Tirani Penguasa Indonesia Menyebabkan Tragedi Kemanusian Selama 59 Tahun, Referendum Papua Diawasi PBB Solusi!

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-L9AOqZCVlsY/XyuOlkowAiI/AAAAAAAAN-c/8qp0hR1qhA4wm1ObLJPM4Z1MK0WWEw30ACLcBGAsYHQ/s1600/Tirani%2BPenguasa%2BIndonesia%2BMenyebabkan%2BTragedi%2BKemanusian%2BSelama%2B59%2BTahun%252C%2BReferendum%2BPapua%2BDiawasi%2BPBB%2BSolusi%2B-%2BTabloid%2BWANI.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Tirani Penguasa Indonesia Menyebabkan Tragedi Kemanusian Selama 59 Tahun, Referendum Papua Diawasi PBB Solusi!" border="0" data-original-height="311" data-original-width="474" src="https://1.bp.blogspot.com/-L9AOqZCVlsY/XyuOlkowAiI/AAAAAAAAN-c/8qp0hR1qhA4wm1ObLJPM4Z1MK0WWEw30ACLcBGAsYHQ/s1600/Tirani%2BPenguasa%2BIndonesia%2BMenyebabkan%2BTragedi%2BKemanusian%2BSelama%2B59%2BTahun%252C%2BReferendum%2BPapua%2BDiawasi%2BPBB%2BSolusi%2B-%2BTabloid%2BWANI.png" title="Tirani Penguasa Indonesia Menyebabkan Tragedi Kemanusian Selama 59 Tahun, Referendum Papua Diawasi PBB Solusi!" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><b>Kolonialisme </b><i>[penjajahan]</i><b> Indonesia terhadap bangsa Papua</b></td></tr> </tbody></table> <b><span style="color: #666666;">No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i><br /> <br /> <b><span style="background-color: black; color: white;">Artikel: Referendum</span></b><br /> <h4> Tirani Penguasa Indonesia yang Menyebabkan Tragedi Kemanusiaan Terhadap Orang Asli Melanesia di West Papua Selama 59 Tahun Harus Diakhiri Dengan Solusi Referendum yang Bermartabat Diawasi PBB </h4> <br /> <b><u>Oleh Dr. Socratez S.Yoman</u></b><br /> <blockquote class="tr_bq"> <i>"Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.” <b>(Prof. Dr. Franz Magnes).</b></i></blockquote> Pernyataan Pastor Franz Magnes adalah benar. Karena, koflik dan tragedi kemanusiaan di Papua merupakan kekerasan Negara terlama dan terpanjang di Asia dan Pasifik. Lima dekade lebih sejak 1961 hingga 2020 sudah menjadi 59 tahun tirani penguasa Indonesia sudah mengakar di Papua dan menyebabkan tragedi kemanusiaan terhadap Orang Asli Papua yang menahun (kronis) di era peradaban moderen abad ke-21.<br /> <br /> Wajah tirani penguasa kolonial Indonesia di West Papua digambarkan dengan sempurna dan benar oleh ilmuwan dan tokoh rohaniawan Kristen Katolik Prof. Dr. Franz Magnis sebagai berikut:<br /> <br /> “Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia. Kita teringat pembunuhan keji terhadap Theys Eluay dalam mobil yang ditawarkan kepadanya unuk pulang dari sebuah resepsi Kopassus.”<br /> <br /> “Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.” (hal.255).<br /> <br /> “…kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam.” (hal.257). (Sumber: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme Bunga Rampai Etika Politik Aktual, 2015).<br /> <br /> <b><i>Baca juga:</i></b><br /> <ol> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2020/05/artikel-sejarah-pepera-1969-di-papua-dimenangkan-oleh-abri-sekarang-tni-polri.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Artikel Sejarah: Pepera 1969 di Papua Dimenangkan oleh ABRI (sekarang; TNI-Polri)</span></a></b></li> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2020/05/artikel-indonesia-menduduki-dan-menjajah-west-papua-pepera-1969-yang-cacat-hukum-internasional.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Artikel 1 Mei 1969: Indonesia Menduduki dan Menjajah West Papua - Pepera 1969 yang Cacat Hukum Internasional</span></a></b></li> </ol> Akar Tirani dan tragedi kemanusiaan terlama dan terpanjang dalam sejarah serta menahun di Asia dan Pasifik itu sudah ditemukan oleh Tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam buku Papua Road Map (2008), yang dipimpin oleh alm. Muridan S.Widjojo bersama dengan Ibu Adriana Elisabeth, Amirudin Al-Rahab, Cahyo Pamungkas dan Rosita Dewi.<br /> <br /> Penyebab luka membusuk ditubuh bangsa Indonesia itu sudah dibedah dan didiagnosa dengan sempurna dan benar dari Tim LIPI. Ada empat penyakit menahun (kronis) yang ditemukan LIPI:<br /> <ol> <li>Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;</li> <li>Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;</li> <li>Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;</li> <li>Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.</li> </ol> Jantung dari 4 akar masalah ini ialah rasisme dan ketidakadilan. Maka kita harus<br /> <br /> lawan Rasisme dan Ketidakadilan. Dukung All Black Lives Matter dan West Papua Lives Matter serta Melanesian Lives Matter.<br /> <br /> Uskup Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB, pernah menyatakan prinsip Gereja, sebagai berikut:<br /> <br /> "Posisi Gereja Katolik di Timor Timur, pada pilihan apapun, adalah menerima situasi yang dipilih rakyat Timor Timur. Pada situasi ini, pilihan-pilihan yang dianjurkan oleh Gereja adalah pilihan untuk melakukan Referendum. Gereja memberikan anjuran terhadap pilihan karena percaya bahwa pilihan terhadap referendum adalah pilihan demokratis yang mampu mengakomodasikan seluruh aspirasi dan suara hati rakyat Timor Timur." (Sumber: Demi Keadilan dan Perdamaian, Peter Tukan-Domingos de Sousa, 1997, hal. 338).<br /> <br /> THOMAS CH. SYUFI, AKTIFIS HAM PAPUA pada 1 Agustus 2020 dalam topik artikelnya: "OPSI REFERENDUM, SOLUSI DEMOKRATIS BAGI RAKYAT PAPUA" menyampaikan pikiran cerdas dan obyektif. <br /> <br /> Saya akan kutip tujuh belas paragraf dari tulisan Syufi. Kutipan banyak paragraf seperti ini tentu saja dianggap plagiat atau copy paste karya orang lain. Tetapi, karena saya setuju dengan pemikiran pak Thomas, maka saya mengutipnya sebagai bentuk mendukung pikiran dan pendapatnya dan sekaligus memperkuat tulisan saya. Kutipan tujuh belas paragraf sebagai berikut:<br /> <br /> "Tentu, referendum menjadi satu-satunya jalan terbaik untuk penyelesaian konflik di Papua. Rakyat Papua menganggap referendum merupakan sebuah solusi demokratis untuk memecah kebutuhan politik dan krisis kemanusiaan yang berkepajangan terjadi di Bumi Cenderawasih sejak aneksasi 1 Mei 1963. Referendum menjadi jalan bermatabat untuk mengakhiri ketidakadilan dan pelanggaran HAM di Tanah Papua."<br /> <br /> "Akar kekerasan dan pelanggaran HAM di Tanah Papua adalah orang Papua berjuang melawan pemerintah Indonesia untuk meraih kemerdekaan dengan cara yang santun dan bermartabat. Namun hal tersebut cenderung ditanggapi secara vulgar dan brutal oleh pemerintah Indonesia melalui aparat TNI-Polri. Ketika orang Papua menerikkan identitas dan hak politiknya, mereka diitimidasi, dikejar, ditangkap, dipenjara, dipukul, maupun dibunuh."<br /> <br /> "Rakyat Papua tetap konsisten berjuang untuk meraih kembali hak politik mereka yang dirampas oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai cara manipulatif. Sejarah masuknya Papua ke dalam NKRI pun dinilai didistorsi. Karena secara historis, Nederlands Niew-Guinea(atau Papua) merupakan wilayah luar negeri dari Kerajaan Belanda dari tahun 1949 hingga 1962. Jelas, Papua bukan bagian dari wilayah koloni Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia, tapi Papua adalah wilayah koloni “provinsi luar negeri” Belanda yang yang berkedudukan di Holandia Binnen(Jayapura)."<br /> <br /> "Perjanjian New York menjadi dasar atas pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat(Pepera) yang cacat hukum dan moral karena penuh rekayasa dan di bawah tekanan militer. Paksaan dan intimidasi mewarnai sebelum dan saat Pepera dilaksanakan. Padahal, amanat dari Perjanjian New York, Pepera 1969 harus digelar dengan mekanisme one man one vote atau satu orang satu suara."<br /> <br /> "Artinya, setiap penduduk Papua memiliki hak untuk menentukan pilihannya tanpa diwakili. Yang terjadi adalah Pepera yang dilaksanakan menurut mekanisme Indonesia, yaitu musyawarah. Kala itu total penduduk Papua sekitar 800 ribu jiwa, dan hanya 1.025 orang yang ikut Pepera."<br /> <br /> <b>Baca ini: (<a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/03/penyelenggaraan-PEPERA-tahun-1969-di-papua-dan-keputusannya.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Penyelenggaraan PEPERA Tahun 1969 di Papua dan Keputusannya</span></a>)</b><br /> <br /> "Tidak mendasar klaim Indonesia atas wilayah teritorial Papua. Dengan segala intrik politik Presiden Indonesia, Soekarno—Papua harus direbut secara paksa melalui invasi militer—yakni Trikora yang berlangsung tanggal 19 Desember 1961-15 Agustus 1962). Setelah itu, lahirlah Perjanjian New York(New York Agreement) 15 Agustus 1962 yang diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk pemindahan kekuasaan atas Papua Barat dari Belanda ke Indonesia."<br /> <br /> "Ketidakpuasan atas proses Pepera 1969 ini menjadi salah satu penyebab utama gerakan perlawanan atau resistensi rakyat terhadap pemerintah Indonesia. Rakyat Papua ingin menuntut agar Pepera 1969 yang cacat dan illegal itu perlu direview kembali oleh PBB."<br /> <blockquote class="tr_bq"> "Namun, tuntutan ini selalu dijawab dengan kekerasaan, berupa pengejaran, penangkapan, pemenjaraan, penculikan, dan pembunuhan oleh aparat TNI-Polri. Pelaku delik pelanggaran HAM selalu mendapat impunitas atau kebal hukum. Mereka bahkan justru memperoleh kehormatan, promisi, dan kenaikan pangkat dari negara."</blockquote> <blockquote class="tr_bq"> "Bahkan di era berlakunya Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pun mengundang banyak masalah. Otsus yang diharapkan menjadi payung dan sombar bagi rakyat Papua justru membawa malapetaka."</blockquote> "Payung Otsus yang diklaim oleh Jakarta sebagai jawaban atas huru-hara dan tuntutan Papua merdeka telah bolong dari berbagai sisi dan ditembus semburat sinar matahari hingga rakyat Papua terus tersengat. Otsus sebagai opsi politik—menyelesaikan konflik antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua kini membawa dukacita dan kematian tiada akhir di Tanah Papua."<br /> <blockquote class="tr_bq"> "Spiral kekerasan di Papua kian melonjak dan rezim Joko Widodo “Jokowi” pun ‘hobi’ mendaur ulang pola kekerasan di Tanah Papua. Jokowi lebih suka menjalankan security approach dan menyampingkan pendekatan humanitarian, justice, dan prosperity." </blockquote> <blockquote class="tr_bq"> "Realitas kegagalan Otsus di Tanah Papua itu diperlihatkan dengan sejumlah peristiwa penting dan mengenaskan, seperti pembunuhan terhadap pemimpin politik bangsa Papua, Theys Hiyo Eluay(Ketua Presidium Dewan Papua/PDP) pada 10 November 2001 di Alun-Alun Kota Jayapura." </blockquote> <blockquote class="tr_bq"> "Pembunuhan terhadap Musa Mako Tabuni(Wakil Ketua KNPB) 14 Juni 2012 di Perumnas III, Waena, Jayapura. Juga tragedi tertembak mati empat siswa SMA di Paniai 8 Desember 2014—yang hingga kini pihak korban dan rakyat Papua menuntut keadilan dan penegakan hukum atas kasus ini, tapi makin tidak jelas respon pemerintah Indonesia. Memang Apa yang menjadi spirit dan filosofi dari amanat undang-undang Otsus Papua, seperti proteksi, afirmasi, dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua tak pernah terbukti."</blockquote> <blockquote class="tr_bq"> "Selain itu, anggaran Otsus yang diberikan ke Tanah Papua: provinsi Papua dan Papua Barat yang berjumlah 94,24 triliun rupiah sejak tahun 2002 hingga kini belum efektif menjawab kesejahteraan rakyat Papua. Diduga kebanyakan dana Otsus digunakan untuk pesta pora di dunia birokrasi; belanja pegawai dan jalan dinas, serta korupsi yang merajerela." </blockquote> <blockquote class="tr_bq"> "Hal tersebut membuat anggaran Otsus sukar tersalurkan dengan baik hingga ke masyarakat asli Papua di kampung-kampung yang sebagai subjek dari Otsus itu sendiri. Misalnya, pembangunan sekolah yang mangkrak, sekolah kekurangan guru, terbatasnya tenaga dan fasilitas kesehatan, siswa putus sekolah karena tak ada biaya." </blockquote> <blockquote class="tr_bq"> "Sebagian besar kekacauan ini terjadi di era Otsus yang sejak awal digadang-gandangkan oleh pemerintah pusat(Jakarta) sebagai opsi politik untuk menyelesaikan konflik laten rakyat Papua dan pemerintah Indonesia."</blockquote> <blockquote class="tr_bq"> <i>"Jelas, Otsus sebagai solusi telah berubah menjadi masalah, maka masalah tak bisa menyelesaikan masalah. Karena itu, tawaran terakhir dari riwayat kegagalan Otsus di Tanah Papua adalah referendum sebagai solusi demokratis dan bermartabat bagi penyelesaikan kegaduhan politik dan krisis kemanusiaan yang masif dan berkepanjangan di Tanah Papua selama sekitar 57 tahun Papua menjadi bagian dari NKRI." <b>(Sumber: http/www.law.justice.co).</b></i></blockquote> Tirani penguasa Indonsia dan tragedi kemanusiaan terlama dan terpanjang di Asia dan Pasifik diperkuat dengan perintah Negara untuk Operasi Militer di Nduga pada Desember 2018 hingga berlangsung 2020 saat ini.<br /> <br /> Operasi militer Indonesia di Nduga-Papua adalah perintah Negara. Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo memberikan perintah untuk TNI melaksanakan operasi.<br /> <blockquote class="tr_bq"> <i>"Tangkap seluruh pelaku penembakan di Papua. Tumpas hingga akar” <b>(Sumber: DetikNews/5/12/2028).</b></i></blockquote> Presiden juga didukung oleh Wakil Presiden H.Jusuf Kalla dan ia memerintahkan:<br /> <blockquote class="tr_bq"> <i>“Kasus ini ya polisi dan TNI operasi besar-besaran, karena ini jelas mereka, kelompok bersenjata yang menembak.” <b>(Sumber: Tribunnews.com/6/12/2018).</b></i></blockquote> Perintah operasi militer dari Presiden Republik Indonesia didukung oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo:<br /> <blockquote class="tr_bq"> <i>“…DPR usul pemerintah tetapkan Operasi Militer selain perang di Papua.” <b>(Sumber: Kompas.com/13/12/2018).</b></i></blockquote> Perintah operasi militer diperkuat oleh <br /> <br /> Menkopolhukam, H. Dr. Wiranto:<br /> <blockquote class="tr_bq"> <i>“Soal KKB di Nduga Papua, kita habisi mereka.” <b>(Kompas.com/13/12/2018).</b></i></blockquote> Sementara Kapolri Jenderal Dr. Muhammad Tito Karnavian (sekarang: Menteri Dalam Negeri) lebih cerdas, intelektual, rasional, berhikmat dan memberikan nasihat bijak:<br /> <blockquote class="tr_bq"> <i>“Kasus tersebut jangan dibesarkan dinasionalisasi, karena itu yang ditunggu oleh pihak mereka (OPM). Untuk memancing penetapan sebagai Operasi Militer melawan gerakan separatis.”</i></blockquote> Lebih lanjut disarankan dalam aspek historis: <i>” Menurut sejarah, Papua masuk ke Indonesia melalui proses resolusi PBB. Sehingga untuk memudahkan mengangkat Papua ke Sidang PBB adalah dengan dalil terjadinya pelanggaran HAM, terjadi pembantaian oleh militer dan bahkan genosida.”</i><br /> <blockquote class="tr_bq"> <i>“Bila itu terjadi, maka ditetapkan darurat militer, kemudian terjadi pelanggaran HAM, kemudian itu maju ke Sidang PBB dan voting, maka dipastikan Indonesia bakal kehilangan Papua.” <b>(Sumber: Swararakyat.com/06/12/2018).</b></i></blockquote> Dalam operasi milier Indonesia di Nduga-Papua selama 1 tahun dan 8 bulan sejak 2 Desember 2018-Juli 2020, orang asli Papua telah meninggal 257 orang. Jumlah ini ada yang ditembak TNI, meninggal di hutan karena kelaparan dan meninggal di tempat penggungsian. <br /> <br /> Pada 20 September 2020 Tentara Nasional Indonesia (TNI) menembak mati Elias Karunggu (40) dan Selu Karunggu (20) di pinggir sungai Kenyem, di kampung Meganggorak, Nduga. Alasannya ayah dan anaknya diduga oleh TNI sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB).<br /> <br /> Pada 19 Desember 2018, TNI menembak mati Pendeta Geyimin Nigiri (83) Tokoh Gereja dan Perintis Gereja Kemah Injil di Kabupaten Nduga. TNI menembak mati dan dibakar jenazah Geyimin dengan menyiram minyak tanah dibelakang halaman rumahnya.<br /> <br /> Ada kisah seorang ibu hamil yang sangat menyedihkan dan menyentuh hati nurani kita semua akibat Operasi Indonesia Militer di Nduga.<br /> <br /> “Saya melahirkan anak di tengah hutan pada 4 Desember 2018. Banyak orang berpikir anak saya sudah meninggal. Ternyata anak saya masih bernafas. Anak saya sakit, susah bernafas dan batuk berdahak. Suhu di hutan sangat dingin, jadi waktu kami berjalan lagi, saya merasa anak bayi saya sudah tidak bergerak. Kami pikir dia sudah meninggal. Keluarga sudah menyerah. Ada keluarga minta saya buang anak saya karena dikira dia sudah mati.<br /> <br /> Tetapi saya tetap mengasihi dan membawa anak saya. Ya, kalau benar meninggal, saya harus kuburkan anak saya dengan baik walaupun di hutan. Karena saya terus membawa bayi saya, saudara laki-laki saya membuat api dan memanaskan daun pohon, dan daun yang dipanaskan itu dia tempelkan pada seluruh tubuh bayi saya. Setelah saudara laki-laki tempelkan daun yang dipanaskan di api itu, bayi saya bernafas dan minum susu.<br /> <br /> Kami ketakutan karena TNI terus menembak ke tempat persembunyian kami. Kami terus berjalan di hutan dan kami mencari gua yang bisa untuk kami bersembunyi. Jadi, saya baru tiba dari Kuyawagi, Kabupaten Lanny Jaya. Kami berada di Kuyawagi sejak awal bulan Desember 2018. Sebelum di Kuyawagi, kami tinggal di hutan tanpa makan makanan yang cukup selama beberapa minggu. Kami sangat susah dan menderita di atas tanah kami sendiri.” <i>(Sumber: Suara Papua, 8 Juni 2019).</i><br /> <b><i><br /></i></b> <b><i>Baca ini:</i></b><br /> <ol> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2017/11/kepalsuan-sejarah-papua-dalam-nkri.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Kepalsuan Sejarah Papua dalam NKRI</span></a></b></li> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2017/08/saksi-pepera-mama-meryl-latuheru-betay-ikut-saja-yang-dorang-bilang.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Saksi PEPERA, Mama Meryl Latuheru Betay: Ikut Saja yang Dorang Bilang</span></a></b></li> </ol> Dalam operasi militer di Nduga, TNI menembak mati 5 orang sipil pada 20 September 2019 di Gua Gunung Kenbobo, Distrik Inye dan mayat mereka dikuburkan dalam satu kuburan. Nama-nama korban tewas: (1) Yuliana Dorongi (35/Perempuan), (2) Yulince Bugi (25/ Perempuan; (3) Masen Kusumburue (26/ Perempuan; (4) Tolop Bugi (13/ Perempuan; (5) Hardius Bugi (15/L). (Sumber resmi: Theo Hesegem, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Keutuhan Manusia Papua). <br /> <br /> Jalan penyelesaian persoalan tirani penguasa Indonesia dan tragedi kemanusiaan terlama dan terpanjang di Asia dan Pasifik yang dialami Orang Asli Papua, maka para 57 Pastor Katolik Pribumi Papua dan Dewan Gereja Papua (WPCC) berdiri dengan posisi suara kenabian sebagai berikut:<br /> <ol> <li>Pada 21 Juli 2020 dari 57 Pastor Katolik Pribumi Papua menyatakan: KAMI MEMINTA KEPADA PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGAKHIRI KONFLIK BERKEPANJANGAN DI TANAH LELUHUR KAMI-PAPUA DENGAN CARA DIALOG. Sejauh yang kami lihat dan dengar dan ikuti di media sosial, semua elemen Masyarakat akar Rumput di Papua, mereka meminta Pemerintah Indonesia untuk <a href="https://www.tabloid-wani.com/2020/07/surat-terbuka-isi-hati-oap-kepada-presiden-ri-ir-jokowi.html" target="_blank"><span style="color: blue;">BERDIALOG DENGAN ULMWP</span></a> yang DIMEDIASI OLEH PIHAK KETIGA yang NETRAL, sebagaimana yang pernah dilakukan dengan GAM di Aceh.</li> <li>Dewan Gereja Papua meminta Dewan Gereja Dunia (WCC) untuk mendorong dialog yang bermartabat dan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) dalam menyelesaikan masalah sejarah politik Pepera 1969 yang melibatkan pihak ketiga yang lebih netral." <b><i>(Surat tertanggal, 16 Februari 2019).</i></b></li> <li>Dewan Gereja Papua meminta keadilan dari pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua yang sudah ditunjukkan oleh Indonesia untuk GAM di Aceh. Wakil Presiden Yusuf Kalla berperan secara aktif mendukung dialog dengan GAM yang dimediasi Internasional. Oleh karena itu, kami menuntut bahwa pemerintah Indonesia berdialog dengan <a href="https://www.tabloid-wani.com/2020/07/ulmwp-otoritas-bangsa-papua-menuju-negara-west-papua.html" target="_blank"><span style="color: blue;">ULMWP</span></a> yang dimediasi pihak ketiga yang netral. <i><b>(Isi dari Surat tertanggal, 26 Agustus 2019)</b></i></li> <li>Dewan Gereja Papua mendesak Pemerintah Indonesia segera membuka diri berunding dengan <a href="https://www.tabloid-wani.com/2020/07/ulmwp-otoritas-bangsa-papua-menuju-negara-west-papua.html" target="_blank"><span style="color: blue;">ULMWP</span></a> sebagaimana Pemerintah Indonesia telah menjadikan GAM di ACEH sebagai Mitra Perundingan yang dimediasi pihak ketiga; sebagai satu-satunya solusi terbaik untuk menghadirkan perdamaian permanen di Tanah Papua, sesuai dengan seruan Gembala yang pada 26 Agustus 2019 yang telah dibacakan dan diserahkan langsung kepada Panglima TNI dan KAPOLRI di Swiss-Bell Hotel Jayapura. <i><b>(Isi dari surat 13 September 2019).</b></i></li> </ol> <br /> <div style="text-align: right;"> <b><i>Ita Wakhu Purom, Minggu, 2 Agustus 2020</i></b></div> <b><i><br /> </i></b> <b>Penulis:</b><br /> <b><i>1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.</i></b><br /> <b><i>2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).</i></b><br /> <b><i>3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).</i></b><br /> ____<br /> <br /> <br /> <b>Posted by: Admin</b><br /> <b>Copyright ©Dr. Socratez Yoman </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u><br /> Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

