Tabloid WANI

SHDRP: Ketua ULMWP Segera Instruksikan Biro Politik dan Komite Aksi Turun Jalan

0 Biro Politik ULMWP, Komite Aksi ULMWP, NRFPB, SHDRP, ULMWP 7/16/2019 04:22:00 pm

SHDRP: Ketua ULMWP Segera Instruksikan Biro Politik dan Komite Aksi Turun Jalan

Ketua Solidaritas Hukum dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua (SHDRP, Usman Yogobi. (Img. NabireNet) Jayapura, -- Menjelang pemberian penghar...

Baca lainnya »

Benny Wenda Menggugat Indonesia di Forum Internasional

0 Artikel, Benny Wenda, Socratez Yoman 7/16/2019 01:12:00 pm

<h4>
Tuan Benny Wenda menggugat Indonesia di forum internasional karena pemerintah Indonesia & ABRI (kini: TNI) merampok hak politik, hak hidup dan hak tanah rakyat dan bangsa West Papua</h4>
 
Oleh: Dr. Socratez S.Yoman)* 
<h4>
 1. Pendahuluan</h4>
Tulisan ini pernah dibagikan kepada para pembaca, tapi ada tambahan dokumen sedikit untuk penguatan karya ini dalam menyambut Penghargaan Freedom of Oxford City dari The Lord Mayor of Oxford, Councillor Craig Simmons in Oxford City, the United Kingdom kepada Tuan Benny Wenda. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-15y-iY16uQw/XS1NsX2ikyI/AAAAAAAANIM/057uRueTiu8vHdngV9fUbcz-esdY9IceACLcBGAs/s1600/ULMWP%2Bfor%2BThanks%2BOxford%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="720" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-15y-iY16uQw/XS1NsX2ikyI/AAAAAAAANIM/057uRueTiu8vHdngV9fUbcz-esdY9IceACLcBGAs/s640/ULMWP%2Bfor%2BThanks%2BOxford%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" width="480" /></a></div>
Penghargaan kepada Tuan Benny Wenda merupakan bukti pengakuan komunitas Internasional bahwa perjuangan Tuan Benny Wenda dan bangsa West Papua dalam menggugat Indonesia adalah benar. 
Komunitas global sudah membuka mata bahwa ada masalah status politik pengintegrasian West Papua ke dalam wilayah Indonesia, kejahatan kemanusiaan, pelanggaran berat HAM dan ketidakadilan dalam proses Pepera 1969. Karena itu, pendudukan dan penjajahan Indonesia di West Papua harus digugat karena proses pelaksanaan Pepera 1969 cacat hukum dan moral dan juga melanggar hukum internasional dan juga tidak sesuai dengan Perjanjian New York Agreement 1962. Pendudukan Indonesia di West Papua Ilegal dalam perspektif hukum Internasional dan juga proses historis. 
 
Pada pendahuluan ini, penulis mengajukan dua pertanyaan kunci sebagai berikut. 
 
1.1. Apakah benar Tentara Nasional Indonesia (TNI) merampok hak politik, hak hidup dan hak tanah rakyat dan bangsa West Papua? 
1.2. Kalau benar, apakah ada bukti dan mana bukti-bukti TNI merampok/menjarah hak politik, hak hidup dan hak tanah rakyat dan bangsa West Papua? 
 
<h4>
2. Perampokan Hak Politik pada 1969</h4>
Seluruh rakyat Indonesia dan komunitas Internasional tidak tahu tentang kejahatan, kekejaman dan brutalnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merampok hak politik rakyat dan bangsa West Papua pada 1969. 
 
Menurut Amiruddin al Rahab: "Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan punggungnya pemerintahan militer." (Sumber: Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma Dan Separatisme, 2010: hal. 42). 
 
Apa yang disampaikan Amiruddin, ada fakta sejarah, militer terlibat langsung dan berperan utama dalam pelaksanaan PEPERA 1969. Duta Besar Gabon pada saat Sidang Umum PBB pada 1969 mempertanyakan pada pertanyaan nomor 6: "Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?" 
(Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN GA, agenda item 108, 20 November 1969, paragraf 11, hal.2). 
 
"Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 Anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir..." (Sumber: Laporan Resmi PBB Annex 1, paragraf 189-200). 
 
Surat pimpinan militer berbunyi: " Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun B/P-kan baik dari AD maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di Irian Barat (IRBA) tahun 1969 HARUS DIMENANGKAN, HARUS DIMENANGKAN..." 
 
(Sumber: Surat Telegram Resmi Kol. Inf.Soepomo, Komando Daerah Daerah Militer Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No:TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: Menghadapi Refendum di IRBA ( Irian Barat) tahun 1969). 
 
Militer Indonesia benar-benar menimpahkan malapetaka bagi bangsa West Papua. Hak politik rakyat dan bangsa West Papua benar-benar dikhianati. Hak dasar dan hati nurani rakyat West Papua dikorbankan dengan moncong senjata militer Indonesia. Kekejaman TNI bertolak belakang dengan fakta menyatakan mayoritas 95% rakyat West Papua memilih untuk merdeka. 
 
"...bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua." 
 
(Sumber: Pertemuan Rahasia Duta Besar Amerika Serikat utk Indonesia dengan Anggota Tim PBB, Fernando Ortiz Sanz, pada Juni 1969: Summary of Jack W. Lydman's report, July 18, 1969, in NAA). 
 
Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: "Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia." 
 
(Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126). 
 
Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969: 
 
"Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negarva Papua Merdeka." (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph 243, p.47). 
 
Pada 2 Agustus 1969 merupakan hari terakhir pelaksanaan Pepera 1969 di Jayapura. Pada saat ini siangkuh dan sombong Brigjen Ali Murtopo dari mimbar menghina dan mencemooh rakyat dan bangsa West Papua dari mimbar kepada anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP). 
 
"Jakarta tidak tertarik kepada orang Papua, melainkan wilayahnya. Jika orang Papua ingin mandiri, lebih baik beranya kepada Tuhan, apakah Dia bisa memberikan orang Papua sebuah pulau di Pasifik tempat untuk berimigrasi." (Sumber: Kesaksian Pdt. Hokujoku anggota DMP). 
 
Prof. P.J. Drooglever sejarawan Belanda mengatakan: 
 
"Pada 22 Agustus 1968, Dr. Ferdinant Ortiz Sanz melakukan kunjungan pertama ke Irian Jaya Barat. Ketika ia tiba, tugas-tugas kepolisian sebagian besar sudah diambil alih oleh tentara, dan selama seluruh kediamannya lebih lanjut kerja misi kami dengan penduduk Papua diawasi dengan ketat." (Sumber: Drooglever: Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib, 2010, hal. 693). 
 
<h4>
3. Parampokan Hak Hidup</h4>
TNI benar-benar berperak aktif merampok hak hidup rakyat dan bangsa West Papua. TNI dengan secara brutal membantai rakyat Papua atas nama keamanan Nasional dan kepentingan kedaulatan NKRI. TNI memberikan stigma rakyat Papua OPM, Separatis, Makar dan mitos-mitos lainnya sesuai selera penguasa dan penindas. 
 
