Tabloid WANI

ULMWP Menyeruhkan, Segerah Akhiri Operasi Militer yang Berlangsung di West Papua

0 Praktik Militerisme, ULMWP 11/17/2018 06:42:00 am

ULMWP Menyeruhkan, Segerah Akhiri Operasi Militer yang Berlangsung di West Papua

Polisi (brimob) Indonesia, (ist). Operasi militer dan polisi Indonesia yang sedang berlangsung di Lanny Jaya dan daerah-daerah sekitarn...

Hari Ini, Jokowi akan Hadiri KTT APEC di PNG

0 APEC, Jokowi 11/17/2018 03:52:00 am

Hari Ini, Jokowi akan Hadiri KTT APEC di PNG

Foto: Jokowi di KTT ASEAN (Dok. Biro Pers Istana). Jayapura -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ...

Menteri Urusan Brexit Inggris Mengundurkan Diri

0 Brexit, Inggris, Internasional, Uni Eropa 11/16/2018 10:07:00 pm

Menteri Urusan Brexit Inggris Mengundurkan Diri

Menteri Urusan Brexit Dominic Raab (kanan) meinggalkan 10 Downing Street, London, 24 Oktober 2018. Inggris -- Tugas Perdana Menteri Ing...

Timika Gelap Gulita PLN Minta Maaf Kepada Masyarakat

0 PLN, Timika 11/16/2018 02:27:00 pm

Timika Gelap Gulita PLN Minta Maaf Kepada Masyarakat

Kapal Tanker Pertamina MT. Kahayan kandas dengan membawa muatan BBM jenis Bio Solar sebanyak 1400 KL yang rencana banker di ILS Jober Pert...

Ini Pesan Presiden Jokowi Setelah Resmikan Monumen Kapsul Waktu di Merauke

0 Jokowi, Merauke 11/16/2018 02:24:00 am

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-Gk0rksgx2I8/W-8ZCZPjVbI/AAAAAAAALrI/zdHghxKMofEO9w1en8VzVYEqM7mfqiXKwCLcBGAs/s1600/Resmikan%2BMonumen%2BKapsul%2BWaktu%252C%2BIni%2BPesan%2BPresiden%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Ini Pesan Presiden Jokowi Setelah Resmikan Monumen Kapsul Waktu di Merauke" border="0" data-original-height="368" data-original-width="650" height="361" src="https://2.bp.blogspot.com/-Gk0rksgx2I8/W-8ZCZPjVbI/AAAAAAAALrI/zdHghxKMofEO9w1en8VzVYEqM7mfqiXKwCLcBGAs/s640/Resmikan%2BMonumen%2BKapsul%2BWaktu%252C%2BIni%2BPesan%2BPresiden%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Ini Pesan Presiden Jokowi Setelah Resmikan Monumen Kapsul Waktu di Merauke" width="640" /></a></div>
Merauke  -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Monumen Kapsul Waktu Impian Indonesia 2015-2085, di Kabupaten Merauke, Papua, Jumat (16/11/2018). 
 
Kapsul Waktu Impian Indonesia ini merupakan wadah sejarah berbentuk kapsul tempat menyimpan dokumen tulisan impian masyarakat dari setiap provinsi di Indonesia, yang diletakkan tahun 2015 dan dibuka tahun 2085. 
 
Presiden Jokowi mengatakan, kapsul waktu ini telah mengumpulkan harapan dan impian seluruh anak bangsa, dari Nol Kilometer di Kota Sabang, sampai Kabupaten Merauke, di ujung timur Indonesia ini. 
 
“Ini monumen impian anak-anak Indonesia, ada 7 impinan, intinya kita ingin negara kita negara besar yang maju dan bermartabat,” tegasnya kepada wartawan usai acara peresmian. 
 
Presiden mengatakan, 7 impian seluruh anak bangsa dari 34 provinsi ini akan terwujud kalau kita mau bekerja keras dan saling bekerja sama. 
 
“Kita tidak bisa bekerja sesuatu secara instan, ini pekerjaan bukan satu atau dua tahun, ini pekerjaan dari generasi ke generasi, tidak bisa dikerjakan oleh satu orang, ini pekerjaan seluruh rakyat Indonesia dan kita harus optimis apa yang menjadi impian anak bangsa akan terwujud, kita harus optimis jangan pesimis, kita harus maju bukan mundur,” tegasnya. 
 
Usai peresmian Monumen Kapsul Waktu, Presiden dan rombongan bertolak titik Nol Kilometer Sota, Kabupaten Merauke untuk melihat pembangunan di wilayah tersebut. Presiden juga akan meninjau Pembangunan jalan Trans Papua, Merauke-Boven Digul. 
 
 
Copyright ©<a href="https://www.pasificpos.com/item/30439-resmikan-monumen-kapsul-waktu-ini-pesan-presiden" target="_blank">Pasific Pos</a> "sumber" 
Hubungi kami di E-Mail: <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com">tabloid.wani@gmail.com</a>

Ini Pesan Presiden Jokowi Setelah Resmikan Monumen Kapsul Waktu di Merauke

Merauke -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Monumen Kapsul Waktu Impian Indonesia 2015-2085, di Kabupaten Merauke, Papua, Jumat...

Oknum Anggota TNI Diduga Tikam Pacarnya

0 TNI 11/15/2018 11:52:00 pm

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://2.bp.blogspot.com/-P7O_DdlzXOI/W-2j6_L8piI/AAAAAAAALqw/EsXVJJzKK7oUbmBh5Ka2DiAfYsgIoBPEgCLcBGAs/s1600/Oknum%2Banggota%2BTNI%2Bdiduga%2Btikam%2Bpacarnya%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Oknum Anggota TNI Diduga Tikam Pacarnya" border="0" data-original-height="393" data-original-width="700" height="354" src="https://2.bp.blogspot.com/-P7O_DdlzXOI/W-2j6_L8piI/AAAAAAAALqw/EsXVJJzKK7oUbmBh5Ka2DiAfYsgIoBPEgCLcBGAs/s640/Oknum%2Banggota%2BTNI%2Bdiduga%2Btikam%2Bpacarnya%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Oknum Anggota TNI Diduga Tikam Pacarnya" width="640" /></a></div>
Jayapura -- Seorang oknum anggota TNI AD yang bertugas di Nduga diduga melakukan penikaman terhadap seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Merauke. 
 