Tirani Penguasa Indonesia Menyebabkan Tragedi Kemanusian Selama 59 Tahun, Referendum Papua Diawasi PBB Solusi!

Kolonialisme [penjajahan] Indonesia terhadap bangsa Papua No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal Artikel: Referendum Tirani Penguasa I...

Baca lainnya »

Pelanggaran HAM Berat dalam Operasi Militer Indonesia di Nduga Bukti Kuat “Kegagalan Otsus 2001”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-qWw3QYPgJ9E/Xyt2ht5WuLI/AAAAAAAAN98/-86Mat8U7TcAICflZuObA4VBtEisih2lQCLcBGAsYHQ/s1600/Pelanggaran%2BHAM%2BBerat%2Bdalam%2BOperasi%2BMiliter%2BIndonesia%2Bdi%2BNduga%2BBukti%2BKuat%2B%25E2%2580%259CKegagalan%2BOtsus%2B2001%25E2%2580%259D%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Pelanggaran HAM Berat dalam Operasi Militer Indonesia di Nduga Bukti Kuat “Kegagalan Otsus 2001”" border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-qWw3QYPgJ9E/Xyt2ht5WuLI/AAAAAAAAN98/-86Mat8U7TcAICflZuObA4VBtEisih2lQCLcBGAsYHQ/s640/Pelanggaran%2BHAM%2BBerat%2Bdalam%2BOperasi%2BMiliter%2BIndonesia%2Bdi%2BNduga%2BBukti%2BKuat%2B%25E2%2580%259CKegagalan%2BOtsus%2B2001%25E2%2580%259D%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Pelanggaran HAM Berat dalam Operasi Militer Indonesia di Nduga Bukti Kuat “Kegagalan Otsus 2001”" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><b>FOTO: Masyarakat Nduga di Kem Pengungsian, rimbah Papua Desember 2018.</b></td></tr> </tbody></table> <b><span style="color: #666666;">No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i><br /> <br /> <b><span style="background-color: black; color: white;">Realitas</span></b><br /> <h4> Operasi Militer Indonesia di Nduga-Papua Sebagai Pelanggaran Berat HAM adalah Bukti Kuat Kegagalan Otonomi Khusus 2001 </h4> <br /> <b><u>Oleh Dr. Socratez S.Yoman</u></b><br /> <br /> <h4> 1. Operasi Militer di Nduga Perintah Negara</h4> Operasi militer Indonesia di Nduga-Papua adalah perintah Negara. Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo memberikan perintah untuk TNI melaksanakan operasi. <br /> <br /> "Tangkap seluruh pelaku penembakan di Papua. Tumpas hingga akar” (Sumber: DetikNews/5/12/2028).<br /> <br /> Presiden juga didukung oleh Wakil Presiden H.Jusuf Kalla dan ia memerintahkan:<br /> <blockquote class="tr_bq"> <i>“Kasus ini ya polisi dan TNI operasi besar-besaran, karena ini jelas mereka, kelompok bersenjata yang menembak.” <b>(Sumber: Tribunnews.com/6/12/2018).</b></i></blockquote> Perintah operasi militer dari Presiden Republik Indonesia didukung oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo:<br /> <blockquote class="tr_bq"> <i>“…DPR usul pemerintah tetapkan Operasi Militer selain perang di Papua.” <b>(Sumber: Kompas.com/13/12/2018).</b></i></blockquote> Perintah operasi militer diperkuat oleh Menkopolhukam, H. Dr. Wiranto:<br /> <blockquote class="tr_bq"> <i>“Soal KKB di Nduga Papua, kita habisi mereka.” <b>(Kompas.com/13/12/2018).</b></i></blockquote> Sementara Kapolri Jenderal Dr. Muhammad Tito Karnavian (sekarang: Menteri Dalam Negeri) lebih cerdas, intelektual, rasional, berhikmat dan memberikan nasihat bijak:<br /> <blockquote class="tr_bq"> <i>“Kasus tersebut jangan dibesarkan dinasionalisasi, karena itu yang ditunggu oleh pihak mereka (OPM). Untuk memancing penetapan sebagai Operasi Militer melawan gerakan separatis.”</i></blockquote> Lebih lanjut disarankan dalam aspek historis: ” Menurut sejarah, Papua masuk ke Indonesia melalui proses resolusi PBB. Sehingga untuk memudahkan mengangkat Papua ke Sidang PBB adalah dengan dalil terjadinya pelanggaran HAM, terjadi pembantaian oleh militer dan bahkan genosida.”<br /> <blockquote class="tr_bq"> <i>“Bila itu terjadi, maka ditetapkan darurat militer, kemudian terjadi pelanggaran HAM, kemudian itu maju ke Sidang PBB dan voting, maka dipastikan Indonesia bakal kehilangan Papua.” <b>(Sumber: Swararakyat.com/06/12/2018).</b></i></blockquote> <h4> 2. Kejahatan Negara dan Pelanggaran berat HAM di Papua</h4> Dalam operasi milier Indonesia di Nduga-Papua selama 1 tahun dan 8 bulan sejak 2 Desember 2018-Juli 2020, orang asli Papua telah meninggal 257 orang. Jumlah ini ada yang ditembak TNI, meninggal di hutan karena kelaparan dan meninggal di tempat penggungsian. <br /> <br /> Pada 20 September 2020 Tentara Nasional Indonesia (TNI) menembak mati Elias Karunggu (40) dan Selu Karunggu (20) di pinggir sungai Kenyem, di kampung Meganggorak, Nduga. Alasannya ayah dan anaknya diduga oleh TNI sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB). <br /> <br /> Pada 19 Desember 2018, TNI menembak mati Pendeta Geyimin Nigiri (83) Tokoh Gereja dan Perintis Gereja Kemah Injil di Kabupaten Nduga. TNI menembak mati dan dibakar jenazah Geyimin dengan menyiram minyak tanah dibelakang halaman rumahnya. <br /> <br /> Ada kisah seorang ibu hamil yang sangat menyedihkan dan menyentuh hati nurani kita semua akibat Operasi Indonesia Militer di Nduga.<br /> <br /> “Saya melahirkan anak di tengah hutan pada 4 Desember 2018. Banyak orang berpikir anak saya sudah meninggal. Ternyata anak saya masih bernafas. Anak saya sakit, susah bernafas dan batuk berdahak. Suhu di hutan sangat dingin, jadi waktu kami berjalan lagi, saya merasa anak bayi saya sudah tidak bergerak. Kami pikir dia sudah meninggal. Keluarga sudah menyerah. Ada keluarga minta saya buang anak saya karena dikira dia sudah mati.<br /> <br /> Tetapi saya tetap mengasihi dan membawa anak saya. Ya, kalau benar meninggal, saya harus kuburkan anak saya dengan baik walaupun di hutan. Karena saya terus membawa bayi saya, saudara laki-laki saya membuat api dan memanaskan daun pohon, dan daun yang dipanaskan itu dia tempelkan pada seluruh tubuh bayi saya. Setelah saudara laki-laki tempelkan daun yang dipanaskan di api itu, bayi saya bernafas dan minum susu.<br /> <br /> <b><i>Baca juga: (<a href="https://www.tabloid-wani.com/2020/08/ri-jangan-hanya-sibuk-kejar-asap-tapi-padamkan-apinya-dengan-jalan-referendum.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">RI Jangan Hanya Sibuk Kejar Asap, Tapi Padamkan Apinya dengan Jalan Referendum</span></a>)</i></b><br /> <br /> Kami ketakutan karena TNI terus menembak ke tempat persembunyian kami. Kami terus berjalan di hutan dan kami mencari gua yang bisa untuk kami bersembunyi. Jadi, saya baru tiba dari Kuyawagi, Kabupaten Lanny Jaya. Kami berada di Kuyawagi sejak awal bulan Desember 2018. Sebelum di Kuyawagi, kami tinggal di hutan tanpa makan makanan yang cukup selama beberapa minggu. Kami sangat susah dan menderita di atas tanah kami sendiri.” <i>(Sumber: Suara Papua, 8 Juni 2019).</i><br /> <br /> Dalam operasi militer di Nduga, TNI menembak mati 5 orang sipil pada 20 September 2019 di Gua Gunung Kenbobo, Distrik Inye dan mayat mereka dikuburkan dalam satu kuburan. Nama-nama korban tewas: (1) Yuliana Dorongi (35/Perempuan), (2) Yulince Bugi (25/ Perempuan; (3) Masen Kusumburue (26/ Perempuan; (4) Tolop Bugi (13/ Perempuan; (5) Hardius Bugi (15/L). <i>(Sumber resmi: Theo Hesegem, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Keutuhan Manusia Papua). </i><br /> <br /> Operasi Militer Indonesia, pelanggaran berat HAM dan proses genosida (genocide) penduduk asli Papua ini sangat berlawanan dengan Otonomi Khusus Bab XII dan Pasal 45 butir 1 yang menyatakan:<br /> <blockquote class="tr_bq"> <i>"Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Privinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua."</i></blockquote> Bab XII dan Pasal 45 Otonomi Khusus ini kita hubungkan dengan janji pemerintah Republik Indonesia pada 14 Juli 1969 pelaksanaan Pepera di Merauke, Menteri Dalam Indonesia, Amir Macmud dari mimbar sampaikan kepada peserta Dewan Musyawarah Pepera yang sudah diseleksi dan diawasi ABRI, sebagai berikut.<br /> <blockquote class="tr_bq"> “….pemerintah Indonesia, berkeinginan dan mampu melindungi untuk kesejahteraan rakyat Irian Barat; oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, tetapi tinggal dengan Republik Indonesia.” <i><b>(Sumber: Laporan Resmi PBB, 1812, Agenda 98, 19 November 1969, alinea 18, hal. 2).</b></i></blockquote> Melihat dari fakta sejarah dan pelanggaran berat HAM yang dilakukan Negara Republik Indonesia,sudah berlangsung selama 58 tahun, bangsa Papua Barat mengalami perlakuan-perlakuan keji dan tidak manusiawi: pembunuhan, pemerkosaan, pembodohan, pemiskinan, ketidakadilan sosial dan hukum yang mengarah pada etnik dan kultur genocide bangsa Papua Barat.<br /> <br /> Janji tidak pernah ditepati dan Undang-undang tidak pernah dilaksanakan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia. Akibatnya rakyat dan bangsa Papua Barat sudah kehilangan kepercayaan kepada Indonesia. Indonesia diidentikan dengan militer. Indonesia disamakan dengan kelas kriminal dan pembunuh. Indonesia identik dengan pembohong.<br /> <br /> Amirudin al Rahab dengan tepat menyimpulkan, <i>"Kehadiran dan sepak terjang ABRI yang kerap melakukan kekerasan di Papua kemudian melahirkan suatu sikap yang khas Papua, yaitu Indonesia diasosiasikan dengan kekerasan...Sejak itu, orang-orang Papua secara perlahan, baik elit maupun jelata juga mulai mengenal Indonesia dalam arti sesungguhnya. Singkatnya dalam pandangan orang Papua, ABRI adalah Indonesia, Indonesia adalah ABRI" <b>(Sumber: Heboh Papua: 2010, hal. 43).</b></i><br /> <br /> Amirudin menambahkan: " Sikap pemerintah yang selalu membantah dan menutup mata atas terjadinya berbagai bentuk kekerasan yang dilancarkan oleh anggota ABRI akan merugikan Indonesia sendiri. Selain itu, sikap merasa tak bersalah dari pemerintah Indonesia juga akan menjauhkan orang-orang Papua dari Indonesia" <i><b>(hal. 63).</b></i><br /> <br /> Tugas ABRI (sekarang: TNI) membantai dan memusnahkan Penduduk Asli Papua dan lindungi sumber daya alam Papua (SDA) dan para imigran dan Transmigrasi. <br /> <br /> Amirudin mengatakan: " Semakin menghujamnya cengkraman militer terhadap kehidupan sosial politik di Papua juga tidak terlepas dari potensi ekonomi daerah ini yang begitu besar. Hal itu terlihat ketika PT Freeport mulai menanamkan investasinya di Papua. Untuk melindungi PT Freeport, militer di Papua mulai mengembangkan pengaruhnya dalam politik lokal dengan cara yang lebih keras. Selain itu, militer juga memperbesar kekuasaannya dengan menempatkan diri sebagai pelindung dari mengalirnya ribuan para imigran dan transmigrasi dari luar Papua."<i> (hal. 46). </i><br /> <br /> <h4> 3. Jalan Penyelesaian</h4> Untuk mengakhiri operasi militer di Nduga secara khusus dan Papua pada umumnya, pemerintah Republik Indonesia harus menyelesaikan 4 akar persoalan yang dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Dan Dewan Gereja Papua (WPCC) melihat ada akar masalah yang perlu dilihat sebagai jantungnya persoalan Papua, yaitu RASISME dan KETIDAKADILAN yang melahirkan 4 akar masalah yang dirumuskan LIPI. Jadi, sesungguhnya ada 5 akar persoalan Papua.<br /> <ol> <li>Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;</li> <li>Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;</li> <li>Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;</li> <li>Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.</li> <li>Rasisme dan Ketidakadilan sebagai sumber dari akar masalah butir 1-4.</li> </ol> Untuk penyelesaian 5 akar persoalan Papua, Dewan Gereja Papua (WPCC), 57 Pastor Katolik Pribumi Papua dan Para pemimpin Gereja mendesak Pemerntah Republik Indonesia untuk perundingan damai dan serara dengan <a href="https://www.tabloid-wani.com/2020/07/ulmwp-otoritas-bangsa-papua-menuju-negara-west-papua.html" target="_blank"><span style="color: blue;">United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)</span></a>. <br /> <br /> Berikut ini pernyataan dukungan dari para pemimpin Gereja-gereja di Papua:<br /> <ul> <li>Pada 21 Juli 2020 dari 57 Pastor Katolik Pribumi Papua menyatakan: KAMI MEMINTA KEPADA PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGAKHIRI KONFLIK BERKEPANJANGAN DI TANAH LELUHUR KAMI-PAPUA DENGAN CARA DIALOG. Sejauh yang kami lihat dan dengar dan ikuti di media sosial, semua elemen Masyarakat akar Rumput di Papua, mereka meminta Pemerintah Indonesia untuk BERDIALOG DENGAN ULMWP yang DIMEDIASI OLEH PIHAK KETIGA yang NETRAL, sebagaimana yang pernah dilakukan dengan GAM di Aceh.<br /><br />Surat pastoral Dewan Gereja Papua (WPCC) tertanggal 16 Februari 2019, dan 26 Agustus 2019 serta 13 September 2019 sebagai berikut.</li> </ul> <ul> <li>Meminta Dewan Gereja Dunia (WCC) untuk mendorong dialog yang bermartabat dan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan <a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/06/ulmwp-jawaban-penderitaan-dan-sejarah-perjuangan-bangsa-papua.html" target="_blank"><span style="color: blue;">Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP)</span></a> dalam menyelesaikan masalah sejarah politik Pepera 1969 yang melibatkan pihak ketiga yang lebih netral." <b><i>(Surat tertanggal, 16 Februari 2019).</i></b></li> <li>Kami meminta keadilan dari pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua yang sudah ditunjukkan oleh Indonesia untuk GAM di Aceh. Wakil Presiden Yusuf Kalla berperan secara aktif mendukung dialog dengan GAM yang dimediasi Internasional. Oleh karena itu, kami menuntut bahwa pemerintah Indonesia berdialog dengan ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang netral. <b><i>(Isi Surat tertanggal, 26 Agustus 2019)</i></b></li> <li>Mendesak Pemerintah Indonesia segera membuka diri berunding dengan ULMWP sebagaimana Pemerintah Indonesia telah menjadikan GAM di ACEH sebagai Mitra Perundingan yang dimediasi pihak ketiga; sebagai satu-satunya solusi terbaik untuk menghadirkan perdamaian permanen di Tanah Papua, sesuai dengan seruan Gembala yang pada 26 Agustus 2019 yang telah dibacakan dan diserahkan langsung kepada Panglima TNI dan KAPOLRI di Swiss-Bell Hotel Jayapura. <i><b>(Isi surat 13 September 2019).</b></i></li> </ul> Ada seruan bersama dari Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) sebanyak 33 Sinode pada 28 Juli 2009 sebagai berikut:<br /> <blockquote class="tr_bq"> <i>"Pimpinan Gereja-gereja di Tanah Papua menyerukan kepada pemerintah pusat agar segera melaksanakan Dialog Nasional dengan rakyat Papua untuk menyelesaikan masalah-masalah di Tanah secara bermartabat, adil, dan manusiawi yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral."</i></blockquote> Para Pimpinan Gereja di Tanah Papua pada 18 Oktober 2008 menyatakan keprihatinan: " Untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan agar orang Papua tidak menjadi korban terus-menerus, kami mengusulkan agar PEPERA 1969 ini diselesaikan melalui suatu dialog damai. Kami mendorong pemerintah Indonesia dan orang Papua untuk membahas masalah PEPERA ini melalui dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Betapapun sensitifnya, persoalan Papua perlu diselesaikan melalui dialog damai antara pemerintah dan orang Papua. Kami yakin bahwa melalui dialog, solusi damai akan ditemukan."<br /> <br /> Konferensi Gereja dan Masyarakat Papua pada 14-17 Oktober 2008 menyerukan: "Pemerintah Pusat segera membuka diri bagi suatu dialog antara Pemerintah Indonesia dengan Orang Asli Papua dalam kerangka evaluasi Otonomi Khusus No.21 tahun 2001 tentang OTSUS dan Pelurusan Sejarah Papua. Menghentikan pernyataan-pernyataan stigmatisasi 'separatis, TPN, OPM, GPK, makar' dan sejenisnya yang dialamatkan kepada orang-orang asli Papua dan memulihkan hak dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan sehingga azas praduga tak bersalah harus sungguh-sungguh ditegakkan."<br /> <br /> Gereja-gereja di Tanah Papua pada 3 Mei 2007 menyatakan: <i>"Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua menjadi masalah baru dan mengalami kegagalan maka solusinya dialog yang jujur dan damai seperti penyelesaian kasus Aceh. Dialog tersebut dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan yang diminta dan disetujui oleh orang asli Papua dan Pemerintah Indonesia."</i><br /> <i><br /></i> <i><b>Baca ini: (<a href="https://www.tabloid-wani.com/2020/07/surat-terbuka-isi-hati-oap-kepada-presiden-ri-ir-jokowi.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Surat Terbuka “Isi Hati OAP” Kepada Presiden RI, Ir. Jokowi</span></a>)</b></i><br /> <br /> Pimpinan Agama dan Gereja dalam Loka Karya Papua Tanah Damai pada 3-7 Desember 2007 mendesak Pemerintah Indonesia segera menyelesaikan perbedaan ideologi di Papua dengan sebuah dialog yang jujur dan terbuka antara Pemerintah Pusat dan Orang Asli Papua dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan disetujui oleh kedua belah pihak."<br /> <br /> Tuhan memberkati.<br /> <div style="text-align: right;"> <b><i>Ita Wakhu Purom, 28 Juli 2020</i></b></div> <br /> <br /> <b><i>Penulis: </i></b><br /> <b><br /> </b> <b>1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.</b><br /> <b>2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).</b><br /> <b>3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).</b><br /> ____<br /> Nomor Kontak: 08124888458<br /> <br /> <br /> <b>Posted by: Admin</b><br /> <b>Copyright ©Dr. Socratez Yoman </b><i>"sumber"</i><br /> Hubungi kami di E-Mail ✉: <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com">tabloid.wani@gmail.com</a>

Pelanggaran HAM Berat dalam Operasi Militer Indonesia di Nduga Bukti Kuat “Kegagalan Otsus 2001”

FOTO: Masyarakat Nduga di Kem Pengungsian, rimbah Papua Desember 2018. No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal Realitas Operasi Militer ...

Baca lainnya »