Rakyat yang memperjuangkan hak hidup, keadilan, perdamaian, hak atas tanah dan hak masa depan yang lebih baik di atas tanah leluhur selalu dianggap musuh negara dan harus ditembak maka dengan mudah dihilangkan nyawanya. 
 
Salah satu contoh penembakan 4 siswa pada 8 Desember 2014 di Paniai yang jelas pelakunya TNI tapi dianggap biasa, bahkan Presiden RI Joko Widodo berjanji untuk menyelesaikan kasus ini tapi sampai akhir jabatan periode pertama tidak dipenuhi janji itu. 
 
Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno mengakui kekejian TNI dalam bukunya: "Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme" (2015). 
 
"...Kita teringat pembunuhan keji terhadap Theys Eluay dalam mobil yang ditawarkan kepadanya untuk pulang dari sebuah resepsi Kopassus. Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia" (hal. 255). 
 
Magnis menambahkan: "...kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski kita dipakai senjata tajam" (hal. 257). 
 
Aristoteles Masoka, sopir Theys Eluay yang ikut diculik belum pernah ditemukan. Pembunuh Theys dan sopirnya, Letkol Hartomo Komandan Satgas Kopassus Tribuana, Hamadi-Jayapura pada 2001 (waktu itu) sekarang sudah menjadi Kepala BAIS. 
 
Pendeta Elisa Tabuni ditembak mati pada 16 Agustus 2004 di Tingginambut, Puncak Jaya oleh Kopassus dibawah pimpinan Dansatgas BAN-II/Kopassus, Letkol Inf. Yogi Gunawan. Para pembunuh pendeta ini juga tidak pernah ditangkap dan diproses dihukum. Para pembunuh rakyat Papua selalu dihormati karena dianggap pahlawan nasional. 
 
TNI menembak mati Tokoh Gereja Kemah Injil di Nduga, Pendeta Geyimin Nigiri pada 19 Desember 2019 di rumahnya di Nduga. Penembakan seorang pendeta ini masih dibantah bahkan disebarkan berita bohong kepada publik oleh Kapendam Mayor Muhammad Aidi. Sampai saat ini TNI dan Polri belum mengungkap pelakunya. 
 
4. Perampokan Hak Tanah 
 
Peramporan tanah rakyat dan bangsa West Papua terjadi sejak Program Transmigrasi dilaksanakan oleh penguasa berkultur militer Presiden Indonesia Jenderal (purn TNI). Suharto. Dalam perampasan dan penjarahan tanah itu pihak ABRI turut berperan mendekati para Kepala Suku Adat setempat untuk menyerahkan tanah-tanah rakyat. Rakyat pemilik dan pewaris tanah disingkirkan dan dibuat tidak punya tanah. 
 
Kasus penyerahan tanah 90 hektar kepada TNI pada 26 September 2018 di Wuluwaga, Kampung Kimbim, Distrik Asologaima, Kabupaten Jayawijaya sebagai peristiwa pengulangan dari rentetan penjarahan tanah penduduk asli oleh pihak kolonial. 
 
Dibinanya dan dipeliharanya Alex Doga oleh TNI itu bukan hal baru, itu sudah biasa watak dan perilaku TNI dimana-mana. TNI menggunakan suara Alex Doga untuk mewujudkan dan mencapai tujuan perampokan Tanah 90 hektar oleh TNI. 
 
Penyerahan tanah sakral dan tanah sebagai "Mama" dan Tanah sebagai sumber dan investasi kelangsungan hidup masa depan anak dan cuku ini diserahkan dengan murahan. Alex Doga ikut terlibat langsung menciptakan kemiskinan dan kemelaratan anak cucu para pemilik tanah di Kampung Wuluwaga Kimbim. 
 
Perampokan dan penjarahan tanah ini mendapat reaksi penolakan dari masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, lebih khusus para pemilik ulayat di Wuluwaga, Kampung Tikawo. 
 
Penolakan penyerahan tanah ini disampaikan di Kodim 1702 Jayawijaya di Wamena. Penolakan ini tidak didengarkan oleh Alex Doga dan kelompoknya dan TNI. 
 
Karena itu, aksi protes lebih massal dan lebih terorganisir menolak penyerahan tanah adat 90 hektar yang rencananya akan dibangun fasilitas militer, yakni Brigade. 
 
Selama bulan September-November 2018, masyarakat adat di Wuluwaga, Kimbim dan didukung mahasiswa asal Jayawijaya dengan aksi demo di kantor DPRD Jayawijaya, di Jayapura aksi demo di kantor MRP, di Manokwari, Jawa, Bali dan Manado. 
 
Akhirnya Gereja sebagai Benteng Terakhir, Pelindung dan Penjaga umat Tuhan dan tanah umat Tuhan mendukung penuh untuk tanah rakyat dikembalikan kepada rakyat. Dalam siaran perss para pemimpin Gereja pada 11 April 2019 di Susteran Maranatha Waena, Jayapura, Papua, dikeluarkan 11 butir pernyataan. Butir pada nomor 2, 3 dan 4 para pemimpin Gereja dengan tegas berdoa dan menyampaikan dalam Nama TUHAN Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus bahwa: 
 
"TNI menghentikan proses pengambilanalihan 90 hektar tanah milik Masyarakat Adat wilayah Aliansi Omarikmo-Huwula-Balim. TNI, dalam hal ini KODAM XVII Cenderwasih supaya menghormati peraturan adat dan nilai-nilai positif yang ada di masyarakat guna menghindari konflik. TNI, KODAM Cenderawasih, supaya mensosialisasikan dalam kalangan intern mengenai sejarah penderitaan masyarakat adat di seluruh wilayah di Papua, termasuk wilayah adat Omarikmo-Kimbim." 
 
Para pemimpin yang tidak setuju dan menolak dengan tegas pengambilalihan tanah rakyat 90 hektar ialah Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM; Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu, M.Th.; Ketua Sinode Gereja KINGMI di Tanah Papua, Pdt. Dr. Benny Giay; Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis di Papua, Dr. Socratez S.Yoman; dan Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pdt. Dorman Wandikmbo, S.Th. 
 
Penolakan pengambilalihan atau perampokan tanah 90 hektar di Omarikmo ini menjadi pintu dan kesadaran rakyat dan bangsa West Papua untuk menggugat kembali tanah-tanah adat yang telah diambil oleh TNI dengan cara-cara yang tidak wajar selama ini. Dan juga ke depan, seluruh tanah-tanah rakyat di West Papua dari Sorong-Merauke harus dilindungi dan dijaga. 
 
Para pemimpin Gereja telah menyatakan iman dan suara kenabian dalam penggembalaan dan perlindungan umat Tuhan bahwa dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak hidup dan hak tanah milik mereka tidak berjuang sendirian. Gereja-gereja di seluruh Tanah Papua, Gereja-gereja di Pasifik, Gereja-gereja di benua Australia, gereja di benua Asia, gereja di benua Afrika-Karabia, gereja-gereja di Eropa dan Amerika melalui Dewan Gereja Sedunia dengan setia bediri bersama-sama dengan rakyat dalam keadaan apapun. 
 
