Komnas HAM Perwakilan Papua akan Cek Kondisi 3 Terdakwa

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-4E3vT0B7xG8/WN8hPibtxCI/AAAAAAAAFxI/kFx8z84y-P04_9xdg-xvubPLmSnNI8_9gCLcB/s1600/Demianus%2BMagay%2BYogi%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Komnas HAM Perwakilan Papua akan Cek Kondisi 3 Terdakwa" border="0" height="300" src="https://2.bp.blogspot.com/-4E3vT0B7xG8/WN8hPibtxCI/AAAAAAAAFxI/kFx8z84y-P04_9xdg-xvubPLmSnNI8_9gCLcB/s400/Demianus%2BMagay%2BYogi%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpeg" title="Komnas HAM Perwakilan Papua akan Cek Kondisi 3 Terdakwa" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Demianus Magay Yogi ketika dibawah ke kantor PN Nabire - Foto: Abeth You.</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b>Jakarta -- </b>Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua dipastikan akan terbang ke Nabire guna melihat dari dekat kondisi tiga terdakwa Jemmy Magay Yogi, Demianus Magay Yogi dan Aloysius Kayame yang ditahan di rumah tahanan (Rutan) Kepolisian Resort (Polres) Nabire.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketiganya ditangkap dengan sangkaan (tuduhan) pengancaman, pemerasan, kepemilikan senjata api dan makar. Tuduhan tersebut berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 31 Januari 2015 di Kampung Wotai, Distrik Yatamo, Paniai.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kami besok ke Nabire, mau lihat dari dekat atas kondisi fisik atau kesehatan yang dialami oleh mereka bertiga di Rutan Polres Nabire,” ujar Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey ketika dikonfirmasi <i><a href="http://tabloidjubi.com/artikel-5042-komnas-ham-perwakilan-papua-akan-cek-kondisi-3-terdakwa.html" target="_blank"><span style="color: red;">Jubi</span></a></i>, Jumat, (31/3/2017).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Frits mengaku telah mendengar ketiganya dalam kondisi kesehatan yang memprihatinkan. “Benar kami dengar mereka tiga diborgol terus. Nanti setelah kami lihat dari dekat, selanjutnya kami sampaikan lagi,” kata Ramandey.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John NR. Gobay menyatakan, bahwa sesuai dengan Perkap Perkapolri nomor 8 tahun 2009 jelas menyebutkan bersikap empati dalam menangani korban dengan memperhatikan kondisi korban yang sedang mengalami trauma emosional.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Dalam Perkap Perkapolri ditulisakn bahwa harus menunjukkan ketulusan dan kesungguhan untuk memberi pelayanan kepada korban. Tidak melakukan tindakan negatif yang dapat memperburuk situasi,” ujar Gobay.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Gobay meminta Kapolda Papua dan Kapolres Nabire menghormati hak asasi mereka sebagai manusia. “Kami minta dengan hormat kepada pak Kapolres Nabire buka akses pengacara dan keluarga agar bisa menjenguk mereka,” pungkasnya. (*)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Copyright ©<a href="http://tabloidjubi.com/artikel-5042-komnas-ham-perwakilan-papua-akan-cek-kondisi-3-terdakwa.html" target="_blank"><span style="color: blue;">Tabloid </span><span style="color: red;">JUBI</span></a> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div>

Komnas HAM Perwakilan Papua akan Cek Kondisi 3 Terdakwa

Terdakwa Demianus Magay Yogi ketika dibawah ke kantor PN Nabire - Foto: Abeth You. Jakarta --  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komna...

Baca lainnya »

Skotlandia Kembali Minta Referendum Kemerdekaan dari Inggris

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-eodrdL4RwGc/WODJqC3-IPI/AAAAAAAAF1A/VJXWt81FS0UPcL9GDnIW9FknzG0osM_wgCLcB/s1600/Skotlandia%2BReferendum%2BULANG%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Skotlandia Kembali Minta Referendum Kemerdekaan dari Inggris" border="0" height="265" src="https://4.bp.blogspot.com/-eodrdL4RwGc/WODJqC3-IPI/AAAAAAAAF1A/VJXWt81FS0UPcL9GDnIW9FknzG0osM_wgCLcB/s400/Skotlandia%2BReferendum%2BULANG%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Skotlandia Kembali Minta Referendum Kemerdekaan dari Inggris" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Petugas melakukan persiapan di lokasi pusat penghitungan suara referendum kemerdekaan Skotlandia di Royal Highland Centre, Edinburgh, Skotlandia, Rabu (17/9).</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b>London -- </b>Menteri Utama Skotlandia Nicola Sturgeon mengirim surat kepada Perdana Menteri Theresa May untuk secara resmi meminta referendum kemerdekaan kedua. Langkah itu dilakukan menjelang keluarnya Inggris dari Uni Eropa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hasil referendum <b><i>Brexit</i></b> pada Juni tahun lalu memunculkan keraguan atas masa depan Britania Raya. Sebab, empat negara anggota kerajaan tersebut berbeda sikap. Inggris dan Wales memilih keluar dari Uni Eropa, sementara Skotlandia dan Irlandia Utara memilih bertahan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebelumnya pada Selasa (28/2) lalu, parlemen Skotlandia memutuskan untuk menggelar referendum pada 2018 atau 2019. Namun demikian, pemerintahan di Wesminster yang dipimpin May harus memberikan izin terlebih dahulu sebelum pemungutan suara.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah mendapatkan mandat dari parlemen, Sturgeon menyerahkan surat kepada May untuk meminta perundingan formal fasilitasi referendum. Namun demikian, pemerintah di Inggris sudah berjanji akan menolaknya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam akun resmi Twitternya, pemerintah Skotlandia mengunggah foto Sturgoen dengan pose santai di atas sofa dengan pesan, "Menteri Utama di Bute House, Edinburgh, tengah menyelesaikan usulan Section 30 (referendum) dalam surat kepada Perdana Menteri Theresa May."</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Section 30 adalah mekanisme resmi di mana pemerintah Inggris akan secara sementara menyerahkan kekuasaan kepada parlemen Skotlandia untuk menggelar referendum. Media setempat mengatakan bahwa surat itu akan sampai ke meja May pada Jumat (31/3) malam.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam referendum pertama pada 2014 lalu, 55 persen warga Skotlandia memilih untuk tetap bertahan sementara sisanya ingin merdeka. Namun demikian, Sturgeon mengatakan bahwa situasi telah berubah karena perbedaan tajam terkait keluarnya Inggris dari Uni Eropa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Di sisi lain, May mengatakan, bukan waktu yang tepat untuk referendum kedua karena dirinya harus menjalani perundingan alot tentang syarat-syarat keluarnya Inggris dari Uni Eropa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Gambar Sturgeon di <i><span style="color: #3d85c6;">Twitter</span></i> dibuat mirip dengan foto May saat menandatangani surat resmi pengunduran diri dari Uni Eropa, sebuah blok beranggotakan 27 negara. Dalam foto itu May nampak duduk sendirian di meja kabinet Downing Street sementara di belakangnya ada sebuah jam besar, sebuah bendera Inggris, dan sebuah lukisan minyak dari perdana menteri Inggris yang pertama, Robert Walpole.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Copyright ©<a href="http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/17/03/31/onodhq284-skotlandia-kembali-minta-referendum-kemerdekaan-dari-inggris" target="_blank"><span style="color: #990000;">Republika</span></a> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div>

Skotlandia Kembali Minta Referendum Kemerdekaan dari Inggris

Petugas melakukan persiapan di lokasi pusat penghitungan suara referendum kemerdekaan Skotlandia di Royal Highland Centre, Edinburgh, Skot...

Baca lainnya »

Persiwa Wamena Dipastikan Tidak Mengikuti Kompetisi Liga 2 Musim 2017

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-w_jbC1v27-w/WOCcpb8HkXI/AAAAAAAAFzI/4Ch2980W_Ggl-W4eDFmWMvblYdlHU9YNQCLcB/s1600/Persiwa%2BWAMENA%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Persiwa Wamena Dipastikan Tidak Mengikuti Kompetisi Liga 2 Musim 2017" border="0" height="200" src="https://1.bp.blogspot.com/-w_jbC1v27-w/WOCcpb8HkXI/AAAAAAAAFzI/4Ch2980W_Ggl-W4eDFmWMvblYdlHU9YNQCLcB/s400/Persiwa%2BWAMENA%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Persiwa Wamena Dipastikan Tidak Mengikuti Kompetisi Liga 2 Musim 2017" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Logo tim Persiwa Wamena. (ist)</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b>Wamena -- </b>Pembagian grup Liga 2 musim 2017 telah selesai dilakukan dengan total 60 tim yang akan mengikuti kompetisi resmi. Sayang, salah satu wakil Papua, Persiwa Wamena dipastikan tidak akan turut serta dalam kompetisi musim ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Belum diketahui secara pasti mengapa tim dengan julukan Badai Dari Pegunungan Tengah tersebut gagal berkompetisi di musim 2017 ini namun sektor finansial dipastikan menjadi salah satu penghambat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Yang tidak ikut adalah Persiwa Wamena,” terang Ketum PSSI, Edy Rahmayadi, Kamis (29/3).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berikut hasil pembagian grup Liga 2 musim 2017 yang dilakukan di Sleman:</div> <div style="text-align: justify;"> <ul> <li><b>Grup 1: </b>Persiraja, PSBL, PSMS, PSPS, Persih FC, 757 Kepri FC (Bintang Jaya Asahan), Pro Duta, PS Bangka</li> <li><b>Grup 2: </b>Lampung Sakti (Persires), PS Bengkulu, Persita, Cilegon United, Perserang, Persikad, Persikabo, Persika</li> <li><b>Grup 3: </b>PSGC, PSCS, Persibas, Persibangga, Persip Pekalongan, PSS Sleman, Persijap Jepara, Persibat Batang</li> <li><b>Grup 4: </b>Persipon, PSIS, PSIR, PPSM Magelang, Persis Solo, Persiba Bantul, Persipur, Sragen FC (Laga FC)</li> <li><b>Grup 5: </b>PSIM, Persatu, Persinga, Madiun Putra, Persebaya, PSBI Blitar, Persepam MU, Martapura FC</li> <li><b>Grup 6: </b>Persewangi, Persik, Sidoarjo United, PSBK Blitar, Mojokerto Putra, Perssu Real Madura, Kalteng Putr</li> <li><b>Grup 7: </b>Madura FC (Persebo), Persekap Pasuruan, Persekam Metro FC, Persigo Semeru FC, PS Badung, PS Sumbawa Barat, Celebest FC</li> <li><b>Grup 8: </b>Persbul, Yahukimo FC, Persifa Fak-Fak, PSBS Biak, Persigubin, Perseka Kaimana</li> </ul> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Copyright ©<span style="color: black;">Harian </span><span style="color: #741b47;">Papua</span> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div>

Persiwa Wamena Dipastikan Tidak Mengikuti Kompetisi Liga 2 Musim 2017

Logo tim Persiwa Wamena. (ist) Wamena --  Pembagian grup Liga 2 musim 2017 telah selesai dilakukan dengan total 60 tim yang akan mengik...

Baca lainnya »

PM Inggris Tanda Tangani Surat Permohonan Resmi Brexit

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-Wda4q64YlXk/WODIbOXzOQI/AAAAAAAAF00/2WqLS6D-0tUDIEUVpSpS-kXloxtI1t0vgCLcB/s1600/Theresa%2BMay%2Bmenandatangani%2Bsurat%2Bpermohonan%2BBREXIT%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="PM Inggris Tanda Tangani Surat Permohonan Resmi Brexit" border="0" height="263" src="https://3.bp.blogspot.com/-Wda4q64YlXk/WODIbOXzOQI/AAAAAAAAF00/2WqLS6D-0tUDIEUVpSpS-kXloxtI1t0vgCLcB/s400/Theresa%2BMay%2Bmenandatangani%2Bsurat%2Bpermohonan%2BBREXIT%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="PM Inggris Tanda Tangani Surat Permohonan Resmi Brexit" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Foto PM Inggris Theresa May menandatangani surat permohonan Article 50 (Foto: Daily Mail).</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b>London -- </b>Perdana Menteri Inggris Theresa May dilaporkan telah menandatangani surat permohonan Article 50 yang akan diajukan kepada Presiden Uni Eropa Donald Tusk, Penandatanganan surat tersebut akan memulai metode resmi negara anggota Uni Eropa menanggalkan keanggotaannya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebagaimana dikutip dari <i>Daily Mail</i>, Rabu (29/3/2017) surat tersebut akan dititipkan kepada Duta Besar Inggris Sir Tim Barrow yang akan melanjutkan surat tersebut ke Brussels untuk diberikan kepada Tusk.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Jika surat itu sudah diterima oleh Tusk maka proses <b><i>Brexit</i></b> secara resmi akan dimulai (proses tersebut memakan waktu dua tahun). Jika sesuai jadwal maka Inggris secara resmi akan keluar dari Uni Eropa pada 29 Maret 2019.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pengajuan Article 50 sesuai Perjanjian Lisbon dilakukan setelah sembilan bulan yang lalu sebanyak 52 persen rakyat Inggris setuju untuk negara mereka meninggalkan Uni Eropa. Pada pernyataannya, May menuturkan bahwa saat ini adalah waktu untuk Inggris bersatu untuk mencapai kesepakatan terbaik di <b><i>Brexit</i></b>.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kita adalah serikat orang dan negara besar dengan sejarah yang membanggakan serta masa depan yang cerah. Dan, sekarang keputusan telah dibuat untuk meninggalkan Uni Eropa, sekarang saatnya untuk kita bersatu,” ujar May.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Copyright ©<a href="http://news.okezone.com/read/2017/03/29/18/1653309/pm-inggris-tanda-tangani-surat-permohonan-resmi-brexit" target="_blank"><span style="color: #990000;">OkeZone</span></a> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div>

PM Inggris Tanda Tangani Surat Permohonan Resmi Brexit

Foto PM Inggris Theresa May menandatangani surat permohonan Article 50 (Foto: Daily Mail). London --  Perdana Menteri Inggris Theresa M...