Penikaman ini terjadi di Perumnas III Waena, Kelurahan Yabansai Distrik Heram pada hari Senin (12/11/2018). Saat ini korban berinisial ER tengah menjalani perawatan di rumah sakit pasca operasi pencabutan pisau yang menancap di perutnya. 
 
Dari penuturan rekan korban, diketahui korban sedang berada di Jayapura untuk berobat. Oknum anggota TNI bernama Yafet yang adalah pacar korban menyusul korban ke Jayapura. Saat mendatangi korban di rumah kost korban, sekitar pukul 13.00 WP, korban dan pelaku bertengkar. Entah bagaimana selanjutnya, pelaku menikam korban tepat di perut. Setelah menikam korban, pelaku melarikan diri. 
 
Korban dalam keadaan tertancap pisau di perut berusaha berteriak minta tolong kepada tetangga kost-kostannya. Tetangga yang mendengar teriakan korban lalu melaporkan kejadian tersebut ke Pos Yanmor Perumnas III Waena. 
 
“Korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Dian Harapan untuk mendapatkan penanganan lalu menjalani operasi,” kata rekan korban yang tak ingin disebutkan namanya ini. 
 
Rekan korban lainnya mengatakan korban dan pelaku sudah bertengkar dari Merauke. Pelaku menyusul korban ke Jayapura karena tidak terima diputuskan oleh korban. 
 
“Orang tua korban sudah berangkat ke Jayapura kemarin untuk melihat kondisi korban,” ujar rekan korban yang juga tak ingin disebutkan namanya. 
 
Hingga berita ini disiarkan, pihak Penerangan Kodam Cenderawasih yang dihubungi melalu pesan WhatsApp belum memberikan konfirmasi. Namun dari informasi yang dikumpulkan Jubi, saat ini pelaku telah diamankan di sel Pomdam Cenderawasih . (*) 
 
 
Copyright ©<a href="https://tabloidjubi.com/artikel-21129-oknum-anggota-tni-diduga-tikam-pacarnya.html" target="_blank">Tabloid JUBI</a> "sumber" 
Hubungi kami di E-Mail: <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com">tabloid.wani@gmail.com</a>

Oknum Anggota TNI Diduga Tikam Pacarnya

Jayapura -- Seorang oknum anggota TNI AD yang bertugas di Nduga diduga melakukan penikaman terhadap seorang mahasiswi sebuah perguruan tin...

Harapan Kemerdekaan Orang Kanak Tumbuh Pasca Referendum

0 New Caledonia, Referendum 11/15/2018 11:13:00 pm

Harapan Kemerdekaan Orang Kanak Tumbuh Pasca Referendum

Pemuda Kanak yang memilih opsi merdeka saat referendum lalu - Foto: Nic MacLellan. Noumea -- Pada 4 November, Kaledonia Baru, wilayah Pe...

Theys Eluay Milik Rakyat Papua

0 Theys H. Eluay, Tokoh 11/15/2018 10:53:00 pm

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://3.bp.blogspot.com/-gpBuw_EXNUo/W-2VhhpP2vI/AAAAAAAALqg/toZAyS-fcbY6rsfGwYDQNlIdclTFKcXfQCLcBGAs/s1600/Theys%2BHiyo%2BEluay%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Theys Eluay Milik Rakyat Papua" border="0" data-original-height="615" data-original-width="499" height="320" src="https://3.bp.blogspot.com/-gpBuw_EXNUo/W-2VhhpP2vI/AAAAAAAALqg/toZAyS-fcbY6rsfGwYDQNlIdclTFKcXfQCLcBGAs/s320/Theys%2BHiyo%2BEluay%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Theys Eluay Milik Rakyat Papua" width="258" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption">Theys Hiyo Eluay - Foto: dok. <a href="https://tabloidjubi.com/img_berita/96hl-12-novtheys.jpg" target="_blank">Jubi</a>.</td></tr>
</tbody></table>
BERTEPATAN dengan Hari Pahlawan Nasional Indonesia, 10 November 2018, keluarga mendiang Theys Hiyo Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua yang diculik dan dibunuh pada 10 November 2001, yang dihadiri beberapa ondofolo dan mantan anggota DPR RI periode 2009-2014, Lili Wahid, menyatakan deklarasi damai. 
 
Kala itu, pihak keluarga yang diwakili Yanto Eluay mengampuni pelaku dan meminta siapa pun, tidak menjadikan kasus yang menimpa bapaknya sebagai komoditas politik. 
 
Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengatakan pihak keluarga mesti diingatkan, saat diculik dan dibunuh, Theys Eluay bukan dalam posisi sebagai pribadi, tetapi pimpinan masyarakat adat, pimpinan politik orang Papua. Dalam mekanisme Dewan HAM PBB, posisi masyarakat adat diakui, dan ketika itu Theys dalam posisi pimpinan masyarakat adat Papua. 
 
“Tapi bahwa keluarga telah memberikan maaf, itu harus dilihat sebagai cara (keluarga) menyindir negara,” ujar Ramandey, kepada <a href="https://tabloidjubi.com/artikel-21102-theys-eluay-milik-rakyat-papua.html" target="_blank">Jubi,</a> Minggu, 11 November 2018. 
 
Ramandey berpendapat memafkan pelaku merupakan sesuatu hal yang tidak biasa. Dalam teori kriminal, orang bisa memberi maaf setelah para pelaku kejahatan menyampaikan permohonan maaf, dan dalam proses pengadilan di Indonesia. Permohonan maaf bertujuan meringankan hukuman pelaku kejahatan. Namun, dalam kasus Theys, pemberian maaf keluarga mendahului permintaan maaf pelaku. 
 
