0
Presiden NRFPB, Aktivis HAM, Hingga Pengurus OKP juga Digarap BIN?
Frits Ramandey, Forkorus Yaboisembut, Olga Hamadi, dan Yason Ngelia
WANI/SuluhPapua - Kepala BIN boleh membantah bahwasanya dokumen yang katanya bocor atau bisa jadi memang sengaja di bocorkan itu adalah dokumen palsu. Namun banyak pihak mengakui “operasi penggalangan” itu pastilah pernah dilakukan karena memang itu adalah tugas intelijen, namun seberapa berhasilnya operasi itu masih harus dipertanyakan, yang pasti sejumlah nama mulai dari Presiden NRFPB, aktivis HAM, hingga pengurus OKP masuk dalam daftar identifikasi kelompok Front Politik yang digarap oleh BIN.

Oleh : Walhamri Wahid

“HERAN saja sudah empat dokumen operasi klandensten untuk para tokoh dan aktivis Papua yang pernah beredar di Papua, nama saya selalu ada dalam urutan 10 besar target BIN, ini suatu analisa yang sangat keliru, sebagai pekerja kemanusiaan dalam lembaga Komnas HAM yang dibentuk negara tentu saya mempertanyakan dokumen – dokumen tersebut yang semuanya memuat nama saya”, kata Frits Ramandey kepada SULUH PAPUA melalui wawancara telepon, Sabtu (6/2/2016), setelah membaca berita SULUH PAPUA yang memuat namanya berada dalam daftar dokumen bertajuk Rencana Aksi Opsgal Papua Maret 2014 yang bocor ke Fairfax Media Australia, yang dikatakan oleh Kepala BIN Sutiyoso sebagai “dokumen palsu” itu..

Menurutnya meski telah mendapatkan penjelasan dari petinggi BIN secara resmi, Komnas HAM akan mempersoalkan hal tersebut di tingkat nasional dan internasional.

“tapi saya sadar, itulah konsekwensi dari pekerjaan dan pengabdian bagi rakyatku Papua”, kata Frits lagi.

Menurutnya lagi, bocornya dokumen tersebut adalah bukti keteledoran dari BIN sendiri, tentang keaslian dokumennya memang masih harus jadi perdebatan, tapi kalau melihat format laporan itu sendiri, ia meyakini bahwa format itulah yang biasa digunakan oleh BIN dalam setiap rancangan operasi penggalangan.

“saya berharap BIN ke depan bisa lebih menghormati posisi Komnas HAM sebagai sebuah institusi negara, kalau terkadang saya harus berseberangan dengan NKRI, itu tidak lain dari sebuah langkah – langkah persuasive untuk mengurai masalah di Papua untuk menciptakan Papua damai”, kata Frits lagi.

Nama Frits Ramandey, selaku Plt Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua berada dalam urutan ketiga daftar dokumen tersebut, ia di identifikasi memiliki sejumlah kekuatan sebagai sosok yang mampu mengangkat dan menyuarakan kasus – kasus kekerasan dan juga memiliki jaringan serta mampu membangun komunikasi dengan negara–negara Melanesian Sparehead Group (MSG).

Namun salah satu kelemahannya selama ini, adalah selalu mengeluhkan kekurangan dana untuk melaksanakan sejumlah kegiatan Komnas HAM Perwakilan Papua.

Pola pendekatan, teknik, dan strategi yang digunakan untuk melemahkan Frits Ramandey sama dengan yang dilakukan terhadap aktivis lainnya. Cara–cara konstruktif, melalui penyusupan, penggiringan dan memecah belah dilakukan.

Dengan menggunakan jaringan sejumlah LSM, disebutkan akan dirancang sejumlah kegiatan yang melibatkan Frits Ramandey sebagai pembicara di seminar, melibatkannya dalam penyusunan buku non HAM dan politik, dan melibatkannya dalam kegiatan – kegiatan pemerintah.

Adapun tujuan minimal yang diharapkan, agar Frits Ramandey berhenti menyuarakan pelanggaran HAM berat yang selama ini ditengarai terjadi di Papua, sedangkan tujuan maksimalnya adalah mengiming – imingi Frits Ramandey menjadi Ketua Komnas HAM Papua, dengan waktu kegiatan di jadwalkan antara April – Oktober 2014.

Selain Frits Ramandey, ada nama Sebby Sembom sebagai contributor Komnas HAM Asia dan Olga Hamadi sebagai Koordinator Kontras Papua.

