Kemenkumham: “Saya Belum Baca” Kasus Pelanggaran HAM di Asrama Mahasiswa Papua, Yogyakarta

Share Story

Kemenkumham: "Saya Belum Baca" Kasus Pelanggaran HAM di Asrama Mahasiswa Papua, Yogyakarta
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi. Foto: Kompas
Jakarta, Tabloid-Wani — Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham Mualimin Abdi mengatakan pihaknya belum melakukan kajian terkait kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM di Asrama Mahasiswa Papua, Yogyakarta, pada Jumat (15/7).
Di tempat itu, kepolisian diduga melakukan pengepungan dan kekerasan terhadap warga Papua yang bergabung dalam Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB), yang berencana mengadakan long march dengan rute Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I (Jalan Kusumanegara), Yogyakarta sampai titik nol kilometer.
“Nanti akan kami pikirkan (kajiannya),” ujar Mualimin ketika ditemui di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (18/7/2016).
Dia bahkan mengaku belum membaca apapun mengenai kejadian di Yogyakarta itu.
“Belum, saya belum baca,” kata Mualimin sambil berlalu.
Dugaan tindak kekerasan itu salah satunya disebutkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang turut mengecam aksi pihak keamanan tersebut.
Peristiwa itu sendiri dimulai dari rencana warga Papua untuk berunjuk rasa memberikan dukungan kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) agar menjadi anggota penuh Melanesia Spearhead Group (MSG) dan memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.
Namun, menurut LBH, Kepolisian Daerah Yogyakarta menganggapi rencana itu dengan mengepung asrama agar “long march” urung dilaksanakan.
Selain melakukan pengepungan, lanjut LBH, polisi juga menyemprotkan gas air mata, menyita beberapa sepeda motor, melakukan penangkapan sewenang-wenang dan melakukan pemukulan terhadap warga Papua di asrama mahasiswa tersebut.
Hal itu diperparah dengan pembiaran aparat keamanan terhadap tindakan main hukum sendiri oleh kelompok tertentu yang dalam peristiwa itu mengumbar kalimat kebencian (“hate speech”) dan cenderung rasialis.
“Tindakan kepolisian justru meruntuhkan bangunan NKRI yang adalah negara hukum dan demokrasi yang menjunjung tinggi HAM,” ujar pengacara LBH Veronica Koman.
Untuk itu, LBH meminta pemerintah segera mengambil tindakan yang tegas bagi para pelaku yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap warga Papua di Yogyakarta.
Sebab, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) yang tertuang dan dijamin oleh konstitusi, serta dituangkan dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.
LBH pun mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menegakkan jaminan kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi dan menyampaikan pendapat sesuai UUD 1945, tanpa terkecuali.

Copyright ©Inilah


Tanggapan anda, Silahkan beri KOMENTAR di bawa postingan ini…!!!

Tags

Share Article

2 Comments

  1. Koment dirjen hamkemenkumham ini kedengaranx santai amat n lebai. Jadi pejabat itu hrs bertindai cpt, jng nnti akan lakukan penelitian dg alasan2 yg kesanx lamban. Kalau dirjenx sj lamban gerak, bgmna menterix bisa dpt segera info A1. Bgmn kalau nnti menterix ditanya presiden, sementara dirjenx lebai n lambat gerak. Jadi pejabat itu utk melayani, krn itu hrs gesit dan trengginas. Kalau tdk mampu ya diganti saja. Pantas saja kalau Presiden sllu marah2, bawahanx pd lebai!!!

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Related Posts

This is articles having same tags as the current post.