Foto: Ketua Persatuan Pembebasan untuk West Papua (ULMWP), Benny Wenda. |
Pernyataan dari Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk West Papua (ULMWP), Benny Wenda, mengikuti pengumuman oleh Perdana Menteri PNG Peter O’Neill yang juga selaku Ketua MSG bahwa permintaan West Papua untuk keanggotaan penuh sekarang telah berlanjut ke Sekretariat.
“West Papua berhak untuk bergabung dengan keluarga Melanesia,” kata Wenda kepada ruang berita ini dalam sebuah wawancara eksklusif.
“Selama 50 tahun kita telah terpisah dari saudara dan saudari kita melintasi Melanesia.
“Ini pertanda reuni bersama keluarga kita.”
Wenda mengatakan kemajuan permintaan mereka merupakan pertanda positif bagi rakyat West Papua.
“Anda tahu bahwa Anda tidak sendiri.”
Sementara itu, Gubernur New Capital District (NCD) Powes Parkop, yang telah vokal tentang keadaan West Papua, mengatakan bahwa mereka telah terhapus dari pikiran, penglihatan, kesadaran dan radar moral dan politik kita terlalu lama.
“Ini adalah penyok besar pada posisi moral dan politik kita. Sudah waktunya kita hidup sesuai standar yang lebih tinggi dan mengambil isu moral, politik dan kemanusiaan ini, “tambah Gubernur Parkop.
“Dengan menurunkan standar kita untuk mengabaikan West Papua, kita menurunkan standar kita di mana-mana!”
Di sisi lain, Indonesia telah memperingatkan anggota MSG untuk tidak ikut campur dalam urusan negara lain.
(Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat, Benny Wenda)
Posted by: Admin
Copyright Ā©LoopPNG “sumber”
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
Menurut saya, Papua Barat harus menggunakan lebih dari satu strategi untuk kemerdekaan. Saya pikir MSG bukanlah strategi yang efektif untuk kemerdekaan.
Ini adalah situasi yang tidak menguntungkan, kita tidak pernah bisa yakin motif mana yang menyebabkan seorang politisi mengatakan sesuatu. Misalnya, ketika seorang menteri mengatakan bahwa dia mendukung Papua Barat, mungkin ini adalah kebenaran, atau mungkin ini adalah sebuah prentense untuk memotivasi Indonesia agar memberikan suap yang lebih besar untuk mencegahnya bertindak berdasarkan kata-katanya. Dan jika Papua Barat mendapat kemerdekaan maka semua sogokan akan berakhir. Beberapa orang politik jujur tapi pemerintah dibuat dari puluhan menteri yang mengatakan sesuatu secara rahasia, jadi sulit atau tidak mungkin untuk mengetahui validitas janji pemerintah. Masalah lainnya adalah pemerintah selalu mengubah menteri dan mengubah rencana; jadi nampaknya ide yang tidak aman untuk mencoba membangun rumah kebebasan pada perubahan dan lahan yang tidak dapat diandalkan, sulit membangun rumah di atas salju sementara salju mencair.
Saya pikir Papua Barat lemah dalam medan perang politik; dan bahwa Indonesia kuat dalam politik di mana sogokan dan kesepakatan rahasia biasa terjadi.
Menurut saya Papua Barat kuat bila menggunakan kebenaran dan menggunakan hukum publik seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.