0
Kenapa Jokowi tak Buka Suara Soal Pelanggaran HAM Papua?
Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Papua, Lukas Enembe saat peresmian bandara Dekai, Yahukimo.
Jayapura, Jubi - Sampai hari ini Presiden Jokowi belum mengeluarkan pernyataan apapun terkait HAM di Papua. Padahal HAM di Papua adalah salah satu faktor utama terjadinya ketidakharmonisan Papua dan Jakarta.

Menurut Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto, seperti dilansir CNN Indonesia Kamis lalu (20/10), salah satu penghambat pengungkapan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia adalah resistensi kekuatan politik tertentu.

"Hampir semua kasus HAM itu ada resistensi untuk diungkap. Ada kekuatan politik yang belum siap bicara kebenaran," kata Sidarto.

Baca: Jokowi Diminta Kerja Sama dengan PBB Atasi Isu HAM Papua

Resistensi ini berpeluang semakin membesar jika Presiden tidak menunjukkan kepemimpinan untuk mengatasinya. Setidaknya hal itu disoroti Komisioner KOMNHAS HAM, Natalius Pigai, yang menyesalkan absennya suara Jokowi, khususnya terkait persoalan HAM di Papua.

“Salah satu kelemahan terbesar (Jokowi) sampai hari ini dia tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait HAM di Papua. Kenapa dia bungkam? Padahal HAM di Papua adalah salah satu faktor utama terjadinya ketidakharmonisan Papua dan Jakarta,” ujarnya kepada Jubi akhir minggu lalu.

Menurut Pigai justru kehadiran Wiranto membuat respon Presiden makin lemah. Padahal, lanjutnya, Presiden punya kewajiban untuk memastikan tidak terjadi lagi masalah HAM di Papua. “Jangan anak-anak buah seperti Menkopolhukam dan pejabat-pejabatnya bergerak liar di bawah, seakan-akan bisa mengatasi masalah,” ujar Pigai.


Pigai juga menyesalkan kecenderungan Presiden yang menghindar ketika ditanya persoalan HAM Papua. “Presiden menghindar menjawab terkait persoalan HAM Papua, itu bagaimana?” kata dia.

Sementara itu koordinator KONTRAS, Haris Azhar, kepada CNN Indonesia Kamis (20/10) lalu, mengatakan setidaknya ada 4 nama yang menujukkan Joko Widodo tidak sedang memperkuat agenda penegakan hukum di bidang HAM.

“Menkopolkam Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, dan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Jenderal Hartomo, diganti lebih dulu. Kalau aktornya tidak akuntabel, tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka ini tidak akan menjawab masalah dan tidak bisa melakukan penegakan hukum sebagaimana seharusnya," kata Haris.(*)

Baca juga:
  1. Papua tak Butuh Banyak Kunjungan, Selesaikan Substansi Masalah
  2. Kunjungan Presiden ke Papua Tak Memberi Manfaat Bagi Masyarakat Papua


Posted by: Zely Ariane
Copyright ©Tabloid JUBI

Post a Comment

Silahkan beri KOMENTAR anda...!!! dibawa sini... :p

 
Top