“Kasarnya keluarga menyindir negara dan TNI dengan cara mereka sendiri. Sudah 17 tahun kasus Theys dan keluarga baru dapat putusan setelah 11 tahun. Kalau keluarga berinisiatif memberikan maaf, ini dilihat sebagai penyesalan keluarga kepada negara,” katanya. 
 
Untuk itu, negara melalui Presiden perlu dan segera merespons pemberian maaf keluarga dengan memerintahkan Panglima TNI (Mabes TNI) dan Menkopolhukam untuk menyampaikan permohonan maaaf. Jika tidak, pemberian maaf keluarga bisa menginternasionalisasi kasus Theys kembali dan akan mengundang respons masyarakat internasional. 
 
Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, katanya, pemberian restitusi, kompensasi setelah ada putusan pengadilan inkrah dalam hal ini pengadilan HAM. Tapi keluarga tidak lagi mendapatkan itu, karena harus pengadilan telah memutuskan sejumlah orang itu bersalah dan dipecat. 
 
Hak Asasi Manusia berlaku secara universal dan tercantum dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pancasila, dan UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. 
 
Menurut Pasal 1 Angka 6 Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM merupakan setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja, maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 
 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM menyebutkan, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 
 
Dengan demikian, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik dilakukan oleh individu, maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya 
 
Kasus Theys, katanya, tak bisa dipisahkan dengan kasus Aristoteles Masoka. Dua kasus ini masuk kategori pelanggaran HAM. Theys diculik kemudian dibunuh, sedangkan jejak Aristoteles tak ditemukan hingga kini. 
 
Pemberian maaf keluarga Theys tak berarti menggugurkan posisi Aristoteles Masoka dalam kasus ini. “Dalam kasus Theys dan Aristoteles itu memenuhi unsur. Ada rencana, kemudian ada perintah. Kenapa Komnas HAM belum menuntaskan ini? Karena TNI sudah menyelesaikan dengan mekanisme peradilan militer. Tapi unsurnya terpenuhi. Ada perencanaan dan ada komando.” 
 
Menurut Ramandey, dapat dimengerti jika keluarga tidak memahami Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM—dalam pasal 1 ayat 6 disebutkan, pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang, sekelompok orang dan aparat negara. 
 
“Karena itu kasus Theys tidak bisa menghilangkan kasus Aristoteles. Pemaafan keluarga harus dilihat sebagai sebuah itikad semacam menyindir negara dalam upaya penyelesaian kasus HAM dan kasus ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan,” ujarnya. 
 
Di lain sisi, bapak kandung almarhum Aristoteles Masoka, Yonas Masoka, menyesalkan pihak keluarga Theys yang menggelar deklarasi damai tanpa sepengetahuannya. Pihak Masoka tidak dikoordinasi sebelumnya. 
 
“Kasus ini satu paket, kejadian 17 tahun lalu Theys dan Aristoteles sama-sama dalam satu mobil,” kata Yonas Masoka di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Sabtu, 10 November 2018. 
 
Masoka mempersoalkan poin keempat dalam deklarasi itu. Poin itu menyebutkan, pembunuhan dan penculikan yang terjadi 17 tahun lalu tidak lagi disebut sebagai pelanggaran HAM. Masoka beranggapan, pernyataan ini mengandaikan keberadaan anak kandungnya sudah diketahui, padahal hingga kini sopir Theys itu belum diketahui. 
 
Seperti diberitakan pasificpos.com berjudul “<a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/11/keluarga-alm-theys-eluay-mengampuni-negara-indonesia.html" target="_blank">Keluarga Alm. Theys Eluay Mengampuni Negara Indonesia</a>” dan ditayangkan Minggu, 11 November 2018, pukul 15:14, deklarasi itu memuat lima poin, di antaranya; 
<ul>
<li>Pertama, bahwa hidup manusia semuanya ada dalam tangan Tuhan Sang Pencipta dan kita manusia hanya menjalani kehendak-Nya, sehingga walaupun sedih dan duka kami alami dengan kepergian orangtua kami, namun seiring waktu dan dengan pertolongan Tuhan kami belajar menjadi kuat dan menerima kenyataan tersebut;</li>
<li>Kedua, kami percaya orangtua kami almarhurm Ondofolo Theys Eluay adalah pejuang kemanusiaan, penjaga adat dan tradisi leluhur, serta memperjuangkan Papua agar makin sejahtera dalam semangat persaudaraan dan cinta kasih. Oleh karena itu, kami menolak politisasi kematian orangtua kami. Dan dengan tegas kami menyatakan Papua tidak boieh dipisahkan dari NKRI. Sebab almarhum adalah salah satu tokoh yang memperjuangakan Papua dalam bingkai NKRI dalam proses PEPERA tahun 1969, dan perjuangan alm. sesungguhnya hanya untuk kesejahteraan rakyat Papua dan sepanjang hal itu dapat diwujudkan maka NKRI harga mati;</li>
<li>Ketiga, kami memaafkan dan mengampuni seluruh pihak atau pribadi yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kematian almarhum orangtua kami Bapak Ondofolo Theys Hiyo Eluay;</li>
<li>Keempat, kami minta agar penculikan dan pembunuhan orangtua kami tidak lagi dikatakan sebagai kasus pelanggaran HAM dan tidak lagi digunakan oleh pihak manapun sebagai komoditas politik;</li>
<li>Kelima, kami berjanji untuk meneruskan perjuangan almarhum demi kesejahteraan rakyat Papua bersama seluruh elemen bangsa Indonesia yang mencintai Republik ini atas dasar Pancasila dan UUD 1945.</li>
</ul>
Yonas Masoka bingung dan mempertanyakan tujuan deklarasi tersebut. Oleh karena itu, pihaknya mengaku terus berjuang untuk mencari keadilan atas kehilangan anak kandungnya. Mereka bahkan sudah berkali-kali mendatangi Komnas HAM RI di Jakarta dan Komnas HAM Papua. Namun lembaga negara ini tak memberikan jawaban pasti. 
 
