4
Diprediksi, Tahun 2040 Orang Asli Papua akan Punah dalam Pangkuan NKRI
Grafik pertumbuhan penduduk orang asli Papua di NKRI. Gambar: Ir. Yan Ukago, MT
Jayapura, Tabloid-WANI -- Dua tahun setelah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969, jumlah orang asli Papua (OAP) terdata 96% atau 887.000 jiwa dari total 923.000. Pada tahun 1971, penduduk Non Papua (Pendatang) hanya 36.000 (4%), tetapi setelah 40 tahun Papua berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu pada tahun 1971 jumlah Non Papua sudah melonjak mencapai 53% (1.956 juta), sedangkan Orang Asli Papua (OAP) menurun drastis menjadi 47% (1.7 juta). 

Bagaimana perjalanan hidup OAP di tanah air sendiri setelah bergabung dengan NKRI? Bagaimana jumlah populasi OAP dulu, kini dan esok? Hasil publikasi Dr. Jim Elmslie dan Dr. Camelli Webb Gannon, dari University of Sydney's for Peace & Conflict Studies Australia sangat mencengangkan.

Dari data tersebut kembali dinalisis oleh Pemerhati Fenomena Sosial di Tanah Papua, Ir. Yan Ukago, MT dengan menggunakan matematis grafis segresi non linier.

Perkembangan populasi OAP (dalam garis merah pada hasil riset) cenderung memprihatinkan dalam satu dasawarsa dan menurun setelah tahun 2005. Artinya, dari tahun 1971 sampai dengan 2004, jumlah OAP di Tanah Papua masih dominan (area merah pada hasil riset), tetapi setelah tahun itu kondisinya terbalik.

"Di mana kendali dominasi penduduk di Papua adalah justru orang Pendatang (area kuning). Kalau dibaca di gambar di atas ini garis warna merah adalah grafik pertumbuhan penduduk asli Papua, sedangkan warna kuning adalah gambaran pertumbuhan non Papua," ujar Yan di Jayapura, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan, tampak bahwa jumlah jiwa Pendatang semula tahun 1971 sedikit, namun populasinya meningkat dan berhasil mengejar jumlah OAP di tahun 2004 di mana asli Papua 1.65 juta dan Pendatang 1.65 juta (50%-50%).

"Setalah tahun 2005, kecenderungan perkembangan penduduk asli Papua jatuh bebas, sedangkan penduduk non Papua naik meningkat tajam terlebih di era Otsus Papua ini," terangnya.

Berdasarkan analisis segresi tersebut (garis putus-putus), lanjut Yan, jika tidak dicegah, diperkirakan pada tahun 2025, penduduk asli Papua menurun menjadi 1.5 juta jiwa (36%) dan penduduk non Papua naik mencapai 2.7 juta jiwa (64%).

"Dan pada kondisi terburuk bilamana tidak ada proteksi, jumlah penduduk Papua akan musnah dari Tanah Papua tahun 2040. Artinya, di atas negeri Papua ini setelah tahun 2040, ada penduduk mencapai 6 juta, tetapi bukan orang Asli Papua, pemilik negeri ini," beber Yan Ukago yang juga alumnus S-2 Unpad Bandung ini.

Baca juga: (Perempuan Papua : Poligami Penting Untuk Selamatkan Papua Dari Kepunahan)

Oleh karena itu, ia menegaskan, perlu ada upaya program nyata sungguh dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Tanah Papua.

"Pemerintah RI sebaiknya undang pencacah jiwa dari lembaga internasional yang independen untuk mendata orang asli Papua di seluruh pelosok kampung dan lakukan verifikasi data versi BPS dan KPU dari Indonesia. Data akurat dari lembaga internasional ini untuk analisa tingkatan hidup orang Papua sekaligus NKRI bisa counter data Dr. Jim tersebut," tutur Yan.

Hal ini menurutnya sangat urgen karena data dari Universitas Sydney sangat mengganggu kedaulatan NKRI di Papua. Bila dibiarkan, entah cepat atau lambat tanah akan lelas dari NKRI, karena populasi Papua sudah masuk dalam kategori 'slow motion genocide'.

"Maksudnya, sekalipun tidak ada pembuhuhan dan pelanggaran HAM seperti Paniai berdarah dan lain-lain, kondisi ini menggambarkan Papua sedang berada dalam ambang kepunahan atau genocide. Maka, saya memimjam istilah dari saudara Wonda dari Puncak, 'Ras Melanesia Sedang Tenggelam di Pangkuan Ibu Pertiwi'. Bila Papua sudah dalam sebutan 'slow motion genocide', sudah pasti dukungan untuk Papua lepas. Tidak hanya datang dari MSG saja, tetapi juga lambat laun akan datang dari negara-negara ASEAN dan juga Negara-negara lain," tandasnya

Baca juga: (Astaga !!! Orang Papua sedang Menjadi Minoritas di Tanah Sendiri)


Christo Tebai, mahasiswa Uncen Jayapura juga turut memprihatinkan atas kondisi ini. Maka diminta Pemprov Papua harus benar-benar ada pembuktian yang nyata kepada Orang Asli Papua.

