0
Sembilan Aktifis “Front Politik” Jadi Target Garapan BIN?
Dari kiri ke kanan: Direktur Informasi BIN, Sundawan Salya, Buchtar Tabuni, dan Markus Haluk.
WANI/SuluhPapua - Sebuah dokumen yang dibantah dan diragukan kesahihannya oleh Direktur Informasi BIN berlogo Badan Intelijen Negara (BIN) dan bertuliskan Deputi II Kepala BIN bertajuk Rencana Aksi Opsgal Papua yang di keluarkan Maret 2014 bocor ke Fairfax Media Australia, isinya mengungkap profil, kekuatan, kelemahan dan juga strategi penggalangan yang digunakan oleh BIN untuk “menggarap” para aktifis tersebut. Baik yang Pro NKRI maupun yang Kontra NKRI, apa saja isi dokumen yang kesahihannya dibantah oleh Direktur Informasi BIN tersebut, ikuti ulasan SULUH PAPUA yang berhasil memperoleh soft copy dokumen tersebut.

Oleh : Walhamri Wahid

DOKUMEN setebal 35 halaman yang mengklaim bersumber dari BIN tersebut membagi “garapannya” dalam 4 kategori pengelompokan yakni (1) Front Politik, (2) Pro NKRI, (3) Mahasiswa Papua di luar Papua, (4) Tokoh Agama atau Tokoh Adat.

Secara umum dokumen yang diragukan kesahihannya oleh Sundawan Salya, Direktur Informasi BIN dalam sesi wawancara dengan Siydney Morning Herald tersebut berisikan profil aktifis, anteseden (riwayat aktifitas target yang ditengarai membahayakan-Red), kekuatan dan kelemahan, pelaksanaan (strategi pendekatan dan penggalangan-Red), pencapaian sasaran baik minimal ataupun maksimal, serta periodisasi waktu pelaksanaan.

Ada 9 nama aktifis yang menjadi garapan BIN dalam kelompok Front Politik, diantaranya Buchtar Tabuni, Markus Haluk, Frits Ramandey, Forkorus Yaboisembut, Agus Kosay, Sebby Sembom, Ishak Wetipo, Olga Hamadi, dan Yason Ngelia.

Buchtar Tabuni, kelahiran Yapen Waropen, 16 September 1979 di identifikasi melakukan sejumlah anteseden sebagai aktifis yang getol menyuarakan pelanggaran HAM di Papua, mendukung pendirian International Parliamentarians for West Papua (ILWP), terlibat kerusuhan di LP Abepura, dan berstatus DPO Polda Papua yang kabur ke PNG.

Sosok Buchtar Tabuni di identifikasi memiliki kekuatan mampu kerahkan massa khususnya orang pegunungan untuk laksanakan aksi unjuk rasa anarkhis dan pandai berorasi menggunakan bahasa daerah, namun kelemahannya adalah perempuan dan miras.

Sedangkan pola – pola yang diterapkan untuk menggarap Buctar Tabuni adalah pola konstruktif, dengan teknik dan strategi atau taktik mulai dari penyusupan, pengarahan, pecah belah hingga lempar pesan dan melalui media, dengan melibatkan beberapa LSM sebagai pelaksana.

Adapun kegiatan – kegiatan yang dirancang diantaranya update estom, membangun komunikasi, cipta opini, press release ke media, penanaman wawasan kebangsaan (wasbang), melibatkan KNPB organisasi yang dipimpin Buchtar Tabuni dalam kegiatan meningkatkan SDM Papua hingga Seminar Sehari Peran KNPB dalam Optimalisasi Kebijakan Otsus Papua.

Masih dalam dokumen tersebut, target yang diharapkan adalah agar minimal Buchtar Tabuni mau mendukung Otsus Papua dan target maksimal dukung Papua bagian dalam NKRI, dimana giat tersebut di laksanakan antara bulan April – Oktober 2014 lalu.

Target garapan kedua sebagaimana dimaksud dalam dokumen yang dibantah oleh BIN itu adalah Markus Haluk, mantan Ketua Aliansi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) yang di identifikasi sering terlibat aksi unjuk rasa dan seminar menuntut Papua lepas dari NKRI dan selalu mengkritisi kebijakan pemerintah dalam setiap aksinya, menolak kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tidak menyentuh masyarakat asli Papua.