Baca lainnya »

Pemkab Yalimo akan Batasi Tukang Ojek dan Pedagang non OAP

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-jWcCYcLWxn4/WOCaUxULMmI/AAAAAAAAFy8/rD34wlbJ2Ps-ghS4owzyeiQqUyWNAV63ACLcB/s1600/Mama-Mama%2BPedagang%2BAsli%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Pemkab Yalimo akan Batasi Tukang Ojek dan Pedagang non OAP" border="0" height="277" src="https://1.bp.blogspot.com/-jWcCYcLWxn4/WOCaUxULMmI/AAAAAAAAFy8/rD34wlbJ2Ps-ghS4owzyeiQqUyWNAV63ACLcB/s400/Mama-Mama%2BPedagang%2BAsli%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Pemkab Yalimo akan Batasi Tukang Ojek dan Pedagang non OAP" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Mama-Mama Pedagang Asli Papua. Foto: Ilustrasi.</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b>Elelim -- </b>Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yalimo akan membatasi tukang ojek dan pedagang non Papua di wilayah itu. Kebijakan ini diambil untuk mendorong orang asli Papua agar bisa bersaing sebagai pelaku ekonomi kerakyatan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Mulai hari ini, khusus untuk ojek motor orang luar saya batasi. Pedagang juga begitu. Pedagangan yang ada sekarang wajib membina orang-orang asli Papua menjadi pedagang," kata Wakil Bupati Yalimo, Lakius Peyon, Kamis (23/3/2017).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Katanya, untuk pembinaan dan mengembangkan usahanya, pedagang asli Papua tidak perlu diberikan uang tunai. Namun bantuan dalam bentuk barang dagangan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Dinas Terkait jangan lagi tambah-tambah izin pedagang. Cek semua yang ada. Atur baik. Berikutnya kita bina orang asli Papua jadi pedagang. Kita tidak kasi modal dalam bentuk uang, tapi kita siapkan barang. Kasi dia kelolah sendiri," ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pedagangan non Papua yang kini ada di Yalimo, kata dia, harus ikut mendorong orang asli Papua dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Pedagang yang ada ini jadi distributor barang ke kios-kios pedagang asli Papua. Saya yakin orang asli Papua bisa kalau mereka dibina dan diberi kesempatan," katanya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketua Komisi II DPR Papua, komisi yang membidangi ekonomi, Deerd Tabuni mengatakan, perlu terobosan dan kebijakan pemerintah yang ada di Papua agar orang asli Papua bisa bersaing dalam dunia ekonomi kerakyatan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Ya kalau orang asli Papua dibina dengan baik. Diberikan kesempatan. Mereka juga bisa. Orang asli Papua harus menjadi tuan di tanahnya sendiri," kata Deerd. (*)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Copyright ©<span style="color: blue;">Tabloid </span><span style="color: red;">JUBI</span> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div>

Pemkab Yalimo akan Batasi Tukang Ojek dan Pedagang non OAP

Mama-Mama Pedagang Asli Papua. Foto: Ilustrasi. Elelim --  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yalimo akan membatasi tukang ojek dan pedagang...

Baca lainnya »

Tiga Suku Besar Papua Ingin Diakui sebagai Bangsa Melanesia

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-VqX3Chf2NYs/WN8n0eTSMmI/AAAAAAAAFxU/sVGwEUBf7w4_JJFK4d4tqRvzSq8623gqACLcB/s1600/Dewan%2BAdat%2BPapua%2BWilayah%2BLAA%2BPAGO%2BWamena%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Tiga Suku Besar Papua Ingin Diakui sebagai Bangsa Melanesia" border="0" height="265" src="https://2.bp.blogspot.com/-VqX3Chf2NYs/WN8n0eTSMmI/AAAAAAAAFxU/sVGwEUBf7w4_JJFK4d4tqRvzSq8623gqACLcB/s400/Dewan%2BAdat%2BPapua%2BWilayah%2BLAA%2BPAGO%2BWamena%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Tiga Suku Besar Papua Ingin Diakui sebagai Bangsa Melanesia" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Para tokoh adat yang tergabung dalam Dewan Adat Wilayah Balim pada 21-23 Maret mengadakan rapat pleno di Gedung Sosial Katolik (Soskat), Hubula, Wamena.</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b>Wamena -- </b>Tiga suku besar yang terhimpun dalam Dewan Adat Wilayah Balim (La Pago), meminta kepada pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengakui masyarakat adat dan wilayah hukum adat Papua sebagai sebuah ras dan rumpun bangsa Melanesia di Pasifik Bagian Barat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mereka juga mendesak PBB, RI dan negara-negara di dunia untuk mengakui hak menentukan nasib sendiri bagi mereka, sebagai pengakuan atas HAM, kedaulatan demokrasi dan sosial politik, termasuk kedaulatan adat dan budaya untuk berbahasa ibu di dalam suku.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Permintaan itu disampaikan dalam resolusi berisi 14 pokok yang mereka rumuskan dalam sebuah rapat pleno Dewan Adat Wilayah Balim pada 21-23 Maret lalu di Gedung Sosial Katolik (Soskat), Hubula, Wamena.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-C1FCy2NxPns/WN8powjKvFI/AAAAAAAAFxY/2Nt4VKlVYGQRrFLet_EOl7KkBkQO4dzsgCLcB/s1600/Dewan%2BAdat%2BPapua%2BWilayah%2BLAA%2BPAGO%2BWamena%2B-%2BTabloid%2BWANI%2B_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Tiga Suku Besar Papua Ingin Diakui sebagai Bangsa Melanesia" border="0" height="240" src="https://4.bp.blogspot.com/-C1FCy2NxPns/WN8powjKvFI/AAAAAAAAFxY/2Nt4VKlVYGQRrFLet_EOl7KkBkQO4dzsgCLcB/s320/Dewan%2BAdat%2BPapua%2BWilayah%2BLAA%2BPAGO%2BWamena%2B-%2BTabloid%2BWANI%2B_1.jpg" title="Tiga Suku Besar Papua Ingin Diakui sebagai Bangsa Melanesia" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Suasana rapat pleno Dewan Adat Wilayah Balim.</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Menurut siaran pers yang diterima <i><a href="http://www.satuharapan.com/read-detail/read/tiga-suku-besar-papua-ingin-diakui-sebagai-bangsa-melanesia" target="_blank"><span style="color: #6fa8dc;">satuharapan.com</span></a></i> dari Sekretaris Dewan Adat Wilayah Balim (La Pago), Dominikus Surabut, rapat pleno itu dihadiri 150 orang yang merupakan perwakilan dari tiga suku besar di wilayah Balim.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tiga suku besar tersebut adalah suku Yali Besar, suku Hubula dan suku Lani Besar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Masing-masing suku besar itu diwakili oleh sejumlah kepala suku dalam menandatangani resolusi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Penandatangan resolusi dari suku Yali Besar, adalah Wilem Alua, kepala suku/ketua Dewan Adat Daerah Baptekma, Email Omoldoman, kepala suku/ketua Dewan Adat daerah Mek, Yulius Bai, kepala suku/ketua Dewan Adat Daerah Yali Selatan, Pontius Sunyap, kepala suku/ketua Dewan Adat Daerah Una Ukam dan Silas Wamu, kepala suku/ketua Dewan Adat Daerah Yali Barat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Penandatangan resolusi dari suku besar Hubula masing-masing adalah Bonifasius Mulait, kepala suku/ketua Dewan Adat Daerah Hubula, Kares Watipo,kepala suku/ketua Dewan Adat Daerah Kurima, Julius Heselo, kepala suku/ketua Adat Daerah Hubla dan Dius Hiluka,kepala suku/ketua Dewan Adat Daerah Ngalik Momuna.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara itu perwakilan suku Lani Besar, masing-masing adalah Simet Jikwa, kepala suku /ketua Dewan Adat Daerah Bogo, ISebel Murib, kepala suku/ketua Dewan Adat Daerah Yamo, Koyon Dius Murib, kepala suku/ketua Dewan Adat Daerah Koyon, Kelibenus Tabuni, kepala suku/ketua Dwean Adat Daerah Mamid/Kembu, Bernandus Yigibalom, kepala suku/ketua Dewan Adat Daerah Tiom Mangga, Gerard Wakerkwa, kepala suku/ketua Dewan Adat Daerah Buguk/Gonak/Balim Barat, Menes Murib, kepala suku/ketua Dewan Adat Daerah Kuyawani, Orowi Wenda, kepala suku/ketua Dewan Adat Daerah Balim Tengah dan Pandinus Wanimbo, kepala suku/ketua Dewan Adat Daerah Toli.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-weight: normal;">Menata Diri dari Tercerai-berai</span></h4> <div style="text-align: justify;"> Rapat pleno yang mengambil tema, "Masyarakat Adat Balim Menata Diri dari Tercerai Berai,” bertujuan untuk merevitalisasi kelembagaan masyarakat adat dari ancaman hak-hak dasar, kehancuran otoritas, dan perlindungan identitas dari kepunahan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Disebutkan bahwa selama ini masyarakat adat Balim, banyak dirugikan dan menjadi korban secara politik.</div> <div style="text-align: justify;"> Kerugian masyarakat adat Balim terjadi baik di bidang ekonomi, politik, hukum, lingkungan hidup maupun di bidang sosial dan budaya serta demokrasi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Secara khusus disebutkan bahwa angka kematian masyarakat adat Balim semakin tinggi, anak putus sekolah juga semakin banyak. Lebih jauh dikatakan bahwa ruang demokrasi dan hak kebebasan dibungkam dan sistem perekonomian masyarakat adat, secara sadar dihancurkan.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-0W5jvUXHNw4/WN8qqx2NixI/AAAAAAAAFxc/mvf6scf5CXklP2M6IpoRbfnboFnWXgxKQCLcB/s1600/Dewan%2BAdat%2BPapua%2BWilayah%2BLAA%2BPAGO%2BWamena%2B-%2BTabloid%2BWANI%2B_2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Tiga Suku Besar Papua Ingin Diakui sebagai Bangsa Melanesia" border="0" height="212" src="https://4.bp.blogspot.com/-0W5jvUXHNw4/WN8qqx2NixI/AAAAAAAAFxc/mvf6scf5CXklP2M6IpoRbfnboFnWXgxKQCLcB/s320/Dewan%2BAdat%2BPapua%2BWilayah%2BLAA%2BPAGO%2BWamena%2B-%2BTabloid%2BWANI%2B_2.jpg" title="Tiga Suku Besar Papua Ingin Diakui sebagai Bangsa Melanesia" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Makan bersama sebagai bagian dari kegiatan adat dalam rangkaian rapat pleno.</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Dalam upaya mempertahankan hak dasar, otoritas dan melindungi identitas, yang diakui sedang tercerai berai menuju pada pemusnahan, Dewan Adat Wilayah Balim sepakat menyatakan sudah saatnya bagi rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri diatas tanahnya secara bebas.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ditekankan bahwa Tanah, Hutan, dan Air di wilayah adat Balim adalah hak milik mutlak masyarakat adat sebagai sumber hidup dan kehidupan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam resolusi, ditegaskan pula keinginan untuk diakui sebagai ras dan rumpun bangsa Melanesia di Pasifik bagian Barat, diberikannya hak penentuan nasib sendiri, dukungan pada <i><a href="http://www.tabloid-wani.com/seacrh/label/ulmwp" target="_blank">United Liberation Movement of West Papua (ULMWP)</a></i>, IPWP dan ILWP, dan desakan agar pemerintah Indonesia membuka akses Pacific Islands Forum (PIF) untuk datang ke Papua.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mereka mendesak Pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi jurnalis asing, diplomat, senator, akademisi dan pemerhati hak asasi manusia untuk masuk di Tanah Papua, dan mendukung pemilik Hak Ulayat Gunung Nemangkawi dan Danau Wonagon bagian Timur dan Utara, menyatakan agar operasi tambang PT. Freeport Indonesia ditutup, karena kehadiran mereka dianggap sumber utama kejahatan kemanusian terhadap masyarakat adat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mereka juga menyerukan agar para pelaku pelanggaran HAM di Papua ditangkap dan diadili melalui mahkamah internasional. Pada saat yang sama mereka meminta agar Pekerja HAM Internasional segera masuk ke Papua, menginvestigasi kasus pelanggaran HAM sejak Papua diintegrasikan ke NKRI sampai sekarang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Di bagian lain diserukan agar pemerintah RI menarik pasukan organik dan nonorganik dari Papua serta menmbatasi arus migrasi masuk ke Papua, dengan alasan sedang terjadi penurunan jumlah jiwa penduduk masyarakat adat Papua.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Copyright ©<a href="http://www.satuharapan.com/read-detail/read/tiga-suku-besar-papua-ingin-diakui-sebagai-bangsa-melanesia" target="_blank"><span style="color: #6fa8dc;">Satu Harapan</span></a> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div>

Tiga Suku Besar Papua Ingin Diakui sebagai Bangsa Melanesia

Para tokoh adat yang tergabung dalam Dewan Adat Wilayah Balim pada 21-23 Maret mengadakan rapat pleno di Gedung Sosial Katolik (Soskat), H...