(Baca artikel ini: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/06/perjalanan-benny-wenda-dari-penjara-abepura-ke-internasional-dan-pimpin-ulmwp.html" target="_blank">Perjalanan Benny Wenda dari Penjara Abepura ke Internasional dan Pimpin ULMWP</a>) 
 
Perlu digarisbawahi, selama ini, para pemimpin Gereja jarang bersuara bersama tentang tanah umat Tuhan, tetapi sekarang para pemimpin Gereja di Papua sudah bersuara bersama-sama berarti tanah-tanah milik rakyat Papua sudah dirampok dan dijarah dimana-mana, maka GEREJA harus berdiri bersama umat. Karena, "Rakyat dan bangsa West Papua bisa hidup tanpa uang tapi tidak hidup tanpa tanah." 
 
Ita Wakhu Purom, Senin, 15 Juli 2019. 
*)Penulis adalah Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. 
 
 
Posted by: Admin 
Copyright ©Dr. Socratez S.Yoman (via FB. <a href="https://www.facebook.com/surabut.surabut.3/posts/158507921974027" target="_blank">Sur'Abut</a>) "sumber" 
Hubungi kami di E-Mail ✉: <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com">tabloid.wani@gmail.com</a>

Benny Wenda Menggugat Indonesia di Forum Internasional

Tuan Benny Wenda menggugat Indonesia di forum internasional karena pemerintah Indonesia & ABRI (kini: TNI) merampok hak politik, hak hi...

Baca lainnya »

Persatuan Kunci Kemerdekaan Papua

0 Artikel, Ibrahim Peyon 7/16/2019 02:14:00 am

Oleh: A. Ibrahim Peyon, Ph.D. [1]  
<div class="MsoNormal">
<o:p></o:p></div>
<h4>
Pengentar</h4>
Persatuan adalah kunci untuk kemerdekaan bangsa Papua. Apa itu Persatuan? Persatuan dari term satu, satuan, atau unit. Satu atau unit adalah bagian-bagian atau komponen-komponen kecil dan komponen-komponen itu terbentuk dalam suatu jaringan, saling terelasi satu komponen dengan komponen lain. Komponen-komponen saling terelasi itu terbentuk suatu struktur yang lebih besar. Semisal dalam suatu etnik terdiri dari individu ialah komponen. Dua atau lebih individu terelasi melaluli perkawinan dan terbentuk keluarga adalah unit atau komponen komunitas paling terkecil dalam suatu etnik itu. Keluarga-keluarga itu saling terelasi melalui kekerabatan, relasi dagang dan kerja sama dan terbentuk suatu tempat tinggal bersama. Dua atau lebih tempat tinggal bersama itu dibentuk satu kampung. Gabungan dari dua atau lebih komunitas berbasis kampung atau tempat tinggal itu terbentuk suatu territorial lebih luas disebut konfederasi. Dua atau lebih konfederasi itu bergabung dan terbentuk sebuah suku bangsa atau etnik. Maka sebuah etnik itu merupakan gabungan dari komponen dan satuan-satuan kecil terbentuk suatu kelompok etnik. Bila dikaitkan terminologi persatuan menunjuk pada kata kerja bersatu. Maka bersatu berarti komponen-komponen yang berbeda itu berinisiatif dan tergerak terbentuk suatu kelompok persatuan lebih besar untuk mencapai tujuan dan interes bersama dalam komunitas itu. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-G0hfJkdEFu4/XSyz7VnR1MI/AAAAAAAANHg/dALiCN4Q0_Qs6Uz72BQbefxq2kSwENDXwCLcBGAs/s1600/Persatuan%2BKunci%2BKemerdekaan%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Persatuan Kunci Kemerdekaan Papua" border="0" data-original-height="825" data-original-width="1590" height="332" src="https://1.bp.blogspot.com/-G0hfJkdEFu4/XSyz7VnR1MI/AAAAAAAANHg/dALiCN4Q0_Qs6Uz72BQbefxq2kSwENDXwCLcBGAs/s640/Persatuan%2BKunci%2BKemerdekaan%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.png" title="Persatuan Kunci Kemerdekaan Papua" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption">Pemimpin perjuangan kemerdekaan West Papua (img. tabloid-wani.com)</td></tr>
</tbody></table>
Dalam konteks Papua, di mana orang Papua berasal dari banyak etnik dan tiap etnik memiliki pandangan dan interes berbeda satu dengan lain. Tetapi, pada level yang lebih besar mempunyai satu visi, tujuan dan interes yang sama yaitu keinginan untuk merdeka dan berdaulat sendiri sebagai sebuah negara-bangsa. Dalam maksud itu dibentuk beraneka organisasi perjuangan baik berbasis etnik maupun lintas etnik dengan visi bersama itu. Etnik-etnik dan organisasi-organisasi perjuangan itu merupakan satuan-satuan atau komponen-komponen perjuangan dalam satu visi, satu tujuan dan satu interes yang sama. Visi atau tujuan mereka ialah perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan bangsa Papua dari kekuasaan asing. Interesnya ialah memperoleh hak kedaulatan negara bangsa dan mendirikan sebuah negara merdeka dan berdaulat. 
 
Satuan-satuan atau organ-organ itu dapat disatukan oleh visi, tujuan dan interes itu. Disebut organ karena satu-satu itu diasosiasikan dengan organ tubuh manusia terdiri dari kaki, kepala, tangan dan sebagaikan. Sebuah organ atau satuan itu tidak bisa bergerak sendiri, tetapi saling terelasi antara satu dengan lainnya. Dalam konteks perjuangan kemerdekaan nasional terdiri dari tiga satuan besar yaitu organisasi-organisasi gerakan sipil; organisasi bertahanan dan keamanan; dan organisasi gerakan internasional dan diplomasi. Tiga komponen atau satuan ini merupakan satu kesatuan utuh, tidak bisa dipisahkan satu dengan lain, katiga satuan itu bergerak dalam medan politik berbeda tetapi dalam satu visi dan satu tujuan. 
 
<h4>
Satuan sipil</h4>
Dalam perjuangan kemerdekaan nasional bangsa West Papua terdiri dari banyak organisasi taktik dan gerekan sipil yang bergerak sendiri-sendiri atau sporatif. Satuan-satuan gerekan itu dibentuk berbasis etnik, teritorial dan sejarah yang berbeda satu dengan lain. Suatu organisasi dibentuk di suatu daerah di pesisir pantai utara dan majoritas anggota dalam organisasi dari daerah itu. Suatu organisasi itu dibentuk dalam suatu peristiwa sejarah tertentu. Demikian juga, suatu organisasi dibentuk oleh majoritas orang dari pegunungan dengan alasan-alasan tertentu dalam suatu peristiwa sejarah tertentu, dan seterusnya. Maka kita memiliki banyak organisasi yang bergerak sendiri-sendiri atau perjuangan secara sporatis. Tetapi mereka bergerak dalam satu spirit dengan satu misi dan satu tujuan. 
 
