0
Ketua DPR Papua : Pemerintah Pusat Harus Dengarkan Aspirasi Papua Merdeka
Ist Foto
Jayapura, Tabloid-Wani -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Yunus Wonda mengatakan, pemerintah pusat harus mendengarkan aspirasi kelompok besar yang masih memperjuangkan Papua merdeka. Sebab aspirasi ini pun tak bisa dianggap remeh dan harus dibicarakan dengan baik dan benar.

“Salah satunya menyelesaikan masalah Papua lewat dialog. Walaupun triliunan rupiah diberikan kepada Papua, tetap tak akan menyelesaikan masalah di Papua yang sebenarnya ada. Semua tindakan yang dilakukan pemerintah pusat saat ini tak akan merubah Papua,” jelas Yunus kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua, Selasa 14 Juni 2016.

Yunus berharap, kunjungan DPR RI untuk membahas otonomi khusus (otsus) yang telah berjalan di Papua dapat dilakukan dengan baik. Pihak pemerintah pusat juga harus melihat secara langsung, apa yang sebenarnya terjadi di Papua. “Tetapi jika datang 1-2 jam ke Papua, untuk apa? Kita hanya diskusi saja berarti,” ungkapnya.

Menurut Yunus, pihaknya melihat tak ada niat baik pemerintah pusat selama otsus berjalan di Papua. Salah satunya tak pernah melakukan evaluasi, yang seharusnya evaluasi otsus itu dilakukan setiap tahunnya.

“Tapi setelah 14 tahun berjalan, evaluasi ini baru pertama kali dilakukan dan munculah RUU Otsus Plus yang saat ini disodorkan ke pemerintah pusat. Sejak UU 21/2001 dilaksanakan di Papua, baru ada satu Peraturan Pemerintah dan ini bukti tak ada keseriusan pemerintah pusat untuk Papua,” ungkap Yunus.

DPR Papua, kata Yunus, berharap ada hasil yang tak mengecewakan atas kunjungan DPR-RI yang akan membahas evaluasi Otsus Papua yang direncanakan besok (Rabu, 15 Juni 2016) akan dilaksanakan di Kantor Gubernur Papua.

“Kami pun akan menyampaikan kondisi riil yang ada saat ini kepada DPR RI, supaya pemerintah pusat tak melihat Papua hanya setengah-setengah, harus ada konsekwensi yang jelas untuk Papua,” jelas Yunus.

Menurut Yunus, DPR Papua juga mencatat perjuangan untuk RUU Otsus Plus masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) baru sebatas Fraksi NasDem yang ikut mendorongnya, sementara fraksi lain di DPR RI tak ada tanggapannya.

“Bahkan pertemuan beberapa kali di Menkopolhukam pun menyebutkan bahwa RUU Otsus Plus ini belum mendesak, sebab saat ini telah banyak perhatian pemerintah pusat kepada Papua,” jelas Yunus.

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen mengungkapkan akan terus berjuang hingga RUU Otsus Plus diterima pada Prolegnas. “Kami harap RUU ini dapat ditetapkan menjadi referensi hukum dan tak hanya jadi pembincangan. Kami harap pemerintah pusat dapat melihat lebih bijaksana RUU ini dan kampi pun akan berjuang hingga titik darah penghabisan,” katanya.





Copyright ©KabarPapua


Tanggapan anda, Silahkan beri KOMENTAR di bawa postingan ini...!!!

Post a Comment

Silahkan beri KOMENTAR anda...!!! dibawa sini... :p

 
Top