Baca lainnya »

TNI Sita Atribut Bintang Kejora di Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-7UmQJV0W_nU/WN8iZWjT0DI/AAAAAAAAFxM/cmcjpM_XWJwTjCJwoPn23dMso25zv4wtwCLcB/s1600/Atribut%2BPapua%2BMerdeka%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="TNI Sita Atribut Bintang Kejora di Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea" border="0" height="265" src="https://1.bp.blogspot.com/-7UmQJV0W_nU/WN8iZWjT0DI/AAAAAAAAFxM/cmcjpM_XWJwTjCJwoPn23dMso25zv4wtwCLcB/s400/Atribut%2BPapua%2BMerdeka%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="TNI Sita Atribut Bintang Kejora di Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Dua warga sedang diperiksa terkait kepemilikan minum beralkohol dan atribut Bintang Kejora di pos perbatasan Indonesia-Papua New Guinea, Skouw-Wutung, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua, Jumat (24/3).</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b>Jayapura -- </b>Prajurit TNI menyita puluhan botol minuman keras berbagai merk dan atribut bintang kejora dari dua warga Entrop di perbatasan RI-PNG, Skouw-Wutung, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua dalam pemeriksaan rutin terhadap setiap pelintas batas yang akan masuk dan keluar perbatasan RI-PNG.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kami lakukan penyitaan terhadap puluhan botol minuman keras dalam beberapa jenis merk dan atribut bintang kejora dari suadara WY dan WHY, Jumat (24/3) siang," kata Perwira Seksi Intel Satgas Pamtas Yonif 122/TS Lettu Inf Aris di Jayapura.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Semua barang bukti langsung kami laporkan kepada satuan atas, dalam hal ini Korem172/PWY dan kepada para tersangka sudah kami periksa dan kami beri teguran," kata Aris.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Perwira Hukum Yonif 122/TS Lettu Chk Wira Hariyono menjelaskan, pihaknya akan terus menindaklanjuti Perdasus Nomer 15 tahun 2013, tentang larangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Papua.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Regulasinya sudah jelas, terlebih Gubernur Lukas Enembe juga telah menginstruksikan melalui Instruksi Gubernur Nomer: 3/INSTR-GUB/2016, tentang pendataan orang asli Papua dan pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Papua. Jadi, kami akan lakukan pemeriksaan terhadap setiap pelintas batas dan tetap selalu berkoordinasi dengan instansi terkait serta melaporkan ke satuan atas," kata dia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Copyright ©<a href="http://www.satuharapan.com/read-detail/read/tni-sita-atribut-bintang-kejora-di-perbatasan-ri-png" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Satu Harapan</span></a> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div>

TNI Sita Atribut Bintang Kejora di Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea

Dua warga sedang diperiksa terkait kepemilikan minum beralkohol dan atribut Bintang Kejora di pos perbatasan Indonesia-Papua New Guinea, S...

Baca lainnya »

Pembangunan Infrastruktur di Papua Terkesan Asal-asalan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-otCqs9p2HVM/WNKyfo8alkI/AAAAAAAAFwk/g6PYRW3Wi2soPPsbgJ73LzPvvIFvLY_gQCLcB/s1600/Pembangunan%2BInfrastruktur%2Bdi%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="225" src="https://2.bp.blogspot.com/-otCqs9p2HVM/WNKyfo8alkI/AAAAAAAAFwk/g6PYRW3Wi2soPPsbgJ73LzPvvIFvLY_gQCLcB/s400/Pembangunan%2BInfrastruktur%2Bdi%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Pembangunan Infrastruktur di Papua.</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b>Jayapura -- </b>Anggota Komisi IV DPR Papua bidang infrastruktur, Stefanus Kaisiepo menilai pembangunan infrastruktur jalan di Papua selama ini terkesan asal-asalan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Penilaian itu dilontarkan politikus Partai Hanura tersebut lantaran kualitas pembangunan infrastruktur di Papua dari dana APBN belum sesuai yang diharapkan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Saya mengapresiasi niat pemerintah membangun infrastruktur jalan dan jembatan untuk membuka keterisolasian di wilayah pedalaman Papua. Tapi harus diikuti dengan perencanaan matang dan terukur. Jangan terkesan asal-asalan dan hanya menghaburkan uang negara," kata Stefanus kepada <i><a href="http://tabloidjubi.com/artikel-4801-pembangunan-infrastruktur-di-papua-terkesan-asalasalan.html" target="_blank"><span style="color: red;">Jubi</span></a></i>, Selasa (21/3/2017).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurutnya, secara fungsional, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Papua tercapai. Namun dari sisi kualitas dan mutu belum tentu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Paling tidak jalan dan jembatan yang dibangun bisa bertahan hingga 10 tahun. Kan nanti tinggal pemeliharaan saja. Jangan anggarannya besar, tapi kualitasnya hanya bertahan satu dua tahun," ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Katanya, untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang berkualitas, dibutuhkan perencanaan matang. Harus melihat kontur tanah dan kondisi geografis sekitar. Kondisi geografis dan kontur tanah di Papua, tak seperti wilayah lain di Indonesia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Dengan begitu, dana yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur, tidak sia-sia. Manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal yang sama dikatakan anggota Komisi IV DPR Papua lainnya, Lazarus Siep. Menurutnya, jangan sampai setelah dibangun, setiap tahun, masih. saja ada anggaran untuk pekerjaan yang sama.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kita ingin kualitas infrastruktur yang dibangun dengan dana besar, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Masyarakat bisa merasakan manfaatnya," kata Lazarus. (*)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Copyright ©<a href="http://tabloidjubi.com/artikel-4801-pembangunan-infrastruktur-di-papua-terkesan-asalasalan.html" target="_blank"><span style="color: blue;">Tabloid </span><span style="color: red;">JUBI</span></a> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div>

Pembangunan Infrastruktur di Papua Terkesan Asal-asalan

Pembangunan Infrastruktur di Papua. Jayapura -- Anggota Komisi IV DPR Papua bidang infrastruktur, Stefanus Kaisiepo menilai pembangunan...

Baca lainnya »

Penyelesaian PT Freeport Bukan Hanya Soal Saham

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-i5zwG5di4aQ/WNKw6ZqOBiI/AAAAAAAAFwg/Q3A1-4-x4T0OGbitihWa-RSOam4jb3E1wCLcB/s1600/Aksi%2BDemo%2BFREEPORT%2Bdi%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="227" src="https://1.bp.blogspot.com/-i5zwG5di4aQ/WNKw6ZqOBiI/AAAAAAAAFwg/Q3A1-4-x4T0OGbitihWa-RSOam4jb3E1wCLcB/s400/Aksi%2BDemo%2BFREEPORT%2Bdi%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Aksi rakyat Papua mendesak penutupan PT Freeport Indonesia.</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b>Nabire -- </b>Penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang selama ini seakan direduksi pada soal pemilikan saham. Padahal, yang lebih mendasar adalah soal sengketa kepemilikan lahan yang dipakai oleh Freeport untuk menambang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Sudah waktunya pemerintah dan Freeport memberikan pengakuan terhadap pemilik tanah adat khususnya suku Amungme, Kamoro dan pada umumnya rakyat bangsa West Papua,” ujar Markus Haluk, penulis buku "Menggugat Freeport Suatu Jalan Penyelesaian Konflik," ketika dikonfirmasi <i><a href="http://tabloidjubi.com/artikel-4800-penyelesaian-pt-freeport-bukan-hanya-soal-saham.html" target="_blank"><span style="color: red;">Jubi</span></a></i> via selular, Selasa, (21/3/2017).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Haluk, tanah sebagai saham maka perjanjian bentuk apa pun oleh Pemerintah Indonessai maupun Freeport wajib hukumnya bernegosiasi dengan pemilik tanah. “Semua bentuk solusi yang diambil dalam negosiasi bersama tiga pihak pemilik saham tanah, pemilik saham uang Freeport dan pemilik saham UU pemerintah Republik Indonesia,” paparnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Apalagi selama 50 tahun kehadiran Freeport, tercipta konflik berkepanjangan di daerah Mimika. “Hingga menyingkirkan dan memusnahkan Suku Amungme, Kamoro dan suku-suku kerabat lain di pegunungan Cartenz yang bagi orang Papua, namanya adalah Pegunungan Nemangkawi,” terangnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Arnold Mamperior dalam bukunya “Amungme Manusia Utama Dari Nemangkawi Pegunungan Cartensz, Gunung Yelsegel Ogopsegel” adalah wilayah keramat (tempat asal mula leluhur suku Amungme) dan sebagai tempat beristirahatnya burung Yelki dan Ongopki yang dipuja keret-ndartem (klan) Narkime dan Magal.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Gunung yang puncaknya 130 meter dari permukaan tanah dan kedalamannya dua kali lipat ke dalam perut bumi ini, sudah lenyap dikeruk oleh Freeport dan kini yang tersisa adalah ceruk, sumur raksasa, yang airnya berasal dari curah hujan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tokoh perempuan suku Amungme, Mama Yosepha Alomang mengatakan, keberadaan PT Freeport sejatinya tidak memiliki manfaat bagi warga Papua. Keberadaannya justru menghancurkan kehidupan orang-orang asli Papua.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Dia datang menghancurkan, tembaga habis, emas habis,” jelasnya baru-baru ini.(*)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Copyright ©<a href="http://tabloidjubi.com/artikel-4800-penyelesaian-pt-freeport-bukan-hanya-soal-saham.html" target="_blank"><span style="color: blue;">Tabloid </span><span style="color: red;">JUBI</span></a> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div>

Penyelesaian PT Freeport Bukan Hanya Soal Saham

Aksi rakyat Papua mendesak penutupan PT Freeport Indonesia. Nabire -- Penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dan PT. Freepor...

Baca lainnya »

Korban Jadi Tersangka, Obby Kogoya Disidangkan Perdana

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: justify;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-ZVQzm1iDlKw/WNKzqo0Np3I/AAAAAAAAFwo/qelAzvTXrXAtCabNkvMuTZoxzI6nd8xhACLcB/s1600/Korban%2Bjadi%2BTERSANGKA%2B-%2BObby%2BKogoya%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Korban Jadi Tersangka, Obby Kogoya Disidangkan Perdana" border="0" height="640" src="https://2.bp.blogspot.com/-ZVQzm1iDlKw/WNKzqo0Np3I/AAAAAAAAFwo/qelAzvTXrXAtCabNkvMuTZoxzI6nd8xhACLcB/s640/Korban%2Bjadi%2BTERSANGKA%2B-%2BObby%2BKogoya%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Korban Jadi Tersangka, Obby Kogoya Disidangkan Perdana" width="577" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Ilustrasi kampanye melawan kriminalisasi Obby Kogoya oleh LBH Yogyakarta.</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b>Nabire -- </b>Penasehat hukum Obby Kogoya (22), seorang mahasiswa Papua yang menjadi korban penganiayaan aparat kepolisian yang justru didakwa Kepolisian Daerah Yogyakarta, meminta surat dakwaan dibatalkan dan Obby dibebaskan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Obby Kogoya dituduh melakukan penganiayaan dan pemukulan terhadap aparat kepolisian pertengahan tahun lalu di Yogyakarta, pada saat hendak berlangsungnya aksi oleh mahasiswa Papua, di Asrama Kamasan Yogyakarta mendukung keanggotaan West Papua di Melanesian Spearhead Group (MSG).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Emanuel Gobay, salah seorang tim penasehat hukum Obby Kogoya dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBH Yogyakarta) mengatakan dalam rilis yang diterima redaksi <i><a href="http://tabloidjubi.com/artikel-4783-korban-jadi-tersangka-obby-kogoya-disidangkan-perdana.html" target="_blank"><span style="color: red;">Jubi</span></a></i> Selasa (21/3/2017), Obby didakwa oleh surat dakwaan yang berisi tuduhan tak berdasar di pasal 212 jo 213 sub 351 ayat 2 KUHP. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Tuduhan itu seluruhnya tidak benar," ujar Gobay.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut dia tidak benar Obby melakukan perlawanan atau pemukulan kepada petugas polisi. "Justru Obby Kogoya korban. Korban dari perilaku keji, tak beradab aparat. Dari gambar yang banyak beredar di media sosial dapat dilihat, polisi justru perlakukan Obby bak binatang. Tak beperikemanusiaan," tegasnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahkan ternyata, lanjut Gobay, oleh hakim pemeriksa perkara pra peradilan di Pengadilan Negeri Sleman beberapa waktu lalu dalam putusannya diakui bahwasa Obby Kogoya adalah korban.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Ini sesungguhnya hanya kedok polisi untuk menutupi pelanggaran hak asasi manusia," kata dia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut keterangan pers tim pengacara, Natalius Pigai, komisioner Komnas HAM sudah menyatakan, ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh polisi kepada mahasiswa Papua saat aksi damai pada 15 Juli 2016 lalu. Salah satunya adalah tindakan penyiksaan terhadap Obby Kogoya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas dasar hal tersebut, tim pengacara meminta agar majelis hakim pemeriksa perkara membebaskan Obby dari segala dakwaan/tuduhan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mereka juga meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia menindak tegas secara pidana maupun etik, polisi pelaku penganiayaan, pengeroyokan dan penyiksaan terhadap Obby Kogoya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terpisah Asep Komarudin, dari Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), dalam pernyataan sikap yang diterima redaksi menekankan status Obby sebagai korban kriminalisasi dan penganiayaan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kami meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta melihat secara utuh peristiwa kriminalisasi dan kekerasan terhadap mahasiswa Papua, dan Obby khususnya," kata dia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Obby merupakan mahasiswa asal Papua yang ditangkap oleh personil Polda Yogyakarta sekitar tanggal 15 Juli 2016 ketika terjadi peristiwa pengepungan asrama Papua di Jalan Kusumanegara. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ia dituduh melakukan kekerasan pada petugas kepolisian ketika diberhentikan akibat tidak mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun fakta lain diduga bahwa Obby lah yang menjadi korban kekerasan dan pada saat penangkapan Obby diperlakukan tidak manusiawi oleh oknum anggota kepolisian. (*)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Copyright ©<a href="http://tabloidjubi.com/artikel-4783-korban-jadi-tersangka-obby-kogoya-disidangkan-perdana.html" target="_blank"><span style="color: blue;">Tabloid </span><span style="color: red;">JUBI</span></a> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div>