"Saat untuk bicara-bicara sudah lewat. Kini waktunya untuk membuktikan dengan tindakan dan cara yang nyata kepada OAP. Kan Otsus itu hadir karena rakyat minta merdeka, tetapi keperpihakannya belum nyata," kata Christo.

Program Transmigrasi

By. Santon Tekege (Via Wenas Kobogau)

Rencana pemerintah pusat yang akan memberlakukan kembali program transmigrasi ke Papua melahirkan kekuatiran, dimana orang lokal atau sering disebut Orang Asli Papua (OAP) akan makin tersingkir dan potensial melahirkan konflik pada masa depan di wilayah ujung timur Indonesia itu.

Sebagaimana dilaporkan media nasional sebelumnya, Marwan Jafar, Menteri Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang baru dilantik Presiden Joko Widodo mengatakan, ingin memberlakukan lagi transmigrasi, sebuah program yang akan mengantar warga dari daerah padat penduduk seperti Pulau Jawa ke daerah yang penduduknya masih jarang, termasuk Papua.

Ia mengaku bahwa ia akan melakukan langkah-langkah sosialisasi secara masif, seraya menambahkan bahwa ia akan bekerja sama dengan pihak TNI dan Polri demi menjamin keamanan sehingga warga transmigran merasa nyaman di daerah transmigrasi, pada (baca media Antara edisi, 5/11/2014).

Namun, Cypri Jehan Paju Dale, seorang peneliti yang sejak 2010 melakukan riset tentang isu-isu sosial di Papua mengatakan, program transmigrasi akan memperparah proses peminggiran warga lokal di Tanah Papua. Dale yang tahun 2011 menulis buku “Paradoks Papua” bersama Pastor aktivis Pastor John Djonga mengatakan, saat ini ada kecemasan di kalangan warga Papua. Mereka cemas karena melihat fakta orang non-Papua terus meningkat menjadi mayoritas di tanah Papua. “Karena itu, rencana untuk mendatangkan lebih banyak transmigran baru adalah bagian dari persoalan yang akan memperparah konflik dan ketidakadilan di Tanah Papua,”

Program transmigrasi di Indonesia berlaku sejak tahun 1950-an ketika Indonesia masih dikuasai Belanda. Pada era pemimpin otoriter Soeharto program ini terus digalakkan, demikian juga halnya pasca Soeharto jatuh tahun 1998. Dale menilai, migrasi penduduk dari daerah lain ke Papua, termasuk lewat transmigrasi memicu terjadinya perubahan demografi, dimana warga dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, dan sekarang jumlah mereka di bawah 50 persen dari total penduduk.

Untuk lebih jelas bisa baca dalam peta yang saya (penulis) tuliskan di bawa ini. Menurut data sensus penduduk tahun 2003, perbandingan antara orang asli Papua dan non Papua adalah 52 persen dan 48 persen dari total jumlah penduduk Papua 1,9 juta jiwa. Namun, sensus penduduk 2010 menunjukkan orang asli Papua tinggal 49 persen orang asli Papua dan 51 persen warga non Papua dari total penduduk 2.833.381 jiwa.

Bahkan di beberapa kabupaten jumlah non Papua sudah jauh melampaui penduduk asli. Di Kabupaten Keerom, misalnya, menurut hasil sensus tahun 2010, penduduk asli Papua tinggal 40,64 persen. Sementara itu di Kabupaten Merauke, penduduk asli tinggal 37,34 persen dan di Kabupaten Mimika 41,36 persen. Kabupaten Nabire penduduk asli tinggal 40,45 persen. Jayapura penduduk asli tinggal 39,90 persen. Kabupaten Sorong penduduk asli 40,03 persen. Kabupaten Fakfak penduduk asli tinggal 41,78 persen. Dan Kabupaten Manokwari penduduk asli tinggal 49,45 persen. Bahkan seluruh kota Kabupaten Propinsi Papua dan Papua Barat dikuasai oleh Non Papua (baca di peta di atas ini).

Penulis menilai bahwa adanya terjadi perubahan demografi, terdapat ketimpangan lain yang terjadi, di mana orang-orang non Papua mengusai pusat-pusat perekonomian seperti di kota, sementara penduduk asli Papua tersebar di pedalaman dengan fasilitas pembangunan yang minim.“Proses dan manfaat pembangunan di Papua melalui Otonomi Khusus (Otsus) justru dinikmati oleh pendatang, walaupun secara formal disebut bahwa itu untuk orang Papua. Inilah yang kami sebut sebagai pembangunan yang dicaplok oleh pendatang”. Meski ada juga orang Papua yang ikut menikmati, tetapi itu hanya dari kelompok elit. “Sedangkan mayoritas orang asli hanya diatasnamakan, tidak mendapat pelayanan seperti yang digembar-gemborkan di publik.

