 |
| Massa aksi Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) di depan Gedung DPRP, Jayapura Papua (15/05/2017). |
Jayapura — Tugas kenabian Gereja tidak hanya menyangkut penolakan (pembubaran) terhadap gerakan radikal dan ekstrem seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI) dan Ichwanul Muslimin dan menyuarakan membebaskan
Ahok. Suara kenabian gereja juga harus protes kepada negara Indonesia menyangkut perlakuan tidak manusiawi terhadap Orang Asli Papua (OAP) yang dicap sebagai separatis.
Mantan dosen STFT “FT” Abepura, Jayapura, Prof Nico Syukur Dister, OFM,mengatakan pihaknya menyesalkan mengapa dalam aksi pada hari Senin (15/05) di depan Gedung DPRP, Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) tidak membuka mulut untuk menyuarakan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering terjadi pada OAP.
“Bahwa untuk pelanggaran HAM di Papua ini, PGGP sama sekali tidak membuka mulut saat demo kemarin. Saya harap mereka (PGGP) menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh OAP yang dilakukan oleh negara Indonesia melalui kaki tangan dengan tidak manusiawi. Dan itu sangat sering terjadi di atas Tanah Papua. Pelakunya memang aparat keamanan, Uskup Leo (Uskup Leo Laba Ladjar, Uskup Jayapura, Red) juga tahu hal ini. Kesempatan seperti itu harus disuarakan,” tegas Pater Nico lewat telepon selularnya, Selasa,(23/5/2017).
Menurut Pater Nico, dirinya mendukung dan menghargai demo PGGP yang menyuarakan penolakan terhadap gerakan radikalisme. Pada saat yang sama, ia mengharapkan itu tak berhenti di sana saja.
“Saya harap, bahwa peristiwa demo kemarin menjadi awal dari suatu kebiasaan baru, yaitu pelanggaran HAM di Tanah Papua harus angkat bicara dan harus diprotes oleh PGGP,” ungkapnya.
“Semoga PGGP menganggap hari kemarin sebagai titik awal suara kenabian mereka. Hal-hal mendasar seperti hak asasi seharusnya bisa sepakat dalam tubuh PGGP karena itu nilai universal yang didukung oleh setiap manusia yang punya hati dan budi serta luhur, maka saya setuju dengan tuntutan mereka agar Ahok dibebaskan,” imbuh tenaga penguji Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Sentani ini.
Tetapi, ia tegaskan, jangan tuntut hanya Ahok dibebaskan, juga orang-orang yang di sini (Papua) yang ada di dalam lembaga (tahanan politik) sepantasnya PGGP meminta pembebasannya.
“Harapan saya agar demo kemarin dan reaksi-reaksi terhadapnya menjadi alasan bagi PGGP untuk memeriksa batin dan bertobat. Bertobat dalam arti mulai sekarang PGGP akan giat membela para korban perlakuan kejam oleh ‘aparat ketidak-amanan’ dan menyerukan penghormatan dan perlindungan hak setiap manusia akan kehidupan, keutuhan badan, kesehatan, pendidikan, kebebasan, mengikuti suara hati, berekspresi, dan sebagainya,” beber mantan dosen STPK St. Yohanes Rasul Waena ini.
Terpisah, Ketua Sinode GKI Kingmi Papua, Pdt. Dr. Benny Giay menjelaskan, demo itu lebih diarahkan kepada sepak terjang salah satu petinggi PGGP sebagai pimpinan gereja yang menurutnya terhipnotis untuk promosikan ‘narasi NKRI’. Konkretnya, demo kemarin itu berhubungan dengan penyataan tokoh itu di Sasana Krida, Dok 2 Jayapura beberapa waktu lalu.
Giay mengatakan, dalam pernyataan tersebut tokoh dimaksud mengungkapkan kegelisahannya terhadap pimpinan gereja yang hadir dalam pertemuan itu. Yang menurut dia, tidak ikut menggumuli persoalan negara yang sedang diganggu oleh kelompok intoleran; sehingga dalam kesempatan itu ia menegur pimpinan gereja dari ufuk timur agar bangkit bersama saudara-saudara lain
di Indonesia untuk menghadapi radikalisasi di kalangan agama Islam. Dikatakannya, masyarakat Indonesia lain sedang begini dan begitu sementara pimpinan Gereja Papua diam saja.