Organisasi-organisasi yang bergerak dalam satu spirit itu bersatu dalam tiga organisasi besar yaitu: Negara Republik Federasi West Papua (NRFWP), Parlemen Nasional Papua Barat (PNPB) dan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL). Meskipun banyak organisasi gerakan bersatu dalam tiga organisasi induk itu tetapi gerakan secara nasional masih belum optimal, masih belum bisa menciptakan kesatuan nasional. Karena itu, ketiga organisasi itu menyatakan bersatu dalam satu wadah koordinatif nasional yaitu the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dibentuk tahun 2014 di Vanuatu. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-0XLSrRJMIfY/XSzc0WPzfOI/AAAAAAAANHo/L5VIV2Meww03nkjV8OrH4tyQSxCuOpUIgCLcBGAs/s1600/Persatuan%2Badalah%2Bkunci%2Bkemerdekaan%2B-%2Bwani.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="687" data-original-width="687" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-0XLSrRJMIfY/XSzc0WPzfOI/AAAAAAAANHo/L5VIV2Meww03nkjV8OrH4tyQSxCuOpUIgCLcBGAs/s320/Persatuan%2Badalah%2Bkunci%2Bkemerdekaan%2B-%2Bwani.jpg" width="320" /></a></div>
ULMWP ialah wadah koordinatif dengan misi khusus diplomasi internasional dengan pemimpin eksekutif dan legislatif. Dalam sidang ULMWP kedua tahun 2017 dalam menentukan mesin politik telah berubah struktur dan wajah organisasi. Dalam perioden kedua ini telah ditetapkan lembaga eksekutif, legislatif dan judikatif. Dalam lembaga eksekutif dipilih ketua, wakil ketua, sekretaris, jurubicara dan anggota. Kemudian dilengkapi biro-biro, komite aksi dan diplomat tingkat regional dan negara. Sidang ULMWP itu telah ditugaskan untuk menjalankan misi khusus dan misinya adalah untuk membangun persatuan nasional baik militer, sipil dan diplomasi internasional. 
 
Dengan tujuan itu diberikan mandat politik pada <a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/09/keputusan-eksekutif-bazoka-logo-pimpin-biro-politik-ulmwp.html" target="_blank">biro politik ULMWP</a> untuk mobilisasi persatuan organisasi-organisasi gerakan sipil di seluruh tanah Papua. Alasan apa pun, bila ingin merdeka semua organisasi harus bersatu dalam ULMWP sebagai lembaga politik resmi bangsa Papua. Tugas inilah harus dimediasi oleh biro politik ULMWP di dalam negeri. Perjuangan bangsa Papua saat ini bukan perjuangan sporatis dan faksionis, karena perjuangan sporatis dan faksionis tidak akan membawa kemerdekaan nasional. Kemerdekaan nasional hanya dapat diperoleh melalui persatuan nasional. 
 
<h4>
Satuan militer</h4>
Militer West Papua adalah lembaga pertahanan dan keamanan nasional. Militer ialah tulang punggung pertahanan nasional bangsa Papua. Di mana militer kita terdiri dari tiga kelompok besar dan tiga kelompok militer itu lahir dari sejarah dan basis etniksitas berbeda. Tetapi mereka tergerak dalam satu spirit, satu visi dan satu tujuan, yaitu berjuang untuk kemerdekaan bangsa Papua. Dalam sidang ULMWP 2017 telah diberikan tiga faksi militer untuk menyapaikan visi dan misi mereka dan para militer ini meminta ULMWP untuk diakui sebagai sayap militer. Berdasarkan keinginan itu ULMWP dibentuk biro pertahanan dan keamanan dengan tugas khusus fasilitasi persatuan militer dalam suatu lembaga koordinatif. 
 
Agenda sidang ULMWP inilah dijalankan oleh Biro Pertahanan dan Keamanan nasional yang telah difasilitasi tiga faksi militer bangsa Papua itu, yaitu: Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB-OPM), Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dan Tentara Nasional Papua Barat (TNPB). Tiga faksi militer ini telah bersatu dibawah nama West Papua Army (WPA) pada 1 Mei 2019 di Vanimo dan diumumkan secara resmi oleh ketua eksekutif ULMWP tuan <a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/06/perjalanan-benny-wenda-dari-penjara-abepura-ke-internasional-dan-pimpin-ulmwp.html" target="_blank">Benny Wenda</a> dalam hari ulang tahun TPN-OPM pada 1 Juli 2019. Maka West Papua Army merupakan gabungan dari tiga faksi ini secara resmi diakui dan bergabung dalam ULMWP sebagai militer resmi bangsa Papua. Secara struktur tiga faksi militer ini tetap bertahan dalam struktur lama dan tidak dilebur dalam wadah militer nasional itu. Perubahan nama West Papua Army (WPA) dari tiga faksi militer itu adalah lembaga koordinatif sayap militer saja. Mereka semua, tiga faksi militer itu adalah para militer West Papua. Mereka semua militer maka nama militer dipertahankan dengan nama negara yang akan dibentuk yaitu West Papua. Maka militer West Papua telah membawa nama negara dan nama militer. Mereka adalah militer West Papua. Mereka bukan militer faksi, bukan militer kelompok, bukan militer suku dan daerah. 
 
(Simak beritanya, ini: <a href="http://www.tabloid-wani.com/2019/07/1-juli-2019-ulmwp-resmi-umumkan-militer.html" target="_blank">1 Juli 2019, ULMWP Resmi Umumkan Militer West Papua</a>) 
 
Di mana pun di dunia ini, dalam suatu negara tidak memiliki dua faksi militer. Melainkan hanya satu militer yang terbagi dalam angkatan darat, udara, laut dan kepolisian. Kemudian dilengkapi satuan-satuan tempur, satuan strategis dan satuan badan intelejen negara. Semua itu ada dibawah kementerian pertahanan dan keamanan. Tugas-tugas macam itu dijalankan oleh Biro Pertahanan dan Keamanan ULMWP. Kondisi ini dapat digambarkan ke mana arah perjuangan melalui ULMWP sebagai lembaga politik resmi bangsa Papua. 
 
<h4>
Satuan diplomasi internasional</h4>
Diplomasi internasional dimulai negara West Papua dibentuk tahun 1961 sampai sekarang tetapi kampanye dan diplomasi itu masih bersifat sporadis dan faksionis. Setiap diplomat menjalankan agendanya sendiri tanpa melalui suatu koordinasi yang baik dalam satu organisasi secara nasional. Berbagai usaha sudah dilakukan untuk dipersatuan para pemimpin itu dalam suatu arganisasi politik terstruktur dan terpimpin. Tetapi usaha-usaha itu belum juga berhasil untuk menyatuhkan semua diplomat dari organisasi yang berbeda. 
 