Bapak bapak Thomas Wanmang (50), seorang tokoh masyarakat Amungme, Kabupaten Timika, Provinsi Papua. Ia mengatakan melalui wawancara bahwa adanya ketidakadilan yang mereka rasakan dengan banyaknya pendatang di Papua, termasuk yang masuk karena program transmigrasi. Ia mengklaim, proses transmigrasi pada saat ini justru membuat warga asli Papua semakin merasa tidak diperhatikan. “Kami warga Papua tidak diberi apa-apa. Yang terjadi justru para pendatang itu dimanjakan, diperlakukan istimewa”. Ia menegaskan, kehadiran para transmigran menimbulkan kecemburuan di kalangan warga Papua. “Kami sebagai pemilik tanah justru tidak maju-maju”, katanya.

Gubernur Propinsi Papua melalui media Jubi (edisi, 5/11/2014), sebelumnya, rencana pemerintah pusat sudah mendapat tanggapan dari Gubernur Papua, Lukas Enembe. Gubernur yang merupakan orang asli Papua ini menegaskan sikapnya menolak rencana Menteri Marwan Jafar dan mengatakan, transmigrasi akan membuat orang asli Papua semakin tersisih dan menjadi minoritas di tanahnya sendiri. “Pemerintahan Jokowi jangan bikin masalah baru lagi di pulau Papua. Kalau transmigrasi masuk dari berbagai pulau, maka jelasnya orang asli Papua akan tersisih dari tanahnya sendiri. Orang asli Papua akan tersisih dan menjadi minoritas dalam bertani dan menjadi miskin di tanahnya sendiri,” kata Enembe kepada wartawan di Jayapura. Enembe mengakui, jumlah penduduk di Papua memang sangat kecil dari jumlah penduduk Pulau Jawa. Namun, kata dia bukan berarti pemerintah Papua menyetujui begitu saja program yang direncanakan pemerintahan baru Jokowi. “Papua yang jumlah penduduknya kecil saja pemerintah belum mampu membuat mereka lebih baik, kenapa lagi harus didatangkan dari Pulau Jawa. Itulah sebabnya memang belum ada rencana didatangkan transmigrasi,” katanya.

Harus ada Perhatian Serius

Invasi penduduk daerah lain ke Papua menjadi semacam mekanisme kolonisasi atau penguasaan wilayah dengan kebijakan kependudukan yang sistematis. Semacam pola menguasai dengan menduduki wilayah. Apalagi invansi manusia ke Papua bersamaan dengan sekuritisasi dan negara yang berlebihan, praktek penyiksaan yang menindas dan mengontrol orang Papua secara politik.

Pola berpikir macam itu, tampak misalnya dalam pernyataan Menteri Marwan Jafar yang mengatakan bahwa kementeriannya akan bekerja sama dengan TNI dan POLRI untuk mengamankan Papua bagi transmigrasi. “Bahkan ini lebih buruk dari penjajahan. Waktu Belanda jajah Indonesia, jumlah orang Belanda tidak lebih banyak dari orang-orang setempat di kepulauan Nusantara. Sekarang ini orang-orang Papua adalah minoritas di kota-kota provinsi dan kabupaten utama di Papua.”

Banyak pihak berkata bahwa kendati efektif mengkolonisasi Papua, kebijakan ini sangat berisiko dan menyimpan persoalan yang sulit dibayangkan akibatnya dari segi di masa depan. Karena itu, lembaga-lembaga dan berpihak meminta Presiden Jokowi untuk melakukan moratorium transmigrasi ke Papua dan pada saat yang sama perlu dibangun mekanisme untuk mengatur invasi penduduk ke Papua agar orang Papua tidak semakin terpinggirkan dan menjadi asing di negerinya sendiri. “Harus terus didorong pula kebijakan afirmatif terhadap orang asli Papua, terutama di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.

Lihat dan Baca ini:

Hal yang tak kalah penting, menurut beberapa pihak dan lembaga-lembaha kemanusiaan, gereja-gereja, para dosen, dan mahasiswa, adalah realisasi dialog antara Papua dan Jakarta yang sudah lama didorong oleh berbagai elemen. “Dalam kerangka dialog itu, semua persoalan dibuka, ditaruh di atas meja untuk diselesaikan”, katanya. Dialog, menurut dia tidak memaksakan frame lama yang membelenggu, misalnya merdeka harga mati atau NKRI harga mati. “Sambil mengakui pentingan penyelesaian masalah sejarah yang kompleks, dialog diharapkan mampu membawa solusi yang tepat atas soal-soal urgen di depan mata, di antaranya soal marginalisasi, minoritisasi dan ketidakadilan akibat transisi kependudukan di tanah Papua”, katanya.

