0
Tabloid-Wani -- Diplomat Kepulauan Solomon 'di Jenewa tadi malam mengatakan pada sesi ke-32 Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang situasi pelanggaranHAM di wilayah Papua, Indonesia.
Polisi Indonesia memantau demo dengan sangat ketat - Foto: whens Tebay
Barrett Salato mengatakan bahwa "kami menyambut perhatian meningkat yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo untuk Papua Barat, pelanggaran hak asasi manusia terhadap Papua Barat tetap belum terselesaikan".

Mr Salato mengatakan "Pemerintah Kepulauan Solomon menerima laporan rutin dari kasus penangkapan sewenang-wenang, eksekusi, penyiksaan, perlakuan buruk, pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, yang dilakukan terutama oleh polisi Indonesia".

Setelah sesi, dia bilang itu penting untuk mengangkat isu ini ke tinggkat global.

"Ini akan memberikan kesadaran tentang apa yang sebernarnya terjadi (di Papua)," katanya.

"Tidak banyak informasi keluar tentang apa yang terjadi di Papua, sehingga kami bawa ke PBB untuk menyuarakan suara sesama manusia yang tidak memiliki suara di dewan HAM PBB."

Selama sesi ke-32 Dewan Pleno, Pelapor Khusus PBB tentang hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat, Maina Kiai, memusatkan perhatian pada Papua.

Dia mengatakan apa yang terjadi di Papua adalah sebuah fenomena yang berhubungan dengan fundamentalisme budaya dan nasionalisme dilihat di bagian lain dari dunia.

"Dalam setiap kasus, keunggulan telah memicu proses dehumanisasi atau menjadi tidak sah dari kelompok-kelompok tertentu," kata Kiai dalam laporannya.
PBB dan Jakarta Fokus pada Pelanggaran HAM di Papua
Sejak April, serangkaian demonstrasi besar di Papua dalam mendukung Papua untu menentukan nasib sendiri telah mengakibatkan diperkirakan empat ribu orang Papua ditangkap. Foto. Dok. Tabloid Wani
Barrett Salato menunjukkan kepada sidang Dewan HAM, "pada 2 Mei 2016 saja, 2.109 orang ditangkap terutama penduduk asli Melanesia Papua, saat turut berpartisipasi dalam demonstrasi damai di beberapa kota di Papua Barat dan beberapa kota di Indonesia".

"Kami akan mendorong pemerintah Indonesia untuk mencari solusi damai dan berkelanjutan dari konflik yang sedang berlangsung di Papua Barat melalui keterlibatan konstruktif dengan perwakilan dari Papua Barat dan menghormati hak mereka sebagai manusia," katanya.

Fokus MSG pada Papua.

Kepulauan Solomon saat ini menduduki kursi MSG. Dalam kapasitas ini telah mendorong peningkatan keterlibatan dengan pemerintah Indonesia atas situasi di Papua Barat.

ULMWP telah ditetapkan sebagai status pengamat di MSG tahun lalu dan akan berupaya untuk masuk dalam keanggotaan penuh, dengan keputusan yang akan dibuat pada pertemuan para pemimpin MSG pada tanggal 14 bulan Juli nanti di Honiara.
PBB dan Jakarta Fokus pada Pelanggaran HAM di Papua
Perdana Menteri Kepulauan Solomon dan para pimpinan ULMWP. Foto: Facebook
Indonesia, yang juga memiliki status sebagai anggota di MSG, telah menentang representasi yang lebih besar dalam kelompok dengan ULMWP.

Delegasi Indonesia pada pertemuan MSG Menteri Luar Negeri pekan lalu di Fiji dilaporkan tidak senang harus duduk bersamaan dengan ULMWP untuk diskusi.

Bagaimanapun, Pemerintah Solomons optimis tentang Indonesia dan Papua Barat akan bersama-sama di satu meja yang sama.

Pertemuan MSG Menteri Luar Negeri menyimpulkan dengan kesepakatan untuk membentuk Komite Tingkat Tinggi sebagai Perwakilan dari anggota MSG untuk memfasilitasi keterlibatan konstruktif antara Jakarta dan Papua sebagai perihatin pada isu pelanggaran HAM terhadap orang Papua.

Jakarta Membentuk Tm untuk Menangani Kasus Pelanggaran HAM di Papua.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk menanggapi keprihatinan internasional yang sedang berlangsung tentang pelanggaran hak asasi di Papua Barat.

Sementara Dewan HAM PBB membahas Papua di Jenewa, Jakarta telah mendorong maju dengan pembentukan tim yang bertugas menangani sejumlah kasus pelanggaran HAM di wilayah Papua.
PBB dan Jakarta Fokus pada Pelanggaran HAM di Papua
Menteri Indonesia Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan. Foto: Tempo
Tim ini sedang dibuat di bawah pengawasan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan, yang telah mengundang monitoring regional.

Luhut mengatakan kepada media bahwa, tim ini  akan terdiri dari beberapa komisaris HAM Provinsi dan Pusat.

