0
Peran Kolonialis dalam Pesta Demokrasi di Papua
Gambar: ist - berita8.com

"Yang sayang sama alam Papua serta se-isinya mohon sebarkan ini, agar Pilkada maupun Pilgub akan datang tidak salah memilih, apa lagi pendatang yang menjadi nomor satu di provinsi maupun daerah. Sekali lagi mohon di sebarkan kepada seluruh orang Papua"

Tabloid-WANI, OPINI -- Kolonialisme adalah salah satu upaya penguasaan atas suatu daerah atau wilayah oleh negara penguasa untuk memperluas daerahnya atau wilayahnya. Penguasaan daerah tersebut umumnya dilakukan secara PAKSA terhadap masyarakat publik pada umumnya. Demi kepentingan para elit politik, yang ingin mengusai daerah atau wilayah tersebut dengan mencari keuntungan yang sebesar-sebesarnya untuk negara induk kolonial Indonesia. Dari implementasi kebijakkan menjadi perubahan kebijakkan politik yang melibatkan serangkaian inisiatif kebijakan selama periode berjalanya masa jabatan politik oleh para penjabat atau elit politik pemerintah kolonial Indonesia.

Negara kolonial Indonesia mempunyai kepentingan kolonialis dalam mejalankan praktek politik kapitalis untuk melindungi kepentingan imperalis oleh para militerisme Indonesia. Untuk situasi saat ini di Papua seperti yang kita ketahui selama ini, Jakarta selalu memandang Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai benalu di tubuh negara. Jakarta beranggapan mau tidak mau, suka tidak suka organisasi itu harus di padamkan dari akarnya. Pandangan ini bgi kami orang Papua tidak masuk nalar karena di Papua tidak ada terorisme ataupun pemberontak. Di papua hanya ada orang yang sadar bahwa tanah mereka di rampas, orang tua mereka dibunuh, hutan dan kekayaan alam mereka di kuras habis-habisan kapitalisme yang di awasi ketat oleh militerisme Indonesia yang juga menjadi kaki tangan negara-negara kapitalis. Selain itu, mereka sadar bahwa kebenaran sejarah mereka telah dimanipulasi demi kepentingan materi.

Jakarta harus mencatat bahwa di belahan bumi manapun kesadaran perlawanan akan lahir dari masyarakat pribumi, jika bangsa pribumi di perlakukan setengah bintang oleh bangsa lain. Kirnya kita sudah cukup mengetahui bahwa “ACT OFF FREE CHOICE” itu direkayasa menjadi "ACT FREE OFF CHOICE", namun sejarah yang benar adalah berdasarkn data dan fakta yang obyektif dan akurat. Dapat kita ketahui bahwa dalam kebenaran sejarah menyatakan bahwa perlakuan negara kolonial Indonesia saat penentuan pendapat rakyat (PEPERA) tidak sesuai dengan aturan standar internasional yaitu (One Man One Vote) namun secara paksa di aneksasi untuk masuk ke dalam bingkai NKRI dengan melakukan pelanggaran HAM berat saat itu. Dimana situainya para orang tua kami di todong dengan senjata oleh militer Indonesia saat itu sampai saat ini sejarah mencatat dengan jelas.


Untuk saat ini di Papua sedang ada dalam bingkai politik praktis yang berkembang, di karenakan oleh situasi demokrasi di Papua pada umumnya. Segalah cara akan dilakukan oleh para elit politik kapitalis dalam mencapai hasil dari partai politik itu sendiri. Saat ini yang dilakukan oleh para elit politisi, secara tidak efektif untuk mencapai hasil politik yang maksimal disetiap daerah di wilayah provinsi Papua dan Papua Barat pada umumnya. Yang mereka lakukan adalah memanipulasi suara rakyat untuk kepentingan individu alias kaki tangan para kapitalis negara kolonial Indonesia saat ini dengan memutarbalikkan ketidakadilan menjadi kebenaran dalam pandangan elit politik rupiah menjadi solusi para elit untuk membujuk masyarakat pada umumnya, (OAP) Orang asli Papua maupun non Papua.

Persiapan Pilkada serentak yang akan dilakukan tahun 2017 mendatang untuk masa jabatan periode 2017-2022 mendatang, saat ini setiap kabupaten di Papua ada dalam semaraknya pesta demokrasi para kolaborator elit-elit budak kapitalis NKRI. Melihat dari peta politik saat ini, Papua saat ini dalam skenario para imperialis, kapitalis NKRI, hanya merendam isu Papua merdeka, maka terbentuklah ideologi munafik untuk memandang kearah situasi dimana (OAP) orang asli Papua sedang sekarat oleh militer Indonesia saat ini dan dimana orang Papua sendiri berseruh menuju kemerdekaan untuk membentuk suatu Negara diatas tanah sendiri.

Yang menghambat perjuangan kemerdekaan papua adalah para kolaborator elit-elit papua.

Tidak jauh pula para kolaborator elit kaki tangan negara Indonesia, dimana sedang berlomba-lomba untuk mencapai kepentingan individu bukan kepentingan masyarakat umumnya, masyarakatlah yang menjadi objek dan masyarakat pulah menerima pahit manisnya penderitaan dibawa kepemimpinan otoriter diktaktor kaki tangan para kolaborator imperialis kapitalis negara Indonesia ini. Yang terjadi salah satunya Jayawijaya.



Pandangan dan Penempatan dalam Dinamika Politik Papua Merdeka
Takhbir Asso

Tentang penulis
Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jakarta.








Posted by: ERIK
Copyright ©Tabloid WANI

Post a Comment

Silahkan beri KOMENTAR anda...!!! dibawa sini... :p

 
Top