LBH Jakarta: Hentikan Kekerasan Sewenang-Wenang Terhadap Orang Papua

Share Story

LBH Jakarta saat memberikan keterangan kepada Media16/07/2016. Foto: Suara
Jakarta, Tabloid-Wani — Para mahasiswa Papua di Yogyakarta kini hidup di bawah tekanan. Sejak Jumat, 15 Juli, organisasi masyarakat dan kepolisian daerah setempat mengepung asrama tempat mereka berdiam.

Koordinator Mahasiswa Papua Jawa dan Bali Jefry Wenda menceritakan kondisi kawan-kawannya di kota pelajar yang hingga saat ini tak bisa meninggalkan asrama. Bahkan, untuk membeli bahan makanan yang sudah menipis saja tidak diperbolehkan.

“Saat ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma bisa mendengar cacian dan hinaan yang diteriakkan aparat dan ormas,” kata Jefry di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada Sabtu, 16 Juli.

Kondisi saat ini, masih ada 7 truk kepolisian yang berjaga di sekitar Asrama Papua Kamasan I Yogyakarta . Beberapa mahasiswa dan warga juga dikenakan wajib lapor. Satu orang bernama Obi Kogaya bahkan ditetapkan sebagai tersangka lantara dianggap melakukan penghinaan terhadap pejabat.

Pengacara LBH Jakarta, Veronica Koman, mengatakan aparat memang melarang mahasiswa meninggalkan asrama. Bagi yang nekat keluar, akan ditangkap karena dianggap melawan.

Bagi dia, aksi ini sudah keterlaluan. “Masa orang yang mau makan dihadang dan ditangkap, apa lagi itu adalah rumah mereka. Orang di penjara saja masih diberi makan. Kenapa polisi kita seperti itu,” kata Veronica.

Bahkan, bantuan makanan yang dikumpulkan oleh masyarakat Yogyakarta dan Palang Merah Indonesia (PMI) juga tidak diperbolehkan masuk. Saat ini, kata Vero, para mahasiswa Papua hanya bergantung pada persediaan air putih.

Diwarnai tindak kekerasan

Selain tindakan represif, sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) juga mewarnai pengepungan. Aparat bahkan menutup mata saat Obi Kogoya, salah satu mahasiswa, dianiaya oleh organisasi masyarakat yang turut mengepung asrama.

Puluhan orang berseragam Pemuda Pancasila, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia dan Paksi Katon ikut berdemonstrasi di depan asrama pada Jumat lalu.

“Aparat hanya menonton dan ikut mengerubungi, ada buktinya di video yang banyak beredar,” kata Veronica.

Tak berhenti pada cacian dan penutupan akses makanan. Rupanya, ormas yang bersangkutan juga mengintimidasi para mahasiswa dan warga sekitarnya dengan senjata tajam. Jefry mengatakan, kawan-kawannya menerima hinaan seperti “anjing, babi” dan kata-kata melecehkan lain bernada rasialis.

Dua sepeda motor milik Obi dan mahasiswa lainnya, Debi, juga disita secara sewenang-wenang oleh aparat. Berdasarkan kronologi dari LBH, pelaku penyitaan adalah polisi berpakaian preman.

Aksi main hakim sendiri, atau vigilante ini, juga mendapat pembiaran dari aparat. Untuk itu, LBH mengecam keras peristiwa ini.

‘Presiden jangan tutup mata’

LBH Jakarta menyerukan supaya Presiden Joko Widodo, selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, meminta Kepolisian dan TNI untuk menghentikan tindakan represif terhadap masyarakat dan mahasiswa Papua di mana pun.

“Presiden Jokowi harus segera bertindak, mau tunggu sampai kapan lagi. Apakah tunggu ada banjir darah dulu baru ambil tindakan,” kata Veronica. Indonesia yang menyebut diri sebagai negara demokrasi, seharusnya membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa dan masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Baca juga berita terkait berikut ini:

  1. Tindakan Represif Berbasis Diskriminasi dan Rasis Terhadap Mahasiswa Papua di Yogyakarta
  2. Mahasiswa Papua Darurat Demokrasi, Mobil PMI Berisi Logistik ditahan Polisi
  3. Kepolisian Daerah Yogyakarta Membungkam Ruang Demokrasi Mahasiswa Papua
  4. 6 Mahasiswa Papua di Tangkap dan Asrama Papua Jogja Dikepung oleh Kepolisian dan Orma
  5. LBH Jakarta Mengecam Kasus Rasisme dan Sikap Kepolisian Terhadap Orang Papua 

Mereka juga meminta Sultan Hamenkubuwono X, selaku gubernur Yogyakarta, untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan HAM. Kapolda DIY Brigjen Pol. Prasta Wahyu Hidayat untuk menindak tegas aparat yang melakukan kekerasan dan kesewenang-wenangan. “Juga bubarkan pasukan aparat keamanan dan kelompok reaksioner dari asrama dan sekitarnya,” lanjut Veronica.

Terakhir, mereka meminta supaya kepolisian membebaskan 11 orang yang dikenai wajib lapor dan Obi yang menyandang status tersangka.

Insiden ini berawal dari rencana Aksi Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat dan telah digelar sejak Rabu, 13 Juli. Mereka menggelar panggung budaya, mimbar bebas, dan aksi damai hingga hari Sabtu.

Acara tersebut berkaitan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesia Spearhead Group (MSG) di Honiara, Solomon Island yang digelar pada 14-16 Juli. Salah satu agenda dari KTT tersebut yakni membahas keanggotaan bagi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Organisasi itu ingin menjadi anggota penuh kelompok negara MSG. Aksi itu juga bertepatan dengan peringatan 47 tahun Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tanggal 14 Juli.

Copyright ©Rappler


Tanggapan anda, Silahkan beri KOMENTAR di bawa postingan ini…!!!

Tags

Share Article

6 Comments

  1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

    " PANCASILA"

    1.???????????????????????????????????
    2.???????????????????????????????????
    3.???????????????????????????????????
    4.???????????????????????????????????
    5.???????????????????????????????????

  2. Untuk lbh jkrta kami org papua terima kasih atas dukungan doa org papua sudah di dengar oleh Tuhan berapa detik lagi papua akan merdeka. Itu iman kami

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Related Posts

This is articles having same tags as the current post.