RI Jangan Hanya Sibuk Kejar Asap, Tapi Padamkan Apinya dengan Jalan Referendum

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-lB1rCqLuCcA/XyrEqadTTXI/AAAAAAAAN9w/rnKmR_e_RaYzoWplXDAGa5UaoTTJmAa_gCLcBGAsYHQ/s1600/RI%2BJangan%2BHanya%2BSibuk%2BKejar%2BAsap%252C%2BTapi%2BPadamkan%2BApinya%2Bdengan%2BJalan%2BReferendum%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="RI Jangan Hanya Sibuk Kejar Asap, Tapi Padamkan Apinya dengan Jalan Referendum" border="0" data-original-height="800" data-original-width="1200" height="426" src="https://1.bp.blogspot.com/-lB1rCqLuCcA/XyrEqadTTXI/AAAAAAAAN9w/rnKmR_e_RaYzoWplXDAGa5UaoTTJmAa_gCLcBGAsYHQ/s640/RI%2BJangan%2BHanya%2BSibuk%2BKejar%2BAsap%252C%2BTapi%2BPadamkan%2BApinya%2Bdengan%2BJalan%2BReferendum%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="RI Jangan Hanya Sibuk Kejar Asap, Tapi Padamkan Apinya dengan Jalan Referendum" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Sejumlah masiswa Papua mengadakan demonstrasi di Jakarta, setelah demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan di Manokwari, Papua. Pemerintah Indonesia telah memblokir jaringan internet di provinsi Papua untuk mencegah penyebaran konten provokatif yang dapat memperburuk situasi. </b><i>Foto: AFP / Aditya Irawan / NurPhoto</i></td></tr> </tbody></table> <b><span style="color: #666666;">No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i><br /> <br /> <b style="background-color: black;"><span style="color: white;">Artikel: Menggugat Indonesia</span></b><br /> <h4> <u>Rakyat Papua Harus Menggugat Indonesia:</u> Pemerintah Republik Indonesia Jangan Sibuk Kejar Asapnya, Tetapi Padamkan Apinya Dengan Jalan Referendum untuk Penyelesaian 4 Akar Masalah Papua yang Menjadi Bara Apinya dan Luka Membusuk di dalam Tubuh Bangsa Indonesia</h4> <b><u>Oleh Dr. Socratez S.Yoman</u></b><br /> <br /> <blockquote class="tr_bq"> <i>"Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.”<b>(Prof. Dr. Franz Magnes).</b></i></blockquote> <div style="text-align: justify;"> Rakyat dan Bangsa West Papua harus menggugat Indonesia dengan menuntut untuk penyelesaian 4 akar persoalan Papua. Empat akar masalah yang lahir dari RASISME dan KETIDAKADILAN. Karena, RASISME dan KETIDAKADILAN adalah JANTUNGNYA persoalan kekejaman dan kejahatan serta kekerasan Negara di Papua yang menahun (kronis).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam buku Papua Road Map (2008), yang dipimpin oleh alm. Muridan S.Widjojo bersama dengan Ibu Adriana Elisabeth, Amirudin Al-Rahab, Cahyo Pamungkas dan Rosita Dewi dengan teliti telah berhasil membedah dan mendiagnosa luka membusuk ditubuh bangsa Indonesia. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sudah berhasil membantu penguasa Indonesia menemukan bara apinya dan sekarang tugas penguasa pemerintah Indonesia melangkah untuk mematikan bara apinya, supaya tidak sibuk buang uang, tenaga, waktu untuk mengurus hanya menghalau dan mengusir asapnya, tetapi apinya terus membara. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia itu sudah dibedah dan didiagnosa dengan sempurna dan benar dari Tim LIPI. Ada empat penyakit menahun (kronis) yang ditemukan LIPI:</div> <ol> <li style="text-align: justify;">Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;</li> <li style="text-align: justify;">Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;</li> <li style="text-align: justify;">Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;</li> <li style="text-align: justify;">Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> Jantung dari 4 akar masalah ini ialah rasisme dan ketidakadilan. Maka kita harus lawan Rasisme dan Ketidakadilan. Dukung All Black Lives Matter dan West Papua Lives Matter serta Melanesian Lives Matter.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Penulis tetap dan terus-menerus dan konsisten mengutip apa yang ditegaskan Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno tentang bara apinya atau luka membusuk di dalam tubuh Indonesia.</div> <blockquote class="tr_bq"> <div style="text-align: justify;"> <i>"Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia. Kita teringat pembunuhan keji terhadap Theys Eluay dalam mobil yang ditawarkan kepadanya unuk pulang dari sebuah resepsi Kopassus.”</i></div> </blockquote> <blockquote class="tr_bq"> <div style="text-align: justify;"> <i>“Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.” <b>(hal.255).</b></i></div> </blockquote> <blockquote class="tr_bq"> <div style="text-align: justify;"> <i>“…kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam.” <b>(hal.257). (Sumber: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme Bunga Rampai Etika Politik Aktual, 2015).</b></i></div> </blockquote> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Empat akar persoalan Papua sebagai bara api dan luka membusuk di dalam tubuh bangsa Indonesia yang harus diselesaikan karena Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 sudah menjadi masalah baru dan sudah gagal, almarhum dan mati.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan, Lembaga Penelitian Indonesia atau LIPI, Cahyo Pamungkas menyatakan: <i>"Otonomi Khusus atau Otsus Papua telah gagal sejak awal." <b>(Sumber: Jubi, 2 Agustus 2020).</b></i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Senator dari Aceh/Anggota DPD RI dari Aceh, Fachrul Razi mengatakan:</div> <blockquote class="tr_bq"> <div style="text-align: justify;"> "Kita harus jujur dan berani menyatakan kebenaran bahwa memang terjadi pelanggaran HAM berat di Papua."</div> </blockquote> <div style="text-align: justify;"> Fachrul lalu mengusulkan: <i>"agar segera dibentuk KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) di Papua agar persoalan di Papua segera terselesaikan."</i></div> <blockquote class="tr_bq"> <div style="text-align: justify;"> <i>“Berikan Papua otonomi yang sangat luas. Sebab saya melihat otonomi khusus Papua saat ini bukan otonomi sebenarnya. Jadi jangan lagi dijanji-janjikan otsus (otonomi khusus-red). Otsus itu kan saya lihat ujung-ujungnya tipu-tipu juga."</i></div> </blockquote> <blockquote class="tr_bq"> <div style="text-align: justify;"> “Jadi berikan Papua itu mengelola pemerintahannya sendiri, mengelola sumberdaya alamnya sendiri, serta mengelola sumberdaya manusianya sendiri." <b>(Sumber: Mediatimor.com).</b></div> </blockquote> <div style="text-align: justify;"> Jalan penyelesaian 4 persoalan sebagai tirani penguasa Indonesia dan tragedi kemanusiaan terlama dan terpanjang di Asia dan Pasifik yang dialami Orang Asli Papua, maka para 57 Pastor Katolik Pribumi Papua dan Dewan Gereja Papua (WPCC) berdiri dengan posisi suara kenabian sebagai berikut:</div> <ol> <li style="text-align: justify;">Pada 21 Juli 2020 dari 57 Pastor Katolik Pribumi Papua menyatakan: KAMI MEMINTA KEPADA PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGAKHIRI KONFLIK BERKEPANJANGAN DI TANAH LELUHUR KAMI-PAPUA DENGAN CARA DIALOG. Sejauh yang kami lihat dan dengar dan ikuti di media sosial, semua elemen Masyarakat akar Rumput di Papua, mereka meminta Pemerintah Indonesia untuk BERDIALOG DENGAN ULMWP yang DIMEDIASI OLEH PIHAK KETIGA yang NETRAL, sebagaimana yang pernah dilakukan dengan GAM di Aceh.</li> <li style="text-align: justify;">Dewan Gereja Papua meminta Dewan Gereja Dunia (WCC) untuk mendorong dialog yang bermartabat dan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) dalam menyelesaikan masalah sejarah politik Pepera 1969 yang melibatkan pihak ketiga yang lebih netral." <i><b>(Surat tertanggal, 16 Februari 2019).</b></i></li> <li style="text-align: justify;">Dewan Gereja Papua meminta keadilan dari pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua yang sudah ditunjukkan oleh Indonesia untuk GAM di Aceh. Wakil Presiden Yusuf Kalla berperan secara aktif mendukung dialog dengan GAM yang dimediasi Internasional. Oleh karena itu, kami menuntut bahwa pemerintah Indonesia berdialog dengan ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang netral. <i><b>(Isi dari Surat tertanggal, 26 Agustus 2019)</b></i></li> <li style="text-align: justify;">Dewan Gereja Papua mendesak Pemerintah Indonesia segera membuka diri berunding dengan ULMWP sebagaimana Pemerintah Indonesia telah menjadikan GAM di ACEH sebagai Mitra Perundingan yang dimediasi pihak ketiga; sebagai satu-satunya solusi terbaik untuk menghadirkan perdamaian permanen di Tanah Papua, sesuai dengan seruan Gembala yang pada 26 Agustus 2019 yang telah dibacakan dan diserahkan langsung kepada Panglima TNI dan KAPOLRI di Swiss-Bell Hotel Jayapura. <b><i>(Isi dari surat 13 September 2019).</i></b></li> </ol> <div style="text-align: justify;"> Singkatnya: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2020/07/otsus-gagal-total-perundingan-indonesia-ulmwp-adalah-solusi.html" target="_blank"><span style="color: blue;">RI-ULMWP duduk satu meja perundingan</span></a> tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga di tempat netral. Seperti contoh RI-GAM di Helsinki pada 15 Agustus 2005.</div> <br /> <br /> <div style="text-align: right;"> <i><b>Ita Wakhu Purom, Selasa, 4 Agustus 2020</b></i></div> <br /> <b>Penulis:</b><br /> <br /> <b><i>1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.</i></b><br /> <b><i>2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).</i></b><br /> <b><i>3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).</i></b><br /> ____<br /> <br /> <br /> <b>Posted by: Admin</b><br /> <b>Copyright ©Dr. Socratez Yoman </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u><br /> Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

RI Jangan Hanya Sibuk Kejar Asap, Tapi Padamkan Apinya dengan Jalan Referendum

Sejumlah masiswa Papua mengadakan demonstrasi di Jakarta, setelah demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan di Manokwari, Papua. Pemerint...

Baca lainnya »

