0
Papua Sering Jadi Korban Kebijakan Nasional
Ilustrasi Siswa SMP di Papua.
Jayapura -- Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Nioluen Kotouki menyatakan Provinsi Papua sering menjadi korban kebijakan pemerintah pusat.

"Misalnya Pendidikan. Terkadangan, regulasi yang diberlakukan Kementerian Pendidikan dengan alasan pengembangan mutu hanya mengacu pada wilayah yang aksesnya gampang. Fasilitasnysa sudah tersedia. Seperti Pulau Jawa dan provinsi lain di Indonesia. Pemerintah Pusat tidak mempertimbangkan daerah lain yang fasilitas dan sarana pendukungnya belum sepenuhnya memadai," kata Nioluen kepada Jubi, pekan lalu.

Ia mencontohkan, salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan yang tak bisa maksimal diberlakukan di Papua yakni Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Di Papua hanya sebagai kecil sekolah yang bisa menerapkan sistem tersebut. Hanya sekolah yang ada di perkotaan. Itupun, tak semua sekolah di wilayah kota dapat melaksanakan UNKB lantaran masih ada yang tak memiliki sarana pendukung.

"Di provinsi lain, kesiapan sekolah tentu sudah memadai. Namun di Papua, di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura saja masih minim. Masih ada sekolah yang tak dapat melakukan UNBK. Apalagi di wilayah pegunungan. Fasilitas pendukung menjadi tantangan utama," ujarnya.

Natan Pahabol, mantan guru sukarela di pedalaman Yahukimo, Papua selama delapan tahun mengatakan hal serupa.
Ia mengatakan, kebijakan Kementerian Pendidikan lainnya yang sulit diberlakukan di sekolah pedalaman Papua adalah sistem data pokok pendidikan (dapodik). Dapodik merupakan aplikasi online yang dapat diakses seluruh sekolah untuk memasukan dan mengolah data, baik data peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan hingga profil sekolah itu sendiri.

"Dapodik bertujuan memudahkan menyatukan data kependidikan secara nasional. Dapodik juga digunakan untuk memverifikasi data guru dengan kaitannya pencairan berbagai tunjangan dan bantuan beasiswa. Namun kalau di Papua, tidak mungkin sekolah-sekolah yang di pedalaman, yang fasilitasnya tak ada, bisa melakukan itu," katanya.

Menurutnya, jika saja kepala sekolah dan guru di sekolah pedalaman Papua memperhatikan hal tersebut. Mendata semua siswa dan memberikan data itu kepada dinas pendidikan setempat untuk diinput. Namun yang terjadi, kebanyak tenaga pendidik di wilayah pedalaman tak berada di tempat tugas. Bagaimana mungkin bisa mengupayakan hal-hal seperti itu. (*)


Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: [email protected]

Post a Comment

 
Top