0
Pastor Neles Tebay: Dialog Papua bisa Dimulai
Foto: Koordinator Jaring Damai Papua (JDP) dan Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur Abepura, Neles Tebay.
Jayapura -- Pengajar pada Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor Neles Tebay mengatakan Dialog Papua yang telah dikampanyekan sejak 2009 sebagai sarana mempertemukan pemangku kepentingan di Tanah Papua, sudah bisa dimulai tahun ini. Dialog yang bertujuan mengatasi secara bersama berbagai macam persoalan di Tanah Papua, menurut beliau, perlu dilakukan segera demi mencapai Papua yang damai dan sejahtera.

Dalam sebuah tulisan yang dikirimkan kepada satuharapan, Neles Tebay menyebutkan tiga alasan pokok dapat dimulainya Dialog Papua.

Pertama, Presiden Joko “Jokowi” Widodo sudah menerima dan mendukung proposal dialog sektoral Papua. Presiden Jokowi, bahkan, telah menunjuk tiga orang yakni Pater Neles Tebay di Jayapura, Teten Masduki selaku Kepala Staf Presiden kala itu, dan Wiranto sebagai Menkopolhukam untuk mengurus pelaksanaan dialog-dialog sektoral ini. Penunjukan tiga fasilitator mencerminkan kuatnya komitmen Pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di tanah Papua melalui dialog.

Kedua, adanya dukungan dari masyarakat sipil di Indonesia. Dialog Papua, yang sebelumnya dipandang sebagai tabu, kini sudah diterima banyak kalangan sebagai kunci penyelesaian konflik Papua. Banyak akademisi, politisi, tokoh agama, dan pegiat LSM, dari berbagai provinsi sudah menyatakan dukungan terhadap dialog Papua. Dukungan yang mengejutkan terlihat pada Survei online yang dibuat LIPI bersama Change.org selama November 2017, diikuti 27 ribu orang dimana 95 persen respondennya merupakan warga di luar Papua. Hampir semua (93 %) responden mendukung dialog nasional untuk mengatasi masalah-masalah di Papua.

Ketiga, adanya dukungan dari Tanah Papua. Proposal Dialog Papua didukung oleh berbagai kalangan di Tanah Papua, seperti DPR Papua, DPR Papua Barat, Majelis Rakyat Papua (MRP), Para pimpinan agama, para tokoh adat, akademisi setempat, para tokoh perempuan, organisasi-organisasi kepemudaan, dan berbagai organisasi sosial dan massa. Bahkan sejumlah pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB), selaku sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang bergerilya di hutan belantara Papua sudah menyatakan kehendaknya untuk menyelesaikan masalah Papua melalui dialog. Dengan adanya dukungan-dukungan ini, saat yang tepat sudah tiba untuk memulai dialog Papua.

Dialog Sektoral

Menurut Neles Tebay, Dialog Papua diadakan untuk membahas semua masalah di Tanah Papua. Maka, semua sektor atau bidang dapat dijadikan agenda dialog Papua. Ketercakupan semua bidang ini mencerminkan corak holistik pada dialog Papua. Dialog Papua yang holistik mencakup semua sektor seperti sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Karena ada banyak sektor yang perlu dibahas, maka tidak mungkin membahas permasalahan dari semua sektor hanya dalam satu dialog. Oleh sebab itu, dilakukan dialog-dialog sektoral atau dialog per sektor.

...Lihat ini: TRWP Menolak Tegas Ajakan Dialog Dipromosikan Oleh Agen Papindo JDP Bersama Intelektual BIN di LIPI 

Ia menjelaskan bahwa setiap sektor mempunyai permasalahan sendiri yang perlu dibahas secara khusus. Maka setiap sektor dibahas dalam suatu dialog khusus. Konsekwensinya adalah ada dialog khusus tentang pendidikan, kesehatan, dll. Demikian seterusnya hingga semua sektor selesai dibahas dalam dialog. Tidak ada suatu sektor yang diabaikan dalam dialog Papua karena pengabaian ini akan menghambat proses penyelesaian masalah-masalah di Papua secara menyeluruh.

Dialog Papua, lanjut Neles Tebay, membuka ruang bagi semua pemangku kepentingan untuk berperan sebagai peserta aktif. Peserta dialog berasal dari unsur Pemerintah, Swasta, dan masyarakat. Keterlibatan semua unsur ini memberikan corak inklusif pada dialog Papua. Dialog Papua yang inklusif melibatkan Pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) melalui dinas-dinas terkait, pihak Swasta (seperti perusahaan, yayasan, Organisasi Sosial), dan masyarakat (seperti tokoh adat, agama, perempuan, dan pakar). Setiap lembaga, baik pemerintah maupun swasta, mengutus wakilnya sebagai peserta dialog Papua. Sejumlah individu juga perlu dilibatkan, baik berdasarkan keahliannya maupun pengalaman pribadinya, untuk memberikan kontribusi pemikirannya dalam dialog Papua.

Neles Tebay menambahkan bahwa setiap sektor juga mempunyai peserta dialognya sendiri. Lain sektor, lain pula peserta dialognya. Karena peserta dialog adalah orang mempunyai kompetensi dan pengalaman pribadi pada sektor yang dibahas dalam dialog. Para peserta yang berkompeten dan berpengalaman inilah yang diundang untuk membahas masalah-masalah sesuai sektor atau bidangnya dan menetapkan solusi-solusinya melalui dialog sektoral.

Para pemangku kepentingan yang sudah terlibat dalam dialog, kata Neles Tebay, akan punya rasa memiliki terhadap proses dan hasil dialog Papua. Mereka juga akan merasa bertanggungjawab dalam mengimplementasikan solusi-solusi yang telah ditetapkan bersama melalui dialog. Oleh sebab itu, perlu melakukan identifikasi terhadap semua pemangku kepentingan, baik lembaga maupun individu, sebelum proses dialog Papua dimulai.

Mengingat banyaknya sektor yang perlu dibahas dan pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan sebagai peserta aktif dalam dialog Papua, maka dialog Papua yang holistik dan inklusif dilaksanakan secara bertahap. Tahapannya diatur berdasarkan sektor atau bidang. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang agar rangkaian dialog sektoral dapat dilaksanakan secara teratur dan lancar.

...Simak ini: ULMWP Tolak Dilibatkan dalam Dialog Jakarta-Papua  

Dari segi tempat pelaksanaannya, menurut Neles Tebay, dialog Papua perlu dimulai dari kabupaten. Karena, rakyat Papua yang mesti dilibatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam dialog Papua dan kebanyakan pemangku kepentingan berada di empat puluh (40) kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Setelah dilaksanakan di kabupaten, dialog Papua dapat dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.

Dukungan Pemerintah

Menurut Neles Tebay, pelaksanaan dialog sektoral Papua perlu difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tanpa adanya dukungan dari para bupati dan gubernur se tanah Papua, serta Presiden Jokowi, dialog sektoral Papua belum bisa dimulai. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pertemuan antara Presiden Jokowi dan semua bupati/walikota dan gubernur se tanah Papua untuk menyamakan persepsi tentang dialog sektoral Papua, dan secara bersama menyatakan dukungan untuk menyukseskan dialog tersebut demi mewujudkan Papua yang damai-sejahtera.

...Baca juga terkait "DIALOG" berikut ini:
  1. Dialog Jakarta-Papua Agenda Menghancurkan ULMWP Dan Dukungan Internasional
  2. ULMWP Tolak Dilibatkan dalam Dialog Jakarta-Papua 

Copyright ©Satu Harapan "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: [email protected]

Post a Comment

 
Top