0
Masuk Tim Bentukan Luhut, Komnas HAM Jamin Kemandirian
Kendaraan melintas dekat seni mural bertema hak asasi manusia (HAM) di Jalan Letjen S. Parman, depan kampus Universitas Trisakti, Jakarta. (Foto: Antara)
Jakarta, Tabloid-Wani -- Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Ramandey menegaskan lembaganya tetap mandiri meski terlibat dalam Tim Terpadu Penyelesaian Kasus HAM Papua. Fritz juga memastikan Komnas HAM akan menjadi pemain utama (leading sector) dalam tim ini.

Selain itu, kata dia, pokok penyelesaian HAM akan tetap menggunakan standar Komnas yang tidak bisa diintervensi oleh pihak lain termasuk Menkopolhukam. Ia menjamin hanya Komnas HAM yang berwenang menyatakan sebuah kasus termasuk pelanggaran HAM atau tidak.

"Tugas Komnas HAM, untuk mengerjakan substansi HAM itu tidak dikerjakan oleh tim itu. Tim itu kan hanya tim koordinasi saja, tetapi untuk mengerjakan substansi HAM, tetap dikerjakan dengan mekanisme HAM, yang ada diatur dalam UU 39 tahun 1999 tentang Komnas HAM dan UU nomor 26 tahun 2000 tentang mekanisme peradilan HAM. Tim terpadu tidak akan mencampuri urusan Komnas HAM, kita menjadi leading sector untuk mengerjakan," kata Fritz kepada KBR, Sabtu (18/6/2016).

Selain Fritz, terdapat dua komisioner Komnas HAM yang ikut terlibat dalam tim, yakni Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat dan komisioner Sandra Moniaga, serta Kepala Biro Perencanaan Komnas HAM Sriyana.

Fritz Ramandey menambahkan, pembentukan tim berfungsi mempercepat penyelesaian kasus dengan membangun koordinasi berbagai pihak. Dengan ini, kata dia, lembaganya menjadi lebih leluasa untuk memanggil pihak lain seperti penegak hukum untuk dimintai keterangan.

"Misalnya karena pelaku-pelaku yang diduga adalah orang-orang yang ada dalam satuan TNI dan Polri. Jadi koordinasinya untuk, begitu kami mau memanggil, bisa saja langsung mengirim surat panggilan tembusan kepada Panglima TNI dan Kapolri, anggota yang bersangkutan bisa langsung dipanggil untuk dimintai keterangan," ujar dia

Menurutnya, memanggil penegak hukum dalam rangka penyelidikan kasus selama ini sulit dilakukan. Kata dia, dengan adanya tim, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan bisa memberikan tekanan langsung kepada para penegak hukum.

"Dulu-dulu misalnya ketika panggil itu kan ada problem komando, korps sehingga itu menjadi problem yang cukup sulit ya. (Di dalam Tim,red) Karena ada instruksi presiden yang memerintahkan kepada Menkopolhukam dan Menkopolhukam itu mengkoordinasikan dengan menteri-menteri terkait, tetapi tidak berarti itu Menkopolhukam mengintervensi lembaga-lembaga itu," tutur dia.

Fritz menjamin tim tidak akan dijadikan sarana kompromi dalam penyelesaian kasus.

"Tidak ada peluang kompromi di sana, yang ada adalah meletakkan penyelesaian dengan menggunakan fakta hukum, fakta lah yang berbicara, bukan soal interprestasi" pungkasnya.





Copyright ©kbr.id


Tanggapan anda, Silahkan beri KOMENTAR di bawa postingan ini...!!!

Post a Comment

Silahkan beri KOMENTAR anda...!!! dibawa sini... :p

 
Top