Korban Jadi Tersangka, Obby Kogoya Disidangkan Perdana

Ilustrasi kampanye melawan kriminalisasi Obby Kogoya oleh LBH Yogyakarta. Nabire --  Penasehat hukum Obby Kogoya (22), seorang mahasisw...

Baca lainnya »

Tambang Freeport Mulai Berproduksi Lagi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-at1S55TfQh4/WNFJIuo9A0I/AAAAAAAAFus/okqS5QF1Cto2aKGDjedITOdqVAIVtdLlQCLcB/s1600/Truk%2BFREEPORT%2Bdi%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI%255D.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Tambang Freeport Mulai Berproduksi Lagi" border="0" height="200" src="https://4.bp.blogspot.com/-at1S55TfQh4/WNFJIuo9A0I/AAAAAAAAFus/okqS5QF1Cto2aKGDjedITOdqVAIVtdLlQCLcB/s400/Truk%2BFREEPORT%2Bdi%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI%255D.jpg" title="Tambang Freeport Mulai Berproduksi Lagi" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Truk tambang milik PT Freeport, berada di areal pertambangan di Papua. (ist)</b></td></tr> </tbody></table> <b>Jakarta -- </b>PT Freeport Indonesia mengatakan telah melanjutkan kembali kegiatan produksinya di tambang Grasberg, Mimika, Papua per hari ini. Ini merupakan produksi pertama sejak perusahaan menghentikan operasional pada 10 Februari 2017 silam. <br /><div style="text-align: justify;"> <br />Juru Bicara Freeport Riza Pratama menyebut, kapasitas operasional Freeport tidak akan maksimal. Namun, disesuaikan dengan kapasitas fasilitas pemurnian PT Smelting di Gresik, Jawa Timur. <br /><br />"Sudah mulai beroperasi secara bertahap. Kami akan beroperasi sekitar 40 persen dari produksi normal," ujar Riza Selasa (21/2/2017). <br /><br />Senior Vice President Geo Engineering Freeport Wahyu Sunyoto menambahkan, Freeport perlu melanjutkan produksi agar tambang bawah tanah yang sedang digarap tidak runtuh. Jika tambang runtuh, maka akses perusahaan terhadap cadangan tembaga menjadi sulit dijangkau. <br /><br />"Kalau berhenti produksi secara normal, tambang yang runtuh tidak bisa ditambang lagi," ujar Wahyu, kemarin. <br /><br />Menurutnya, utilisasi produksi Freeport pada waktu normal bisa mencapai 240 ribu ton ore per hari. Angka itu tercatat 80 persen dari kapasitas terpasang fasilitas produksi milik perusahaan sebesar 300 ribu ton ore per hari. Sebagai informasi, Freeport telah menambang ore sebesar 1,7 miliar ton sejak operasinya dimulai di tahun 1967. Pada tahun lalu, produksi tembaga Freeport tercatat 482,16 ribu metrik ton dan emas sebesar 1.061 ons.<span style="color: red;"> </span><a href="http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170321143909-85-201721/usai-puasa-40-hari-tambang-freeport-mulai-berproduksi-lagi/" target="_blank"><b><i><span style="color: red;">CNN Indonesia</span></i></b></a>.</div> <br /> <br /> <b>Copyright ©<a href="http://tabloidjubi.com/artikel-4784-tambang-freeport-mulai-berproduksi-lagi.html" target="_blank"><span style="color: blue;">Tabloid </span><span style="color: red;">JUBI</span></a> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

Tambang Freeport Mulai Berproduksi Lagi

Truk tambang milik PT Freeport, berada di areal pertambangan di Papua. (ist) Jakarta -- PT Freeport Indonesia mengatakan telah melanjutk...

Baca lainnya »

Wakil Bupati Yalimo: Rakyat Tak Dilayani Kesehatan dan Pendidikannya, Kita Langgar HAM

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-B6JgFQd1gsQ/WNFNuGzT1RI/AAAAAAAAFvE/ruih1RHXAKstKjhinXuHGfH9NIRKd8eFgCLcB/s1600/Lakius%2BPeyon%2BBUPATI%2BYALIMO%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Wakil Bupati Yalimo: Rakyat Tak Dilayani Kesehatan dan Pendidikannya, Kita Langgar HAM" border="0" height="265" src="https://1.bp.blogspot.com/-B6JgFQd1gsQ/WNFNuGzT1RI/AAAAAAAAFvE/ruih1RHXAKstKjhinXuHGfH9NIRKd8eFgCLcB/s400/Lakius%2BPeyon%2BBUPATI%2BYALIMO%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Wakil Bupati Yalimo: Rakyat Tak Dilayani Kesehatan dan Pendidikannya, Kita Langgar HAM" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Wakil Bupati Yalimo Lakius Peyon saat berikan sibolis motor operasional kepada petugas medis. Foto: Lazore.</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b>Elelim -- </b>Wakil Bupati Yalimo, Lakius Peyon mengatakan, pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan bagi rakyatnya. “Ketika rakyat tak dapat pelayanan pendidikan dan kesehatan, maka kita lakukan pelanggaran HAM bidang ekonomi dan sosial budaya,” katanya saat apel gabungan di Lapangan Bandara Elelim, Yalimo, Senin, 20 Maret 2017. <br /><br /><br />Sehingga kata Lakius, pelanggaran HAM itu bukan hanya membunuh orang, tapi saat pemerintah tak menyediakan pendidikan dan kesehatan yang baik kepada masyarakatnya. “Itu sudah termasuk kita menjadi pelaku pelanggaran HAM dalam bidang ekonomi dan sosial budaya,” katanya. <br /><br />Untuk pemenuhan penyediaan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Yalimo, kata Lakius, pemerintah daerah Kabupaten Yalimo menyediakan penerbangan gratis dan bersubsidi kepada para tenaga medis, guru, dan pegawai negeri yang bertugas di pedalaman Yalimo.<br /><br />“Harapan kami adalah anak-anak yang berusia sekolah itu minimal mereka harus sekolah. Minimal ada satu atau dua guru harus ada di tempat tugas. Dengan begitu mereka punya hak yang sama seperti anak-anak Indonesia yang lain juga mereka dapatkan pengetahuan,” jelas Lakius. <br /><br />Menurut Lakius, banyak masyarakat di pedalaman Yalimo seharusnya bisa ditolong, tapi mereka meninggal karena tak ada tenaga medis. “Mereka meninggal karena obat tak tersedia,” jelasnya. <br /><br />Itu sebabnya, kata Lakius, pihak pemerintah daerah Yalimo menyediakan pesawat dengan harapan supaya obat setiap saat harus tersedia di pos-pos pedalaman, baik itu di Pustu maupun di Puskesmas.<br /><br />“Jadi kalau tak ada tenaga sekalipun ada petugas kesehatan atau orang-orang kampung yang kami latih di sana ada, terutama kader yang telah disedaiakan oleh misionaris,” jelas Lakius. <br /><br /><div style="text-align: justify;"> Dalam apel gabungan yang dihadiri seluruh jajaran pemerintahan Yalimo ini, juga dilakukan penyerahan 59 unit motor bagi petugas medis dan sekaligus pencanangan transportasi penerbangan gratis bagi para tenaga medis, guru dan pegawai negeri sipil yang bertugas di pedalaman Yalimo. Kini pemerintah Yalimo menjalin kerjasama dengan maskapai yang memiliki rute penerbangan ke daerah-daerah pedalaman Papua. Ini ditandai penandatangan kesepakatan kerjasama pemerintah Yalimo dengan Yayasan Jasa Aviasi (Yajasi) dan Associated Mission Aviation (AMA) di Bandara Elelim, Yalimo, Senin, 20 Maret 2017.</div> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <b>Copyright ©<a href="http://kabarpapua.co/wakil-bupati-yalimo-rakyat-tak-dilayani-kesehatan-dan-pendidikannya-kita-langgar-ham/" target="_blank"><span style="color: #990000;">Kabar</span> <span style="color: black;">Papua</span></a> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

Wakil Bupati Yalimo: Rakyat Tak Dilayani Kesehatan dan Pendidikannya, Kita Langgar HAM

Wakil Bupati Yalimo Lakius Peyon saat berikan sibolis motor operasional kepada petugas medis. Foto: Lazore. Elelim --  Wakil Bupati Yal...

Baca lainnya »

Anggaran Minim, Pemkab Yalimo Pilih Bangun Lapter

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-OyyVR9TMzJg/WNFRQiMNTVI/AAAAAAAAFvc/SImtRIcnVCYNpyknUe7RvawczRXXJia5gCLcB/s1600/Pesawat%2Bdi%2BELELIM%2BYALIMO%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="266" src="https://4.bp.blogspot.com/-OyyVR9TMzJg/WNFRQiMNTVI/AAAAAAAAFvc/SImtRIcnVCYNpyknUe7RvawczRXXJia5gCLcB/s400/Pesawat%2Bdi%2BELELIM%2BYALIMO%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Jenis Pesawat yang melayani penerbangan di Yalimo, Papua - Foto: Arjuna Pademme.</b></td></tr> </tbody></table> <b>Jayapura --</b> Pemerintah Kabupaten Yalimo, Papua, memilih membangun lapangan terbang (lapter) di wilayah yang aksesnya sulit di banding membangun infrastruktur jalan. <br /><div style="text-align: justify;"> <br />Wakil Bupati Yalimo, Lakius Peyon mengatakan, kebijakan itu diambil pemkab setempat lantaran anggaran infrastruktur terbilang minim jika harus dipergunakan membangun akses jalan. <br /><br />"Kalau mau berharap pada pembangunan akses jalan sulit untuk anggaran infrastruktur yang hanya berkisar Rp80-90 miliar," kata Lakius Peyon di Elelim, ibu kota Yalimo, Senin (20/3/2017). <br /><br />Menurutnya, kalau dana ini dipakai membangun jalan, harga satuan infrastruktur jalan di Yalimo sangat mahal. Pembangunan jalan sepanjang 1 kilometer biayanya mencapai Rp3,5 miliar. <br /><br />"Berarti setahun panjang jalan yang bisa dibangun hanya berkisar 20 kilometer. Makanya kami optimalkan penerbangan," ujarnya. <br /><br />Tahun lalu, Pemkab Yalimo sudah membangun lapter di tiga kampung yakni Kampung Sali Distrik Waralek, Kampung Sohi Distrik Abenaho dan Kampung Lawe Distrik benawa. <br /><br />"Sekarang sudah mulai dikerjakan. Tahun ini kami akan buka empat lapter baru di Kampung Kamika Distrik Benawa, Kampung Salema Distrik Walarek, Kampung Apalapsili Distrik Apalapsili dan Kampung Kewi Distrk Abenaho. Kedepan, semua wilayah bisa memiliki lapter," katanya. <br /><br />Sejak tahun lalu, Pemkab Yalimo bekerjasama dengan maskapai penerbangan memberikan subsidi pesawat untuk masyarakat umum dan mengangkut beras miskin (raskin) dari Wamena, Jayawijaya. <br /><br />Tahun ini, pemkab setempat menambah kuota subsidi untuk guru, tenaga medis dan pegawai distrik yang bertugas di daerah pedalaman. Kerjasama ini melibatkan tiga maskapi yakni PT. Yajasi, PT. AMA dan maskapai penerbangan Cenderawasih. <br /><br />Di tempat yang sama, Wakil Direktur PT. AMA, Bob Kayadu mengatakan, subsidi pesawat untuk guru, medis dan pegawasi distrik yang bertugas di pedalaman itu, merupakan program lanjutan kerjasama kedua pihak. <br /><br />"Ini program lanjutan dari program yang sudah ada. Ada tiga penerbangan yang dilibatkan. Bagaimana mekanisme dan jadwal penerbangannya nanti, kami akan bahas bersama Dinas Perhubungan. Kami akan koordinasikan internal dengan tiga penerbangan ini," kata Bob. (*)</div> <br /> <br /> <b>Copyright ©<a href="http://tabloidjubi.com/m/artikel-4766-anggaran-minim-pemkab-yalimo-pilih-bangun-lapter-.html" target="_blank"><span style="color: blue;">Tabloid</span> <span style="color: red;">JUBI</span></a> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

Anggaran Minim, Pemkab Yalimo Pilih Bangun Lapter

Jenis Pesawat yang melayani penerbangan di Yalimo, Papua - Foto: Arjuna Pademme. Jayapura -- Pemerintah Kabupaten Yalimo, Papua, memili...