Sebby Sembom di tengarai sering menyebarluaskan dan mengupload video – video kekerasan TNI/Polri ke Komnas HAM Asia dengan mengharapkan imbalan, kekuatannya adalah mahir menggunakan bahasa Inggris dan paham internet, sedangkan kelemahannya adalah uang, judi, dan perempuan.

Beberapa kegiatan yang dirancang untuk melemahkan Sebby Sembom adalah membangun komunikasi, cipta opini, press release, magang di Komnas HAM RI, dan melibatkan Sebby dalam sejumlah Workshop bertajuk peran Komnas HAM dalam mengadvokasi pelanggaran di Papua, dengan harapan mampu mengarahkan Sebby Sembom agar tidak mempermasalahkan UU Otsus Plus dan goal maksimal diharapkan ia mendukung UU Otsus Plus dalam kerangka NKRI.

Sedangkan Olga Hamadi yang diidentifikasi bergabung dalam kantor pengacara Piter Ell, SH dan Rekan khususnya di tim advokasi rakyat Papua, sering melakukan propaganda cipta kondisi negative, dan melemparkan tuduhan adanya genosida di Papua serta menuding adanya pelanggaran HAM berat di Papua.

Kekuatan satu – satunya perempuan dalam pantauan BIN tersebut adalah ditengarai mampu merekrut pemuda Papua eks Tapol/Napol, namun salah satu kelemahannya adalah materi (uang).

Kegiatan yang dirancang untuk melemahkan Olga Hamadi sebagaimana dimuat dalam dokumen tersebut melalui membangun komunikasi, cipta opini, studi banding ke Kontras, dan kegiatan seminar dengan thema peran Kontras dalam mengadvokasi pelanggaran HAM di Papua.

Dengan tujuan minimal agar Olga Hamadi tidak lagi menyuarakan dan mempermasalahkan pelanggaran HAM berat di Papua, dan tujuan maksimal adalah bisa meredam isu pelanggaran HAM berat terjadi di Papua.

Hingga berita ini dimuat, SMS konfirmasi yang dikirimkan SULUH PAPUA ke Olga Hamadi belum mendapat jawaban.

Forkorus Yaboisembut, Presiden Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang lahir 5 Februari 1955 itu tak luput dari “pantauan” BIN sebagaimana termuat dalam dokumen yang dibantah Kepala BIN, Sutiyoso sebagai dokumen palsu itu. Beberapa kekuatan Forkorus adalah mampu menggerakkan massa, khususnya orang asli Sentani Kabupaten Jayapura, pandai berargumen karena memiliki latar belakang sarjana pendidikan dan berprofesi sebagai guru, serta memiliki kemampuan menulis yang baik untuk di publikasikan ke media.

Sedangkan beberapa kelemahan Presiden NRFPB itu seperti dimuat dalam dokumen tersebut, bahwa Forkorus tidak cukup punya power untuk menggerakan massa dari daerah pegunungan, kehidupan ekonominya yang lemah, sehingga kebutuhan akan uang juga menjadi salah satu titik kelemahannya.

Adapun beberapa kegiatan yang dirancang untuk ‘menggarap’ Forkorus Yaboisembut sebagaimana di muat dalam dokumen tersebut adalah membangun komunikasi, cipta opini, melibatkan Dewan Adat Papua (DAP) dalam beberapa kegiatan bhakti social seperti pengobatan gratis, press release, seminar sehari tentang optimalisasi DAP dalam membangun masyarakat adat, dan menghadirkan Forkorus dalam beberapa kegiatan seminar di Jakarta.

Dengan periodisasi kegiatan antara April – Oktober 2014, diharapkan dapat menggiring Forkorus untuk tidak mempermasalahkan UU Otsus Plus, sedangkan tujuan maksimal yang ingin dicapai adalah dibubarkannya NRFPB.

Beberapa aktifis yang terlibat sebagai pengurus OKP dan Ormas juga menjadi “garapan BIN” sebagaimana termuat dalam dokumen yang dikatakan sebagai dokumen palsu oleh Kepala BIN Sutiyoso itu.

Ada Agus Kosay selaku Ketua II Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Sentani yang selalu aktif dalam setiap kegiatan unjuk rasa dan seminar yang mengangkat isu Papua, kekuatannya sebagai Korlap demo mampu menggerakkan massa KNPB dan massa dari pegunungan, namun seperti termuat dala dokumen tersebut kelemahannya adalah dalam urusan uang, perempuan dan miras.