Tapi Gubernur Papua Lucas Enembe dan berbagai tokoh masyarakat sipil Papua telah menyuarakan keprihatinan bahwa tim tidak akan independen dan akan dibatasi dalam ruang lingkup.

Jakarta berada di bawah tekanan yang meningkat untuk menjadi transparan tentang upaya di Papua.

Menurut Barrett Salato, Solomon akan terus mendesak Jakarta untuk menerima tim misi pencari fakta dari PIF ke Papua, dan membuka akses di Papua untuk dunia internasional.

"Jurnalis yang bekerja pada hak asasi manusia masih dicegah untuk memiliki akses bebas dan penuh untuk melakukan pekerjaan mereka di Papua Barat," katanya.

"Delegasi kami yakin bahwa akses masyarakat internasional untuk Papua Barat, khususnya untuk Prosedur Khusus PBB, akan memberikan kesempatan untuk meningkatkan situasi hak asasi manusia."

Editor: Ap Walak

English version

Solomon Islands' diplomat in Geneva has told the UN Human Rights Council's 32nd session about an eroding human rights situation in Indonesia's Papua region.

Barrett Salato told the session that whilst his country welcomes increased attention on West Papua from Indonesia's president Joko Widodo, violations of Papuans' rights remain unresolved.

Mr Salato said his government received regular reports from Papua of arbitrary arrests, summary execution, torture, restriction of freedom of expression, assembly and association, committed mainly by Indonesian police.

After the session, he said it was important to raise the issue globally.

"It will give the international commmunity some awareness about what's going on (in Papua)," he said.

"Not much information goes out to the international commmunity about what's happening so we take it here to the right body of the UN to raise the voices of our fellow human beings that does not have a voice in the human rights council."

West Papua was singled out for attention at the session by the UN Special Rapporteur on the right to freedom of peaceful assembly and association, Maina Kiai.

He said what is occurring in Papua was a phenomenon connected with cultural fundamentalism and nationalism seen in other parts of the world.

"In each case, the superiority has triggered the process of dehumanization or delegitimizing of particular groups," said Mr Kiai in his report.

Barrett Salato pointed out to the Council session that on 2 May 2016 alone, over 2000 West Papuans were arrested for participating in peaceful demonstrations in several cities in Papua and eastern Indonesian cities.

"We would encourage the government of Indonesia to find peaceful and sustainable solution of the on-going conflict in West Papua through constructive engagement with the representatives of the West Papuans and respect their right as a people," he said.

MSG focus on Papuan rights

Solomon Islands is currently occupying the chair of the Melanesian Spearhead Group. In this capacity it has been pushing for increased engagement with Indonesia's government over the situation in West Papua.

The United Liberation Movement for West Papua was granted observer status at the MSG last year and is seeking full membership in the group, with a decision to be made at an upcoming MSG leaders summit in Honiara next month.

Indonesia, which has associate member status in the MSG, has been opposed to greater representation within the group by the ULMWP.

Indonesia's delegate at last week's MSG Foreign Ministers meeting in Fiji was reportedly unhappy about having to sit alonside the Liberation Movement representative for discussions.

The Solomons government, however, was upbeat about the impact of getting Indonesians and West Papuans together at the same table.

The MSG Foreign Ministers meeting concluded with agreement to establish a Committee of High Level Representatives of MSG members to facilitate constructive engagement between Jakarta and West Papuans as concernd parties on the issues of rights abuses against Papuans.
Jakarta establishes team to address Papuan rights abuses

Indonesia's government has been making efforts to respond to the ongoing international concern about rights abuses in West Papua.

While the UN Human Rights Council was discussing Papua in Geneva, Jakarta has been pushing ahead with the establishment of a team tasked with addressing a number of cases of human rights abuses in Papua region.

The team is being created under the watch of the Coordinating Minister of Political, Legal and Security Affairs, Luhut Pandjaitan, who has invited regional monitoring for the team's inception.

Mr Luhut told media the team would consist of the chairmen of both National and Provincial Human Rights Commissions and several human rights commissionaires.

But Papua's Governor Lucas Enembe and various Papuan civil society figures have voiced concern that the team would not be independent and would be restricted in its scope.

Jakarta is under increasing pressure to be transparent about its efforts in Papua.

According to Barrett Salato, the Solomons would continue to urge Jakarta to accept MSG and Pacific Islands Forum fact-finding missions to Papua, and open up Papua to international access.

"Journalists working on human rights are still prevented to have free and full access to do their work in West Papua," he said.

"Our delegation is convinced that access of international community to West Papua, particularly to UN Special Procedure, will provide an opportunity to improve the human rights situation."
 
 
 
 

Copyright ©RadioNz

Tanggapan anda, Silahkan beri KOMENTAR di bawa postingan ini...!!!

Post a Comment

Silahkan beri KOMENTAR anda...!!! dibawa sini... :p

 
Top