Dalam Kongres Papua II tahun 2000 telah dibagi koordinator diplomasi internasional untuk Eropa dan Pasifik. Setelah Theys Hiyo Eluay dibunuh Presidium Papua tidak efektif menjalankan organisasi politik. Sebagian anggota ditangkap dan dipenjarahkan, sebagian anggota diplomat presidium Dewan Papua (PDP) telah menyerah dan membelot untuk mendukung Indonesia. Semisal almarhum Franzalbert Yoku koordinator diplomat Pasifik dan Nicolaus Meset. Maka sejak tahun 2003-2004 itu presidium Papua tidak efektif dilapangen dan hanya membangun wacana saja di media masa oleh tuan Toha Alhamid sebagai sekretaris jenderal Presidium Dewan Papua. Wacana itulah menjadi spirit yang masih hidup saat itu. 
 
Melihat kondisi itu beberapa kelompok sipil dibentuk di Jayapura semisal Parlemen Jalanan dipimpin Jefry Pagawak dan Frons Persatuan Rakyat (Fron-Pepera) dipimpin Selpius Bobi dan beberapa tahun kemudian lahir Komitee Nasional Papua Barat. Melihat PDP sudah tidak efektif maka sejumlah organisasi sipil, militer dan para diplomat senior internasional semisal Dr. Ottow Ondowame, Andy Ayamiseba dan Rex Rumaikiek bentuk West Papua National Coalition Liberation (WPNCL). Faksi Bintang 14 Proklamasi Dr. Thom Wainggai dibentuk berubah nama menjadi West Papua National Autority dan dikembangkan diplomasi oleh tuan <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/06/jubir-ulmwp-standing-position-ulmwp-jelas-gereja-perlu-mendukung.html" target="_blank">Dr. Jacob Rumbiak </a>di Australia. Kemudian diperkuat diplomasi oleh tuan Diplomas Herman Wainggai pimpin tim suaka politik 43 orang menyeberangi lautan ke Australia. Sementara itu, tuan Benny Wenda mendirikan Free West Papua Campaign (FWPG) di Inggris. Benny kemudian didukung Oridek Ap dan teman-temannya di Belanda kemudian dibentuk FWPG di Belanda dan berkembang di seluruh dunia. Kemudian dibentuk Kelompok Partai Gabungan untuk West Papua di Parlemen Inggris, dan disusul the International Parlementarian for West Papua (IPWP) dan the International Lower for West Papua (ILWP) yang dapat mempengaruhi secara global. Di Amerika Serikat dikembangkan oleh tuan Octovianus Motte dan masalah Papua telah menjadi di Kongres Amerika. Komunitas orang Papua di Belanda juga secara aktif internasionalisasi masalah Papua tetapi dalam beberapa kelompok dan aktivitas masih faksionis. 
 
Semua diplomasi dan perjuangan internasional ini sangat luar biasa tetapi masih dalam faksional dan negara-negara pendukung bingung dan sulit untuk mendukung. Bila negara pendukung diberikan dukungan pada salah satu faksi memicu konflik dari faksi lain. Maka dukungan itu tidak efektif dan tidak berguna karena semua faksi belum bersatu dalam sebuah organisasi nasional bersama. Karena kebutuhan inilah kemudian Vanuatu fasilitasi bangsa Papua untuk dibentuk ULMWP. Maka itulah ULMWP hadir sebagai solusi untuk mengatasi kebutuhan tersebut. 
 
Komposisi eksekutif periode pertama terdiri dari sekretaris Jenderal, Juru bicara dan anggota, kemudian legislatif dari representasi tiga faksi dalam ULMWP itu. Dalam periode kedua struktur organisasi berubah dalam struktur eksekutif, legislatif dan ditambah judigatif. Kemudian dilengkapi biro-biro. Khusus untuk kampanya dan diplomasi internasional para eksekutif ULMWP lengkapi dengan diangkat para diplomat kawasan, negara dan diplomat untuk misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Proses ini adalah legitimasi dan pengakuan kepada para pejuang dan perjuangan mereka, merangkul dan menciptakan kesatuan nasional, membangun persaudaraan, menciptakan struktur perjuangan secara terorganisir dan sistematis dalam satu misi dan satu tujuan. Persatuan itu menjadi kebutuhan utama saat ini. 
 
<h4>
Pengakuan Nasional dan Internasional</h4>
ULMWP dibentuk telah mendapat antusias luar biasa secara nasional di dalam negeri. Dukungan aksi, dos dan buasa dilakukan di mana-mana. Dalam waktu relative singkat dukungan mengalir deras dalam masyarakat akar ruput, gereja, masyarakat sipil sampai pemerintah dan negara resmi. Dukungan yang sama berkembang di kawasan lain dan ULMWP diterima sebagai pengamat Melanesia Spearhead Group (MSG) dan West Papua menjadi agenda resmi dalam Pacific Islands Forum (PIF). 
 
Di dalam negeri rakyat <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/02/petisi-referendum-kembalikan-papua-di-pbb.html" target="_blank">tanda tangan petisi</a> tuntutan referendum 1,8 juta sebagai simbol legitimasi rakyat terhadap ULMWP. Empat gereja besar di tanah Papua untuk pertama kalinya secara resmi mendukung dan memberikan legitimasi politik kepada ULMWP dan legitimasi itu diserahkan kepada delegasi Dewan Gereja-Gereja Dunia (WCC) dalam bentuk surat gembala. Berdasarkan legitimasi itu, Dewan Gereja-Gereja Dunia dalam sidang 23-28 Mei 2019 secara resmi mengakui ULMWP sebagai lembaga politik resmi bangsa Papua. Legitimasi rakyat dan gereja-gereja secara nasional, legitimasi negara-negara resmi, organisasi-organisasi regional dan Dewan Gereja-Gereja Dunia ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pengakuan-pengakuan ini merupakan suatu proses menuju pengakuan global. Legitimasi internasional ini terjadi hanya karena persatuan nasional dalam ULMWP. Persatuan adalah kunci untuk kemerdekaan bangsa Papua! 
 
Baca juga artikel ini: 
<ol>
<li><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/02/petisi-referendum-kembalikan-papua-di-pbb.html" target="_blank">Petisi Referendum Kembalikan Papua di PBB</a></li>
<li><a href="https://www.tabloid-wani.com/2017/10/petisi-referendum-delegitimasi-penduduk-indonesia-di-papua.html" target="_blank">Petisi Referendum Delegitimasi Pendudukan Indonesia di Papua</a></li>
</ol>
Syarat sebuah negara dibentuk ialah memiliki rakyat, memiliki wilayah, memiliki sumber daya alam, pemerintah dan pengakuan internasional secara global. Sebuah negara tidak memiliki salah satu dari lima unsur itu maka negara itu tidak bisa merdeka. Bangsa Papua telah memiliki tiga syarakat itu, rakyat, wilayah dan sumber daya alam. Karena itu bangsa Papua berjuang lebih dari 50 tahun untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia. Tetapi, harapan itu tidak terealisasi karena tidak memiliki syarakat persatuan nasional dan struktur pemerintahan nasional. Dalam struktur pemerintahan itu semua organ perjuangan bersatu. Persatuan nasional dalam struktur pemerintahan itulah sebagai alat tawar untuk membangun diplomasi internasional baik dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun dalam forum-forum internasional lain. Persatuan dan struktur pemerintahan adalah alat tawar diplomasi internasional.. 
 