Masoka menduga deklarasi Sabtu lalu sebagai bagian dari komoditas politik. 
 
“Ini tahun politik jadi, kita lihat saja apa yang akan terjadi setelah deklarasi damai tersebut,” katanya. 
 
Anak kandung Theys Eluay, Yanto Eluay, ketika dikonfirmasi mengaku tak berkoordinasi dengan pihak Masoka tentang deklarasi damai. Pihaknya bahkan mempersilakan keluarga Masoka jika ingin berjuang terus. 
 
“Kami hanya ingin melakukan sesuai dengan iman kepercayaan kami kepada Tuhan untuk memaafkan, serta memberikan keampunan kepada siapa saja yang terlibat dalam kejadian 17 tahun silam,” katanya. 
 
“Selain itu, kami minta agar kejadian ini tidak lagi digunakan sebagai komoditas politik yang berlabel pelanggaran HAM,” lanjutnya. 
 
Theys ditemukan tewas dalam mobil yang terperosok di jurang, Minggu, 11 November 2001, sehari setelah hilang. Sedangkan Aristoteles yang menyetir mobil Theys hingga kini belum diketahui keberadaannya. 
 
(Baca ini: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/11/keluarga-aris-masoka-sesalkan-deklarasi-keluarga-theys.html" target="_blank">Keluarga Aris Masoka Sesalkan Deklarasi Keluarga Theys</a>) 
 
Majelis hakim Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya telah memvonis bersalah empat prajurit Kopassus yang menjadi terdakwa kasus Theys Hiyo Eluay. Mereka adalah bekas Komandan Satgas Tribuana X Letkol Inf. Hartomo, mantan Komandan Detasemen Markas I Mayor Inf. Doni Hutabarat, mantan Kepala Operasi Letnan Satu Inf. Agus Supriyanto, dan Prajurit Kepala Achmad Zulfahmi yang membekap mulut Theys sebanyak tiga kali. Tiga terdakwa lainnya, lain dijatuhi hukuman lebih ringan oleh majelis hakim yang diketuai Kolonel CHK. AM Yamini. Terdakwa Kapten Inf. Rinardo dan Sertu Asrial dihukum tiga tahun penjara, Sertu Lourensius dua tahun penjara. (*) 
 
(Nonton video ini: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/10/video-seruan-kemerdekaan-papua-dari-indonesia-tahun-2000.html" target="_blank">Video: Seruan Kemerdekaan Papua dari Indonesia Tahun 2000</a>) 
 
 
Copyright ©<a href="https://tabloidjubi.com/artikel-21102-theys-eluay-milik-rakyat-papua.html" target="_blank">Tabloid JUBI</a> "sumber" 
Hubungi kami di E-Mail: <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com">tabloid.wani@gmail.com</a>

Theys Eluay Milik Rakyat Papua

Theys Hiyo Eluay - Foto: dok. Jubi . BERTEPATAN dengan Hari Pahlawan Nasional Indonesia, 10 November 2018, keluarga mendiang Theys Hiyo ...

Presiden Jokowi Didesak Sampaikan Secara Terbuka Kelanjutan Otsus Papua

0 Otsus 11/15/2018 09:52:00 pm

Presiden Jokowi Didesak Sampaikan Secara Terbuka Kelanjutan Otsus Papua

Foto: Ferry Omaleng dan Yonas Alfons Nussy. Jayapura -- Anggota Komisi I DPR Papua, Alfons Yonas Nussy mendesak Presiden RI, Ir Joko Wi...

Hadiri KTT APEC, Presiden China Disambut Mewah Papua Nugini

0 APEC, China, PNG 11/15/2018 08:37:00 pm

Hadiri KTT APEC, Presiden China Disambut Mewah Papua Nugini

Port Moresby -- Presiden China Disambut Mewah oleh Papua Nugini selaku tuan rumah KTT APEC 2018. Presiden China Xi Jinping adalah pemi...

Di Papua 5-7 Orang Meninggal Dunia Setiap Hari, Ini Kata Tokoh Pemuda

0 Kesehatan 11/15/2018 07:05:00 pm

Di Papua 5-7 Orang Meninggal Dunia Setiap Hari, Ini Kata Tokoh Pemuda

Foto: Tokoh Pemuda Papua, Samuel Tabuni. Jakarta -- Tokoh Pemuda Papua, Samuel Tabuni mengatakan, angka kematian di Tanah Papua sangat ...

10 Persen Saham Freeport untuk Papua Dibagi Empat Penerima

0 Freeport, Gubernur 11/15/2018 07:24:00 am

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-RsjAe0KHH0I/W-2PmUf4fiI/AAAAAAAALqY/ZR8wZWiKQMc-ott9TKT5JhNP6bRD63IJgCLcBGAs/s1600/10%2BPersen%2BSaham%2BFreeport%2Buntuk%2BPapua%2BDibagi%2BEmpat%2BPenerima%2B-%2BTAbloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="712" data-original-width="1068" height="426" src="https://1.bp.blogspot.com/-RsjAe0KHH0I/W-2PmUf4fiI/AAAAAAAALqY/ZR8wZWiKQMc-ott9TKT5JhNP6bRD63IJgCLcBGAs/s640/10%2BPersen%2BSaham%2BFreeport%2Buntuk%2BPapua%2BDibagi%2BEmpat%2BPenerima%2B-%2BTAbloid%2BWANI.jpg" width="640" /></a></div>
Merauke -- Sepuluh persen saham PT Freeport Indonesia untuk Papua dibagi empat penerima yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, pemerintah kabupaten dan kota se Papua dan masyarakat Adat pemilik hak ulayat. 
 
Dari 10 persen itu, presentase masing-masing berbeda yakni Pemprov Papua sebesar 32 persen, Kabupaten Mimika sebagai kabupaten penghasil 32 persen, 30 persen untuk kabupaten dan kota se Papua dan sisanya 6 persen untuk masyarakat adat. 
 
Hal itu diungkapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH kepada pers usai Road Show dalam rangka suksesi PON XX di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu (14/11). 
 