Beberapa kegiatan yang dirancang untuk melemahkan Agus Kossay diantaranya melalui membangun komunikasi dengan melibatkan bebeapa LSM nasional, ikut magang di beberapa LSM nasional, seminar sehari peran KNPB dalam optimalisasi kebijakan Otsus Papua, dan mendorong Agus Kosay untuk mendirikan LSM baru.

Adapun tujuan yang ingin dicapai minimal Agus Kosay dan kelompoknya, KNPB mendukung Otsus Papua dan goal maksimal mendukung Papua dalam NKRI.

Ishak Wetipo, Wakil Ketua I Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) juga menjadi perhatian BIN, ia ditengarai sebagai salah satu aktifis yang memiliki ideology Papua Merdeka yang kuat, dan getol melakukan cipta kondisi negative serta rajin blow up isu Papua di dunia maya.

Memiliki kekuatan mampu menggerakkan massa untuk aksi unjuk rasa khususnya dari daerah pegunungan, dengan menggunakan “agen – agen” dari BEM Uncen beberapa kegiatan dirancang untuk melemahkan Ishak Wetipo diantaranya membangun komunikasi, cipta opini, press release, dan melibatkan AMPTPI dalam seminar pemberantasan korupsi, dengan tujuan minimal ia tidak mempermasalahkan UU Otsus Plus, dan maksimal mendukung UU Otsus Plus dalam kerangka NKRI.

Yason Ngelia, Ketua Gerakan Mahasiswa Papua (GEMPAR) juga merupakan ‘target garapan’ BIN sebagaimana dimuat dalam dokumen tersebut, ia di identifikasi sebagai salah satu aktifis yang menyerukan boikot Pemilu tahun 2014 kemarin, Yason di identifikasi memiliki kemampuan untuk menggerakkan mahasiswa pegunungan dan coordinator lintas perguruan tinggi di Jayapura.

Dengan memanfaatkan ‘agen – agen’ BEM Uncen, beberapa kegiatan dirancang untuk melemahkan Yason Ngelia, mulai dari membangun komunikasi, cipta opini, press release, studi banding ke ICW, Bappenas, BEM UI, Arup, dan Bemnus juga menggelar seminar sehari optimalisasi peran GEMPAR dalam mengawal pembangunan di Papua, dengan goal minimal Yason Cs tidak mempermasalahkan UU Otsus Plus dan target maksimal mendukung UU Otsus Plus dalam NKRI.

Pesan konfirmasi yang di kirimkan SULUH PAPUA melalui dua akun inboks Facebook milik Yason Ngelia hingga berita ini di muat, belum mendapat tanggapan dari Yason.

Buchtar Tabuni salah satu aktifis dan pentolan KNPB ketika di konfirmasi SULUH PAPUA melalui akun Facebooknya mengatakan bahwa dokumen tersebut hanyalah sebuah propaganda murahan yang di mainkan oleh BIN dengan tujuan mengadu domba dan menimbulkan saling curiga dan ketidakpercayaan di kalangan aktifis pergerakan pro Papua merdeka.

“Saya berdiri di bukit yang menjulang tinggi, lalu saya memandang di jurang lereng bukit sana terdengar suara marga satwa yang berkicau untuk menghibur saya”, kata Buchtar Tabuni.

Menurutnya apa yang dilakukan oleh BIN adalah propaganda yang biasa dilakukan oleh penjajah utk mengadu domba kalangan aktifis, dan baginya hanyalah sebuah hiburan belaka.

Terkait kesahihan dokumen bertajuk Rencana Aksi Opsgal Papua Maret 2014, setelah sebelumnya ogah memberikan penjelasan, Kepala BIN, Sutiyoso akhirnya mau buka suara.

Kepada BBC Indonesia, Sutiyoso mengatakan dokumen BIN terkait informasi dan cara menekan sejumlah aktivis Papua, mahasiswa Papua di luar Papua serta tokoh adat dan agama Papua yang gencar menyuarakan kemerdekaan Papua adalah palsu

“Setelah di-check oleh Tim BIN ternyata dokumen tersebut palsu, bukan dari BIN”, kata Sutiyoso seperti dilansir BBC Indonesia, Jumat (5/2/2016).

Melalui pesan singkatnya kepada BBC ia mengatakan bahwa kejadian itu pada Maret tahun 2014 sehingga dirinya tidak bisa memberi penjelasan, dimana Sutiyoso diangkat sebagai Kepala BIN per 8 Juli 2015 menggantikan Marciano Norman. (Bersambung)




Posted by: -
Copyright ©SuluhPapua



Tanggapan anda, silahkan beri KOMENTAR
Silahkan beri KOMENTAR anda di bawa postingan ini...!!!

Post a Comment

 
Top