Lupakan Sejarah Lalu dan Melihat Masa Depan - Apa Maksudnya?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-tfFWTUK9Wyw/Xyq9KIu68EI/AAAAAAAAN9o/6fyyORHHQRcmEecam-UF-IqCf6mvzFp4QCLcBGAsYHQ/s1600/Sejarah%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Lupakan Sejarah Lalu dan Melihat Masa Depan - Apa Maksudnya?" border="0" data-original-height="289" data-original-width="443" src="https://1.bp.blogspot.com/-tfFWTUK9Wyw/Xyq9KIu68EI/AAAAAAAAN9o/6fyyORHHQRcmEecam-UF-IqCf6mvzFp4QCLcBGAsYHQ/s1600/Sejarah%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Lupakan Sejarah Lalu dan Melihat Masa Depan - Apa Maksudnya?" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><b>FOTO: Potret Papua dalam Sejarah</b></td></tr> </tbody></table> <b><span style="color: #666666;">No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i><br /> <br /> <b style="background-color: black;"><span style="color: white;">Artikel: Sejarah dan Politik</span></b><br /> <h3> LUPAKAN SEJARAH MASA LALU DAN BERBICARA DAN MELIHAT MASA DEPAN</h3> <b><u>Oleh Dr. Socratez S.Yoman</u></b><br /> <b><u><br /> </u></b> <br /> <blockquote class="tr_bq"> <div style="text-align: justify;"> <b>"Lawan Rasisme dan Ketidakadilan. Black Lives Matter. West Papua Lives Matter. Melanesian Lives Matter."</b></div> </blockquote> <div style="text-align: justify;"> Para Jenderal dari TNI-Polri pasti dan selalu serta terus-menerus mengatakan: "Kamu rakyat Papua lupakan sejarah dan jangan berbicara sejarah masa lalu dan melihat masa depan."</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kol. Kav. Burhanuddin Siagian pada waktu Danrem 172/PWY Jayapura pada 12 Mei 2007 pernah menebarkan ancaman.</div> <blockquote class="tr_bq"> <div style="text-align: justify;"> <i>"Pengkhianat Negara Harus Ditumpas. Jangan lagi mengungkit-ungkit sejarah masa lalu." <b>(Sumber: Cepos, 12 Mei 2007).</b></i></div> </blockquote> <div style="text-align: justify;"> Letjen TNI Endang Suwarya pada waktu menjabat Kepala Staf Umum (Kasum)TNI pernah mengancam:</div> <blockquote class="tr_bq"> <div style="text-align: justify;"> <i>"Omong kosong itu, memangnya masyarakat melihat ada genocida di Papua. Nggak ada genocida di Papua. Kalau ada yang berani mengganggu kedaulatan dan keutuhan NKRI, maka akan berhadapan dengan TNI. Kalau ada yang macam-macam, maka dia akan menghadapi bangsa ini salah satunya adalah TNI" <b>(Sumber: Cepos, Sabtu, 03 Juni 2006, hal. 1 dan 7).</b></i></div> </blockquote> <div style="text-align: justify;"> Orang yang berpengetahuan dangkal dan tidak kritis pasti telan mentah-mentah pernyataan para jenderal ini. Pernyataan ini disampaikan oleh orang-orang yang berbintang, maka otomatis dianggap kebenaran yang harus dipegang dan tunduk serta memiliki watak kepatuhan palsu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Yang lebih parah dan memalukan ialah kita yang sudah terdidik tanpa sadar kita menjadi seperti 'juru bicara' para pembohong yang pernah melakukan kebohongan, kekejaman, dan kekerasan pelanggaran berat HAM dalam proses pelaksanaan Pepera 1969 di Papua.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Masa depan yang lebih baik dan penuh harapan serta kedamaian tidak bisa dibangun diatas fondasi sejarah yang rapuh dan penun dengan kebohongan serta kekejaman. Masa depan sebuah bangsa harus dibangun atas dasar yang kokoh dan kuat, yaitu keadilan dan kebenaran sejarah. Kita jangan mewariskan sejarah yang salah sebagai beban generasi penerus. Kita jangan wariskan beban sejarah yang "busuk" sebagai harta sejarah yang berharga.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kita jangan pernah lupakan sejarah, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita harus selalu mengingat sejarah, karena setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya dengan mengukir sejarah mereka masing-masing. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dr. George Junus Aditjondro, <i>"Sejarah satu komunitas adalah jati diri dan sekaligus imajinasi mengenai hari depan dari komunitas itu sendiri. Atas nama sejarah dan bayangan mengenai masa depan itu pula-lah kini masyarakat Papua menggugat pemerintah Republik Indonesia"</i> <b><i>(Sumber: Cahaya Bintang Kejora: 2000,hal.3).</i></b></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dr. N. Hasan Wirayuda, pada saat Menteri Luar Negeri Indonesia Republik Indonesia pernah mengatakan:</div> <blockquote class="tr_bq"> <div style="text-align: justify;"> <i>"...Kita memang perlu belajar dari masa lalu supaya tidak mengulangi kesalahan masa lalu di masa depan. Pasti berat dan tidak mudah menemukan kebenaran. Tetapi demi masa depan yang lebih baik, proses ini bukan sebuah pilihan melainkan suatu keniscayaan yang harus dilakukan" <b>(Sumber: Bicara Dengan Sejarah Damai Melalui Rekonsiliasi:2005, hal.xiv).</b></i></div> </blockquote> <div style="text-align: justify;"> Prof. Dr. Jimly Asshaddigie, Pakar Hukum Tata Negara dalam seminar lewat Webinar (Zoom) yang digagas oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan bekerjasama dengan PGI Wilayah Papua pada Kamis, 30 Juli 2020, menyampaikan:</div> <blockquote class="tr_bq"> <div style="text-align: justify;"> "Kami membatalkan Pasal 46 dari Undang-undang Otonomi Khusus tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) karena bertentangan dengang Undang-Undang Dasar Negera kita. Itu membahayakan keutuhan Negara."</div> </blockquote> <div style="text-align: justify;"> Pasal 46 butir 1: <i>"Dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi Papua dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi."</i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada bagian butir 2: <i>"Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah (a) melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (b) merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi."</i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ada timbul pertanyaan serius di sini..</div> <ol> <li style="text-align: justify;">Mengapa Pasal 46 Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 dibatalkan?</li> <li style="text-align: justify;">Mengapa para Jenderal TNI dan Polri selalu mengatakan <i><b>"LUPAKAN SEJARAH MASA LALU DAN BERBICARA DAN MELIHAT MASA?"</b></i></li> </ol> <div style="text-align: justify;"> Negara ini diliputi dengan <b><u>'demam' </u></b><u>ketakutan dan kepanikan berlebihan karena takut terbongkar kebohongan, kekejaman, kejahatan kemanusiaan</u> dan rasisme serta ketidakadilan dalam proses pelaksanaan Pepera 1969 dan juga sedang berlangsung sekarang ini.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno memberikan kesimpulan yang akurat dan tepat tentang keadaan rakyat Papua yang sangat buruk selama ini dalam bukunya: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme <i>(2015, hal. 255, 257).</i></div> <blockquote class="tr_bq"> <div style="text-align: justify;"> <i>"...Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia....Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia." (hal. 255).</i></div> </blockquote> <blockquote class="tr_bq"> <div style="text-align: justify;"> <i>"...kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab sebagai bangsa biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam." (hal. 257).</i></div> </blockquote> <div style="text-align: justify;"> Dalam proses dimasukkannya Papua ke dalam wilayah Indonesia, militer Indonesia memainkan peran sangat besar dan penting, sebelum maupun dalam proses pelaksanaan dan sesudah Pepera 1969. Berbagai dokumen militer telah menunjukkan hal ini. Salah satunya adalah Surat Telegram Resmi Kol. Inf. Soepomo, Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No.: TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: menghadapi referendum di IRBA tahun 1969.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dikatakan di sana, “Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun yang B/P-kan baik dari Angkatan darat maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di IRBA tahun 1969 harus dimenangkan, harus dimenangkan. Bahan-bahan strategis vital yang ada harus diamankan. Memperkecil kekalahan pasukan kita dengan mengurangi pos-pos yang statis. Surat ini sebagai perintah OPS untuk dilaksanakan. Masing-masing koordinasi sebaik-baiknya. Pangdam 17/PANG OPSADAR”.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Surat Rahasia Kolonel Infateri Soemarto yang diterbitkan Surat Kabar Nasional Belanda, NRC Handdelsblad, 4 Maret 2000. “Pada tahun 1969 Pemerintah Indonesia memanipulasi Pepera (Act of Free Choice) tentang status resmi Dutch New Guinea (Irian Jaya). Dengan seluruhnya berarti, wajar atau tidak wajar, Jakarta menginginkan untuk menghalangi orang-orang asli Papua dalam pemilihan melawan bergabung dengan Indonesia. Ini tampak dari yang disebut dengan “perintah rahasia” dalam bulan Mei 1969 yang diberikan oleh Soemarto, Komandan orang Indonesia di Merauke, bupati daerah itu…”(Sumber: Dutch National Newspaper: NRC Handdelsbald, March 4, 2000).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berbagai dokumen lain bisa disebutkan termasuk pernyataan saksi mata Christofelt L. Korua, Purnawirawan Polisi (Wawancara Penulis: Jayapura, 11 Desember 2002), Laporan resmi PBB: Annex 1, paragraph 189-200, seruan Carmel Budiardjo, Direktur TAPOL, the Indonesia Human Rigths Campaign, pada 26 Maret 2002 kepada Kofi Annan Sekjen PBB dan banyak lagi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Laporan Hugh Lunn, wartawan Australia, menyatakan, “Di Manokwari, sementara dewan memberikan suara, pemuda-pemuda Papua dari luar ruang pertemuan bernyanyi lagu gereja “sendiri, sendiri”. Untuk menangani ini tentara orang-orang Indonesia menangkap dan melemparkan mereka dalam mobil dan membawa mereka pergi pada satu bak mobil. Hugh Lunn, wartawan asing yang hadir, diancam dengan senjata oleh orang Indonesia sementara di mengambil foto demonstrasi orang Papua” (Dr. John Saltford: Irian Jaya: United Nations Involment With The Act of Self-Determination In West Papua (Indonesia West New Guinea) 1968-1969 mengutip laporan Hugh Lunn, seorang wartawan Australia, August 21, 1999).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Amiruddin al Rahab: <i>"Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan punggungnya pemerintahan militer." <b>(Sumber: Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma Dan Separatisme, 2010: hal. 42).</b></i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Apa yang disampaikan Amiruddin tidak berlebihan, ada fakta sejarah militer terlibat langsung dan berperan utama dalam pelaksanaan PEPERA 1969. Duta Besar Gabon pada saat Sidang Umum PBB pada 1989 mempertanyakan pada pertanyaan nomor 6: "Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?"</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> (Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN GA, agenda item 108, 20 November 1969, paragraf 11, hal.2).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 Anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir..." (Sumber: Laporan Resmi PBB Annex 1, paragraf 189-200).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tindakan yang tidak manusiawi dan tidak beradab ini dilakukan ABRI ketika rakyat West Papua mempertahankn hak hidup dan masa depan di atas tanah leluhur mereka. Mereka ditembak mati ketika berjuang keadilan dan martabat demi perdamaian.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hak politik rakyat dan bangsa West Papua benar-benar dikhianati. Hak dasar dan hati nurani rakyat West Papua dihancurkan dengan moncong senjata militer Indonesia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mayoritas 95% rakyat West Papua memilih merdeka</div> <div style="text-align: justify;"> <blockquote class="tr_bq"> "...bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua."</blockquote> </div> <div style="text-align: justify;"> (Sumber: Pertemuan Rahasia Duta Besar Amerika Serikat utk Indonesia dengan Anggota Tim PBB, Fernando Ortiz Sanz, pada Juni 1969: Summary of Jack W. Lydman's report, July 18, 1969, in NAA).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: "Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia." <i>(Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126).</i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969:</div> <div style="text-align: justify;"> <blockquote class="tr_bq"> <i>"Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka." <b>(Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph 243, p.47).</b></i></blockquote> </div> <div style="text-align: justify;"> Keterlibatan Militer Indonesia juga diakui oleh Sintong Panjaitan dalam bukunya: Perjalanan Seorang Prajurit Peran Komando:</div> <div style="text-align: justify;"> <blockquote class="tr_bq"> <i>"Seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi Tempur, Teritorial, Wibawa sebelum Pepera 1969, pelaksanaan Pepera di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka." <b>(2009:hal.169).</b></i></blockquote> </div> <div style="text-align: justify;"> Dari fakta-fakta kekejaman dan kejahatan ini, Amiruddin menggambarkan ini dengan sangat tepat dan indah, sebagai berikut:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kehadiran dan sepak terjang ABRI yang kerap melakukan kekerasan di Papua kemudian melahirkan satu sikap yang khas di Papua, yaitu Indonesia diasosiasikan dengan kekerasan. Untuk keluar dari kekerasan, orang-orang Papua mulai membangun identitas Papua sebagai reaksi untuk menentang kekerasan yang dilakukan oleh para anggota ABRI yang menjadi repesentasi Indonesia bertahun-tahun di Papua. ...Orang-orang Papua secara perlahan, baik elit maupun jelata juga mulai mengenal Indonesia dalam arti sesungguhnya. Singkatnya, ABRI adalah Indonesia, Indonesia adalah ABRI." (hal. 43).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan: “…pandangan dan keinginan politik orang-orang Papua telah disampaikan melalui berbagai saluran media: pernyataan-pernyataan dan komunikasi lain disampaikan kepada saya secara tertulis atau lisan, demonstrasi-demonstrasi damai, dan dalam beberapa masalah menyatakan kegelisahan atau ketidakamanan, termasuk peristiwa-perstiwa sepanjang perrbatasan antara Irian Barat dan wilayah Papua New Guinea yang diurus oleh Australia” (Sumber resmi: UNGA, Annex I A/7723, 6 November 1969, paragraph 138, p. 45).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Pernyataan-pernyataan (petisi-petisi) tentang pencaplokan Indonesia, peristiwa-peristiwa ketegangan di Manokwari, Enarotali, dan Waghete, perjuangan-perjuangan rakyat bagian pedalaman yang dikuasasi oleh pemerintah Australia, dan keberadaan tahanan politik, lebih dari 300 orang yang dibebaskan atas permintaan saya, menunjukkan bahwa tanpa ragu-ragu unsur-unsur penduduk Irian Barat memegang teguh berkeinginan merdeka. Namun demikian, jawaban yang diberikan oleh anggota dewan musyawarah atas pertanyaan yang disampaikan kepada mereka adalah sepakat tinggal dengan Indonesia” ( Sumber resmi: UNGA Annex IA/7723, paragraph 250, hal. 70).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berhubungan dengan pelaksanaan Pepera 1969 yang manipulatif dan penuh pembohongan itu, Dr. Fenando Ortiz Sanz, perwakilan PBB, yang mengawasi pelaksanaan Pepera 1969 melaporkan sebagai berikut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Saya harus menyatakan pada permulaan laporan ini, ketika saya tiba di Irian Barat pada bulan Agustus 1968, saya diperhadapkan dengan masalah-masalah yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian New York Pasal XVI. Lebih dulu ahli-ahli PBB yang ada tinggal di Irian Barat pada saat peralihan tanggungjawab administrasi secara penuh kepada Indonesia ditiadakan, mereka tidak mengenal keadaan secara baik, mempersingkat tugas-tugas mereka.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Akibatnya, fungsi-fungsi dasar mereka untuk menasihati dan membantu dalam persiapan untuk mengadakan ketentuan-ketentuan Penentuan Nasib Sendiri tidak didukung selama masa 1 Mei 1963-23 Agustus 1968. Atas kehadiran saya di Irian Barat, untuk tujuan misi saya, saya telah memulai dengan mengumpulkan, mencoba untuk memenuhi dalam beberapa bulan dengan staf yang terbatas tidak seimbang dengan wilayah yang luas, fungsi-fungsi penting dan kompleks di bawah Perjanjian New York XVI hendaknya dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dengan sejumlah ahli” (Sumber resmi: UN Doc. Annex I A/7723, paragraph 23, p.4)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Saya dengan menyesal harus menyatakan pengamatan-pengamatan saya tentang pelaksanaan Pasal XXII (22) Perjanjian New York, yang berhubungan dengan hak-hak termasuk hak-hak kebebasan berbicara, kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, penduduk asli. Dalam melakukan usaha-usaha yang tetap, syarat-syarat yang penting ini tidak sepenuhnya dilaksanakan dan pelaksanaan administrasi dalam setiap kesempatan diadakan pengawasan politik yang ketat terhadap penduduk pribumi.” ( Sumber: Laporan Resmi Hasil Pepera 1969 Dalam Sidang Umum PBB, Paragraf 164, 260).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dr. Fernando Ortiz Sanz dalam laporan resminya dalam Sidang Umum PBB tahun 1969 menyatakan: “ Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka” (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph, 243, p.47).