Dunia internasional melihat secara serius mengenai persatuan nasional dalam satu badan struktur pemerintahan yang diakui dan didukung oleh rakyat dalam negeri baik masyarakat sipil maupun militer. Internasional melihat <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/07/tiga-basis-militer-papua-bersatu-jadi-west-papua-army.html" target="_blank">persatuan militer </a>dan sipil dalam suatu struktur pemerintahan secara nasional, dan struktur itulah dapat diakui sebagai otoritas atau pemerintahan sementara di teritori yang diperjuangkan kemerdekaan itu. Struktur otoritas atau pemerintahan sementara itulah kemudian menjadi bentuk negara dan pemerintahan dalam negara yang dibangun itu. 
 
Karena itu, kebutuhan mendesak bangsa Papua saat ini adalah persatuan semua komponen perjuangan. Persatuan masyarakat sipil dan semua organisasi perjuangan sipil, persatuan semua faksi militer bangsa Papua dan persatuan diplomat internasional. Tiga kekuatan ini harus bersatu dalam wadah politik ULMWP, dan ULMWP adalah rumah kita bersama. Tiga kekuatan itu mempunyai peran sama penting. Perjuangan masyarakat sipil dalam negeri saja tidak bisa merdeka, dan juga perjuangan militer saja tidak bisa merdeka, demikian juga diplomasi internasional. Tiga kekuatan itu saling dukung dan saling lengkapi. Perjuangan militer dan sipil dalam negeri adalah api untuk membakar perjuangan, sedang diplomasi internasional adalah mencari dukungan negara dan pengakuan internasional. 
 
(Baca ini: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/06/ulmwp-jawaban-penderitaan-dan-sejarah-perjuangan-bangsa-papua.html" target="_blank">ULMWP: Jawaban Penderitaan dan Sejarah Perjuangan Bangsa Papua</a>) 
 
Karena itu, bilah ada yang mengatakan bahwa kemerdekaan Papua itu ada di dalam negeri atau kemerdekaan Papua tidak datang dari luar negeri adalah narasi-narasi yang menyesatkan dan pembohongan publik. Narasi-narasi macam itu ialah suatu dokrin politik yang tidak berdasar, tidak logis atau tidak realistis. Perjuangan bangsa Papua saat ini membutuhkan dukungan negara-negara resmi dan pengakuan internasional dalam mekanisme PBB. Karena itu diplomat Papua melalui ULMWP adalah untuk mencari dukungan dan pengakuan internasional tersebut. Disitulah kunci. Kunci untuk memperoleh kemerdekaan adalah persatuan nasional semua organisasi sipil, militer dan diplomasi internasional di dalam the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Dengan persatuan itu datang pengakuan internasional. Persatuan dalam the United Liberation Movement for West Papua ialah kunci untuk kemerdekaan bangsa Papua. Penentu kemerdekaan Papua ialah persatuan rakyat dalam satu komando yang terpimpin dan terstruktur. Rakyat harus secara cerdas dibedakan kepentingan-kepentingan individu ambisius dan egoistis dapat merusak perjuangan dan persatuan nasional. Rakyat harus dengan sadar memilih jalannya sendiri dan tentukan masa depan sendiri untuk generasi masa depan bangsa ini. Maka sekali lagi, persatuan dalam the United Liberation Movement for West Papua adalah kunci untuk kemerdekaan bangsa Papua. 
 
____________ 
[1]Penulis adalah lulusan Cum Laude Munich of University dan Dosen Anthropologi Uncen. 
 
 
 Posted by: Admin 
Copyright ©<a href="https://www.tabloid-wani.com/search/label/Ibrahim%20Peyon" target="_blank">tabloid-wani.com</a> "sumber" 
Hubungi kami di E-Mail ✉: <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com">tabloid.wani@gmail.com</a>

Persatuan Kunci Kemerdekaan Papua

Oleh: A. Ibrahim Peyon, Ph.D. [1] Pengentar Persatuan adalah kunci untuk kemerdekaan bangsa Papua. Apa itu Persatuan? Persatuan dari ...

Baca lainnya »

Referendum Tidak Boleh, Hak Menentukan Nasib Sendiri Boleh Kan Pak?

0 AMP, Artikel 7/15/2019 06:38:00 pm

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-gIHqi4Z8BV4/XSxIc5WejjI/AAAAAAAANHI/qHW0oZcaZuca4I9n1cFeSW0vVFU985b_gCLcBGAs/s1600/Referendum%2BTidak%2BBoleh%252C%2BHak%2BMenentukan%2BNasib%2BSendiri%2BBoleh%2BKan%2BPak%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Referendum Tidak Boleh, Hak Menentukan Nasib Sendiri Boleh Kan Pak?" border="0" data-original-height="225" data-original-width="400" src="https://1.bp.blogspot.com/-gIHqi4Z8BV4/XSxIc5WejjI/AAAAAAAANHI/qHW0oZcaZuca4I9n1cFeSW0vVFU985b_gCLcBGAs/s1600/Referendum%2BTidak%2BBoleh%252C%2BHak%2BMenentukan%2BNasib%2BSendiri%2BBoleh%2BKan%2BPak%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpeg" title="Referendum Tidak Boleh, Hak Menentukan Nasib Sendiri Boleh Kan Pak?" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption">Ilustrasi Referendum (Rino Abonita/ Liputan6)</td></tr>
</tbody></table>
Oleh : Ney Sobolim )* 
 
Keluarnya pernyataan referendum Aceh oleh Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf cukup membuat publik Indonesia . Terlebih para pengguna sosial media, video berdurasi 5 menit lebih itu viral, dibagikan ulang di berbagai sosial media dan mendapat tanggapan yang berbeda-beda dari berbagai kalangan mulai dari akademisi, politisi hingga pejabat negara. Walaupun akhirnya mantan Panglima GAM itu meminta maaf, ada beberapa reaksi dari para petinggi negara ini terhadap pernyataan itu yang menjadi perhatian saya dalam tulis ini. 
 
Salah satu diantaranya adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengingatkan supaya Muzakir Manaf tidak bicara referendum. “Ah tidak usah bicara referendum, nanti TNI kesana dibilang DOM (Daerah Operasi Militer) lagi. Tak akan membiarkan sejengkal pun daerah lepas dari Indonesia. Wilayah keadulatan Indonesia dari Sabang sampai Merauke”, katanya (Nasional.Tempo, 30/05/2019). 
 
Tak ketinggalan Menteri Koordinator Politik Hukum & Kemananan (Menkopolhukam) Wiranto bereaksi keras dengan sikap dingin. Seperti diberitakan di Tempo (31/06), Wiranto menegaskan aturan mengenai referendum sudah hapuskan, masalah referendum itu dalam khasanah hukum di Indonesia sudah selesai, gak ada. Beberapa aturan hukum sudah batalkan. Tap MPR nomor 8 tahun 1998, yang isinya mencabut Tap MPR nomor 4 tahun 1993 tentang Referendum. Selain itu, ada pula UU nomor 6 1999, yang mencabut UU nomor 5 1985 tentang Referendum. 
 