Adapun kekuatan dan kelemahan Markus Haluk sebagaimana termaktub dalam dokumen yang dibantah kesahihannya oleh BIN itu, disebutkan Markus Haluk mampu menggerakkan mahasiswa pegunungan non mahasiswa dan mampu membuat propaganda lewat media.

Sedangkan kelemahan Markus Haluk adalah uang dan perempuan, bahkan disebutkan Markus Haluk adalah binaan BIN Daerah.

Pola, taktik dan strategis pendekatan yang digunakan untuk “meredam” Markus Haluk juga tidak jauh beda dengan Buchtar Tabuni, sedangkan kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan LSM sebagai pelaksana, diantaranya melibatkan Markus Haluk sebagai juru bicara dalam seminar – seminar tentang problem pembangunan di Papua, menjadi penasehat pemerintah provinsi Papua, dilibatkan sebagai mitra penangan kasus – kasus di Papua dan mengundang serta mengaktifkan Markus Haluk dalam kegiatan – kegiatan di Jakarta.

Sehingga hasil yang diharapkan, minimal Markus Haluk tidak mempermasalahkan soal UU Otsus Plus yang sedang di gadang Pemerintah Provinsi Papua ketika itu, dan target maksimalnya adalah ia mendukung UU Otsus Plus dalam bingkai NKRI, dengan periodisasi penggarapan antara bulan April hingga Oktober 2014.

Terkait hal tersebut, hingga berita ini dimuat, SULUH PAPUA belum berhasil mengkonfirmasi Markus Haluk, namun seperti di lansir oleh Fairfax Media, Markus Haluk membantah laporan tersebut yang menurutnya sudah melecehkan martabat dan karakternya.

“Saya pikir itu pelecehan terhadap martabat dan karakter saya,” kata Haluk kepada Fairfax Media.

“Saya punya istri, saya bukan playboy. Saya tahu ada banyak cara Indonesia (mencapai tujuannya). Ini strategi intelijen, strategi Jakarta untuk membunuh seorang pejuang.”

Haluk mengatakan dia tidak akan takut atau panik. “Perjuangan saya adalah untuk menyelamatkan orang Papua. Saya tidak disponsori atau dibayar oleh siapa pun. Dan saya akan terus berjuang sampai kebenaran ditegakkan di Papua.”, kata Markus Haluk seperti di lansir Fairfax Media.

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol (Inf) Teguh Pudji Rahardjo ketika di konfirmasi, Jumat (5/2/2016) melalui SMS, hingga berita ini di naikkan tidak membalas SMS konfirmasi yang dikirimkan SULUH PAPUA.

Johan Budi, Juru Bicara Kepresidenan seperti dilansir oleh BBC Indonesia menyangsikan kebenaran dokumen yang di klaim merupakan dokumen BIN tersebut.

“Dokumen yang beredar, yang katanya dari BIN, benar nggak dari BIN ? Harus ada klarifikasi dulu, baru kita bicara apakah ini kebijakan BIN ? Apa ini dari atas ? Itu kan harus dipisahkan. Kan nggak mungkin setiap ini perintah Presiden. Itu kan didelegasikan kepada bawahan,” kata Johan Budi dalam lansiran BBC Indonesia.

Bahkan BBC Indonesia mengaku sudah berusaha mengkonfirmasi kepada Kepala BIN, Sutiyoso, namun juga belum mendapat respons, pesan yang dikirim melalui SMS sudah terbaa, tapi tidak dibalas oleh Kepala BIN.

Sebelumnya, kepada surat kabar Sydney Morning Herald, Direktur Informasi BIN, Sundawan Salya, mengatakan akan meluncurkan investigasi internal secepatnya untuk melacak sumber dokumen.

“BIN tidak pernah mengeluarkan dokumen seperti itu. Kami adalah badan intelijen, karena itu tidak akan pernah menggunakan dokumen terbuka,” kata Sundawan kepada wartawan Sydney Morning Herald. (Bersambung)





Posted by: -
Copyright ©SuluhPapua



Tolong berikan KOMENTAR anda tentang situs Kami...!!! Agar ada perubahan yang lebih baik lagi...!!!

Post a Comment

 
Top