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Yang jelas dan pasti, telah diketahui bahwa hasil Pepera 1969 itu menuai hujan kritik dan protes yang keras dalam Sidang Umum PBB pada tahun 1969 oleh anggota resmi PBB. Mereka (anggota PBB) mempersoalkan pelaksanaan Pepera yang dianggap penuh dengan kebohongan dan kejahatan kemanusiaan yang melanggar hukum internasional. Karena, hasil Pepera 1969 itu dianggap melanggar hukum internasional , maka Sidang Umum PBB hanya mencatat “take note”. Istilah “take note” itu tidak sama dengan disahkan. Hanya dicatat karena masih ada masalah yang serius dalam pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua Barat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hasil Pepera 1969 tidak disahkan tapi hanya dicatat karena perlawanan sengit dari beberapa negara anggota PBB yang dimotori oleh pemerintah Ghana. Itu menjadi terbukti dalam arsip resmi di kantor PBB, New York, Amerika Serikat, terbukti: “ …156 dari 179 pernyataan yang masih tersimpan, sesuai dengan semua yang diterima sampai tanggal 30 April 1969, dari pernyataan-pernyataan ini, 95 pernyataan anti Indonesia, 59 pernyataan pro Indonesia, dan 2 pernyataan adalah netral” (Sumber resmi: Dok PBB di New York: Six lists of summaries of political communications from unidentified Papuans to Ortiz Sanz, August 1968 to April 1969: UN Series 100, Box 1, File 5).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Para pembaca perlu ketahui bahwa ada 15 Negara dari kawasan Afrika dan Karabia pernah melawan dan menolak hasil Pepera 1969 yang tidak adil dan yang dimenangkan ABRI itu. Penulis sampaikan dua contoh. <br /> <br /> <div style="text-align: left;"> <b><i>Baca juga: (<a href="https://www.tabloid-wani.com/2020/08/ri-jangan-hanya-sibuk-kejar-asap-tapi-padamkan-apinya-dengan-jalan-referendum.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">RI Jangan Hanya Sibuk Kejar Asap, Tapi Padamkan Apinya dengan Jalan Referendum</span></a>)</i></b></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Duta Besar Perwakilan tetap Pemerintah Gana di PBB, Mr. Akwei melawan dan menolak dengan tegas hasil Pepera 1969 yang palsu dan cacat hukum.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "...yang dilaporkan Sekretaris Jenderal PBB bahwa bukti-bukti peristiwa keputusan pelaksanaan pemilihan bebas adalah fenomena asing, dimana Menteri Dalam Negeri naik mimbar dan benar-benar kampanye. Dia, Menteri Dalam Negeri Indonesia, dia meminta anggota-anggota dewan musyawarah untuk menentukan masa depan mereka dengan mengajak bahwa mereka satu ideologi, Pancasila, satu bendera, satu pemerintah, satu Negara dari Sabang sampai Merauke." (Sumber: Dokumen PBB A/7723, Annex 1, paragraf 195).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara delegasi Pemerintah Gabon, Mr. Davin dalam perlawanan dan penolakannya dengan tegas mengatakan ketidakjujuran dan penipuan pemerintah Indonesia terhadap rakyat dan bangsa West Papua dalam pelaksanaan Pepera 1969 di West Papua sebagai berikut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Setelah kami mempelajari laporan ini, utusan pemerintah Gabon menemukan hal-hal aneh dan kebingungan yang luar biasa, itu sangat sulit bagi kami untuk menyatakan pendapat kami tentang metode dan prosedur yang dipakai untuk musyawarah rakyat Irian Barat. Kami dibingungkan luar biasa dengan keberatan-keberatan yang dirumuskan oleh Mr. Ortiz Sanz dalam kata-kata terakhir pada penutupan laporannya. Berkenaan dengan metode-metode dan prosedur-prosedur ini, jika utusan saya berpikir perlunya untuk menyampaikan pertanyaan mendasar, itu dengan pasti menarik perhatian peserta Sidang untuk memastikan aspek-aspek yang ada, untuk menyatakan setidak-tidaknya kebingungan yang luar biasa. Kami harus menanyakan kekejutan kami dan permintaan penjelasan tentang sejumah bukti-bukti yang disampaikan dalam laporan perwakilan Sekretaris Jenderal PBB. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Contoh: Kami bertanya:</div> <ol> <li style="text-align: justify;">Mengapa sangat banyak jumlah mayoritas wakil-wakil diangkat dan dipilih oleh pemerintah dan tidak dipilih oleh rakyat?</li> <li style="text-align: justify;">Mengapa pengamat PBB dapat hadir dalam pemilihan hanya 20% wakil, beberapa dari mereka bertugas hanya sebentar?</li> <li style="text-align: justify;">Mengapa pertemuan konsultasi dikepalai oleh gubernur; dengan kata lain, oleh perwakilan pemerintah?</li> <li style="text-align: justify;">Mengapa hanya organisasi pemerintah dan bukan gerakan oposisi dapat hadir sebagai calon?</li> <li style="text-align: justify;">Mengapa prinsip "one man one vote" yang direkomendasikan oleh perwakilan Sekretaris Jenderal PBB tidak dilaksanakan?</li> <li style="text-align: justify;">Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?</li> <li style="text-align: justify;">Mengapa para menteri dengan sengaja hadir dan mempengaruhi wakil-wakil (anggota Pepera) di depan umum dengan menyampaikan bahwa, " hanya hak menjawab atas pertanyaan untuk mengumumkan bahwa mereka berkeinginan tinggal dengan Indonesia?</li> <li style="text-align: justify;">Mengapa hak-hak pengakuan dalam Pasal XXII (22) Perjanjian New York 15 Agustus 1962, yang berhubungan dengan kebebasan menyatakan pendapat; berserikat dan berkumpul tidak dinikmati oleh seluruh Penduduk Asli Papua?</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> <i>(Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN General Assembly, Agenda item 108, 20 November 1969, paragraph 11, p. 42).</i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> J.P. Drooglever menemukan dalam penelitiannya : “Laporan akhir Sekjen PBB seluruhnya didasarkan pada laporan Ortiz Sanz tentang peranannya dalam pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Bebas. Laporan ini hanya berisi kritik yang lemah terhadap oposisi dari pihak Indonesia. Atas dasar ini, U. Thant tidak bisa berbuat lain kecuali menyimpulkan bahwa suatu (an) Kegiatan Pemilihan Bebas telah dilaksanakan. Ia (U Thant) tidak bisa menggunakan kata depan yang tegas (the), karena nilai-nilai proses situ jauh di bawah standar yang diatur dalam Persetujuan New York. Walaupun dapat ditafsirkan sebagai suatu penilaian yang mencibir, tetapi pihak-pihak yang justru mengabaikan pengkalimatan yang tidak jelas dalam persetujuan New York itu” (hal.784). (Sumber: Tindakan Pilihan Bebas, Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri”.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Drooglever mengatakan, <i>“menurut pendapat para pengamat Barat dan orang-orang Papua yang bersuara mengenai hal ini, tindakan Pilihan Bebas berakhir dengan kepalsuan, sementara sekelompok pemilih yang berada di bawah tekanan luar biasa tampaknya memilih secara mutlak untuk mendukung Indonesia”</i> (hal. 783). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dr. Hans Meijer, Sejarawan Belanda dalam penelitiannya yang berhubungan dengan hasil Pepera 1969 di Papua Barat menyatakan bahwa “Pepera 1969 di Papua Barat benar-benar tidak demokratis."</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dr. John Saltford, Akademisi Inggris yang menyelidiki hasil pelaksanaan Pepera 1969 menyatakan: “ tidak ada kebebasan dan kesempatan dalam perundingan-perundingan atau proses pengambilan keputusan orang-orang Papua Barat dilibatkan. Jadi, PBB, Belanda dan Indonesia gagal dan sengaja sejak dalam penandatanganan tidak pernah melibatkan orang-orang Papua untuk menentukan nasib sendiri secara jujur”(John Salford: United Nations Involment With the Act of Free Self-Determination in West Papua (Indonesia West New Guinea) 1968 to 1969).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dr. George Junus Aditjondro mengatakan, <i>“Dari kaca mata yang lebih netral, hal-hal apa saja yang dapat membuat klaim Indonesia atas daerah Papua Barat ini pantas untuk dipertanyakan kembali”, (2000:hal.8).</i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Robin Osborn mengungkapkan, “….bahwa pengabungan daerah bekas jajahan Belanda itu ke dalam wilayah Indonesia didasarkan pada premis yang keliru. Yaitu ketika 1.025 orang delegasi yang dipilih pemerintah Indonesia memberikan suara mereka dibawah pengawasan PBB diartikan sebagai aspirasi politik dari seluruh masyarakat Papua Barat. Kini, premis ini diragukan keabsahannya berdasarkan hukum internasional” (Juli 2000:hal.xxx).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada hari Sabtu, 16 Januari 2010 di studio Media Indonesia pada acara Kick Andy, dalam menyikapi pelarangan lima buku oleh Kejaksaan Agung, Ikrar Nusa Bhakti dalam menanggapi kementar saya (Socratez) tentang pelaksanaan Pepera 1969 di Papua Barat yang tidak demokrasi dan lebih dimenangkan oleh aparat keamanan Indonesia, Ikrar berkomentar: “ memang apa yang dikatakan pak Socratez tentang pelaksanaan Pepera 1969 yang tidak demokratis itu ada benarnya”.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pdt. Dr. Phil Karel Erari menyatakan: “Rakyat Papua merasa bahwa Pepera adalah rekayasa Pemerintah RI, Belanda, Amerika Serikat dan PBB, di mana rakyat Papua tidak dilibatkan sebagai subyek hukum internasional dan pelaksanaannya tidak dilakukan secara demokratis sesuai dengan kebiasaan dan praktik yang berlaku dalam masyarakat internasional”(hal. 23).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Erari menambahkan, <i>“Sejarah Integrasi Papua dalam Indonesia adalah suatu sejarah berdarah. Pelanggaran HAM yang diwarnai oleh pembunuhan kilat, penculikan, penghilangan, perkosaan, pembantaian, dan kecurigaan”. Karel Phil Erari dengan tegas mengatakan, “Secara hukum, integrasi Papua dalam NKRI bermasalah” (2006: hal.182)</i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada bulan Juni 1969, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengakui kepada anggota Tim PBB, Ortiz Sanz, secara tertutup (rahasia): </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua”</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <i>(Sumber: Summarey of Jack W. Lydman’s report, July 18, 1969, in NAA, Extracts given to author by Anthony Bamain).</i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Diakui oleh Pemerintah Inggris melalui Jurubicara House of Lord, Symon Barroness pada tanggal 13 Desember 2004. Symon Barroness mengatakan bahwa, “Papua dimasukkan dengan paksa ke dalam wilayah Indonesia melalui rekayasa PEPERA 1969 dan akibatnya bagimana keadaan orang Papua sekarang dan kelangsungan hidup masa depan orang-orang Papua .</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berbagai protes telah disurakan para anggota parlemen dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya pada pada 17 Februari 2005, oleh Eni F.H. Faleomavaega yang menyurat kepada Pemerintah Amerika. Ia juga pada 14 Februari 2008, bersama Donald Payne, Anggota Kongres Amerika, melayangkan surat kepada Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-Moon,</div> <div style="text-align: justify;"> <blockquote class="tr_bq"> “…Referendum (PEPERA 1969) bagi orang asli Papua itu dengan jelas menunjukkan bahwa tidak pernah dilaksanakan. Faktanya, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Anggota Kongres Amerika telah menulis surat, pada tahun 2006, kepada Tuan Annan meminta bahwa PBB tinjau kembali untuk melaksanakan pemerimaan “Pepera 1969” itu."</blockquote> </div> <div style="text-align: justify;"> Pada 19 Juli 2002, 34 Anggota Parlemen Uni Eropa menyerukan kepada Komisi dan Parlemen Uni Eropa untuk mendesak Sekjen PBB, Kofi Annan, mempertimbangkan kembali penentuan nasib sendiri Papua. <i>(baca: Laporan Komisi Uni Eropa, the EC Conflict Prevention Assessment Mission: Indonesia, March, 2002, on unrest in West Papua).</i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada 31 Januari 1996, Parlemen Irlandia mengeluarkan resolusi tentang West Papua. Yang menyebut ketidakjujuran pelaksanaan Pepera 1969.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada 1 Desember 2008, di gedung Parlemen Inggris, London, Hon. Andrew Smith, MP, dan The Rt. Revd. Lord Harries of Pentregarth dan 50 anggota Parlemen dari berbagai Negara menyatakan: <i>“kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan jujur dan benar mengakui penduduk asli Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri (Self-Determination), karena masa depan mereka dihancurkan melalui Pepera 1969.... “</i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada 1 Desember 2009 di Gedung Parlemen Inggris, London, para Ahli Hukum Internasional Untuk Papua Barat, “International Lawyers for West Papua” (ILWP) pada saat peluncuran buku Prof. Pieter Drooglever, menyatakan bahwa Pepera 1969 adalah skandal aneksasi illegal.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Baca juga:</b></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <ol> <li><b style="text-align: start;"><a href="https://www.tabloid-wani.com/2020/04/politik-otonomisasi-nkri-di-papua-bagian1.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Arti Otonomi (Khusus) Dalam Politik Otonamisasi NKRI Di Papua</span></a></b></li> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2020/07/57-pastor-pribumi-papua-serukan-referendum-untuk-papua.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">57 Pastor Pribumi Papua Serukan Referendum untuk Papua</span></a></b></li> </ol> <span style="text-align: justify;">Kita harus akui dengan jujur, bahwa pendudukan dan penjajahan/kolonialisme Indonesia di West Papua merupakan kejahatan politik, kejahatan kemanusiaan, kejahatan ketidakadilan, karena itu, Pendudukan dan Penjajahan Indonesia di West Papua ialah Ilegal. Tidak ada legitimasi rakyat dan bangsa West Papua. Yang ada adalah legitimasi kekerasan, kejahatan, kekejaman, kelaliman dengan moncong senjata</span><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut LIPI ada 4 akar persoalan Papua. Dewan Gereja Papua (WPCC) melihat ada akar masalah yang perlu dilihat sebagai jantungnya persoalan Papua, yaitu RASISME dan KETIDAKADILAN yang melahirkan 4 akar masalah yang dirumuskan LIPI. Jadi, sesungguhnya ada 5 akar persoalan Papua.</div> <ol> <li style="text-align: justify;">Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;</li> <li style="text-align: justify;">Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian; </li> <li style="text-align: justify;">Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;</li> <li style="text-align: justify;">Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.</li> <li style="text-align: justify;">Rasisme dan Ketidakadilan sebagai sumber dari akar masalah butir 1-4.</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> Melihat akar permasalahan sejarah diintegrasikannya Papua ke dalam wilayah Indonesia yang tampaknya penuh rekayasa dan kepalsuan seperti ini, jalan penyelesaian yang berprospek damai, bermartabat dan manusiawi harus ditemukan antara penduduk asli Papua dengan pemerintah Indonesia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Oleh karena itu, <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/05/dewan-gereja-dunia-dukung-dialog-indonesia-dengan-ulmwp.html" target="_blank"><span style="color: blue;">gagasan dialog damai dan setara</span></a> antara Pemerintah Indonesia dan ULMWP harus didukung semua komponen. Dialog damai yang dimaksud penulis adalah dialog tanpa syarat dan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral seperti dialog Jakarta-GAM Aceh. Maksud penulis dialog tanpa syarat ialah dalam dialog tidak berbicara Papua Merdeka dan juga tidak dalam bingkai NKRI. Artinya dialog jujur dan setara antara Indonesia dan ULMWP sebaiknya dalam kerangka baru yaitu di luar konstruksi Papua Merdeka dan NKRI harga mati. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><i>Baca ini: (<a href="https://www.tabloid-wani.com/2020/07/otsus-gagal-total-perundingan-indonesia-ulmwp-adalah-solusi.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Otsus Gagal Total, Perundingan Indonesia - ULMWP adalah Solusi</span></a>)</i></b></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tanpa kerangka baru seperti ini, yakinlah bahwa paradoks ini tidak akan pernah menemukan jalan penyelesaian yang menyeluruh dan bermartabat. Karena itu, diharapkan dalam dialog harus melihat masalah Papua dengan nurani yang suci dan pikiran jernih untuk mencari penyelesaian untuk mewujudkan perdamaian permanen demi masa depan Indonesia dan juga masa depan Orang Asli Papua.</div> <br /> <div style="text-align: right;"> <i><b>Ita Wakhu Purom, Jumat, 31 Juli 2020</b></i></div> <br /> <b>Penulis:</b><br /> <b><br /> </b> <b><i>1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.</i></b><br /> <b><i>2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).</i></b><br /> <b><i>3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).</i></b><br /> ____<br /> <br /> <br /> <b>Posted by: Admin</b><br /> <b>Copyright ©<a href="https://www.tabloid-wani.com/search/label/Socratez%20Yoman" target="_blank"><span style="color: #cc0000;">Dr. Socratez Yoman</span></a> "sumber"</b><br /> Hubungi kami di E-Mail ✉: <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com">tabloid.wani@gmail.com</a>

