Papua from colonialism?

[versi BAHASA MELAYU]

Tidak Ada Demokrasi dalam Revolusi, dan Tidak Ada Demokrasi dalam Pemerintahan Juga

Orang Papua masih berjuang untuk Merdeka, dan kita mulai memahami perasaan hidup di dunia demokratis, baik di Indonesia maupun di dalam organisasi ULMWP. Ada kesalahpahaman di antara kita orang Papua, karena kita pikir kita tahu demokrasi daripada orang Indonesia, tetapi dalam kenyataannya, kita hanya “memimpikannya”, tanpa benar-benar menjadi demokratis, dan kita kehilangan demokrasi atau kita berpikir kita bisa demokratis selama masa revolusi dan dalam gerakan independen kita. Kami tidak tahu bahwa pada kenyataannya tidak ada demokrasi selama revolusi dan tidak ada demokrasi di dalam pemerintahan.

Faktanya adalah bahwa kami orang Papua bertindak melawan prinsip dan praktik demokrasi yang normal. Kami pikir kami dapat menjalankan TPN / OPM, TPN PB dan WPRA kami secara demokratis. Kami pikir kami dapat menjalankan KNPB, PNWP, NRFPB, DAP dan ULMWP berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, dan oleh karena itu, kami harus mempertimbangkan semua aspirasi dari semua pihak dan masyarakat di seluruh dunia. Kami berpikir bahwa ULMWP harus demokratis, dan oleh karena itu harus mendengarkan dan melibatkan semua masyarakat dan organisasi West Papua.

Adalah baik bahwa kita menginginkan demokrasi. Tidak ada yang salah tentang hal itu. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa demokrasi membutuhkan wadahnya untuk beroperasi; dan demokrasi bukanlah bentuk pemerintahan yang saleh yang harus diterapkan oleh semua orang, di mana pun di dunia. Ada berbagai model demokrasi yang harus kita pilih dalam kaitannya dengan konteks kita; dan demokrasi tidak berlaku di semua aspek kehidupan.

…Baca ini: Vanuatu BUKAN Tempat Wisata Politik Aktivis Papua Merdeka untuk Datang Lalu Bubar

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan, bukan bentuk organisasi militer. Demokrasi adalah proses di mana politisi memperoleh dukungan untuk menjalankan pemerintahan, cara memilih wakil yang akan membentuk dan menjalankan pemerintahan suatu negara. Demokrasi bukanlah cara menjalankan organisasi, dan jelas bukan untuk organisasi yang mengoordinasi gerakan pembebasan. Ada hukum di dalam birokrasi, struktur, dan tanggung jawab dalam menjalankan organisasi. Apakah kekuasaan dan tanggung jawab diserahkan, didistribusikan atau terpusat, tidak ada suara dalam birokrasi pemerintah untuk membuat keputusan.

Orang West Papua juga harus belajar dan memahami bahwa kita memerlukan demokrasi hanya sampai tingkat tertentu. ULMWP harus fokus pada cara membebaskan West Papua dari kolonialisme dan tidak perlu menghabiskan waktu dan energi untuk mendengarkan setiap aspirasi masyarakat dan organisasi sebagai upaya untuk mencoba menjadi demokratis.

ULMWP bukanlah sebuah pemerintahan. ULMWP tidak ada di negara yang bebas dan demokratis. ULMWP dibentuk untuk mengoordinasikan revolusi untuk membebaskan West Papua dari kolonialisme.

ULMWP harus fokus pada cara membebaskan West Papua secepat mungkin, dengan cara apa pun. Seharusnya tidak menghabiskan waktu dengan berbagai masalah domestik yang tidak mendukung kampanye untuk membebaskan West Papua.

…Simak juga:

Semua negara demokratis di dunia tahu bahwa tidak ada demokrasi di dalam birokrasi pemerintah, dan tidak ada demokrasi selama masa revolusi. Hanya orang West Papua yang berpikir dan berusaha keras untuk menciptakan demokrasi di dalam gerakan kemerdekaan, dan dalam manajemen ULMWP. Sayang sekali. Tidak ada waktu tersisa untuk melaksanakan pekerjaan yang sebenarnya harus terlibat secara aktif. Berapa lama proses pembelajaran ini akan berlanjut? Apakah kita punya waktu untuk menunggu ULMWP belajar demokrasi dan kemudian membebaskan West Papua dari kolonialisme?