“Dari saham 10 persen, nantinya 32 persen provinsi, 32 persen daerah penghasil dalam hal ini Kabupaten Mimika dan 30 persen kabupaten/kota di seluruh Papua dan sisanya kepada masyarakat adat. Itu yang akan kita atur,” jelasnya. 
 
Gubernur Enembe mengatakan, pihaknya masih membicarakan komposisi 10 persen saham Freeport untuk Papua itu, apakah dari saham induk PT Freeport Indonesia atau 10 persen saham dari 51 persen saham yang dibeli PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum. 
 
Jika saham itu merupakan saham induk Freeport, lanjutnya, maka Pemprov Papua membutuhkan tambahan anggaran sebesar USD 5 milliar. 
 
“Jangan lagi Inalum mengatakan 10 persen dari 51 persen. Karena dengan demikian berarti kita kekurangan empat koma sekian persen. Tapi. itu nanti akan dibahas di Jayapura, sehingga pembagiannya kita bisa atur,” kata Enembe. 
 
Sedangkan tarik ulur antara Pemprov, Pemkab Mimika terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan presentase saham freeport untuk Papua, Gubernur Enembe mengaku BUMD Papua telah dibentuk dan sudah ada Peraturan Daerahnya (Perda). Sedangkan, untuk presentase bagi Pemkab Mimika dan lainnya akan dibicarakan bersama Pemkab Mimika selaku daerah penghasil. 
 
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno berharap divestasi 51 persen saham PT Freeport dapat selesai akhir tahun 2018. 
 
“Semoga penyelesaian transaksi Freeport sebelum akhir tahun sehingga kita akan mendorong Freeport untuk mendukung PON,” kata Menteri Rini. 
 
 
Copyright ©<a href="https://www.papuatoday.com/2018/11/15/10-persen-saham-freeport-untuk-papua-dibagi-empat-penerima/" target="_blank">PapuaToday</a> "sumber" 
Hubungi kami di E-Mail: <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com">tabloid.wani@gmail.com</a>

10 Persen Saham Freeport untuk Papua Dibagi Empat Penerima

Merauke -- Sepuluh persen saham PT Freeport Indonesia untuk Papua dibagi empat penerima yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Pemeri...

15 November Presiden Jokowi ke Papua, Terus Lanjut Papua New Guinea

0 Jokowi 11/14/2018 02:31:00 pm

15 November Presiden Jokowi ke Papua, Terus Lanjut Papua New Guinea

Foto: Presiden Joko Widodo saat menyalami Gubernur Papua, Lukas Enembe. Jayapura -- Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, di...

Politik Tanpa Kebencian

0 Pilpres, Politik 11/14/2018 01:21:00 pm

Politik Tanpa Kebencian

Jokowi (kiri) dan Prabowo (kanan). Oleh: Janus TH Siahaan ISTILAH ” politik kebencian” sesungguhnya adalah dua kata yang saling kontra...

Awas Pencitraan Berselubung HAM

0 Pelanggaran HAM 11/14/2018 11:14:00 am

Awas Pencitraan Berselubung HAM

Ilustrasi demo mahasiswa dan pemuda Papua di kantor DPR Papua beberapa waktu lalu untuk mendesak pemerintah menuntaskan masalah HAM di Pap...

Keluarga Aris Masoka Sesalkan Deklarasi Keluarga Theys

0 Theys H. Eluay 11/14/2018 07:08:00 am

Keluarga Aris Masoka Sesalkan Deklarasi Keluarga Theys

Yonas Masoka, ayah kandung Aristoteles Masoka, saat diwawacarai di kediamannya - Foto: Engel Wally. Sentani -- Deklarasi damai keluarga ...

Razia Kawasan Pos 7 Sentani, Polisi Berhasil Amankan 54 Motor, Peluru, dan Ganja

0 Jayapura, Keamanan, POLRI 11/14/2018 05:26:00 am

Razia Kawasan Pos 7 Sentani, Polisi Berhasil Amankan 54 Motor, Peluru, dan Ganja

Barang Bukti yang Berhasil diamankan Aparat dalam Razia di Kawasan Pos 7 Sentani Kabupaten Jayapura Minggu Siang. Jayapura -- Ratusan A...

Referendum Kanaki CerminBbagi West Papua

0 New Caledonia, Opini, ULMWP 11/13/2018 03:48:00 pm

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://4.bp.blogspot.com/-3ABnZIqAazU/W-plh1SgNtI/AAAAAAAALoE/hTFEg4fC1AQ3H7s0iLNUIyiKT6hRcKwuwCLcBGAs/s1600/Markus%2BHaluk%2B--%2BReferendum%2BKanaki%2Bcermin%2Bbagi%2BWest%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Referendum Kanaki CerminBbagi West Papua" border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://4.bp.blogspot.com/-3ABnZIqAazU/W-plh1SgNtI/AAAAAAAALoE/hTFEg4fC1AQ3H7s0iLNUIyiKT6hRcKwuwCLcBGAs/s640/Markus%2BHaluk%2B--%2BReferendum%2BKanaki%2Bcermin%2Bbagi%2BWest%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Referendum Kanaki CerminBbagi West Papua" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption">Penulis (ujung kiri) saat bertemu para pemimpin FLNKS dan menyerahkan dokumen dukungan kepada Ketua FLNKS, Victor Tutugoro.</td></tr>
</tbody></table>
Oleh: Markus Haluk 
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: center;">
"Haii, Merci beaucoup." Aku hanya menatap wajahmu. Haii...You Wantok Melanesia? Aku pun diam menatapmu. Haii..your from, tanyamu lagi untuk yang ketiga kalinya? Aku tetap menatap wajah dan mata birumu. Engkau heran dan terus terheran-heran menyaksikan reaksiku. </div>
</blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: center;">
Engkau terus bertanya dan mengikuti jejak langkahku. Engkau tentu penasaran siapakah diriku ini? Mari ikutlah aku. Lihat ini tanah Kanak, ini tanahku. Tanah Anda dan Tanah kita. Singkat jawabku. Engkau kaget, gugup. Kini engkau pun diam membisu menatapku. Bro, jangan tanya aku lagi, 2020, kita akan jumpa di sini, di tanah bangsa Kanak, Melanesia."</div>
</blockquote>
Demikian petikan dialog singkat sesama anak Melanesia --West Papua dan Kanaky -- di Bandara Internasional Noumea, Jumat (6/11/2018). 
 