Lupakan Sejarah Lalu dan Melihat Masa Depan - Apa Maksudnya?

FOTO: Potret Papua dalam Sejarah No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal Artikel: Sejarah dan Politik LUPAKAN SEJARAH MASA LALU DAN BERB...

Baca lainnya »

Petisi 1,8 Juta Rakyat Papua Bisa Dijadikan Bahan Rujukan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-tvAcqtvAhgw/XyKiiCcHVmI/AAAAAAAAN9g/Sr5P6PkfLfgHYlc_PoCHWA1EsNPnFVDnACLcBGAsYHQ/s1600/Petisi%2BReferendum%2BPapua%2Bdi%2BUNHCR%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Petisi 1.8 Juta Rakyat Papua Bisa Dijadikan Bahan Rujukan" border="0" data-original-height="518" data-original-width="750" height="441" src="https://1.bp.blogspot.com/-tvAcqtvAhgw/XyKiiCcHVmI/AAAAAAAAN9g/Sr5P6PkfLfgHYlc_PoCHWA1EsNPnFVDnACLcBGAsYHQ/s640/Petisi%2BReferendum%2BPapua%2Bdi%2BUNHCR%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Petisi 1.8 Juta Rakyat Papua Bisa Dijadikan Bahan Rujukan" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><b>FOTO ini dirilis Rabu, 30 Januari 2019, oleh pemimpin United Liberation Movement untuk West Papua (ULMWP), Benny Wenda. Benny Wenda, kedua dari sebelah kiri, mengajukan petisi kepada ketua Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet, pada hari Jumat, 25 Januari 2019, di Jenewa, Swiss. </b><i>(https://abcnews.go.com)</i></td></tr> </tbody></table> <b><span style="color: #666666;">No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i><br /> <br /> <b>By: Kristian Griapon</b><br /> <i>Rabu, 29 Juli 2020</i><br /> <br /> Saya melihat petisi <b><i>1.804.421 (satu juta delapan ratus empat ribu, empat ratus dua pulu satu orang)</i></b> atau 1,8 juta Rakyat West Papua yang ramai diperdebatkan pada tahun 2017 dan mencapai puncaknya pada saat petisi itu dibawa masuk ke Komisi HAM PBB, Februari 2019 lalu, menurut hemat saya, seharusnya isu pelanggaran HAM di West Papua yang harus disodorkan ke Komisi HAM PBB, untuk memperkuat data pelanggaran HAM di West Papua.<br /> <br /> Petisi itu adalah bagian dari trik politik <a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/06/ulmwp-jawaban-penderitaan-dan-sejarah-perjuangan-bangsa-papua.html" target="_blank"><span style="color: blue;">ULMWP</span></a>, diluar skenario negara – negara pendukung kemerdekaan West Papua yang aktif di kawasan regional pasifik. Dan petisi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk memaksa Indonesia melaksanakan Referendum di West Papua, atau mendaftar West Papua ke Komite C24 PBB, karena tidak melalui mekanisme tata cara masyarakat internasional. Sehingga negara-negara pendukung West Papua merasa enggan, atau ragu untuk mengusung isu itu dalam mempromosikan hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua di West Papua. Hal itu telah membawa kita pada langkah yang terlalu jauh, meninggalkan langkah yang sebenarnya harus kita lalui untuk menuju hal itu. Dan langkah itu sendiri telah didahului oleh para pejuang terdahulu, namun menemui jalan buntu.<br /> <br /> Petisi itu bisa menjadi rujukan penyelesaian jalan damai konflik antar Bangsa West Papua melawan Kekuasaan Negara Republik Indonesia di West Papua, melalui promosi negara-negara pendukung atas dasar pelanggaran HAM berat yang terjadi di West Papua. Namun dengan syarat, pendataan harus objektif dan akurat dapat dibuktikan, apabila dilakukan peninjauan lapangan ke lokasi pengambilan data sesuai dengan mekanisme masyarakat internasional. Dan jika tidak memenuhi standar mekanisme masyarakat internasional, maka akan menjadi bumerang bagi ULMWP, dan terimbas pada rakyat Papua di West Papua.<br /> <br /> <b><i>Baca juga:</i></b><br /> <ol> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/01/ulmwp-menyerahan-petisi-west-papua-kepada-komisaris-tinggi-pbb.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">ULMWP Menyerahkan Petisi West Papua Kepada Komisaris Tinggi PBB</span></a></b></li> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/01/pbb-mengkonfirmasi-telah-menerima-petisi-referendum-west-papua.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">PBB Mengkonfirmasi Telah Menerima Petisi Referendum West Papua</span></a></b></li> </ol> Isu West Papua sudah masuk dalam ruang lingkup dunia internasional, ULMWP sebagai ujung tombak politik perjuangan kemerdekaan bangsa West Papua di luar negeri, harus cermat terhadap isu domestik di Indonesia khususnya di West Papua, jangan berdiam diri dengan berbagai pembunuhan orang asli Papua dengan dalil separatis, yang mewarnai pembunuhan orang-orang kampung di West Papua. Justru isu HAM itu yang kini menjadi perhatian masyarakat internasional, harus dikelolah dengan baik oleh ULMWP, untuk menjadi bahan advis negara-negara pendukung HAM untuk West Papua.<br /> ______<br /> Maaf penulisan ini bukan untuk menggurui, kalau ada kelebihan kata boleh dikurangi, dan kekurangannya dapat ditambahkan, sekedar pesan moral, WaSalam..(Kgr)<br /> <br /> <br /> <b>KOMENTAR</b><br /> <b><br /> </b> <b style="background-color: black;"><span style="color: white;"><a href="https://www.facebook.com/kristian.griapon.3/posts/1038654056553630?comment_id=1038703586548677" target="_blank"><span style="color: white;">Jonathan Tjoe</span></a>:</span></b> <br /> <blockquote class="tr_bq"> Petisi 1,8 juta suara bukan tidak tepat tapi terlalu cepat. Dan ini yg menimbulkan perdebatan dalam kepengurusan ULMWP. Tapi walau terlalu cepat, petisi ini minimal telah <a href="https://www.tabloid-wani.com/2017/10/petisi-referendum-delegitimasi-penduduk-indonesia-di-papua.html" target="_blank"><span style="color: blue;">medelegitimasi eksistensi Indonesia</span></a> di Papua seperti yg disampaikan oleh seorang pengamat politik Australia, bahwa Pepera yang dilaksanakan itu ditolak dan karena itu harus dilaksanakan kembali.</blockquote> <blockquote class="tr_bq"> Petisi juga <a href="https://www.facebook.com/kristian.griapon.3/posts/1038654056553630?comment_id=1038703586548677" target="_blank"><span style="color: blue;">menggugurkan klaim diplomatik Indonesia</span></a> selama ini bahwa hanya segelintir orang Papua (termasuk kaum diaspora) saja yang menginginkan kemerdekaan.</blockquote> <blockquote class="tr_bq"> Sayang sekali karena ULMWP tidak memainkan isu ini lebih lanjut melalui penolakan keterlibatan rakyat Papua dalam pemilu yang makin mendelegitimasi eksistensi pemerintah Indonesia di Papua. Karena setelah muncul petisi, Pemerintah Indonesia hanya bisa mencounter petisi 1,8 juta suara rakyat Papua melalui keterlibatan rakyat Papua di pemilu. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu pada perbedaan-perbedaan pendapat dan kecurigaan satu dgn yg lain, hilang konsentrasi dan akhirnya diintercept oleh musuh di garis enam belas.</blockquote> <br /> <b>Posted by: Admin</b><br /> <b>Copyright ©<a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1038658276553208&set=a.115939502158428&type=3" target="_blank"><span style="color: #cc0000;">Kgr</span></a> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u><br /> Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

Petisi 1,8 Juta Rakyat Papua Bisa Dijadikan Bahan Rujukan

FOTO ini dirilis Rabu, 30 Januari 2019, oleh pemimpin United Liberation Movement untuk West Papua (ULMWP), Benny Wenda. Benny Wenda, kedua...

