Pernyatan Sikap IMAPA Bogor pada Hari HAM Sedunia 10 Desember

Share Story

Peristiwa Papua berdarah berawal dari 19 Desember 1961 saat Operasi Trikora. Dimana, telah melakukan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan kepada rakyat Papua Barat yang pro-kemerdekaan Papua Barat.


Peristiwa, tragedi atau gejolak Papua terus berlanjut hingga 1 Mei 1963 saat penyerahan administrasi Papua Barat kepada Indonesia melalui Badan Perwakilan PBB, UNTEA. Sejak itulah operasi demi operasi militer guna mensituasikan Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) telah melakukan genosida, pelanggaran HAM berat kepada orang asli Papua.


Hingga hari ini terus terjadi. Terbukti dengan situasi yang dibuat, dipicu oleh Militer Indonesia.


Satau tahun terakhir ini tercatat bahwa tiga orang warga sipil di Dogiyai yang ditembak di kaki hingga mengalami lumpuh. 10 orang aktivis dipenjarakan di Polres Nabire hanya karena menyuarakan kebenaran dan dikenakan Pasal 160, 106, dan 55 secara sepihak tanpa ada koordinasi seimbang dari korban. Ketua KNPB Steven Itlay diadili pengadilan, Hal yang sama, enam orang aktivis di Kaimana ditahan, yang sebelumnya sekertariat KNPB digrebek oleh Polisi Indonesia. Rumah warga sipil dibakar, beberapa warga sipil ditahan. 4 rakyat sipil di tahan Jayapuara ( Tn Otto Jemi Yogi, Demianus M.Yogi, Alowisius Yogi,dan Yohona Wenda). Tragedi Paniai Berdarah, Biak berdada, Wasior berdarah, Wamena berdarah, Abe berdarah. seperti pada materi di atas. Dan delapan orang aktivis ditahan tanpa alasan di Dok VIII, Jayapura, pada tanggal 9 Desember 2014 waktu sore Papua dan baru saya 31 anggota KNPB saat membagikan selebaran di. Tahan di porlesta Jayawijaya, 1 Desember 2016 Aktivis FRI west Papua dan Aktivis AMP 300 diamankan di Metro Jaya di Jakarta.


Tuntutan IMAPA Bogor:


Pertama: Hentikan Kekerasan dan Pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua dalam memperjuangkan Hak-hak dasarnya baik meliputi ekonomi, politik, sosial dan budaya.


Kedua: Berikan Pekerjaan dan Pendidikan, serta kesehatan dan Jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada khususnya Papua .


Ketiga: Hentikan Perampasan dan Monopoli tanah oleh Pengusaha dan tuan tanah besar sebagai jalan membangun industri nasional yang mandiri, kuat dan berdaulat tanpa intervensi asing/imperialisme.


Keempat : Hentikan tindakan pelanggaran HAM di Papua.


Kelima : Hentikan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia yang merugikan rakyat yang merupakan pengkhianatan pemerintah menjual kekayaan alam kepada imperialis AS.


Keenam: Segerah bebaskan 4 Rakyat sipil yang ditahan di Polda Papua dan Tapol Napol Papua.





Ketua IMAPA Bogor
Yunus E Gobai




Posted by: Erik
Copyright ©Tabloid WANIHubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Tags

Share Article

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Related Posts

This is articles having same tags as the current post.