Kontras Catat 1.300 Orang Papua Ditangkap hanya karena Mau Demonstrasi

Share Story

Kontras Catat 1.300 Orang Papua Ditangkap hanya karena Mau Demonstrasi
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar.

TINDAKAN REPRESIF APARAT DIKECAM

Jakarta, Tabloid-Wani — Kalangan pegiat HAM mengecam tindakan represif dan pengepungan asrama mahasiswa Papua oleh aparat Kepolisian Polda Yogyakarta pada 15 Juli lalu.


Tindakan tersebut dini­lai menciderai kebebasan ber­pendapat dan berekspresi warga negara. Apalagi hampir di setiap aksi-aksi yang dilakukan maha­siswa Papua dibubarkan paksa tanpa alasan yang jelas.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar menuturkan, ada masalah soal sikap bangsa Indonesia dalam melihat masalah Papua. Dalam masalah Papua, pemer­intah bukannya menekankan dialog tapi malah melakukan banyak tindakan represif.

“Perbedaan pendapat kok harus berujung pada tindakan-tindakan yang tidak manusiawi,” ujarnya, di kantor KontraS, Jalan Kramat II, Jakarta, kemarin.

Haris mengungkapkan, dulu setiap orang yang mau meng­gelar aksi unjuk rasa di Papua bisa ditangkap, sekalipun ram­butnya keriting atau lurus. Tapi sekarang setiap orang yang rambutnya keriting dan kulitnya hitam mau aksi dimanapun di Indonesia bisa ditangkap dan ditahan.

“KontraS mencatat 1.300 orang Papua sudah ditangkap karena mau demonstrasi, mereka dituduh mengganggu keamanan,” sebutnya.

Baca juga:

  1. Aksi Damai Pekan Lalu, Tiga Aktivis KNPB Belum Dibebaskan Polisi KontraS Kecam
  2. Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua “Program Tito Omong Kosong”
Saat ini kecenderungan menghalang-halangi kebebasan ber­ekspresi rakyat Papua semakin meluas. Bahkan di beberapa kota di Pulau Jawa dan Sulawesi terjadi penangkapan terhadap warga Papua yang melakukan aksi mengkritik pemerintah.

“Untuk merespon yang seperti ini pemerintah harus membangun dialog soal Papua,” kata Haris.

Dia menekankan, kebebasan berekspresi sudah dijamin da­lam konstitusi. Menurut Haris, yang menentang kebebasan berekspresi adalah orang-orang yang kepentingannya terganggu akibat kebebasan tersebut.

“Polisi bisa melakukan tinda­kan tegas jika ada unsur anca­man kekerasan, tapi dalam kasus pengepungan asrama mahasiswa Papua di Jogja, polisi tidak meri­lis ancaman apa saja yang ada disana,” imbuhnya.

Haris menegaskan, kekhawatiran sejumlah pihak soal Papua akan merdeka terlalu berlebihan. “Syarat menjadi negara merdeka itu banyak, nggak segampang melakukan aksi, apalagi kita tidak pernah mendengar ada negara lain yang mengakui negara Papua,” tandasnya.

Direktur Papua Resources Center (PRC), Amirudin Ar Rahab menyebutkan, aspirasi kemerdekaan Papua sudah beru­sia 50 tahun. Menurutnya, ini bukan masalah baru sehingga pemerintah seharusnya bisa lebih baik dalam menangani masalah seperti itu.

Dia mengaku prihatin, dalam menangani persoalan Papua dari dulu sampai sekarang pemerin­tah hanya melakukan tindakan represif.

“Sekarang dimana-mana orang di Indonesia bisa menikmati demokrasi, masa anak Papua tidak boleh ikut menikmatinya,” katanya. Aksi dan demonstrasi adalah bagian dari dinamika demokrasi tersebut.

Amiruddin menilai, yang dia­lami rakyat Papua hari ini sama dengan yang dialami kalangan aktivis di era Orde Baru. “Tahun 1980an dan 1990an, saya juga alami yang seperti itu ketika demo di Jakarta, harusnya di era reformasi ini demokrasi di Indonesia menjadi lebih de­wasa,” tuturnya. Namun khusus soal Papua, demokrasi belum sepenuhnya dewasa.

Baca juga:

  1. Kemenkumham: “Saya Belum Baca” Kasus Pelanggaran HAM di Asrama Mahasiswa Papua, Yogyakarta

Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar menyebut­kan, cara-cara represif yang di­tunjukkan kepolisian bisa mem­bangkitkan simpati pihak luar terhadap kelompok masyarakat Papua.

“Harusnya yang dilakukan pemerintah adalah pendekatan persaudaraan, seperti dalam proses perdamaian di Aceh,” katanya.

Menurut Bambang, pemerin­tah harus segera menyelesaikan masalah-masalah dalam negeri secara damai. Jangan sampai proses demokrasi diterjang den­gan tindakan-tindakan represif dari aparat keamanan.

“Dalam hal ini presiden perlu menegur Kapolri, karena kita membangun negara ini bukan dengan persatuan yang dipak­sakan, tapi dengan membangun dialog dan persaudaraan,” tan­dasnya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, pengepun­gan asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta oleh aparat Kepolisian bukanlah pengepun­gan. Menurutnya, upaya aparat Kepolisian hanya bentuk pengamanan dan peringatan yang sengaja dibuat agar para mahasiswa tidak ribut.

“Bukan dikepung, supaya diberitahukan nggak boleh buat ribut. Kami dari Polhukam hanya melihat jangan ada yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kalau kamu buat keributan di sekelilingmu, kamu kan harus diingatkan juga,” kata Luhut di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (15/7) lalu.

Copyright ©RMOL


Tanggapan anda, Silahkan beri KOMENTAR di bawa postingan ini…!!!

Tags

Share Article

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Related Posts

This is articles having same tags as the current post.