Baca lainnya »

Buchtar Tabuni: ULMWP Hanya Wadah Persatuan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-WAZnWaFdrtk/Xx1yhgXpjcI/AAAAAAAAN9U/bFIp9SIDFpcmSBPZka6duMRep14DV6kPQCLcBGAsYHQ/s1600/Buchtar%2BTabuni%2B-%2BULMWP%2BHanya%2BWadah%2BPersatuan%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Buchtar Tabuni: ULMWP Hanya Wadah Persatuan" border="0" data-original-height="360" data-original-width="540" src="https://1.bp.blogspot.com/-WAZnWaFdrtk/Xx1yhgXpjcI/AAAAAAAAN9U/bFIp9SIDFpcmSBPZka6duMRep14DV6kPQCLcBGAsYHQ/s1600/Buchtar%2BTabuni%2B-%2BULMWP%2BHanya%2BWadah%2BPersatuan%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Buchtar Tabuni: ULMWP Hanya Wadah Persatuan" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><b>FOTO: Buchtar Tabuni di mejah Dewan Komite ULMWP dalam sebuah pertemuan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)</b></td></tr> </tbody></table> <b><span style="color: #666666;">No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i><br /> <br /> <b>JAYAPURA |</b> Ketua II Legislatif ULMWP, Buchtar Tabuni dalam postingannya tertanggal 7 April 2020 mengatakan, United Liberation Movement for West Papua hanya sebuah wadah persatuan yang mempersatukan semua gerakan politik perjuangan kemerdekaan West Papua.<br /> <div> <br /></div> <div> Dalam wadah persatuan ini semua gerakan perjuangan dapat duduk dan berkumpul bersama untuk mencapai keselamatan dari kolonialisme Indonesia terhadap bangsa Papua.<br /> <br /> "ULMWP hanya sebuah wadah persatuan untuk duduk bersama agar dari dalam ULMWP kita bisa berdiskusi dalam rangka menemukan jalan menuju tujuan kita bersama yaitu keselamatan seluruh penghuni Tanah air West Papua dari Kolonialisme Indonesia dan antek-anteknya." papar pendiri KNPB itu.</div> <div> <br /></div> <div> Tanggal 23 Agustus 2019 lalu, Buchtar Tabuni <span style="text-align: justify;">meminta agar Pemerintah Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRD) segera menyerahkan mandat urusan politik kepada ULMWP. ULMWP sebagai wadah pemersatu rakyat Papua patut menerima mandat politik untuk memperjuangkan Hak Penentuan Nasib Sendiri.</span><br /> <br /> <span style="text-align: justify;">Lanjut Buchtra, berbagai elemen perjuangan kemerdekaan Papua telah tergabung di dalam ULMWP. “<a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/06/ulmwp-jawaban-penderitaan-dan-sejarah-perjuangan-bangsa-papua.html'" target="_blank"><span style="color: blue;">ULMWP sebagai wadah pemersatu</span></a> bangsa Papua akan berunding dengan negara Indonesia, dengan dimediasi langsung oleh Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB, untuk mendapatkan Hak Penentuan Nasib Sendiri,” kata Tabuni (23/8/2019).</span></div> <div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sikap Dewan Gereja Papua dalam artikel Gembala Dr. Yoman (18/07) pun menegaskan tentang rekomendasi Gereja bahwa, sudah waktunya perundingan Damai anatar Indonesia – ULMWP untuk menemukan solusi damai secara bermartabat. <i>(***)</i><br /> <i><br /> </i> <i><b>Baca juga:</b></i><br /> <ol> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2020/05/buchtar-tabuni-serahkan-hak-politik-rakyat-papua-kepada-ulmwp.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Buchtar Tabuni: Serahkan Hak Politik Rakyat Papua Kepada ULMWP</span></a></b></li> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2020/07/dewan-gereja-papua-sudah-waktunya-perindungan-damai-indonesia-ulmwp.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Dewan Gereja Papua: Sudah Waktunya Perundingan Damai Indonesia – ULMWP</span></a></b></li> </ol> </div> <br /> <b>Posted by: Admin</b><br /> <b>Copyright ©<a href="https://www.facebook.com/158394807995700/photos/a.158427251325789/542615462906964/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAQU1h5hGr5fFMYTkrjJNviJWI_tU0HFQVaMQ3kKmymn-SAQdd5ORwgn_Kyq4UhfM0Qa9G7s7RphzaLCuXnb4st7_Lg2fEdo67f8Dh8kMDtPwLdmhrLZ5UpMcGXxtelq2xtg3rDZib8f3JF6X7cb6lzbZhayzCSiMpZXZ62V7-gifVe6GjhRSRCwEGrOzQbgRKfDsSv2pYCsnpeBoFwNeNB0HZHKtoj8-Rc3j_V1KkPRHQZkBwZVPb-kFcQFsZHmwrB-IriEiDul-Z9cQlAgbdKaGrerxAkRrptbaT_EUldDCUq_gFvFA5ljyDWAtfOilUWr0-Z0KSkJ5iyL-rvORg&__tn__=-R" target="_blank"><span style="color: #cc0000;">Buchtar Tabuni</span></a> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u><br /> Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div>

Buchtar Tabuni: ULMWP Hanya Wadah Persatuan

FOTO: Buchtar Tabuni di mejah Dewan Komite ULMWP dalam sebuah pertemuan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) No. 1 PAPUA Me...

Baca lainnya »