Berdasarkan dua pernyataan oleh dua pejabat Negara ini mesti saya harus mendefinisikan kata Referendum terdahulu. 
 
Menurut KBBI /re·fe·ren·dum/ /réferéndum/ n penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka yang menentukannya (jadi, tidak diputuskan oleh rapat atau oleh parlemen); penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum. 
 
Kemudian, adanya berbagai negara di dunia yang telah menyelenggarakan referendum untuk memberikan kebebasan kepada suatu wilayah untuk meminta pendapat apakah mayoritas rakyat ingin berpisah atau tetap di bawah kekuasaan pemerintahan yang ada. Salah-satunya adalah baru-baru ini tepatnya pada November 2018 lalu, Perancis memberikan kekebasan rakyat Kaledonia Baru untuk memberikan hak suara mereka. 
 
(Baca artikel ini: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/06/ulmwp-jawaban-penderitaan-dan-sejarah-perjuangan-bangsa-papua.html" target="_blank">ULMWP: Jawaban Penderitaan dan Sejarah Perjuangan Bangsa Papua</a>) 
 
Hasil pemilihan menunjukan mayoritas rakyat Kaledonia Baru ingin tetap dibawah kekuasaan Perancis. Meski selisih beberapa persen referendum berjalan damai. Selain itu, referendum juga diselenggarakan suatu negara untuk Amanden hukum dan tata negara. Misalnya, Perubahan nama negara Makedonia menjadi Makedonia Utara pada 2018 lalu. Negara Inggris juga pernah menggelar referendum untuk keluar dari keanggotaanya di Uni Eropa. 
 
Lantas (bagi saya) pernyataan kedua petinggi negara (Menhan & Menkopolhukam) diatas menjadi pertanyaan, pelarangan hingga penghapusan itu dalam konteks apa? Apakah referendum bagi berbagai wilayah yang ingin menentukan nasibnya sendiri, misalnya Papua? Atau misalnya dalam mengubah dasar negara tertentu tidak melibatan rakyat? 
 
<h4>
Papua dan Tuntutan Referendum</h4>
Untuk pertanyaan yang pertama diketahui semua pihak bahwa, wilayah yang paling loyal menyeruhkan pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Papua. Di Papua salah satu organisasi yang memediasi rakyat dan menyerukan referendum dalam setiap aksi demo maupun kampanye di tingkat regional maupun internal adalah Komite Nasional Papua Barat <a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/06/musa-mako-tabuni-sang-pejuang-pembebasan-bangsa-papua.html" target="_blank">(KNPB)</a>. Selain KNPB, ada The United Liberation Movement for West Papua <a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/06/ulmwp-jawaban-penderitaan-dan-sejarah-perjuangan-bangsa-papua.html" target="_blank">(ULMWP)</a> dan berbagai organisasi lainnya mendesak agar rakyat Papua diberikan kebebasan untuk memilih, apakah masih ingin dibawah kekuasaan pemerintah Indonesia atau berdiri sendiri membentuk suatu pemerintahan. Sama halnya, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menuntut pemerintah Indonesia agar diberikan kebebasan hak untuk menentukan nasib sendiri kepada rakyat Papua sebagai solusi demokratis. Menurut AMP dan juga pejuang yang tergabung dalam berbagai organisasi, ada kesalahan dalam proses sejarah dimasukkannya wilayah Papua sebagai bagian dari NKRI diantaranya adalah: 
<ol>
<li>Jauh sebelumnya tepatnya pada 1 Desember 1961 wilayah Papua sudah diklarasikan menjadi sebuah negara secara de facto lengkap dengan atribut kenegaraan seperti bendera “Bintang Kejora”, Lagu Kebangsaan “Hai Tanahku Papua.”, lambing “Burung Mambruk” dan atribut kenegaraan lainnya.</li>
<li>Klaim Presiden RI pertama Soekarno terhadap wilayah Papua melalui perintah Trikora di Alun-Alun Utara, Kota Yogyakarta pada 19 Desember 1961 salah satu poinya menyebut bubarkan negara boneka buatan Belanda adalah klaim sepihak dan tidak mendasar.</li>
<li>Realisasi perintah Soekarno di poin 2 dilancarkan operasi-Operasi Militer ke wilayah Papua, sehingga terjadi banyak kekerasan.</li>
<li>Rakyat Papua atau perwakilan tidak dilibatkan dalam perjanjian-perjanjian internasional diantaranya New York Agreement (Perjanjian New York) yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada 15 Agustus 1962 dan Roma Agreement 30 September 1962 .</li>
<li>Penyerahan Kedaulatan wilayah Papua ke tangan pemerintah melalui otoritas eksekutif sementara PBB The United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) kepada pemerintah Indonesia tanpa sepengetahuan orang asli Papuasebagai pemilik Tanah Air pada 1 Mei 1963.</li>
<li>Penyerahan wilayah Papua itu tidak sesuai dengan keputusan di New York dan Roma sebelumnya.</li>
<li>Ditandatanganinya Kontrak Karya I Freeport McMoran atau PT. Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia melalui para pejabat Orde Baru, Soeharto Cs pada 7 April 1967. Padahal pada saat itu wilayah Papua belum sah menjadi bagian dari Republik Indonesia atau 2 tahun sebelum diselenggarakan tindakan pemilihan bebas atau Pepera 1969</li>
<li>Pelaksanaan referendum tidak sesuai kesepakan yng diatur di New Yok dan Romayaitu melalui mekanisme Indonesia musyawara mufakat. Yang semestinya sekitar 800.000 jiwa rakyat Papua pada saat memberikan hak suara, hanya diwakilkan 1025 orang, itu pun sebagian dikarantinakan.</li>
</ol>
Dengan sejumlah alasan diatas, ditambah berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kontemporer, seraya eksploitasi sumber daya alam, perampasan tanah-tanah adat, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan terlebih depopulasi orang asli Papua terus terjadi, tuntutan hak untuk menentukan nasib sendiri semakin meluas. 
 
<h4>
Referendum atau Hak Penentuan Nasib Sendiri Nilai Demokrasi</h4>
Tuntutan rakyat Papua itu cukup mendasar. Sebab berkenaan nilai-nilai demokrasi. Jika ditilik dari Kovenan-Kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak sipil politik dan tentang hak-hak masyarakat pribumi. Dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan Maajelis Umum PBB dalam siding pada 16 Desember 1966, salah satu poin dipasal Pasal I ayat 1 menyatakan bahwa Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Kemudian diratifikasi dalam berbagai pasal dalam UU Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005. Selanjutnya sebagaimana penegasan hak-hak sipil dan politik dideklarasikan di Viena dengan menegaskan betapa pentingnya hak menentukan nasib sendiri untuk semua kelompok masyarakat menentukan status politik untuk mengejar pembagunan ekonomi, sosial dan budaya. 
 
