Orang Papua ini Aneh, tidak Melalui Mekanisme Langsung ke Jakarta Minta Pemekaran Banyak-banyak

Share Story

Orang Papua ini Aneh, tidak Melalui Mekanisme Langsung ke Jakarta Minta Pemekaran Banyak-banyak
Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOP) di Papua. Gambar: Ist/Jubi
Jayapura, Tabloid-WANI/Jubi — Legislator Papua, Laurenzus Kadepa mengingatkan pihak yang ada di Papua tak menjual isu dan rakyat Papua untuk meminta pemekaran kabupaten/kota hingga pemekaran provinsi ke pemerintah pusat.
Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM itu mengatakan, pemekaran harus dilihat dari semua sisi secara cermat. Untung ruginya pemekaran perlu diperhitungkan. Dampak baik buruknya kepada masyarakat asli setenpat harus dikaji. Jangan karena nafsu kekuasaan, uang dan jabatan, para elit minta pemekaran ke pemerintah pusat.
“Tidak harus menjual isu dan rakyat untuk pemekaran, baik ditingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Jangan karena alasan percepatan pembangunan dan kesejahterakan rakyat sehingga meminta pemekaran atau Daerah Otonom Baru (DOB). Itu adalah hal yang sangat keliru,” kata Kadepa kepada Jubi/WANI, Rabu (5/10/2016).
Ia meminta pemerintah pusat membatalkan semua usulan pemekaran atau DOB untuk Papua. Katanya, pemekaran membutuhkan anggaran, jika ada pemekaran, gerakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan pusat hanya tinggal wacana.
“Pemekaran bukan solusi menyelesaikan masalah Papua. Justru akan menambah masalah baru. Orang Papua ini aneh, langsung ke Jakarta meminta pemekaran banyak-banyak. Kenapa tidak melalui provinsi sesuai mekanisme pemerintahan,” ucapnya.
Menurutnya, meminta pemekaran karena alasan luas pulau Papua tiga kali lipat dari Pulau Jawa sangat tidak masuk di akal. Itu hanyalah taktik sekelompok orang yang hanya inginkan pemekaran untuk mendapat jabatan, uang dan kekuasaan.
“Jangan kehilangan nurani, menjual rakyat dan lainnya untuk memuluskan pemekaran demi kepentingan pribadi atau kelompok. Pemekaran bukan jawaban terhadap semua dinamika yang terjadi di Papua,” katanya.
Selasa (4/10/2016), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Konsolidasi Nasional (Rakornas) pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) dengan melibatkan Gubernur, Bupati dan Wali Kota se Indonesia, di Gedung Nusantara V Jakarta.
Rakonas dipimpin Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowan. Dalam Rakornas itu, sejumlah usulan DOB provinsi, kabupaten dan kota dipaparkan.
Sebanyak 15 calon DOB provinsi, 129 calon DOB kabupaten dan sebanyak 27 calon DOB kota dibahas dalam rapat itu.
“Tanpa DPD, pemekaran pasti tidak bisa dilakukan, itu amanat Undang Undang 23 Tahun 2014. Dalam hal ini mohon dipahami betul, dalam memperjuangkan DOB dasar yang dipakai adalah undang undang ini,” kata Akhmad Muqowam. 
Ia berharap semoga tidak ada permasalahan dalam pembentukan otonomi baru, sehingga pihaknya perlu mengkonfirmasi.
Bupati Kepulauan Yapen Toni Tesar, meminta usulan yang disampaikan ketua, usulan DOB jangan dimulai dari nol. Cukup diamandemen sehingga tidak perlu membuat persiapan seperti yang diatur dalam undang undang.
Ditempat yang sama, Wakil Bupati Tolikara Amos Yikwa mengaku sangat mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Komite I DPD RI terkait pembentukan DOB di Provinsi Papua.
“Pegunungan Bintang meliputi 46 kecamatan dan 546 kampung. Pada prinsipnya DOB itu ada di Kembu dan Bogoga,” kata Amos.
Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, DOB belum bisa dibahas tahun ini maupun tahun yang akan datang. Alasannya kondisi keuangan negara belum stabil.
Pemerintah pusat tidak ingin memberatkan pemerintah induk, karena kondisi keuangan negara yang berat kini dan berdampak pada pemangkasan anggaran dari pusat ke daerah, juga kondisi perekonomian yang belum stabil.
“Secara pemerintah akan melakukan seleksi yang ketat dan bertahap dengan mempertimbangkan secara seksama kondisi regulasi, sosial politik, fiskal anggaran, perekonomian nasional, dan juga kondisi geografis daerah. Keputusan finalisasi pembentukan DOB akan kami sampaikan ke Presiden. Mohon dimaklumi, kami tetap menghargai hak konstitusional masyarakat,” kata Mendagri Cahyo. (*)

Posted by: ERIK
Copyright ©Tabloid JUBI

Tags

Share Article

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Related Posts

This is articles having same tags as the current post.