Baca lainnya »

Duh, Dinkes Papua Temukan 26 Ribu Kasus Baru HIV/AIDS

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-tXW3Hkm2JZA/WNHZ8t2HN_I/AAAAAAAAFwQ/Lcx2kpdRx9YXnctNy4mJ2Cq8uCZV6AtpwCLcB/s1600/Drg%2BAloysius%2BGiyai%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Duh, Dinkes Papua Temukan 26 Ribu Kasus Baru HIV/AIDS" border="0" height="200" src="https://3.bp.blogspot.com/-tXW3Hkm2JZA/WNHZ8t2HN_I/AAAAAAAAFwQ/Lcx2kpdRx9YXnctNy4mJ2Cq8uCZV6AtpwCLcB/s400/Drg%2BAloysius%2BGiyai%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Duh, Dinkes Papua Temukan 26 Ribu Kasus Baru HIV/AIDS" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Drg Aloysius Giyai.</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua mengklaim, telah menemukan sebanyak 26 ribu<br /> lebih kasus baru penderita HIV/AIDS. Jumlah ini bertambah dari temuan setahun lalu yang mencapai 25.125 <br /> <br /> Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Drg Aloysius Giyai kepada pers di sela sela pencanangan “Toki Pintu” dalam rangka hari TB sedunia 2017, Selasa (21/3) menyatakan, jumlah yang baru terdata ini adalah pengidap lama. Meski demikian, secara umum tren laju epidemi HIV/AIDS di Provinsi Papua sudah mulai menurun.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Adapun daerah yang terdapat temuan kasus baru antara lain, Jayawijaya, Merauke, Nabire, Kota Jayapura dan Mimika. <br /> <br /> “Angka temuan kasus baru terbanyak di Mimika dan Jayawijaya. Mereka yang ditemukan pengidap kita langsung mengobati,” kata Aloysius. <br /> <br /> Menurutnya, saat ini pihaknya terus berupaya menemukan kasus baru HIV/AIDS di seluruh wilayah Papua melalui pemeriksaan kolaborasi. Dengan demikian, diharapkan kasus sebaran dan temuan baru HIV/AIDS di Papua dapat menurun. Sehingga, pemerintah dapat fokus pada pengobatan ODHA yang telah terdeteksi selama ini. Adapun upaya lain yang dilakukan, tambah Aloysius, adalah bekerja sama dengan KPA dan komunitas anti-HIV/AIDS rutin melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat, terlebih para perisiko tinggi.</div> <br /> <br /> <b>Copyright ©<a href="http://Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Drg Aloysius Giyai." target="_blank"><span style="color: #666666;">Warta </span><span style="color: #990000;">Plus</span></a> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

Duh, Dinkes Papua Temukan 26 Ribu Kasus Baru HIV/AIDS

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Drg Aloysius Giyai. Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua mengklaim, telah menemukan sebanyak ...

Baca lainnya »

Guru dan Tenaga Medis di Pedalaman Yalimo Dapat Subsidi Penerbangan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-NGHj6GP5pc0/WNFPv5V9pdI/AAAAAAAAFvQ/21hbnebbM70Njmiw1mIlkryo5Njf9a3cgCLcB/s1600/Lakius%2BPeyon%2BBUPATI%2BYALIMO%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Guru dan Tenaga Medis di Pedalaman Yalimo Dapat Subsidi Penerbangan" border="0" height="280" src="https://4.bp.blogspot.com/-NGHj6GP5pc0/WNFPv5V9pdI/AAAAAAAAFvQ/21hbnebbM70Njmiw1mIlkryo5Njf9a3cgCLcB/s400/Lakius%2BPeyon%2BBUPATI%2BYALIMO%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Guru dan Tenaga Medis di Pedalaman Yalimo Dapat Subsidi Penerbangan" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b> Wakil Bupati Yalimo, Lakius Peyon ketika menandatangani MoU dengan Tiga Maskapai yakni Yajasi, AMA dan Cenderawasih. Pihak Maskapai diwakili Wakil Direktur PT. AMA, Bob Kayadu (kanan) - Foto: Arjuna.</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b>Jayapura -- </b>Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yalimo, Papua mensubsidi atau menggratiskan tarif pesawat untuk guru, tenaga medis dan pegawai distrik yang bertugas di wilayah pedalaman. Dana subsidi bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otsus. <br /> <br /> <br /> Kebijakan itu diambil agar guru, tenaga medis dan pegawai distrik betah di tempat tugas melayani masyarakat. Selain itu, guru, medis dan pegawai distrik di wilayah pedalaman diberi kelonggaran. Dalam setahun, mereka hanya aktif bekerja selama enam bulan. <br /> <br /> "Sudah ada subsidi untuk masyarakat. Tahun ini kami berikan khusus guru, mantri dan pegawai distrik yang bertugas di pedalaman yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat. Selama ini guru, mantri dan pegawai distrik inginan ke tempat tugas, namun terkendala transportasi. Carter pesawat sampai Rp25 juta. Gaji mereka hanya Rp3-4 juta. Makanya kami ambil kebijakan ini agar mereka berangkat ke tempat tugas tanpa mengeluarkan biaya transportasi," kata Wakil Bupati Yalimo, <br /> <br /> Lakius Peyon usai penandatangan MoU dengan tiga maskapai di Bandara Udara Yalimo yakni Yajasi, AMA dan Cenderawasih yang Wakil Direktur PT. AMA, Bob Kayadu, Senin (20/3/2017). <br /> <br /> Dengan adanya subsidi ini, diharapkan guru, mantri dan pegawasi distrik betah di tempat tugas. Apalagi setiap dua pekan akan diganti. Misalnya di satu Puskesmas, sekolah dan kantor distrik ada enam tenaga medis, guru dan pegawai distrik. <br /> <br /> Dalam sebulan tiga orang akan bertugas selama dua pekan. Dua pekan berikutnya, mereka akan kembali ke kota dan digantikan tiga rekan mereka yang masa liburnya di kota sudah selesai. <br /> <br /> "Dalam sebulan, guru, mantri dan pegawai distrik di pedalaman hanya bertugas dua pekan. Kemudian kembali ke kota. Digantikan rekan mereka yang lain. Setelah dua pekan berikut mereka kembali lagi ke tempat tugas. Rekan mereka kembali ke kota. Hitungannya, dalam setahun mereka hanya aktif menjalankan tugas selama enam bulan," ujarnya. <br /> <br /> Kata Lakius, sulit memaksakan mereka selalu berada di tempat tugas. Apalagi yang bertugas di pedalaman kebanyakan anak-anak muda. Ada yang baru menikah dan lain sebagainya. Pemkab setempat mengerti akan hal itu. Katanya, itu manusiawi. Daripada tidak melaksanakan tugas sama sekali, Pemkab Yalimo akhirnya mengambil kebijakan itu. <br /> <br /> "Jadi bagaimana pemerintah senang, pegawai juga senang. Tidak bisa kita bebankan. Daripada satu tahun sama sekali tidak kerja. Kami harap dengan kebijakan ini, guru, tenaga medis dan pegawai distrik, aktif di tempat tugas. Memberikan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan pemerintahan di kampung-kampung bisa jalan," katanya. <br /> <br /> Selain itu, selama ini Pemkab Yalimo kesulitan mendistribusi obat-obatan ke Puskesmas dan Pustu di pedalaman. Terkadang berat obat yang akan dikirim tidak seberapa. Namun harus mencarter pesawat hingga puluhan juta. Akibatnya terkadang masyarakat tidak mendapat obat. <br /> <br /> "Dengan begini, kami bisa antar obat ke Pustu dan Puskesmas di pedalaman. Persediaan obat selalu ada. Kalau pun ada masalah teknis, misalnya manteri tidak ada di tempat, ada tenaga kesehatan didikan misionaris. Ini yang bisa melayani masyarakat dengan ketersediaan obat," imbuhnya. <br /> <br /> Pemkab Yalimo mewanti-wanti mereka yang bertugas di pedalaman agar tidak meninggalkan tempat tugas tanpa alasan jelas. Jika "bandel" akan dikenakan saksi. Insentif mereka akan dipotong. Dialihkan untuk membayar subsidi pesawat. <br /> <br /> "Kalau masa libur mereka dua pekan di kota sudah selesai dan tidak berangkat ke pedalaman, kan pesawat kosong. Tapi tetap harus dibayar. Kalau mereka tidak berangkat, kami potong insentifnya. Kan adil. Kalau berangkat kami bayar. Tidak berangkat, tidak bisa dapat uang gratis. Kami sudah berikan kebijakan sangat-sangat enak," ucapnya. <br /> <br /> Salah satu upaya pengawasan yang dilakukan, Pemkab Yalimo akan selalu mengecek daftar penerbangan ke pedalaman. Meminta laporan dari masyarakat di setiap wilayah dan akan memberikan tanggungjawab kepada masing-masing kepala suku untuk mengawasi guru, mantri dan pegawai distrik di wilayahnya. Jika ada yang tidak beres, akan dilaporkan ke Pemkab Yalimo. Selain itu, setiap tiga bulan sekali, Wakil Bupati Yalimo dan jajarannya akan turun ke setiap wilayah memastikan apakah mereka yang bertugas di pedalaman benar-benar selalu berada di tempat melaksanakan tugas atau tidak. <br /> <br /> Selain subsidi penerbangan, Pemkab Yalimo juga memberikan bantuan kendaraan operasional sebanyak empat kendaraan roda empat dan 59 kendaraan roda dua untuk tujuh Puskesmas dan 21 Pustu di wilayah yang dapat dijangkau dengan jalan darat. Kendaraan itu akan digunakan petugas medis memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Baik dari rumah ke rumah, maupun dari kampung ke kampung.</div> <br /> <br /> <b>Copyright ©<span style="color: blue;">Tabloid </span><span style="color: red;">JUBI</span> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

Guru dan Tenaga Medis di Pedalaman Yalimo Dapat Subsidi Penerbangan

 Wakil Bupati Yalimo, Lakius Peyon ketika menandatangani MoU dengan Tiga Maskapai yakni Yajasi, AMA dan Cenderawasih. Pihak Maskapai diwak...

