0
Ada Skenario Apa Dibalik Bupati Paniai Terpilih Sebagai Ketua DPC Partai Hanura Provinii Papua oleh Wiranto?
Bupati Paniai, Hengki Kayame, SH.MH (sebelah kiri) terpilih sebagai Ketua DPC Partai HANURA Provinsi Papua secara Aklamasi atas persetujuan Ketua DPP Hanura Wiranto (sebelah kanan) yang juga saat ini Ia (Wiranto) masih menjabat sebagai Menkopolhukam. Foto: IST
Jayapura, Jubi -- Legislator Papua, Laurenzus Kadepa khawatir kisruh kepengurusan DPD Hanura Papua yang berujung pada terpilihnya Bupati Paniai, Hengky Kayame sebagai Ketua DPD Hanura Papua secara aklamasi melalui Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) di Bogor, Jawar Barat pekan lalu merupakan skenario untuk membungkam atau menutupi penuntasan kasus Paniai berdarah.

Meski memberikan selamat terhadap terpilihnya Hengky Kayame memimpin DPD Hanura Papua, namun disatu sisi, ia khawatir ada skenario besar dibalik itu. Apalagi Menkopolhukam, Wiranto yang juga Ketua Umum DPP Hanura disebut-sebut merestui kepengurusan DPD Hanura Papua dibawah pimpinan Hengky Kayame.

"Saya mengkhawatirkan itu. Disayangkan kalau ini merupakan skenario membungkam penuntasan kasus Paniai berdarah. Hingga kini tidak ada kejelasan penyelesaian, seperti apa yang diinginkan keluarga korban. Begitu juga upaya mewujudkan penyelesaian berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua dengan cara mufakat seperti keinginan Menkopolhukam," kata Laurenzus Kadepa ketika menghubungi Jubi via teleponnya, Minggu (23/10/2016).


Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM itu mempertanyakan apakah dengan statusnya sebagai Ketua DPD Hanura Papua, Kayame mampu mendorong penuntasan kasus Paniai berdarah melalui Menkopolhukam. Padahal lanjut dia, ini jabatan strategis jika bisa dimanfaatkan dengan dengan baik untuk kepentingan masyarakat luas, terutama mendorong penuntasan tragedi Paniai berdarah, 8 Desember 2014 yang penanganannya makin tidak jelas.

"Dengan posisi sebagai Ketua DPD Hanura Papua, Hengky Kayame bisa mendorong penuntasan kasus Paniai berdarah agar memenuhi hak keluarga korban mendapat keadilan hukum. Apalagi Hengky Kayame pernah menyatakan akan melepas garuda jika kasus Paniai tak tuntas," ucapnya.

Sementara Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai mengatakan, peristiwa Paniai telah mendunia dan menjadi memori buruk bangsa Melanesia di Papua. Hingga kini pemerintah seakan menutupi pelaku penembakan Paniai.

"Kasus Paniai ini letak kesalahannya ada pada pemerintah. Sepanjang pemerintah menutup-nutupi pelaku khususnya terkait hasil penyelidikan institusi TNI dan Polri, maka masyarakat tetap menolak siapapun yang melakukan penyelidikan," kata Natalius Pigai.


Menurutnya, selama ini hampir semua hasil penyelidikan HAM berat yang dilakukan oleh Komnas HAM tidak memiliki bukti kuat termasuk kasus Wamena dan Wasior. Jika dibawah ke pengadilan, pelakunya pasti dibebaskan.

"Kasus Paniai tidak mau mengalami hal yang sama. Saya ingin pelaku kasus Paniai dihukum berat sesuai UU 26 tahun 2000 bahkan terancam hukuman mati. Kami apresiasi rakyat Paniai yang konsisten minta TNI dan Polri mengumumkan pelakunya," ucapnya. (*)

Baca juga: Kasus Pelaggaran HAM di Paniai Tak Tuntas, Rakyat Tak Percaya Negara



Copyright ©Tabloid JUBI

Post a Comment

Silahkan beri KOMENTAR anda...!!! dibawa sini... :p

 
Top