0
Foto: Bapa Pendeta Socrates S. Yoman, Ketua Gereja-Gereja Batis  Papua

Tabloid-Wani, 09 Mei 2017, Pendeta Soctrates Sofyan Yoman selaku ketua umum gereja-gereja Batis se tanah Papua mempertanyakan presiden rebuplik Indonesia Ir. Joko Widodo atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat negara pada 08 Desember 2014 di Paniai. hal ini disampaikan melalui media WahatApp siang tadi (09/05/2017) di Jayapura. Dalam pernyataannya, Socrates memberikan sambutan sekaligus mempertanyakan kepada Presiden seperti dibawah ini yang dikutif pada WA terkait.
“Selamat datang di Tanah West Papua Bapak Ir. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia.
Kapan Bapak ungkap dan selesaikan kasus penembakan 4 siswa di Paniai pada 8 Desember 2014? Untuk siapa Bapak urus infrastruktur jalan dan jembatan? Sementara aparat keamanan Indonesia menembak mati rakyat yang akan menggunakan jalan dan jembatan itu? Apakah karena Bapak banyak kunjungan di Papua, masalah West Papua dianggap selesai? Bapak presiden yg terhormat, bpk belum menyentuh substansi akar masalah West Papua.
1. Pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan negara selama 53 tahun.
2. Marjinalisasi Penduduk Asli West Papua.
3. Status politik West Papua yangg tidak jelas selama ini.
Walaupun ada kleim hasil pepera 1969 yg dicatat "takenote" di PBB. Atas dasar ini Rakyat West Papua menyadari bahwa Indonesia adalah kolonial dan penjajah.

Salam "Pemberontakan"

Catatan:
Untuk Presiden RI”

Demikian pertanyaan oleh Socrates kepada Presden RI, Ir.Joko Widodo. Menurutnya, Bapak Presiden pernah berjanji bahwa dirinya akan menyelesaikan kasus paniai berdarah sesingkat-singakatnya dalam waktu dekat. Pernyataan Presiden RI itu disampaikan pada saat pertemuan dengan para pemimpin gereja Papua pada tahun 2015. Pendeta Yoman menyatakan bahwa negara telah melakukan pembohongan public karena setalah pernyataan presiden tersebut, tidak pernah ditindak lanjut. Rakyat Papua merasa ditipu oleh seorang kepala negara. Sementara kasus Paniai berdara itu telah menewaskan 4 anak siswa  oleh aparat negara dan hingga saat ini belum pernah diusut tuntas.
Kami rakyat Papua benar-benar dianggap hewan sehingga dibunuh dan hanya dibiarkan begitu saja.
Sesungguhnya negara harus mengakui bahwa segala persoalan pelanggaran HAM secara biadap itu berakar dari sejarah pencaplokan dan selama substansi persoalan ini belum selesai akan terus terjadi hal yang sama.  Dengan ini, semoga presiden RI, Ir. Jokowi Widodo dan kabinetnya agar segara mengusut tuntas persoalan pelanggaran HAM selama 53 tahun terutama kasus-kasus seperti Pania berdarah, Wamena Berdarah, Wasior berdarah, Biak berdarah hingg lainnya. Jika selama belum menyentu substansi masalah, maka konflik politik Papua vs Indonesia tidak akan pernah berakhir, segasnya.


Posted by: Otis Tabuni


Copyright ©WhatsApp Socrates S.Yoman
Hubungi kami di E-Mail: [email protected]

Post a Comment

 
Top