Baca lainnya »

Mahasiswa di Jayapura Demo Minta Freeport Ditutup

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-XGMDPt-IRlU/WNFUoYIzPII/AAAAAAAAFv0/0UuVfPLcrPg_qbnhIZSo7CNxy5fIuSH5wCLcB/s1600/DEMO%2BTUTUP%2BFREEPORT%2Bdi%2BPAPUA%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Mahasiswa di Jayapura Demo Minta Freeport Ditutup" border="0" height="266" src="https://1.bp.blogspot.com/-XGMDPt-IRlU/WNFUoYIzPII/AAAAAAAAFv0/0UuVfPLcrPg_qbnhIZSo7CNxy5fIuSH5wCLcB/s400/DEMO%2BTUTUP%2BFREEPORT%2Bdi%2BPAPUA%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Mahasiswa di Jayapura Demo Minta Freeport Ditutup" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Warga Papua memegang spanduk dalam demonstrasi menentang Freeport di Timika 20 Maret 2017. Produksi Freeport untuk tambang Grasberg di Papua dihentikan selama sepekan setelah pemerintah mengimplementasikan UU baru pada Januari. Grasberg adalah salah satu tambang emas dan timah terbesar di dunia.</b></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <b>Jayapura -- </b>Sekitar 400 mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Jayapura, Papua, Senin (20/3), menggelar aksi demo secara damai meminta pemerintah segera menutup operasi PT Freeport Indonesia karena tidak memberikan untung bagi rakyat Bumi Cenderawasih.<br /><div style="text-align: justify;"> <br /> Ratusan mahasiswa itu datang dan berkumpul di seberang jalan depan Kantor Pos Wilayah Papua dan Papua Barat, kemudian membentangkan sebuah spanduk berukuran besar dengan tulisan "Tutup Freeport".<br /><br /> "Tutup Freeport. Freeport tidak memberikan dampak yang signifikan kepada Papua," kata salah satu pendemo.<br /><br /> Usai gelar orasi di depan Kantor Pos Wilayah Papua dan Papua Barat itu, ratusan mahasiswa tersebut bergabung dengan ratusan mahasiswa lainnya yang datang dari Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) menumpang delapan truk dan kendaraan roda dua, berpindah tempat untuk melanjutkan demo ke pusat Kota Jayapura.<br /><br /> Aparat kepolisian dari Polsek Abepura dan Sabhara Polres Jayapura mengawal aksi tersebut hingga ke pusat Kota Jayapura.<br /><br /> Di sepanjang jalan hingga ke pusat Kota Jayapura, para pendemo yang menumpang truk terus berteriak yel-yel tutup Freeport. Aksi tersebut mengundang perhatian dari pengguna jalan dan masyarakat sekitar.<br /><br /> "Sudah sepekan terakhir ini, banyak warga gelar aksi serupa," kata Popi, salah seorang warga Abepura.<br /><br /> Sebelumnya, pada pekan kemarin sekitar 300-an warga yang dikoordinir oleh GP Ansor Papua dan Papua Barat, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Provinsi Papua, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia serta wakil dari masyarakat adat Papua menggelar aksi yang sama.<br /><br /> Aksi ini secara tegas mendukung pemerintah, di antaranya meminta Freeport untuk membangun smelter di Papua, Freeport harus bayar pajak air permukaan yang mencapai Rp 3,5 triliun, dan divestasi saham hingga 51 persen.<br /><br /> "Freeport harus taat dan tunduk kepada Pemerintah Indonesia. Freeport harus bayar pajak, bangun smelter, dan berikan keuntungan bagi rakyat Papua," kata wakil dari masyarakat adat Papua Oktovianus Wally.</div> <br /> <br /> <b>Copyright ©<a href="http://www.satuharapan.com/read-detail/read/mahasiswa-di-jayapura-demo-minta-freeport-ditutup" target="_blank"><span style="color: #6fa8dc;">Satu Harapan</span></a> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

Mahasiswa di Jayapura Demo Minta Freeport Ditutup

Warga Papua memegang spanduk dalam demonstrasi menentang Freeport di Timika 20 Maret 2017. Produksi Freeport untuk tambang Grasberg di Pap...

Baca lainnya »

Freeport “OTAK” Seluruh Pelanggaran HAM di Papua

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/--nwyHK7pAeo/WNFKbIcEpQI/AAAAAAAAFu4/_paiVmg0UssWCs9akKM4GLJtG0xhAf71ACLcB/s1600/Demo%2BMahasiswa%2BPAPUA%2Bdi%2BKantor%2BDPR%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Freeport “OTAK” Seluruh Pelanggaran HAM di Papua" border="0" height="242" src="https://2.bp.blogspot.com/--nwyHK7pAeo/WNFKbIcEpQI/AAAAAAAAFu4/_paiVmg0UssWCs9akKM4GLJtG0xhAf71ACLcB/s400/Demo%2BMahasiswa%2BPAPUA%2Bdi%2BKantor%2BDPR%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Freeport “OTAK” Seluruh Pelanggaran HAM di Papua" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b> Mahasiswa Papua yang melakukan aksi demo memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan di Gedung DPRP - Foto: Victor Mambor.</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Mahasiswa Papua menuding PT Freeport Indonesia menjadi aktor utama pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Freeport mencuri kekayaan alam Papua dan<br /> mencabut hak hidup rakyat Papua. <br /><br />“Freeport menjadi pelaku pelanggaran HAM terbesar di Papua,” tegas Nelius Wenda, presiden Mahasiswa Universitas Teknologi dan Sains Jayapura dalam orasi demo mahasiswa dengan agenda menuntut “Tutup Freeport” di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Senin (20/03/2017). <br /><br />Teko Kogoya, presiden Forum Independen Mahasiswa (FIM) mengatakan sejarah mencatat deklarator Indonesia, Sukarno tumbang dari jabatannya sebagai presiden demi kepentingan Amerika mengamankan Freeport. Sampai ke Papua, pembunuhan Kelly Kwalik, dan pembunuhan Rakyat Papua juga demi kepentingan Freeport. <br /><br />“Negara membunuh rakyatnya sendiri, rakyat yang dikorbankan demi mengamankan Freeport,,” tegas pria yang aktif mendukung kembalinya hak tanah adat masayarakat Yeresiam atas tanah<br /> lahan kelapa Sawit PT Nabire Baru di Nabire ini. <br /><br />Tampak beberapa anggota DPRP yang menerima sekitar 500an mahasiswa ini. Diantaranya adalah Ruben Magay dan Yakoba Lokbere. <br /><br />Menanggapi tuntutan mahasiswa ini, Ruben Magay mengatakan pihak DPRP sepakat dengan mahasiswa. DPRP kata Magay akan membentuk Pansus sebagai tindaklanjut tuntutan tersebut. <br /><br /><b>“Tuntutan “Tutup Freeport” dan “Penentuan Nasib Sendiri”</b> itu satu paket. Karena dalam sejarah Freeport di atas Tanah Papua ini, ada manipulasi hak bangsa Papua di atas tanah ini. Freeport ini yang menjadi cikal bakal bank terjadi pelanggaran HAM di Papua,” kata Magay. <br /><br />Mahasiswa yang berdemo ini akhirnya bubar dengan tertib sekitar pukul 16.00 Waktu Papua. Mereka meninggalkan kantor DPRP setelah menyerahkan pernyataan sikap kepada anggota DPRP dan memberikan pernyataan pers kepada wartawan. (*)</div> <br /> <br /> <b>Copyright ©<a href="http://tabloidjubi.com/artikel-4748-freeport-%E2%80%9Cotak%E2%80%9D-seluruh-pelanggaran-ham-di-papua.html" target="_blank"><span style="color: blue;">Tabloid </span><span style="color: red;">JUBI</span></a> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

Freeport “OTAK” Seluruh Pelanggaran HAM di Papua

 Mahasiswa Papua yang melakukan aksi demo memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan di Gedung DPRP - Foto: Victor Mambor. Mah...

Baca lainnya »

Orang Papua Minta Freeport Ditutup

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-iorsZQWvees/WOCi4vyTC7I/AAAAAAAAFzw/NsG7whu3zqk5qFEq0lSJhgpisqk3l-KsgCLcB/s1600/Demo%2BTUTUP%2BFREEPORT%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Orang Papua Minta Freeport Ditutup" border="0" height="300" src="https://3.bp.blogspot.com/-iorsZQWvees/WOCi4vyTC7I/AAAAAAAAFzw/NsG7whu3zqk5qFEq0lSJhgpisqk3l-KsgCLcB/s400/Demo%2BTUTUP%2BFREEPORT%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Orang Papua Minta Freeport Ditutup" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Demo menuntut tutup Freeport di dundaran Timika Indah, Timika, Papua.</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b>Timika -- </b>Polemik antara pemerintah Pusat dengan PT.Freeport terkait kontrak dan perizinan freeport yang hingga kini masih belum ada titik terang, membuat warga papua khusus warga di Timika resah dan harus angkat suara.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sedikitnya 500 orang warga Timika yang mengaku sebagai Masyarakat Adat Independen (MAI) melakukan Longmarch keliling kota Timika guna menyuarakan kepada pemerintah untuk menutup Freeport.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mereka menilai, sejak masuknya Freeport ke Timika yang mendapat legalitas dari undang-undang penanaman modal asing sejak 1967 di Indonesia tidak pernah melibatkan dan menghargai hak-hak masyarakat adat dua suku besar yaitu Amungme dan Kamoro.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hari ini Senin(20/3) menuntut kepada pemerintah untuk menutup PT.Freeport, karena kehadiran Freeport di Timikalah yang menjadi biang segala macam konflik yang ada di Papua.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Empat tuntutan mereka kepada Pemerintah yaitu:</div> <div style="text-align: justify;"> <ol> <li>Tutup Freeport.</li> <li>Segera Audit Kekayaan Freeport dari hasil Gunung mereka.</li> <li>Freeport dan Pemerintah harus bertanggung jawab yang telah meninggalkan segala kerugian dan kerusakan alam.</li> <li>Biarkan masyarakat yang menentukan masadepan dengan pertambangan di tanah mereka.</li> </ol> </div> <div style="text-align: justify;"> Mereka mengklaim, Konflik sosial dan perusakan lingkungan dan rusaknya tatanan hidup masyarakat serta pelanggaran Ham pada saat Freeport menerobos masuk ke tanah hak ulayat yang hingga kini di tutup-tutupi dengan dana satu persen, sampai saat ini masih dirasakan meninggalkan luka di hati masyarakat. Aksi pernyataan Masyarakat Papua untuk menutup Freeport serentak dilakukan di 16 Daerah di Indonesia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Copyright ©<a href="http://www.sinarpapua.com/nasional/orang-papua-minta-freeport-di-tutup" target="_blank"><span style="color: orange;">Sinar Papua</span></a> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div>

Orang Papua Minta Freeport Ditutup

Demo menuntut tutup Freeport di dundaran Timika Indah, Timika, Papua. Timika --  Polemik antara pemerintah Pusat dengan PT.Freeport ter...

Baca lainnya »

Hak atas Kesehatan di Indonesia: Ahli PBB akan Melakukan Kunjungan Pertama

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: justify;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-Ka-_fEdnsCI/WNK3GixqPbI/AAAAAAAAFws/ONory1-fSnod2dKApHjKYBxn5PlFbhLfQCLcB/s1600/Dainius%2BPuras%2Bke%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Hak atas Kesehatan di Indonesia: Ahli PBB akan Melakukan Kunjungan Pertama" border="0" height="281" src="https://3.bp.blogspot.com/-Ka-_fEdnsCI/WNK3GixqPbI/AAAAAAAAFws/ONory1-fSnod2dKApHjKYBxn5PlFbhLfQCLcB/s400/Dainius%2BPuras%2Bke%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Hak atas Kesehatan di Indonesia: Ahli PBB akan Melakukan Kunjungan Pertama" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Pelapor Khusus PBB Dainius Pûras.</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b>Jakarta -- </b>Pelapor Khusus PBB Dainius Pûras akan mengunjungi Indonesia dari tanggal 22 Maret - 3 April 2017 untuk menilai realisasi hak atas kesehatan di Indonesia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Indonesia berusaha keras untuk mengimplementasikan hak atas kesehatan, termasuk langkah-langkah yang telah diambil oleh negara saat ini dan berbagai tantangan yang dihadapi," ujar Pûras.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kunjungan yang dilakukan oleh beliau merupakan kunjungan pertama ke Indonesia yang dilakukan oleh seorang ahli independen dari Dewan HAM PBB yang telah dipercayakan untuk memantau realisasi hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi kesehatan fisik dan mental.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selama kunjungan, Pelapor Khusus akan memeriksa berbagai pencapaian dan tantangan terkait dengan pemenuhan hak kesehatan, termasuk ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan dan kualitas dari pelayanan kesehatan, jasa dan fasilitas. Pûras juga akan menilai berbagai faktor yang mempengaruhi hak atas kesehatan di negeri ini, termasuk kemiskinan, diskriminasi, dan pengucilan sosial.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Saya akan sangat tertarik pada isu-isu tertentu selama kunjungan ini, terutama yang berada dalam kerangka Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan," menurut ahli. Di antara berbagai isu tersebut adalah: cakupan kesehatan secara universal; kesehatan ibu dan anak-anak; kesehatan seksual dan reproduksi; kesehatan mental; HIV/AIDS; dan penggunaan narkoba/zat dan ketergantungan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pelapor Khusus akan memeriksa situasi populasi dan kelompok utama, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat/ Masyarakat Hukum Adat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pelapor Khusus PBB akan berbagi pengamatan pendahuluan mengenai kunjungannya dengan media dalam suatu konferensi pers pada tanggal 3 April 2017 pukul 15.00, di Kantor PBB, Ruang Pertemuan Papua, Menara Thamrin, Jalan M.H. Thamrin Kav. 3 Jakarta 10250. Mohon dicatat bahwa akses untuk konferensi pers dibatasi hanya untuk wartawan saja.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pûras akan menyajikan laporan yang komprehensif mengenai kunjungannya ke Indonesia kepada Dewan HAM PBB pada bulan Juni 2018.(*)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Copyright ©<a href="http://www.tabloidjubi.com/artikel-4716-hak-atas-kesehatan-di-indonesia-ahli-pbb-akan-melakukan-kunjungan-pertama.html" target="_blank"><span style="color: blue;">Tabloid </span><span style="color: red;">JUBI</span></a> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div>

Hak atas Kesehatan di Indonesia: Ahli PBB akan Melakukan Kunjungan Pertama

Pelapor Khusus PBB Dainius Pûras. Jakarta -- Pelapor Khusus PBB Dainius Pûras akan mengunjungi Indonesia dari tanggal 22 Maret - 3 Apri...

