0
Pernyataan Emosional Indonesia di PBB, Menanggapi Pernyataan Kepulauan Solomon dan Vanuatu Atas pelanggaran HAM di Papua
Screenshot saat Pernyataan Indonesia dalam Debat Umum Dewan HAM PBB hari ini Tanggal 22 "Sedang Berlangsung LIVE Online" - Foto: Eriick Walela/Tabloi-Wani (istimewa)

Ini teks tanggapan Duta Besar Indonesia untuk Dewan HAM PBB pada sesi "right to reply". 

Baca paragraf terakhir bagaimana reaksi pernyataan emosional Indonesia menanggapi serangan Solomon Islands dan Vanuatu hari ini terhadap pelanggaran HAM yang sedang dilakukan Indonesia di West Papua.

Tuan Presiden,

Ini adalah jawaban yang tepat untuk menanggapi laporan yang dibuat oleh delegasi dari Kepulauan Solomon, Vanuatu dan LSM pada masalah Papua.

Saya menolak pernyataan yang dibuat oleh delegasi Vanuatu dan Solomon Island hari ini. Pernyataan mewakili orang-orang di Papua yang disayangkan kurangnya pemahaman tentang keadaan saat ini atas pembangunan oleh Indonesia di Provinsi Papua Dan Papua Barat.

Pernyataan Orang-orang yang kurang baik iman dan politik yang termotivasi untuk mendukung kelompok separatisme di Propinsi Papua dan Papua Barat. Orang-orang yang telah terlibat dalam gangguan publik, untuk menghasut dan serangan teroris bersenjata kepada warga sipil dan personel keamanan.

Dukungan tersebut jelas melanggar dan tujuan-tujuan piagam PBB dan prinsip hukum internasional pada hubungan yang saling menghargai kedaulatan dan integritas teritorial negara.

Biarkan aku menjelaskan, Indonesia, sebagai negara demokratis, berkomitmen untuk mengkampanyekan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk dengan mengambil langkah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di papua. Kami selalu terbuka untuk dialog tentang masalah HAM. Tapi kami orang-orang yang mendustakan politiksasi persoalan. Kami sangat benci cara Kepulauan Solomon dan Vanuatu telah disalahgunakan dewan ini dan prinsip universal promosi dan perlindungan hak asasi manusia dengan mendukung jalan permusuhan yang sengit.

Tuan Presiden,

Presiden Widodo telah secara pribadi dan pemerintah mengambil langkah-langah untu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan orang-orang yang telah menjadi korban pelanggaran HAM.

Dalam hal ini, pemerintah menangani sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua. Untuk mempercepat proses menangani kasus-kasus, Menteri Koordinator Politik, hukum dan Keamanan telah menyiapkan sebuah tim terpadu yang menyertakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Daftar Provinsi Papua dan papua barat menikmati wide-mulai otonomi, dan demokrasi, karena dijamin oleh hukum nasional. Pemerintah daerah dan provinsi yang langsung dipilih oleh, dan menuju serta dikelola oleh papuan. Selain itu, perlu dicatat bahwa anggaran per kapita di kedua propinsi tersebut termasuk orang-orang yang tertinggi di Indonesia.

Tuan Presiden,

Ini harus digarisbawahi di sini bahwa Kepulauan Solomon dan Vanuatu jauh dari sempurna dalam pelaksanaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Mereka masih menghadapi masalah HAM serius. Korupsi merajalela di semua sektor di masyarakat dan pemerintah. Dan perdagangan manusia terus berlangsung. Anak-anak menghadapi siksaan yang berkelanjutan, dan kekerasan terhadap perempuan sayangnya adalah rutinitas harian. Ini akan menjadi untuk perbaikan dari populasi mereka jika pemerintah dari Pulau Solomon dan Vanuatu memberikan perhatian dan prioritas untuk serius permasalahan omestik mereka.

Terima kasih.

Nonton juga videonya:

  1. Video Pernyataan Indonesia dalam Debat Umum Dewan HAM PBB hari ini Tanggal 22 "Sedang Berlangsung LIVE Online"

English version text:

Mr. Vice President,

This right of reply is to respond to the statements made by the delegations of Solomon Islands, Vanuatu and one NGO on the matter of Papua.

My delegation reject categorically the Statements made by those Delegations today. Those statements represent an unfortunate lack of understanding of the current state and development in Indonesia, including in the provinces of Papua and West Papua.

Those statements lacks good faith and are politically motivated that can be construed as supporting the separatist group in those provinces who have been engaged in inciting public disorder and in armed terrorist attacks toward civilians and security personnel.

Such support clearly violates the purposes and objectives of the UN Charter and principles of international law on friendly relations among states and on the sovereignty and territorial integrity of states.

Let me be clear, Indonesia, as a democratic country, is committed to promoting and protecting human rights, including by taking necessary steps to address the allegations of human rights violations and abuses in Papua. As no one is perfect, we are always open to have dialogue on human rights issues. But we reject politicization of those issues. We deplore the way Solomon Islands and Vanuatu have abused this Council and the universal principles of the promotion and protection of human rights by supporting the cause of separatism.

Mr. Vice President,

President Widodo has personally instructed relevant government agencies to take steps to settle past human rights issues, including those related to Papua, and to put in place measures to prevent future incidences.

In this regard, the government is addressing a number of cases of alleged human rights violations in Papua. To expedite the process of addressing those cases, the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs has set up an integrated team that includes the National Human Rights Commission.

Provinces of Papua and West Papua enjoy wide-ranging autonomy, and democracy, as guaranteed by the national laws. Provincial and local governments are directly elected by, and headed as well as administered by the Papuans. Moreover, it should be noted that the budget per capita in the two provinces are among the highest in Indonesia.

Mr. Vice President,

It needs to be underscored here that Solomon Islands and Vanuatu are far from being perfect in their implementation and protection of human rights. They are still facing serious human rights problems. Corruption is rampant in all segments in the society and government. Trafficking in persons continues to take place. Children are facing continued harsh punishment, and violence against women sadly is a daily routine. It will be for the betterment of their population if the government of Solomon Island and Vanuatu give attention and priority to seriously address their respective domestic human rights shortcomings.

I thank you.



Copyright ©WereneNews/Facebook.com/victor.yeimo


Tanggapan anda, Silahkan beri KOMENTAR di bawa postingan ini...!!!

Post a Comment

Silahkan beri KOMENTAR anda...!!! dibawa sini... :p

 
Top