Surat Terbuka “Isi Hati OAP” Kepada Presiden RI, Ir. Jokowi

<b><span style="color: #666666;">No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <b><u>Perihal: Surat Terbuka Ungkapan Hati Nurani Orang Asli Papua</u></b></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <b>Kepada Yang Terhormat,</b></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <b>Presiden Republik Indonesia, </b></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <b>Ir. Joko Widodo</b></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <br /></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <b>Di JAKARTA.</b></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> __________________</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <i>Shalom!</i></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Melalui surat terbuka ini, saya ingin menyampaikan kepada bapak Presiden Republik Indonesia dengan jujur dan terbuka tentang isi hati dan alasan rakyat Papua, terutama Orang Asli Papua tidak bersedia menerima dan menolak Otonomi Khusus Jilid II. Rakyat Papua sudah berulang-ulang menyatakan bahwa Otonomi Khusus 2001 telah gagal. Otonomi Khusus telah menimbulkan banyak masalah tragedi kemanusiaan yang berat yang dialami penduduk aali Papua. </div> <div style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-adshaO2mVdY/XxzgyyFS33I/AAAAAAAAN9M/-o4LbX_8r6EkJlYIWqNToLcMVwu6WKgsACLcBGAsYHQ/s1600/Surat%2BTerbuka%2BIsi%2BHati%2BOAP%2BKepada%2BPresiden%2BRI%252C%2BIr.%2BJokowi%2B%2B-%2Btwani.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="373" data-original-width="640" height="373" src="https://1.bp.blogspot.com/-adshaO2mVdY/XxzgyyFS33I/AAAAAAAAN9M/-o4LbX_8r6EkJlYIWqNToLcMVwu6WKgsACLcBGAsYHQ/s640/Surat%2BTerbuka%2BIsi%2BHati%2BOAP%2BKepada%2BPresiden%2BRI%252C%2BIr.%2BJokowi%2B%2B-%2Btwani.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><b>Presiden Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Gembala. Dr. Socratez Sofyan Yoman (kanan) saat melantik panitia kongres ke-XVIII PGBP, di lapangan terbuka, Makki, Lany Jaya, dihadiri 2.000 umat. Pelantikan dilaksanakan di lapangan terbuka karena gedung gereja tidak cukup untuk menampung umat </b><i>(Foto: Socratez Sofyan Yoman)</i></td></tr> </tbody></table> </div> <div style="text-align: justify;"> Bapak Presiden yang mulia, saya menyampaikan latar belakang historis lahirnya Otonomi Khusus 2001, fakta kegagalan Otonomi Khusus 2001, dan 5 akar persoalan Papua serta jalan penyelesaian sebagai bahan masukan kepada bapak untuk melihat persoalan Papua secara jernih dan utuh. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Rakyat Papua, terutama Orang Asli Papua, tidak bersedia menerima dan menolak Otonomi Khusus jilid II dan menuntut Penentuan Nasib Sendiri/Referendum sebagai solusi perdamaian permanen bagi Indonesia dan rakyat Papua. </div> <div style="text-align: justify;"> <h4 style="text-align: left;"> I. LATAR BELAKANG HISTORIS LAHIRNYA OTONOMI KHUSUS 2001</h4> </div> <div style="text-align: justify;"> Pemerintah Republik Indonesia jangan memutarbalikan dan menghilangkan fakta historis lahirnya Undang-undang Otonomi Khusus nomor 21 Tahun 2001 yang terdiri dari 24 Bab dan 79 Pasal. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 adalah Undang-undang <i>Win Win Solution </i>(Penyelesaian Menang Menang) status politik bangsa West Papua dalam wilayah Indonesia. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Latar belakang lahirnya Undang-undang Republik Indonesia tentang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 karena </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> pasca tumbangnya kekuasaan Soeharto pada 1998, seluruh rakyat dan bangsa West Papua merapatkan barisan dan membangun kekuatan bersama dan menuntut kemerdekaan dan berdaulat penuh bangsa West Papua dengan cara damai mengibarkan bendera Bintang Kejora di seluruh Tanah Papua. Banyak korban rakyat berjatuhan di tangan TNI-Polri. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <b>1. Delegasi Tim 100 mewakili rakyat dan bangsa West Papua pertemuan dengan Prof. Dr. B.J. Habibie di Istana Negara Republik Indonesia pada 26 Februari 1999. </b></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "....dengan jujur kami menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia, bahwa tidak ada alternatif lain untuk merundingkan atau mempertimbangkan keinginan Pemerintah Indonesia guna membangun Papua dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pada hari ini, Jumat, 26 Februari 1999, kepada Presiden Republik Indonesia, kami bangsa Papua Barat menyatakan bahwa:</div> <div style="text-align: justify;"> <ul> <li><b><i>Pertama, </i></b>kami bangsa Papua Barat berkehendak keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk merdeka dan berdaulat penuh di antara bangsa-bangsa lain di bumi." </li> <li><i><b>Kedua, </b></i>segera membentuk pemerintahan peralihan di Papua Barat dibawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara demokratis, damai dan bertanggungjawab, selambat-lambatnya bulan Maret tahun 1999.</li> <li><b><i>Ketiga, </i></b>Jika tidak tercapai penyelesaian terhadap pernyataan politik ini pada butir kesatu dan kedua , maka;</li> </ul> </div> <div style="text-align: justify;"> <b>(1) </b>segera diadakan perundingan Internasional antara Pemerintah Republik Indonesia, Bangsa Papua Barat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);</div> <div style="text-align: justify;"> <b>(2) </b>Kami bangsa Papua Barat menyatakan, tidak ikut serta dalam pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 1999.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>2. Musyawarah Besar (MUBES) 23-26 Februari 2000. </b></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dari 7 butir keputusan peserta MUBES, pada butir 4 dinyatakan:</div> <div style="text-align: justify;"> <blockquote class="tr_bq"> "Bahwa kami bangsa Papua Barat setelah berintegrasi dengan Indonesia melalui pelaksanaan pepera yang tidak adil dan penuh kecurangan, dan setelah 36 tahun berada dalam Negara Republik Indonesia, bangsa Papua Barat mengalami perlakuan-perlakuan keji dan tidak manusiawi: Pelanggaran berat HAM, pembunuhan, pemerkosaan, pembodohan, pemiskinan, ketidakadilan sosial dan hukum yang mengarah pada etnik dan kultur genocide bangsa Papua Barat,maka kami atas dasar hal-hal tersebut di atas menyatakan kehendak kami untuk memilih merdeka-memisahkan diri dari negara Republik Indonesia kembali ke status kami semula sebagai bangsa dan negara Papua, 1 Desember 1961."</blockquote> </div> <div style="text-align: justify;"> <b>3. Kongres Nasional II Rakyat dan Bangsa Papua Barat, 26 Mei - 4 Juni 2000</b></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kongres yang dibiayai oleh Presiden Republik Indonesia, Abdulrrahman Wahid ini diputuskan beberapa butir keputusan politik sebagai berikut:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <b>3.1. </b>Bangsa Papua telah berdaulat sebagai sebuah bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961.</div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <b>3.2. </b>Bangsa Papua melalui Kongres II menolak New York Agreement 1962 yang cacat hukum dan cacat moral karena tidak melibatkan wakil-wakil bangsa Papua.</div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <b>3.3. </b>Bangsa Papua melalui Kongres II menolak hasil-hasil pepera, karena dilaksanakan dibawah ancaman, intimidasi, pembunuhan sadis, kekerasan militer dan perbuatan-perbuatan amoral diluar batas-batas perikemanusiaan. Karena itu bangsa Papua menuntut PBB untuk mencabut Resolusi PBB Nomor 2504 tanggal 19 Desember 1969. </div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <b>3.4. </b>Indonesia, Belanda, Amerika Serikat,dan PBB harus mengakui hak politik dan kedaulatan Bangsa Papua Barat yang sah berdasarkan kajian sejarah, hukum, dan sosial budaya.</div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <b>3.5. </b>Kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua Barat yang terjadi sebagai akibat dari konspirasi politik internasional yang melibatkan Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB, harus diusut tuntas dan pelaku-pelakunya diadili di peradilan Internasional.</div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <b>3.6. </b>PBB, AS, dan Belanda agar meninjau kembali keterlibatan mereka dalam proses aneksasi Indonesia atas Papua Barat dan menyampaikan hasil-hasilnya secara jujur, adil dan benar kepada rakyat Papua pada 1 Desember 2000.</div> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bapak presiden yang mulia dan terhormat. Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 tidak turun sendiri dari langit. Otonomi Khusus 2001 lahir karena ada tuntutan rakyat dan bangsa Papua Barat untuk merdeka dan berdaulat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menjadi jelas dan terang latar belakang lahir Otonomi Khusus melalui proses dari Tim 100, Mubes 23-26 Februari 2000 dan Kongres II Nasional rakyat dan bangsa Papua Barat pada 26 Mei-4 Juni 2000, yaitu rakyat dan bangsa Papua Barat menyatakan berhak atas kemerdekaan dan kedaulatan pada 1 Desember 1961. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <h4> II. FAKTA KEGAGALAN OTONOMI KHUSUS 2001</h4> </div> <div style="text-align: justify;"> Pesan Konstitusi Negara Republik Indonesia tentang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001 BUKAN Undang-undang KEUANGAN karena masih ada 23 Bab dan 70 Pasal yang ditetapkan tentang persoalan mendasar di Papua.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bab I Ketentuan Umum. Bab II Lambang-Lambang. Bab III Pembagian Daerah. Bab IV Kewenangan Daerah. Bab V Bentuk Dan Susunan Pemerintahan. Bab VI Perangkat dan Kepegawaian. Bab VI Partai Politik. Bab VIII Peraturan Daerah Khusus, Peraturan Daerah Provinsi, Dan Keputusan Gubernur. Bab IX Keuangan. Bab X Perekonomian. Bab XI Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Bab XII Hak Asasi Manusia. Bab XIII Kepolisian Daerah Provinsi Papua. Bab XIV Kekuasaan Peradilan. Bab XV Keagamaan. Bab XVI Pendidikan dan Kebudayaan. Bab XVII Kesehatan. Bab XVIII Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Bab XIX Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup. Bab XX Sosial. Bab XXI Pengawasan. Bab XXII Kerjasama Dan Penyelesaian Perselisihan. Bab XXIII Ketentuan Peralihan. Bab XXIV Ketentuan Penutup.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pertanyaannya ialah apakah Pemerintah Republik Indonesia sungguh-sungguh melaksanakan seluruh konstitusi Negara yang terdiri dari 24 Bab ini?</div> <div style="text-align: justify;"> <ol> <li>Apakah Bab I Ketentuan Umum sudah dilaksanakan dengan benar oleh Pemerintah Republik Indonesia Jawabannya: GAGAL.</li> <li>Apakah Bab II Lambang-Lambang sudah diwujudkan oleh Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL.</li> <li>Apakah Bab III Pembagian Daerah diimplementasikan dengan benar oleh Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL.</li> <li>Apakah Bab IV Kewenangan Daerah sudah diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia di pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat? Jawabannya: GAGAL TOTAL.</li> <li>Apakah Bab V Bentuk Dan Susunan Pemerintahan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang? Jawabannya: GAGAL.</li> <li>Apakah Bab VI Perangkat dan Kepegawaian sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan benar dan jujur? Jawabannya: GAGAL. </li> <li>Apakah Bab VII Partai Politik sudah diwujudkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Otsus? Jawabannya: GAGAL TOTAL. </li> <li>Apakah Bab VIII Peraturan Daerah Khusus, Peraturan Daerah Provinsi, Dan Keputusan Gubernur sudah dimplementasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL karena semua draft Perdasi dan Perdasus ditolak oleh Pemerintah Republik Indonesia. </li> <li>Apakah Bab IX Keuangan ini menjadi isi seluruh Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001? Jawabannya: UU Otsus No.21 Tahun 2001 bukan Undang-undang KEUANGAN. </li> <li>Apakah Bab X Perekonomian sudah berhasil meningkatkan taraf ekonomi Orang Asli Papua oleh Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL. Orang Asli Papua benar tersingsir secara ekonomi dan tidak seperti kehidupan ekonomi di waktu zaman Belanda. Di era Belanda, orang-orang asli Papua mempunyai Toko, Bioskop, Mesin Foto Copy, Restoran, pemilik Transportasi, dan masih banyak lain. </li> <li>Apakah Bab XI Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL.</li> <li>Apakah Bab XII Hak Asasi Manusia sudah mendapat perlindungan dan penghormatan dari Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL. Banyak Orang Asli Papua tewas ditangan TNI-Polri. Kejahatan Negara semakin meningkat tajam. Terjadi proses pemusnahan etnis Melanesia secara sistematis. Contoh terbaru pada 18 Juli 2020, TNI masih menewaskan rakyat sipil di Nduga Elias Karunggu (40 tahun) yang masih berbusana koteka dan Seru Karunggu (20 tahun) anak kandung. </li> <li>Apakah Bab XIII Kepolisian Daerah Provinsi Papua sudah dilaksanakan sesuai dengan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia? Jawabannya: TIDAK. </li> <li>Apakah Bab XIV Kekuasaan Peradilan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan perintah Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001? Jawabannya: TIDAK. Karena wajah diskriminasi RASIAL menjadi roh peradilan Indonesia di Papua. </li> <li>Apakah Bab XV Keagamaan benar-benar dilaksanakan di Papua? Jawabannya: Di Papua ada kehidupan saling menghormati sesama manusia dan menjaga keharmonisan dan kedamaian antar umat beragama bukan karena ada undang-undang atau peraturan Negara. </li> <li>Apakah Bab XVI Pendidikan dan Kebudayaan benar-benar dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan amanat Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001?<br /> <br /> Jawabannya: Keberhasilan Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa diukur dari wilayah kota, tetapi harus menjadi barometer keberhasilan dilihat dari kaca mata daerah-daerah pedesaan dan pedalaman. <br /> <br /> Persoalan Pendidikan dan Kebudayaan ini Paradoks, ada kesenjangan atau ada jurang yang besar antara kota dengan daerah-daerah pedesaan dan pedalaman, maka perlu ada penelitian yang lebih jujur, terbuka dan konprehensif untuk mengukur kemajuan bidang pendidikan.<br /> <br /> Tetapi, pada umumnya pendidikan dalam Otonomi Khusus terjadi kemunduran signifikan. Karena fasilitas pendidikan yang tidak memadai. Kesediaan tenaga pengajar yang sangat minim, bahkan ada sekolah yang tidak ada guru. Tenaga pengajar tinggalkan tugas dari daerah alasan tidak nyaman karena operasi militer Indonesia.<br /> </li> <li>Apakah Bab XVII Kesehatan sungguh-sungguh mendapat perhatian serius dari Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: Pelayanan Kesehatan semakin buruk dan kematian orang Asli Papua memingkat secara signifikan. Kejadian ini sangat kontras dengan pelayanan kesehatan pada zaman pemerintahan Belanda dan misionaris asing. Apakah bangsa Indonesia membawa malapetaka untuk orang Asli Papua? Jadi, jawabannya: Pelayanan Kesehatan GAGAL.</li> <li>Apakah Bab XVIII Kependudukan dan Ketenagakerjaan benar-benar Orang Asli Papua mendapat perlindungan dan keberpihakan dari Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL. Karena, OAP sudah menjadi tamu di atas Tanah leluhur mereka. </li> <li>Apakah Bab XIX Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan amanat UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001? Jawabannya: GAGAL. </li> <li>Apakah Bab XX Sosial benar dan serius dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan perhatian dan perlindungan OAP dalam interaksi sebagai masyarakat adat Papua? Jawabannya: GAGAL.</li> <li>Apakah Bab XXI Pengawasan dapat berfungsi secara benar dan maksimal sesuai UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001? Jawabannya: GAGAL TOTAL. </li> <li>Apakah Bab XXII Kerjasama Dan Penyelesaian Perselisihan dapat dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan amanat konstitusi Nomor 21 Tahun 2001? Jawabannya: GAGAL.</li> </ol> </div> <div style="text-align: justify;"> Dari semua Bab dan Pasal yang tercantum dalam Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, satupun tidak dilaksanakan. Karena itu, Otonomi Khusus GAGAL Total. Rakyat Papua menyatakan Otsus gagal. Dewan Gereja Papua (WPCC) menyatakan Otonomi Khusus sudah mati. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <h4> III. ADA 5 AKAR PERSOALAN PAPUA</h4> </div> <div style="text-align: justify;"> Bapak Presiden, akar persoalan Papua sudah jelas dalam penjelasan <b>LATAR BELAKANG HISTORIS LAHIRNYA OTONOMI KHUSUS 2001</b>. Bagian ini, perlu diketahui 4 (empat) akar persoalan Papua yang dipetakkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam buku Papua Road Map. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut LIPI ada 4 akar persoalan Papua. Dewan Gereja Papua (WPCC) melihat ada akar masalah yang perlu dilihat sebagai jantungnya persoalan Papua, yaitu RASISME dan KETIDAKADILAN yang melahirkan 4 akar masalah yang dirumuskan LIPI. Jadi, sesungguhnya ada 5 akar persoalan Papua. </div> <div style="text-align: justify;"> <ol> <li>Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;</li> <li>Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian; </li> <li>Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri; </li> <li>Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.</li> <li>Rasisme dan Ketidakadilan sebagai sumber dari akar masalah butir 1-4. </li> </ol> </div> <div style="text-align: justify;"> <h4> IV. JALAN PENYELESAIAN </h4> </div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> Untuk penyelesaian 5 akar persoalan Papua, Dewan Gereja Papua (WPCC), 57 Pastor Katolik Pribumi Papua dan Para pemimpin Gereja mendesak Pemerntah Republik Indonesia untuk perundingan damai dan serara dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). </div> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berikut ini pernyataan dukungan dari para pemimpin Gereja-gereja di Papua:</div> <div style="text-align: justify;"> <ol> <li>Pada 21 Juli 2020 dari 57 Pastor Katolik Pribumi Papua menyatakan: KAMI MEMINTA KEPADA PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGAKHIRI KONFLIK BERKEPANJANGAN DI TANAH LELUHUR KAMI-PAPUA DENGAN CARA DIALOG. Sejauh yang kami lihat dan dengar dan ikuti di media sosial, semua elemen Masyarakat akar Rumput di Papua, mereka meminta Pemerintah Indonesia untuk BERDIALOG DENGAN ULMWP yang DIMEDIASI OLEH PIHAK KETIGA yang NETRAL, sebagaimana yang pernah dilakukan dengan GAM di Aceh.</li> <li>Surat pastoral Dewan Gereja Papua (WPCC) tertanggal 16 Februari 2019, dan 26 Agustus 2019 serta 13 September 2019 sebagai berikut.<br /> <br /> <b>2.1. </b>Meminta Dewan Gereja Dunia (WCC) untuk mendorong dialog yang bermartabat dan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) dalam menyelesaikan masalah sejarah politik Pepera 1969 yang melibatkan pihak ketiga yang lebih netral." <i><u>(Surat tertanggal, 16 Februari 2019). </u></i><br /> <b><br /> 2.2 </b>Kami meminta keadilan dari pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua yang sudah ditunjukkan oleh Indonesia untuk GAM di Aceh. Wakil Presiden Yusuf Kalla berperan secara aktif mendukung dialog dengan GAM yang dimediasi Internasional. Oleh karena itu, kami menuntut bahwa pemerintah Indonesia berdialog dengan ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang netral.<u> <i>(Isi Surat tertanggal, 26 Agustus 2019)</i></u><br /> <br /> <b>2.3. </b>Mendesak Pemerintah Indonesia segera membuka diri berunding dengan ULMWP sebagaimana Pemerintah Indonesia telah menjadikan GAM di ACEH sebagai Mitra Perundingan yang dimediasi pihak ketiga; sebagai satu-satunya solusi terbaik untuk menghadirkan perdamaian permanen di Tanah Papua, sesuai dengan seruan Gembala yang pada 26 Agustus 2019 yang telah dibacakan dan diserahkan langsung kepada Panglima TNI dan KAPOLRI di Swiss-Bell Hotel Jayapura.<u> <i>(Isi surat 13 September 2019).</i></u><br /> <br /> </li> <li>Ada seruan bersama dari Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) sebanyak 33 Sinode pada 28 Juli 2009 sebagai berikut:<br /> <br /> <i>"Pimpinan Gereja-gereja di Tanah Papua menyerukan kepada pemerintah pusat agar segera melaksanakan Dialog Nasional dengan rakyat Papua untuk menyelesaikan masalah-masalah di Tanah secara bermartabat, adil, dan manusiawi yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral."</i><br /> <br /> </li> <li>Para Pimpinan Gereja di Tanah Papua pada 18 Oktober 2008 menyatakan keprihatinan: " Untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan agar orang Papua tidak menjadi korban terus-menerus, kami mengusulkan agar PEPERA 1969 ini diselesaikan melalui suatu dialog damai. Kami mendorong pemerintah Indonesia dan orang Papua untuk membahas masalah PEPERA ini melalui dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Betapapun sensitifnya, persoalan Papua perlu diselesaikan melalui dialog damai antara pemerintah dan orang Papua. Kami yakin bahwa melalui dialog, solusi damai akan ditemukan."</li> <li>Konferensi Gereja dan Masyarakat Papua pada 14-17 Oktober 2008 menyerukan: "Pemerintah Pusat segera membuka diri bagi suatu dialog antara Pemerintah Indonesia dengan Orang Asli Papua dalam kerangka evaluasi Otonomi Khusus No.21 tahun 2001 tentang OTSUS dan Pelurusan Sejarah Papua. Menghentikan pernyataan-pernyataan stigmatisasi 'separatis, TPN, OPM, GPK, makar' dan sejenisnya yang dialamatkan kepada orang-orang asli Papua dan memulihkan hak dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan sehingga azas praduga tak bersalah harus sungguh-sungguh ditegakkan."</li> <li>Gereja-gereja di Tanah Papua pada 3 Mei 2007 menyatakan: "Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua menjadi masalah baru dan mengalami kegagalan maka solusinya dialog yang jujur dan damai seperti penyelesaian kasus Aceh. Dialog tersebut dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan yang diminta dan disetujui oleh orang asli Papua dan Pemerintah Indonesia."</li> <li>Pimpinan Agama dan Gereja dalam Loka Karya Papua Tanah Damai pada 3-7 Desember 2007 mendesak Pemerintah Indonesia segera menyelesaikan perbedaan ideologi di Papua dengan sebuah dialog yang jujur dan terbuka antara Pemerintah Pusat dan Orang Asli Papua dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan disetujui oleh kedua belah pihak."</li> </ol> </div> <div style="text-align: justify;"> Terima kasih. Tuhan memberkati.</div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: right;"> <i><b>Ita Wakhu Purom, 22 Juli 2020.</b></i></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><u>Dr. Socratez S.Yoman,.MA</u></b></div> <div style="text-align: justify;"> <ol> <li><b><i>Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. </i></b></li> <li><b><i>Calon Anggota Tetap Dewan Gereja Pasifik (PCC)</i></b></li> <li><b><i>Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).</i></b></li> <li><b><i>Anggota Baptist World Alliance (BWA).</i></b></li> </ol> </div> <div style="text-align: justify;"> ____</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Posted by: Admin</b></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Copyright ©<a href="https://www.tabloid-wani.com/search/label/Socratez%20Yoman" target="_blank"><span style="color: #cc0000;">Dr. Socratez Yoman</span></a> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u> </div> <div style="text-align: justify;"> Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div>

Surat Terbuka “Isi Hati OAP” Kepada Presiden RI, Ir. Jokowi

No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal Perihal: Surat Terbuka Ungkapan Hati Nurani Orang Asli Papua Kepada Yang Terhormat, Presi...

Baca lainnya »