Baca lainnya »

Dua Wartawan Prancis Dideportasi dari Papua

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-oZToq-Qm7wM/WNFZc_XoZ5I/AAAAAAAAFwA/KhXzHKXwalwjzXPoAVjDnKuGpeZy6Q-zQCLcB/s1600/Jean%2BFrank%2BPierre%2Bdan%2BBasile%2BMarie%2BLonghamp%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Dua Wartawan Prancis Dideportasi dari Papua" border="0" height="266" src="https://3.bp.blogspot.com/-oZToq-Qm7wM/WNFZc_XoZ5I/AAAAAAAAFwA/KhXzHKXwalwjzXPoAVjDnKuGpeZy6Q-zQCLcB/s400/Jean%2BFrank%2BPierre%2Bdan%2BBasile%2BMarie%2BLonghamp%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Dua Wartawan Prancis Dideportasi dari Papua" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Dua wartawan Prancis (kedua dari kiri dan kedua dari kanan) saat mengadakan jumpa pers di Aula Kantor Imigrasi Kelas II TImika, Papua. (Foto: Sinar Papua)</b></td></tr> </tbody></table> <b>Timika -- </b>Indonesia mendeportasi dua orang wartawan Perancis karena melakukan pelanggaran visa ketika membuat video dokumenter di provinsi Papua, kata seorang pejabat hari Minggu (19/3). <br /><div style="text-align: justify;"> <br />Kedua wartawan itu, Jean Frank Pierre dan Basile Marie Longhamp, dipulangkan hari Jumat melalui bandara Mozes Kilangin di Timika, kata juru bicara kantor imigrasi Agung Sampurno. <br /><br />Keduanya sedang mengerjakan proyek <b>"The Explorers,"</b> mengenai alam, kebudayaan dan hal-hal lain di beberapa lokasi provinsi Papua, yang terkenal atas keanekaragaman flora dan faunanya dan cadangan besar pertambangan serta gerakan separatisme yang memanas di kalangan penduduk asli dan wartawan asing menghadapi pembatasan ketika bekerja di sana. <br /><br />Sampurno mengatakan kedua wartawan Perancis itu mempunyai visa biasa tanpa dokumen yang diperlukan dari lembaga-lembaga terkait. <br /><br />Ia mengutip kepala imigrasi setempat Jesaya Samuel Enock mengatakan kegiatan wartawan itu wajar, karena mereka disponsori oleh maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia, tetapi mereka telah mulai bekerja pekan lalu ketika surat-surat yang mereka perlukan masih diproses. Enock mengatakan mereka dilarang masuk ke Indonesia selama 6 bulan mendatang. <br /><br />Media setempat melaporkan Pierre dan Longhamp dibawa ke tahanan ketika mereka hendak mengambil gambar Cartenz dengan menggunakan helikopter sewaan. Mereka juga berencana mengambil gambar-gambar di lokasi provinsi tetangganya Papua Barat. <br /><br />Fablo Maria Lopezs Costa dari Aliansi Jurnalis Independen mengecam deportasi mereka karena bertentangan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengizinkan wartawan asing meliput provinsi itu. <br /><br />Pierre dan Longhamp adalah kelompok ketiga wartawan Perancis yang dideportasi atau dihukum atas liputan illegal di Papua sejak tahun 2010. <br /><br />Dua orang wartawan TV ditahan tahun 2014 atas pelanggaran visa turis dan dijatuhi hukuman penjara dua setengah bulan atas laporan illegal dari Papua. Tahun 2010, dua orang wartawan ditahan, lalu dideportasi setelah merekam video demonstrasi hak asasi oleh kira-kira 100 orang mahasiswa. <br /><br />Wartawan asing dilarang pada waktu itu membuat laporan dari Papua kecuali mereka mendapat izin pemerintah. <a href="http://www.voaindonesia.com/a/indonesia-deportasi-tiga-wartawan-perancis/3772446.html" target="_blank"><i><b><span style="color: #0b5394;">voaindonesia.com</span></b></i></a>.</div> <br /> <br /> <b>Copyright ©<a href="http://www.satuharapan.com/read-detail/read/dua-wartawan-prancis-dideportasi-dari-papua" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Satu Harapan</span></a> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

Dua Wartawan Prancis Dideportasi dari Papua

Dua wartawan Prancis (kedua dari kiri dan kedua dari kanan) saat mengadakan jumpa pers di Aula Kantor Imigrasi Kelas II TImika, Papua. (Fo...

Baca lainnya »

Black Brothers Hapus Stigma Papua Orang Terbelakang

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-Jf-GaeZLTnQ/WNFSr-p059I/AAAAAAAAFvo/RkzeOb-dfE4o_lks2nJKEuwA4pV3ad-WQCLcB/s1600/Black%2BBrothers%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Black Brothers Hapus Stigma Papua Orang Terbelakang" border="0" height="266" src="https://3.bp.blogspot.com/-Jf-GaeZLTnQ/WNFSr-p059I/AAAAAAAAFvo/RkzeOb-dfE4o_lks2nJKEuwA4pV3ad-WQCLcB/s400/Black%2BBrothers%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Black Brothers Hapus Stigma Papua Orang Terbelakang" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Black Brothers saat tampl dai GOR Mandala, Jayapura, 8 Maret 2017.</b></td></tr> </tbody></table> <b>Jayapura -- </b>Black Brothers Group bukan sekadar kelompok musisi biasa. Mereka memiliki visi dan misi utama untuk mengangkat martabat bangsa Papua yang selalu dibilang masih terbelakang. <br /><div style="text-align: justify;"> <br />Hal itu dikatakan pendiri sekaligus manajer Black Brothers, Andy Ayamiseba. <br /><br />Menurut dia, kehadiran grup legendaris Tanah Papua itu adalah untuk mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP) lewat seni budaya dan musik. <br /><br />“Ini saya mau klarifikasi bahwa Black Brothers mempunyai misi dan visi, yakni mengangkat martabat OAP lewat seni budaya musik dan mendukung perjuangan bangsa Papua,” tulis <span style="color: #6fa8dc;"><a href="https://www.facebook.com/andy.ayamiseba" target="_blank"><i><span style="color: #6fa8dc;">Andy Ayamiseba melalui akun Facebooknya</span></i></a></span> (12/3/2017). <br /><br />Andy mengatakan, nama Black Brothers hanya bisa dipakai oleh pendiri demi menjalankan misi dan visi itu. Penggunaan nama Black Brothers oleh orang lain untuk misi dan visi yang berbeda dan bertentangan, adalah penggunaan gelap. <br /><br />“Artis bisa saja direkrut atau diganti oleh pendiri sesuai kebutuhan atau bila dianggap bertentangan dengan visi dan misi Black Brothers,” ujarnya. <br /><br />Menurutnya, Black Brothers berfungsi hanya untuk menghibur para penggemar demi menjalankan misi dan visinya. <br /><br />“Kiranya klarifikasi ini dapat meluruskan nama Black Brothers yang telah dibengkokan oleh beberapa individu demi kepentingan pribadinya,” jelas Andy Ayamiseba. <br /><br />Grup musik legendaris dari Tanah Papua ini pada awalnya diisi oleh Isack Mimi Fatahan, Ricky Haay, Corry Rumbino, Musa Fakdawer dan Ringgo Kadmaer. Sementara sejumlah personel berbakat lainnya adalah Benny Betay (bass), Jochie Phiu (keyboard), Amry Tess (trompet), Stevie MR (drums), Hengky Merantoni (lead guitar), Sandhy Betay (vokal), Marthy Messet (lead vocal), Agus Rumaropen (vokal) dan David (saxophone). <br /><br />Awalnya grup ini bernama Iriantos dan setelah hijrah ke Jakarta tahun 1976 namanya diubah menjadi Black Brothers. <br /><br />Mereka sempat tenar hingga ke Belanda dan Vanuatu. Tahun 1978, dibawah bimbingan sang manajer, grup ini melakukan show di kota asalnya di Jayapura. Usai melakukan show di Kota Jayapura, mereka show ke negara tetangga Papua Nugini. <br /><br />Sekitar tahun 1980 mereka meminta suaka politik di Belanda. <br /><br />Tahun 2015 dan 2016 grup ini kembali tampil di Jayapura atas undangan walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano. <br /><br />Pada 8 Maret 2017 mereka tampil di Stadion Mandala Jayapura, atas undangan John Wempi Wetipo (calon Gubernur Papua).</div> <br /> <br /> <b>Copyright ©<a href="http://www.satuharapan.com/read-detail/read/black-brothers-hapus-stigma-papua-orang-terbelakang" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Satu Harapan</span></a> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

Black Brothers Hapus Stigma Papua Orang Terbelakang

Black Brothers saat tampl dai GOR Mandala, Jayapura, 8 Maret 2017. Jayapura -- Black Brothers Group bukan sekadar kelompok musisi biasa....

Baca lainnya »

Amunggut Tabi: ULMWP Akan Dikecilkan NKRI Sebagai Sekelompok Orang Papua di Luar Negeri Saja

<div style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-01bY8qbPa84/WMuvkBe-PQI/AAAAAAAAFuc/B-1VrZxBTYoQjlwXQPqnXSeTEjRszLD4QCLcB/s1600/TIM%2BULMWP%2B-%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Amunggut Tabi: ULMWP Akan Dikecilkan NKRI Sebagai Sekelompok Orang Papua di Luar Negeri Saja" border="0" height="266" src="https://4.bp.blogspot.com/-01bY8qbPa84/WMuvkBe-PQI/AAAAAAAAFuc/B-1VrZxBTYoQjlwXQPqnXSeTEjRszLD4QCLcB/s400/TIM%2BULMWP%2B-%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Amunggut Tabi: ULMWP Akan Dikecilkan NKRI Sebagai Sekelompok Orang Papua di Luar Negeri Saja" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Tim United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) bersama dengan ketua MSG (tengah, baju biru).</b></td></tr> </tbody></table> <span id="goog_648101484"></span><span id="goog_648101485"></span>Menanggapi perkembangan politik regional belakangan ini, dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) menyampaikan pesan singkat kepada Papua Merdeka News (PMNews) bahwa ada peluang NKRI akan mengecilkan posisi representasi ULMWP bagi bangsa Papua.<br /> <br /> Catatannya berbunyi,<br /> <blockquote class="tr_bq"> Tolong dikasih tahu, bahwa isu dari PIS (Papua Intelligence Service) mengatakan PNG sudah setuju dengan NKRI bahwa ULMWP tidak mewakili semua komponen bangsa Papua di West Papua. ULMWP harus ambil langkah-langkah melibatkan semua komponen di dalam negeri. Sekian!</blockquote> PMNews mengajukan pertanyaan balik kepada MPP TRWP mempertanyakan apa yang harus dilakukan oleh ULMWP saat ini, dan dibalas dengan singkat,<br /> <blockquote class="tr_bq"> Sudah kasih tahu mereka banyak kali, sudah lama kita bicara to, jadi mau bicara apa lagi? Pakai bahasa apa lagi? Dalam kondisi apa lagi ktia harus bicara? Semua sudah dimuat di PMNews, to? Atau ada pesan kami yang tidak pernah dimuat di situ?</blockquote> PMNews membalasnya bahwa belakangan ini sebenarnya PMNews banyak berkeberatan menyiarkan banyak informasi dari PIS, tetapi karena diperintahkan oleh MPP TRWP, maka terpaksa disiarkan.<br /> <blockquote class="tr_bq"> Dibalas dari MPP TRWP bahwa pesan-pesan yang dikirim ke PMNews itu pesan untuk konsumsi publik, bukan bersifat rahasia. Kita jangan jadikan perjuangan Papua Merdeka sama dengan janji kedatangan Yesus kedua kali yang tidak tahu tanggal dan bulan berapa, selalu dijadikan barang keramat dan barang sulit disebut, dijamah, diramal. Papua Merdeka harus dibawa keluar, ke ruang publik, ke diskusi publik, ke pengetahuan publik, ke debat publik, bukan hanya di blog dan facebook.com tetapi di semua kampung, di hutan, di kantor, di mobil, di perahu, …</blockquote> PMNews tidak bisa menahan pertanyaan sehingga, dalam rangka mengakhiri pesan ini, PMNews tanyakan “Kira-kira bisa disebutkan satu saja langkah terpenting sekarang?” Maka jawaban yang disampaikan adalah sbb.:<br /> <blockquote class="tr_bq"> Satu? Pertama-tama ULMWP harus membuka pendaftaran keanggotaans supaya PDP, LMA, DAP, DeMMAK, AMP, MRP, KNPB, dan lain-lain semua mendaftarkan diri menjadi anggota ULMWP. Itu dulu. Kalau minta satu saja itu dulu. Begitu baru bicara “saya mewakili West Papua“. Kalau tidak, dasarnya apa? Ini bukan panggung sulap! Ini panggung politik real.</blockquote> </div> <br /> <b>Copyright ©</b><b><b><a href="https://papuapost.wordpress.com/2017/03/17/amunggut-tabi-ulmwp-akan-dikecilkan-nkri-sebagai-sekelompok-orang-papua-di-luar-negeri-saja" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">PMNews-Papua Post</span></a></b> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

Amunggut Tabi: ULMWP Akan Dikecilkan NKRI Sebagai Sekelompok Orang Papua di Luar Negeri Saja

Tim United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) bersama dengan ketua MSG (tengah, baju biru). Menanggapi perkembangan politik reg...

