Perpanjangan Kontrak Freeport Harus Dapat Restu Masyarakat Papua
Pertambangan milik PT Freeport Indonesia.
WANI/JituNews, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Toni Wardoyo menginginkan perpanjangan kontrak Freeport harus didukung penuh oleh Pemerintah provinsi Papua dan kabupaten-kabupaten yang terkait dengan operasional Freeport.

"Tanpa kesamaan visi ini, saya yakin izin perpanjangan tidaklah layak. Tidaklah patut diperpanjang," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (9/2).

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, keinginan masyarakat Papua yang meminta Freeport membangun smellter di Papua sangat relevan dan harus didukung penuh.

"Tidak ada tanda tanda pembangunan di sana. Alangkah baiknya (pembangunan smelter) dialokasikan ke kabupaten di Papua khususnya ke Mimika," tuturnya.
Baca juga:
Sementara itu soal kekosongan jabatan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia juga harus secepatnya diganti dengan orang baru menggantikan Maroef Sjamsoeddin. Menurutnya, Freeport harus menentukan sikap untuk mengangkat salah satu dari 6 putra Papua yang saat ini menjabat sebagai direksi PT Freeport Indonesia.

"Saya percaya mereka putra terbaik Papua. pilihlah diantara mereka untuk dijadikan Presiden PT Freeport Indonesi. Ke depan diharapkan komunikasi antara PT Freeport dan masyarakat, pemerintah papua, kabupaten-kabupaten yang ada bisa bersinergi," pungkasnya.




Posted by: Khairul Anwar
Copyright ©JituNews



Tanggapan anda, silahkan beri KOMENTAR
Silahkan beri KOMENTAR anda di bawa postingan ini...!!!
 
Top