Kolonialisme di tanah dan bangsa Kanak dimulai ketika Prancis menguasai Bumi Besar, yang oleh James Cook dinamakan "Kaledonia Baru". Pada 24 September 1853, ia mengambil alih wilayah di bawah kondisi hukum internasional, yang kemudian diakui oleh negara-negara Eropa dan Prancis. 
 
(Lihat ini: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/11/mulai-besok-kanaky-referendum-ulmwp-berdiri-dalam-solidaritas-dengan-new-caledonia.html" target="_blank">Mulai Besok Kanaky Referendum, ULMWP Berdiri dalam Solidaritas dengan New Caledonia</a>) 
 
Mereka tidak membangun hubungan hukum dengan penduduk pribumi. Perjanjian yang disahkan pada tahun 1854 dan tahun-tahun berikutnya dengan otoritas adat tidak ada kesepakatan yang seimbang, tetapi tindakan sepihak demi kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme. 
 
Tanah dan pulau-pulau ini dihuni oleh pria dan wanita yang disebut Kanak. Mereka telah mengembangkan peradaban yang tepat, dengan tradisi, bahasa, dan kebiasaan yang mengatur bidang sosial dan politik. 
 
Budaya dan imajinasi mereka diekspresikan dalam berbagai bentuk penciptaan. Identitas Kanak didasarkan pada koneksi khusus ke tanah. Setiap individu dan klan didefinisikan oleh hubungan khusus dengan lembah, bukit, laut, sungai, dan menyimpan memori penerimaan keluarga lain. 
 
Nama-nama yang diberikan tradisi untuk setiap elemen suku menandai beberapa dari mereka, ruang dan pertukaran terstruktur jalur adat. Namun Prancis mengubahnya seakan tanah ini kosong. 
 
(Baca ini: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/11/referendum-kanaky-4-november-2018-opsi-merdeka-4360-opsi-tidak-5640.html" target="_blank">Referendum Kanaky 4 November 2018, Opsi Merdeka: 43,60% - Opsi tidak: 56,40%</a>) 
 
Kolonisasi Kaledonia Baru adalah bagian dari gerakan sejarah yang luas di mana negara-negara Eropa telah memaksakan dominasinya di seluruh dunia tanpa terkecuali. 
 
Pria dan wanita, dari Negara Prancis datang dalam jumlah besar, pada abad ke-19 dan 20. Ketika itu para pemilik tanah ini yakin Prancis datang membawa kemajuan, didorong oleh iman agama, kemudian menentang kehendak mereka atau mencari kesempatan kedua di Kaledonia Baru. 
 
Dari waktu ke waktu Prancis menetap dan menjadi tuan atas rakyat bangsa Kanak. Membawa cita-cita, pengetahuan, harapan, ambisi, ilusi, dan kontradiksi dengan rakyat bangsa Kanak. 
 
Banyak warga Prancis berprofesi sebagai antropolog, sosiolog, arkelog, budayawan, imam atau pendeta, dokter, insinyur, administrator, militer, dan politisi. Bangsa Kanaky dilihat dengan pandangan berbeda, ditandai dengan pemahaman yang lebih besar yang dibahasakan dengan dengan "kasih sayang sejati." 
 
<h4>

Dua abad masih di Kanaky</h4>
Hampir 200 tahun Prancis masih di sini, di tanah bangsa Kanaky. Dari waktu ke waktu, rakyat Melanesia di Kanaky terus tersingkir dari tanahnya. 
 
Hubungan rakyat di Kaledonia Baru dengan kota metropolis dari Eropa yang jauh telah lama ditandai oleh ketergantungan kolonial, sebuah hubungan yang tegas, penolakan untuk mengenali kekhususan yang populasi barunya juga telah menderita dalam aspirasi mereka. 
 
Momen telah datang untuk mengenali bayang-bayang periode kolonial, bahkan jika itu tidak tanpa cahaya. Kejutan kolonisasi adalah trauma abadi untuk rakyat bangsa Kanaky. 
 
Klan telah dicabut dari nama mereka bersama dengan tanahnya. Pemukiman tanah yang besar telah mengakibatkan perpindahan populasi yang cukup besar, di mana klan Kanak telah melihat mata pencaharian mereka berkurang dan tempat mereka kehilangan memori. Pencabutan ini menyebabkan hilangnya referensi identitas. 
 
Organisasi sosial Kanak, meskipun diakui dalam prinsipnya, sangat mengecewakan. Pergerakan penduduk tidak terstruktur, ketidaktahuan atau strategi kekuasaan telah terlalu sering menyebabkan penolakan otoritas yang sah dan pembentukan otoritas tanpa legitimasi adat, yang telah memperjelas trauma identitas. Pada saat yang sama seni bangsa Kanak ditolak dan dijarah. 
 
Penyangkalan terhadap elemen-elemen fundamental dari identitas Kanak ditambahkan pembatasan kebebasan publik dan kurangnya hak politik, meskipun rakyat bangsa Kanak telah membayar penghargaan berat untuk membela Prancis, terutama selama Perang Dunia Pertama. Sayang, nyawa dan jasa besar rakyat Kanaky dibalas secara tidak adil. 
 
Bangsa Kanak didorong kepada marjinalisasi secara geografis dan kebijakan ekonomi oleh kebijakan pemerintah di atas tanah air mereka. 
 