Baca lainnya »

Persoalannya Mentalitas Pemimpin Papua Merdeka: “Isu ini Tidak Dipangku, tetapi Dibiarkan di Lantai”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-L1Ew90WwRws/WMut1HtENPI/AAAAAAAAFuI/zE_pvj7uDjUKswIpB4aXczWHzSGLqv38wCLcB/s1600/TIM%2BULMWP%2B-%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI%2B_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Persoalannya Mentalitas Pemimpin Papua Merdeka: “Isu ini Tidak Dipangku, tetapi Dibiarkan di Lantai”" border="0" height="252" src="https://1.bp.blogspot.com/-L1Ew90WwRws/WMut1HtENPI/AAAAAAAAFuI/zE_pvj7uDjUKswIpB4aXczWHzSGLqv38wCLcB/s400/TIM%2BULMWP%2B-%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI%2B_1.jpg" title="Persoalannya Mentalitas Pemimpin Papua Merdeka: “Isu ini Tidak Dipangku, tetapi Dibiarkan di Lantai”" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Tim United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Dalam bahasa Lani disebut<br /> <br /> <i>“Wone ninogome waganggwe lek, nggwen paga tepinuk obari kenok pogum, ninegen pepagagwi, ta nen wagangge kamun, awone mbanggwe kamun, yinuk nggiru negen, tuwam mban wakgwe.”<br /></i><br /> Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) mengatakan ini kepada <b><a href="https://papuapost.wordpress.com/2017/03/17/persoalannya-mentalitas-pemimpin-papua-merdeka-isu-ini-tidak-dipangku-tetapi-dibiarkan-di-lantai" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">PMNews</span></a></b><i></i> awal bulan Maret 2017, jauh sebelum sejumlah hal berkembang belakangan ini, terlebih melihat perkembangan maneuver NKRI atas politik kawasan Pasifik Selatan, dalam kaitannya dengan ULMWP dan MSG.<br /> <br /> TRWP bertanya lagi,</div> <blockquote class="tr_bq"> Siapa penanggungjawab isu ini pada saat ini? SekJend ULMWP? Jubir ULMWP? Anggota Komite Eksekutif ULMWP? Liaison Officer ULMWP? Siapa?</blockquote> <div style="text-align: justify;"> Dilanjutkan lagi oleh catatan berikut:</div> <blockquote class="tr_bq"> Ini perjuangan dengan nyawa ratusan ribu orang Papua, ini menyangkut penderitaan jutaan rakyat Papua, ini mengadung penderitaan ratusan ribu gerilyawan di Rimba New Guinea. Ini bukan masalah politik Pilkada, Politik jabatan, politik ekonomi, ini menyangkut nasib dan eksistensi sebuah ras di negara West Papua. Ini persoalan eksistensi, sangat mendasar, tidak boleh diperlakukan seperti ini.</blockquote> <div style="text-align: justify;"> Dilanjutkan lagi dalam bahasa Lani</div> <blockquote class="tr_bq"> Wologwe yi. Wone yi kinebe kwi’nogwe, kinakom tebe yinuk, wone yi kinogome wopinuk, ogut mambinuk, anggoma wapinuk, obangge yipinuk, awone mbaniyak. Neraket-keraket eriyak lek, an-kat yurak lek, kat meyuk-kat meya yurak lek. Ap Panggok.</blockquote> <div style="text-align: justify;"> Pada waktu isu ini dipangku, maka akan terjadi hal-hal berikut:</div> <ol> <li> Akan muncul satu orang pemimpin bangsa Papua, yang akan berbicara siang dan malam, bahwa isu dan perjuangan Papua Merdeka adalah urusannya, bebannya, masalahnya, yang dia harus selesaikan segera. Contohnya Dortheys Hiyo Eluay (Alm.);</li> <li> Akan muncul pemimpin bangsa Papua yang terbuka kepada semua orang Papua, baik secara Online, maupun secara Offline, akan berkomunikasi, akan bercerita, akan menerima pendapat dan akan menyampaikan pendapat, secara menyeluruh, secara inklusif; Contohnya Joko Widodo, Presiden Kolonial Republik Indonesia.</li> <li> Akan muncul pemimpin bangsa Papua yang mengundang semua organisasi yang memperjuangkan Papua Merdeka untuk menyampaikan program, kehendak, rencana dan masukan kepadanya; dan mengundang semua organisasi dimaksud untuk bergabung bersama-nya, di dalam lembaga yang dimpimpinnya dan di dalam langkah yang diambilnya; Contohnya Pemimpin Fretelin: Xanana Gusmao.</li> <li> Akan muncul pemimpin bangsa Papua yang setiap saat siap berkomunikasi dengan NKRI, dalam posisi sebagai pemimpin bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI, tidak takut, tidak gentar, tidak ditawar-tawar, tetapi secara terbuka, secara jantan, secara tepat sasaran, dan tidak main kucing-kucingan, tidak main ketemu rahasia empat-mata, tetapi terbuka di media TV, di sidang, di konferensi pers dan sebagainya. Contohnya; Nelson Mandela (Alm.) dan M. Ghandi (Alm.)</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> Yang ada saat ini, para pemimpin bangsa Papua masing-masing mengurus kampanye mereka, masing-masing menganggap remeh satu sama lain, masing-masing menonjolkan keyakinan dna kemauan mereka, masing-masing mencurigai satu sama lain.<br /> <br /> Semua orang Papua yang mencintai tanah-leluhurnya, yang mencintai cita-cita bangsanya, TIDAK AKAN PERNAH menunjukkan sikap dan kelakuan ini. Demi bangsa dan tanah air, dia akan menyerahkan semuanya, termasuk harga-diri, kemauan, rencana pribadi atau kelompoknya, akan dikorbankannya, termasuk nyawanya sendiri akan dia siap korbankan, demi satu hal: West Papua Merdeka di luar NKRI. Tetapi<br /> <br /> Persoalannya Mentalitas Pemimpin Papua Merdeka: “Isu ini Tidak Dipangku, tetapi Dibiarkan di Lantai”</div> <br /> <br /> <b>Copyright ©<a href="https://papuapost.wordpress.com/2017/03/17/persoalannya-mentalitas-pemimpin-papua-merdeka-isu-ini-tidak-dipangku-tetapi-dibiarkan-di-lantai" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">PMNews-Papua Post</span></a> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

Persoalannya Mentalitas Pemimpin Papua Merdeka: “Isu ini Tidak Dipangku, tetapi Dibiarkan di Lantai”

Tim United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Dalam bahasa Lani disebut “Wone ninogome waganggwe lek, nggwen paga tepinuk ob...

Baca lainnya »

PNG Tak Masalah ULMWP Jadi Anggota MSG

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://2.bp.blogspot.com/-mTH4Pt4jgTs/WMqZIV_-pII/AAAAAAAAG_k/yreSL2I3Rpo-kMN4LCYmfoZ8lLAmvCZLQCLcB/s1600/Manasseh%2BSogavare%2Bdan%2BPeter%2BONeill%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="PNG Tak Masalah ULMWP Jadi Anggota MSG" border="0" height="212" src="https://2.bp.blogspot.com/-mTH4Pt4jgTs/WMqZIV_-pII/AAAAAAAAG_k/yreSL2I3Rpo-kMN4LCYmfoZ8lLAmvCZLQCLcB/s320/Manasseh%2BSogavare%2Bdan%2BPeter%2BONeill%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="PNG Tak Masalah ULMWP Jadi Anggota MSG" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Ketua MSG, Manasseh Sogavare (kanan) dan PM Papua Nugini, Peter O’Neill. (Foto: Sekretariat Pers PM Solomon Islands)</b></td></tr> </tbody></table> <b>Port Moresby -- </b>Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O Neill, mengatakan keanggotaan <i>United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) </i>dalam organisasi regional <i>Melanesian Spearhead Group (MSG) </i>tidak masalah bagi negara itu. <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Yang penting menurut dia adalah ULMWP harus membuktikan bahwa organisasi itu merupakan sebuah badan yang bersatu mewakili pandangan kolektif rakyat Papua, sebagaimana halnya <i>Front de Liberation Nationale Kanak et Sosial (FLNKS)</i> terbukti sebagai badan yang bersatu mewakili pandangan kolektif bangsa Kanak di Kaledonia Baru. <br /> <br /> Sikap Papua Nugini ini disampaikan kepada Perdana Menteri Solomon Islands, Manasseh Sogavare, selaku ketua MSG, dalam pertemuan mereka di Port Moresby Rabu (15/03). <br /> <br /> <i><a href="http://pmpresssecretariat.com/2017/03/16/msg-chair-dubs-meeting-png-prime-minister-fruitful/">Siaran pers</a></i> kantor PM Sogavare mengatakan pertemuan tersebut merupakan putaran akhir dari konsultasi Sogavare dengan para pemimpin MSG, sejak Solomon Islands memegang posisi keketuaan pada Juni 2015. Sebelumnya, ia sudah bertemu dengan para pemimpin MSG lainnya, seperti PM Vanuatu, PM Fiji dan Juru Bicara FLNKS. <br /> <br /> "Saya sekarang senang bahwa saya akhirnya bertemu dengan Perdana Menteri O'Neill kemarin dan pertemuan saya dengan PM Papua Nugini, seperti pertemuan sebelumnya dengan para pemimpin MSG lainya, sangat bermanfaat," kata dia, dikutip dari siaran persnya hari ini (16/03). <br /> <br /> Sogavare mengatakan pada pertemuan tersebut, mereka antara lain membicarakan hasil dari pertemuan <i>Sub Committee on Legal and Institutional Issues (SCLII)</i> MSG di Port Villa pada September lalu. Sogavare menginformasikan kepada PM Papua Nugini bahwa pertemuan itu telah menghasilkan pedoman keanggotaan MSG yang direvisi. <br /> <br /> Pedoman itu telah dibawa ke Senior Official Meeting (SOM) dan Foreign Minister Meeting (FMM). Hasilnya pun telah dibahas kembali pada SCLII dan kemudian disetujui oleh lembaga-lembaga di bawah MSG pada Desember 2016. <br /> <br /> Sogavare mengatakan ia menginformasikan kepada PM Papua Nugi bahwa PM Salwai dari Vanuatu dan juru bicara FLNKS, Tutugoro serta PM Fiji, Bainimarama sudah menyetujui prinsip-prinsip pedoman keanggotaan MSG. Menurut dia, pedoman keanggotaan yang direvisi tersebut memberikan proses yang sangat transparan untuk para pemimpin MSG memusyawarahkan aplikasi keanggotaan MSG. <br /> <br /> Atas hal itu, menurut Sogavare, PM Papua Nugini mendukung revisi tersebut dan para pemimpin MSG akan bertemu secara resmi menyetujuinya pada pertemuan pemimpin MSG mendatang. <br /> <br /> Sogavare mengatakan ia juga menginformasikan kepada PM Papua Nugini bahwa aplikasi keanggotaan ULMWP akan ditangani berdasarkan kriteria keanggotaan yang telah direvisi tersebut. <br /> <br /> Menanggapi hal itu, O'Neill mengatakan keanggotaan ULMWP di MSG tidak masalah bagi Papua Nugini. Namun, ia menambahkan, yang penting adalah ULMWP harus membuktikan bahwa ia adalah sebuah organisasi yang bersatu yang mewakili pandangan kolektif rakyat Papua seperti halnya FLNKS yang jelas bersatu mewakili pandangan kolektif bangsa Kanaks di Kaledonia Baru. <br /> <br /> Lebih jauh, Sogavare mengatakan dalam pertemuan itu PM Papua Nugini menegaskan bahwa setiap pembicaraan tentang isu kedaulatan (Papua) harus dilakukan secara sepatutnya dengan Komite Dekolonisasi PBB di New York dan Komisi Hak Asasi Manusia di Jenewa. <br /> <br /> Sebagai catatan, MSG adalah organisasi sub-regional di Pasifik. Anggota penuh terdiri dari Solomon Islands, Vanuatu, Papua Nugini, Fiji dan FLNKS. Sedangkan Indonesia adalah anggota associate. <br /> <br /> Sementara itu ULMWP sampai saat ini berstatus sebagai peninjau dan berupaya untuk menjadi anggota. <br /> <br /> Selain membicarakan isu Papua, dalam pertemuan itu Sogavare mengatakan mereka berdua membicarakan berbagai isu lain terkait kepentingan MSG. Di antaranya adalah: <br /> <ul> <li>MSG Special Leaders’ Summit;</li> <li>Hasil dari pertemuan sub-committee on Legal and Institutional Issues {SCLII) di Port Vila in December 2016. - masalah papua</li> <li>MSG Free Trade Agreement;</li> <li>MSG Labour Mobility, -Tinjauan independen tentang sekretariat MSG</li> <li>Penyerahan keketuaan MSG dari Solomon Islands kepada Papua Nugini.</li> </ul> </div> <br /> <b>Copyright ©<a href="http://www.satuharapan.com/read-detail/read/papua-nugini-tak-masalah-ulmwp-jadi-anggota-msg" target="_blank"><span style="color: #6fa8dc;">Satu Harapan</span></a> | </b>Hubungi kami di E-Mail:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

PNG Tak Masalah ULMWP Jadi Anggota MSG

Ketua MSG, Manasseh Sogavare (kanan) dan PM Papua Nugini, Peter O’Neill. (Foto: Sekretariat Pers PM Solomon Islands) Port Moresby -- Per...

Baca lainnya »