“Saya kira, demo kemarin yang dia arahkan dalam semangat mengawal ‘narasi pusat’ sudah jelas dia lakukan dengan topi PGGP. Tetapi dia punya banyak topi lain yang biasa dipakai kapan saja. Kita bisa sebutkan, beberapa dari topi itu,” kata Pdt Benny, sambil menyebut beberapa nama organisasi kerohanian. Ia menengarai uskup yang ikut dalam aksi solidaritas, juga turut diarahkan oleh oknum tersebut.
Uskup Jayapura Ikut Aksi Solidaritas Ahok Dipertanyakan
Pastor Dekan Dekenat Paniai, Keuskupan Timika, Pater Marten Kuayo, Pr menegaskan agama sedang diperalat oleh kekuatan politik tertentu dalam kasus Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok. Kasus ini menurut dia bukan masalah agama Kristen Protestan atau Katolik dengan agama Islam di Indonesia melainkan agama yang sedang diperalat.
“Agama sedang diperalat oleh kekuatan politik tertentu. Maka, para koruptor ikut bermain memperkeruh suasana untuk mencari selamat,” jelas Pater Marten Kuayo, via pesan elektronik, Selasa, (16/5/2017)
Kuayo memberikan komentar terkait dengan aksi solidaritas terhadap Ahok yang diselenggarakan oleh Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) pada 15 Mei lalu. Walau aksi itu didukung sementara kalangan, di sisi lain aksi tersebut juga mendapat kritik.
Kuayo bahkan menganggap aparat keamanan terlibat dalam apa yang disebut memperalat agama, dengan mendiskreditkan FPI dan HTI seperti yang terjadi tahun 60-an terhadap PKI, pengkhiatan Pancasila dan UUD 45 dan kudeta tersembunyi terhadap Soekarno.
“Maka pertanyakan demo tanggal 15 Mei 2017 di Jayapura yang dilakukan PGGP itu. Jangan sampai terulang kembali kudeta tersembunyi dan dwifungsi aparat keamanan Orde Baru kembali berkuasa lagi,” jelasnya.
Secara terpisah, Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP), John NR. Gobay menanggapi keterlibatan Uskup Jayapura, Leo Laba Ladjar, dalam menyuarakan pembebasan Ahok yang notabene masalah yang terjadi di Jakarta.
Menurut John, sebagai pimpinan gereja Katolik yang hukum utamanya adalah cinta kasih, sikap solidaritas terhadap Ahok wajar, dan itulah tindakan nyata dari iman, karena iman tanpa perbuatan adalah sia sia.
“Sikap untuk melawan radikalisme dan meminta organisasi FPI dan HTI jangan masuk di Papua adalah sikap seorang gembala yang menjaga dombanya serta sikap seorang penjala manusia yang tidak ingin manusia yang ada dalam jalanya, imannya diganggu dan diprovokasi untuk melawan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan perintah firman Tuhan,” jelasnya.
Namun, ia juga mengkritisi aksi yang dinamai aksi selamatkan Pancasila dan Indonesia itu karena tidak tepat dibuat oleh seorang Uskup.
Menurut dia, tugas untuk menyelamatkan Pancasila dan Indonesia ada pada negara, dan bukan ranah tugas yang mulia Uskup Leo atau organisasi agama. “Ini merupakan tugas dari Presiden Republik Indonesia dan DPR RI serta TNI dan Polri,” jelasnya.
“Menurut saya sebagai umat Katolik, pilihan Katolik jelas yaitu option for the poor atau memilih untuk memihak kepada yang lemah dan tertindas, penistaan hukum dan kriminalisasi telah dan sedang dialami oleh umat bapak Uskup di Tanah Papua, seharusnya ini yang menjadi tugas mulia, bapa Uskup. Untuk disuarakan dengan lantang kepada penjuru dunia bahwa orang Papua adalah korban permanen penistaan hukum dan kriminalisasi negara di Indonesia,” tutur dia.
Copyright ©Satu Harapan “sumber”
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