Kolonisasi menggerogoti martabat orang Kanak dan merampas identitas mereka. Pria dan wanita kehilangan nyawa atau alasan mereka untuk hidup dalam konfrontasi ini. Penderitaan hebat telah terjadi. Ini memori masa-masa sulit, untuk mengenali kesalahan, mengembalikan ke identitas Kanak yang disita, setara dengan dia dalam pengakuan kedaulatan, sebelum berdirinya kedaulatan baru sebagai negara yang merdeka dan berdaulat di atas Tanah Moyang Kanaky. 
 
<h4>

Referendum demi referendum bagi bangsa Kanaky</h4>
Jika mereka benar-benar sadar siapa sesungguhnya diri mereka, dengan kebenaran iman pada Kristus yang dibawakan kepada rakyat bangsa Kanaky, Prancis tidak perlu menawarkan referendum kepada rakyat bangsa Kanaky pada 1987, 1998, 2018, 2020, dan 2022. Sebab itu hanya sebuah strategi untuk memperpanjang kekuasaannya di tanah Kanaky. 
 
Sebaliknya, jikalau referendum adalah sebuh metode demokratis, mereka mesti benar-benar sadar bahwa dalam refrendum 2018, hampir semua rakyat bangsa Kanaky telah memilih untuk keluar dari Prancis dan berdaulat penuh. Hal inilah yang mestinya menjadi ukuran demokrasi dalam referendum di New Caledonia. 
 
Hasil referendum 2018 berbeda dengan referendum 13 Sept 1987--dari 50.520 pemilih (59,10% populasi penduduk) hanya 1,70% memilih merdeka, sedangkan 98,30% memilih untuk tetap bergabung dengan Republik Prancis. 
 
Saat referendum 4 November 2018, 56,4% memilih tetap bergabung dengan Prancis dan 43,60% memilih merdeka penuh. 
 
Secara keseluruhan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 174.995 jiwa. Dari jumlah tersebut, pemilih sebanyak 141.099 suara, sedangkan jumlah yang memberikan hak suara 138.934, abstain (tidak memilih) 17.965 suara. Hasil akhir, mereka yang memilih keluar dan merdeka 60.573 suara (43,60%) sedangkan pro-Prancis 78.361 suara (56,40%). 
 
(Baca ini: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/11/ibrahim-peyon-enam-hal-penyebab-kekalahan-kaum-pro-referendum-kemerdekaan-kanaky.html" target="_blank">Ibrahim Peyon: 6 Hal Ini Penyebab Kekalahan Kaum Pro Referendum Kemerdekaan Kanaky</a>) 
 
New Caledonia memiliki tiga provinsi yakni Provinsi Nord (Utara), Provinsi Iles (Kepulauan) dan Provinsi Sud (Selatan). Provinsi Utara dan Iles dihuni rakyat bangsa Kanaky, Melanesia, dan Oceania, yang mayoritas memilih keluar dan merdeka (Pro FLNKS), sedangkan Provinsi Selatan yang mayoritas penduduk Prancis (Eropa) dan Asia memilih tetap bergabung dengan Prancis. 
 
<h4>
Hasil pemilihan di tiga provinsi itu adalah sebagai berikut;</h4>
Provinsi Utara 
Jumlah yang terdaftar 40.047 suara kemudian 34.445 pemilih dan 33.956 yang telah memberikan suara dengan perolehan akhir, keluar dan merdeka (FLNKS) 25.747 suara atau 75,82% dan pro Prancis 8.209 suara atau 24,18%. Secara keseluruhan partisipasi di Porovinsi Utara ialah 86,01%; 
 
Provinsi Kepulauan 
Jumlah pemilih yang terdaftar, 22.236 orang dan 13.095 pemilih kemudian yang memberikan suara 12.936 orang. Hasilnya yang memilih keluar dan merdeka (FLNKS): 10.095 suara atau 82% dan pro Prancis 2.305 suara atau 17,82%. Partisipasi rakyat 58,89%; 
 
Provinsi Selatan 
Jumlah terdaftar 112.712 suara, pemilih 93.559 suara dan yang memberikan suara 92.042 pemilih. Hasil akhir pro Prancis 67.847 pemilih atau 73,71% dan keluar dan merdeka (FLNKS), 24.195 pemilih atau 26,29%. Total partisipasi rakyat, 83,01%. 
 
Dilihat dari jumlah partisipasi pemilih orang asli Kanaky termasuk Melanesia dan Oceania (Polinesia dan Micronesia) sebagaimana diungkapkan di atas lebih memilih untuk keluar dan merdeka penuh sebagai sebuah negara berdaulat. 
 
Kendatipun diselimuti perasaan mengecewakan dengan melihat hasil akhir referendum 2018, bagi FLNKS sebagai front yang memperjuangkan keluar dari Prancis dan merdeka penuh tetap mempunyai harapan bahwa rakyat yang selama ini diwakilinya ingin merdeka dan berdaulat penuh. Perjuangan mereka tidak berakhir pada 2018, tetapi akan terus berjuang di tahun-tahun mendatang. 
 
<h4>

Rakyat Bangsa Kanaky: terus berjuang hingga menang!</h4>
Pada 5 November 2018, pukul 14.30-15.30 waktu Kanaky, saya diterima di Kantor Kongres FLNKS oleh Pemimpin (Presiden) dan petinggi FLNKS. Dalam pertemuan ini terungkap bahwa pemimpin FLNKS menilai hasil yang dicapai dalam referendum 2018 merupakan hasil yang luar biasa dibandingkan hasil referendum pada September 1987. 
 
Hasil referendum 2018 juga telah membuktikan keinginan rakyat bangsa Kanaky (Melanesia) yang merindukan kemerdekaan penuh. Sebab sebagaimana telah diungkap tadi, bahwa hampir semua rakyat bangsa Kanaky memilih merdeka/FLNKS. Oleh karena itu, referendum 2018 bagi FLNKS memberikan hasil yang positif dimana mematahkan keraguan pihak luar dan internal orang Kanaky. 
 