Senada dengan itu, Pastor John Djonga mengingatkan, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktek transmigrasi selama ini. Salah satunya, kata dia, terkait sikap pemerintah yang tidak menghargai tata cara yang dimiliki masyarakat Papua, terutama dalam hal pengambilalihan lahan untuk para transmigran. Ia menjelaskan, tanah-tanah di Papua merupakan milik komunal, tetapi selama ini pemerintah hanya mendekati beberapa dari kepala suku, lalu membagikan mereka uang untuk mendapatkan lahan. “Padahal, itu adalah lahan milik bersama masyarakat. Ini yang membuat benih perpecahan di masyarakat juga kuat”, katanya.

Ia sendiri mengaku tidak menutup mata pada fakta bahwa ketimpangan yang terjadi antara warga asli dan pendatang terjadi karena para pendatang yang hadir ke Papua dengan memperbaiki standar hidup, pasti memiliki motivasi lebih untuk berjuang keras, apalagi mereka umumnya memiliki keterampilan tertentu. “Sementara warga Papua, masih terbiasa dengan pola hidup mereka yang masih tradisional. Akibatnya kesenjangan melebar,” katanya.

Tapi, ia menegaskan, situasi ini tidak boleh sepenuhnya menyalahkan warga Papua. “Sudah sekian lama warga Papua tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah”, katanya. Menurut Pastor Djonga, transmigrasi tidak boleh dipaksakan. “Jangan sampai nanti, pemerintah justru menyuburkan benih persoalan yang ada. Dan, para transmigran juga akan menanggung akibatnya nanti”, katanya.
Senada juga diungkapkan Gunawan Iggeruhi (30), Aktivis HAM di Tanah Papua. “Lebih baik pemerintah, mendengarkan dulu suara warga Papua, sebelum melahirkan kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya mendapat penolakan dari warga Papua,” jelasnya.

Ia menegaskan, mungkin sejauh ini, warga Papua tampaknya biasa saja bersikap terhadap para pendatang, yang terus datang ke Papua. “Tapi sebenarnya, ada luka yang terus dipelihara oleh pemerintah, yang lama kelamaan menjadi makin parah,” katanya. “Sekarang, untuk menyembuhkan luka itu, stop dulu transmigrasi. Benahi dulu dengan tulus kehidupan warga asli Papua, agar tidak terus merasa dinomorduakan,” katanya.

Fakta memperlihatkan bahwa Orang Asli Papua semakin kurang setiap bulan di negeri Papua. Itu terjadi karena kurangnya angka kelahiran orang asli Papua dan meningkat angka kematian setiap bulan di tanah Papua. Tetapi angka kelahiran Non Papua semakin melaju dancangka kematian penduduk Non Papua sangat minim di negeri Papua. Ditambah lagi para migrant semakin banyak datang di tanah Papua dan seluruh kota-kota besar dan pelosok daerah dikuasai oleh Non Papua. Maka itu, penduduk Orang Asli Papua semakin berada dalam kepunahan. Bahkan diperkirakan bahwa Orang Asli Papua akan musnah pada tahun 2040 dari negerinya sendiri.



Posted by: ERIK
Editor by: Admin

Copyright ©Tabloid-WANI


Tanggapan anda, Silahkan beri KOMENTAR di bawa postingan ini...!!!

Post a Comment

  1. Solusinya kita OAP segera Konsolidasi , menciptakan kondisi saling menghargai sesama oap dalam menghadapi penduduk pendatang,kelemahan oap yg negatif dibuang, kelebihan harus dipelihara, ditingkatkan agar tdk seperti Aborigin atau suku indian.. Yg hampir musnah. Jangan sampai kita dimargasatwakan seakan kita hewan peliharaan yg dilindungi dari kepunahan... Terimakasih.

    ReplyDelete
  2. Peristiwa yang yang bisa dibilang 'slow motion genocide' ini sangat perlu ada perhatian yang serius oleh seluruh Orang Asli Papua (OAP) untuk memikirkan solusi bersama !!!

    ReplyDelete
  3. izin copy paste di blog ipmapapara malang.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Jika anda menyalinya...!!! Jangan lupa untuk melampirkan Sumbernya.

      Contohnya seperti berikut ini:

      Sumber:
      http://www.tabloid-wani.com/2016/08/diprediksi-tahun-2040-orang-asli-papua-akan-punah-dalam-pangkuan-nkri.html

      Delete

Silahkan beri KOMENTAR anda...!!! dibawa sini... :p

 
Top