Baca terkait West Papua (ULMWP) berikut ini: 
<ol>
<li><a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/10/mau-melompat-tetapi-belum-yakin-akan-sampai-ke-sebelah-atau-tidak.html" target="_blank">Mau Melompat, Tetapi Belum Yakin Akan Sampai ke Sebelah atau Tidak?</a></li>
<li><a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/10/papua-merdeka-antara-makna-visi-tujuan-dan-cara-bangsa-papua-merubah-nasib-nya.html" target="_blank">“Papua Merdeka” antara Makna, Visi, Tujuan dan Cara bangsa Papua Merubah Nasibnya</a></li>
</ol>
Sesuai perjanjian Noumea pada1998 dan hasil pertemuan pada 5 November 2018 antara Pimpinan FLNKS dengan PM Prancis, akan dilakukan refrendum ulang pada 2020. Apabila FLNKS masih kalah pada referendum 20120, maka akan diberikan kesempatan lagi referendum pada 2022. 
 
Dalam pertemuan ULMWP dengan FLNKS, pimpinan tertinggi FLNKS menegaskan bahwa "FLNKS akan kerja keras untuk memenangkan referendum 2020.” Kunci kemenangannya ialah tetap menjaga persatuan, kebersamaan, dan konsolidasi. Pada 2019-2020 waktunya kerja konsolidasi. Demikian terungkan dalam pembicaraan kami di Kantor Kongres FLNKS di Noumea New Kaledonia. 
 
Pada kesempatan bersejarah tersebut, ULMWP menegaskan kembali komitmen dan dukungannya kepada FLNKS bahwa "ULMWP bersama rakyat bangsa Papua terus bersama rakyat bangsa Kanaky/FLNKS untuk menentukan masa depanya sendiri." 
 
<h4>

Demam referendum Bumi Melanesia: West Papua?</h4>
Mulai November 2018 hingga November 2020 kita telah dan akan menyaksikan referendum di wilayah Melanesia. Tiga wilayah Melanesia yang sedang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri ialah New Caledonia, Bougenvil, dan West Papua. Peristiwa penting dan bersejarah itu dimulai 4 November 2018, referendum di New Caledonia, dan Juni 2019 referendum di Bougenvil, dan referendum ulang tahun 2020 di New Caledonia. 
 
Referendum di dua wilayah Melanesia--Kaledonia Baru dan Bougenvil--menjadi momentum strategis dan bersejarah. Sebab pada saat yang sama, masyarakat internasional mulai menaruh perhatian penuh di wilayah Melanesia. Kini kembali kembali kepada kita, bagaimana menggunakan momentum tiga tahun ke depan digunakan secara strategis oleh pemimpin ULMWP, untuk mewujudkan hak penentuan nasib sendiri di West Papua. 
 
(Baca ini: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/11/3-hal-yang-menentukan-referendum-kanaky-4-november-2018-bisa-terlaksana.html" target="_blank">3 Hal Yang Menentukan Referendum Kanaky 4 November 2018 Bisa Terlaksana</a>) 
 
Merci Beaucoup: Kanaky, West Papua, Melanesia. Dieu Bénisse! Sampai Jumpa, 2020 di Kanaky. Pasti engkau bebas, Merci Beaucoup France. Air Vanuatu, telah tiba. Kembali ke Vila, minum kava, bersama keluarga, West Papua, Melanesia. Waaa...waa..waaa.. (*) 
 
Penulis adalah Kepala Kantor Koordinasi ULMWP di West Papua 
 
 
Copyright ©<a href="https://tabloidjubi.com/artikel-21062-referendum-kanaki-cermin-bagi-west-papua.html" target="_blank">Tabloid JUBI</a> "sumber" 
Hubungi kami di E-Mail: <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com">tabloid.wani@gmail.com</a>

Referendum Kanaki CerminBbagi West Papua

Penulis (ujung kiri) saat bertemu para pemimpin FLNKS dan menyerahkan dokumen dukungan kepada Ketua FLNKS, Victor Tutugoro. Oleh: Markus...

Tabloid WANI

Tabloid WANI - Media share Papua - ONLINE, Papua Post Media Group

[Feature Post][slider2][recent][21]

ULMWP Menyeruhkan, Segerah Akhiri Operasi Militer yang Berlangsung di West Papua

Hari Ini, Jokowi akan Hadiri KTT APEC di PNG

Menteri Urusan Brexit Inggris Mengundurkan Diri

Timika Gelap Gulita PLN Minta Maaf Kepada Masyarakat

Ini Pesan Presiden Jokowi Setelah Resmikan Monumen Kapsul Waktu di Merauke

Oknum Anggota TNI Diduga Tikam Pacarnya

Harapan Kemerdekaan Orang Kanak Tumbuh Pasca Referendum

Theys Eluay Milik Rakyat Papua

Presiden Jokowi Didesak Sampaikan Secara Terbuka Kelanjutan Otsus Papua

Hadiri KTT APEC, Presiden China Disambut Mewah Papua Nugini

Di Papua 5-7 Orang Meninggal Dunia Setiap Hari, Ini Kata Tokoh Pemuda

10 Persen Saham Freeport untuk Papua Dibagi Empat Penerima

15 November Presiden Jokowi ke Papua, Terus Lanjut Papua New Guinea

Politik Tanpa Kebencian

Awas Pencitraan Berselubung HAM

Keluarga Aris Masoka Sesalkan Deklarasi Keluarga Theys

Razia Kawasan Pos 7 Sentani, Polisi Berhasil Amankan 54 Motor, Peluru, dan Ganja

Referendum Kanaki CerminBbagi West Papua

[Slow Motion Genocide][slider2][recent][10]

[Free West Papua "Papua Merdeka"][slider1][recent][30]

[Political "Politik"][noimage][recent][26]

[Economy "Ekonomi"][noimage][recent][28]

[Law "Hukum"][noimage][recent][28]

[Kesehatan][noimage][recent][28]

[Social "Sosial"][noimage][recent][28]

[Peristiwa][noimage][recent][25]

[Gallery Video][gallery2][recent][24]

[Nusantara][horizontal][animated][7]

[Random Post "Rata-rata"][horizontal][animated][15]

Popular

Comments

Archive