(Baca juga, ini: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/02/petisi-referendum-kembalikan-papua-di-pbb.html" target="_blank">Petisi Referendum Kembalikan Papua di PBB</a>) 
 
Dengan adanya pernyataan Menkopolhukam Wiranto, bahwa hukum-hukum yang mengatur tentang referendum telah dihilangkan mungkin saja suatu sikap tertentu agar sejarah lepasnya Timor Leste tidak terulang kembali. Mungkin juga referendum yang dimaksud adalah lebih pada tidak melibatkan warga negara Indonesia dalam amanden tertentu. Tidak untuk hak untuk menentukan nasib sendiri. Sebab, hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri adalah kesepakatan negara-negara anggota PBB, Indonesia sebagai salah satu anggota wajib untuk menghormati demi mewujudkan perdamaian dunia. 
 
Jika pemerintah Indonesia memberikan kebebasan hak penentuan nasib sendiri kepada rakyat Papua sebagai solusi yang demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi internasional, akan menjadi salah satu kemajuan bagi demokrasi di Indonesia. 
 
_________ 
*Penulis adalah Anggota (pengurus) Aliansi Mahasiswa Papua 
 
 
Copyright ©<a href="https://korankejora.blogspot.com/2019/07/referendum-tidak-boleh-hak-menentukan.html" target="_blank">Koran Kejora Blogspot</a> "sumber" 
Hubungi kami di E-Mail ✉: <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com">tabloid.wani@gmail.com</a>

Referendum Tidak Boleh, Hak Menentukan Nasib Sendiri Boleh Kan Pak?

Ilustrasi Referendum (Rino Abonita/ Liputan6) Oleh : Ney Sobolim )* Keluarnya pernyataan referendum Aceh oleh Ketua Partai Aceh Muzaki...

Baca lainnya »

ULMWP dan WPA, OPM dan TPNPB: Siapa Penghianat?

0 Papua Post 7/15/2019 01:13:00 pm

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-qIAi69FwxUQ/XSv_WKDOVQI/AAAAAAAANHA/VH7DGj5s8SM5gMQNgZXIpJhta2RyBt7hACLcBGAs/s1600/Logo%2BWest%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="291" data-original-width="646" height="90" src="https://1.bp.blogspot.com/-qIAi69FwxUQ/XSv_WKDOVQI/AAAAAAAANHA/VH7DGj5s8SM5gMQNgZXIpJhta2RyBt7hACLcBGAs/s200/Logo%2BWest%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" width="200" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<h4>
Sekilas Catatan</h4>
Tiga faksi besar yang bergerilya di rimbah hutan sudah bersatu (TPN, TRWP, dan TNP) dengan sebutan nama" <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/07/1-juli-2019-ulmwp-resmi-umumkan-militer.html" target="_blank">West Papua Army</a>". 
 
ULMWP secara resmi diumumkan oleh Jubir Eksekutif ULMWP "Tn. Yacob Rumbiak", di Port-villa Vanuatu tepatnya di Kantor Pusat ULMWP. 
 
(Lihat ini: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/07/1-juli-2019-ulmwp-resmi-umumkan-militer.html" target="_blank">1 Juli 2019, ULMWP Resmi Umumkan Militer</a>) 
 
Pesan Tuan Ketua Eksekutif ULMWP (Tn. Benny Wenda), menyampaikan: " persatuan military hari ini sangat penting untuk lobi kita di kancah International, kalau ada yang bergerak di luar dari Komando West Papua Army maka ULMWP tidak akan bertanggung jawab. 
 
Sekilas Historical 
Hari bersejarah <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/07/press-release-ulmwp-hut-opm-1-juli-1971-2019.html" target="_blank">1 Juli 1971</a> adalah: 
<ol>
<li>Nama kabinet yang diproklamasikan dengan sebutan nama "<a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/07/48-tahun-proklamasi-kabinet-pemerintahan-dan-uud-konstitusi-republik-west-papua.html" target="_blank">Pemerintahan Sementara Revolusi West Papua</a>". </li>
<li>Alat tawarnya adalah TPN, sebagai sayap militer.</li>
<li>Sebutan nama TPN-OPM dan TPNPB adalah salah dan keliru besar dalam perjuangan generasi sekarang. </li>
<li>OPM dibentuk pada tahun 1949, dan puncaknya tahun 1965 di Arfaik-Manokwari. </li>
<li>OPM mempunyai sayap militer adalah Pasukan Kasuari dan Pasukan Mambruk.</li>
</ol>
Tesisnya adalah 
Semua sejarahwan telah memberikan mandat kepada ULMWP untuk mengakhiri perjuangan bangsa Papua. 
 
(Baca ini: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/07/opm-pemka-dan-opm-victoria-tpn-dan-tepenal.html" target="_blank">OPM PEMKA dan OPM Victoria, TPN dan TEPENAL</a>) 
 
Kalau tidak mengikuti arahan ULMWP, maka sesungguhnya adalah pengkhianat dan musuh rakyat bangsa West Papua. 
 
Waa,waa,waa!!! 
 
<h4>
Catatan Admin WPArmy.info</h4>
Menurut catatan kami, penghianat bangsa Papua ialah orang asli Papua (OAP) 
<ol>
<li>Yang pernah berjuang untuk Papua Merdeka tetapi kemudian menyerahkan diri kepada NKRI (Negara Kolonial Republik Indonesia)</li>
<li>Yang tidak pernah berjuang untuk Papua Merdeka tetapi mendukung NKRI di Tanah Papua, seperti kelompok Merah-Putih.</li>
</ol>
Apakah keduanya harus dimusuhi dan dibasmikan? 
 
Jawabannya tidak, sama sekali tidak! Yang harus dimusuhi ialah NKRI dan penduduknya, NKRI dan antek-anteknya yang merugikan bangsa Papua, merampas hak kebangsaan Orang Asli Papua. 
 
Baca catatan berikut ini: 
<ol>
<li><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/06/papua-merdeka-kandas-di-ego-pribadi-dan-ego-kelompok.html" target="_blank">Papua Merdeka Kandas di “Ego” Pribadi dan Ego Kelompok!</a></li>
<li><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/07/mengapa-tentara-west-papua-dan-bukan-tpnpb-opm-atau-tpn-opm.html" target="_blank">Mengapa Tentara West Papua dan Bukan TPNPB-OPM atau TPN-OPM?</a></li>
</ol>
 
 
Posted by: Admin 
Copyright ©<a href="http://wparmy.info/2019/07/ulmwp-dan-wpa-opm-dan-tpnpb-siapa-penghianat.html/" target="_blank">wparmy.info</a> "sumber" 
Hubungi kami di E-Mail ✉: <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com">tabloid.wani@gmail.com</a>

ULMWP dan WPA, OPM dan TPNPB: Siapa Penghianat?

Sekilas Catatan Tiga faksi besar yang bergerilya di rimbah hutan sudah bersatu (TPN, TRWP, dan TNP) dengan sebutan nama" West Pap...

Baca lainnya »

Pengelolahan Sampah Plastik Vs Pemberdayaan Kearifan Lokal ‘Noken’ Berdimensi Ekonomis

0 Opini 7/15/2019 12:25:00 pm

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-cTjWcGIhQ5M/XSvyFoUawWI/AAAAAAAANGw/6QrtGaMW7CAOwO8c1MVpgN98qz_5H3GVQCLcBGAs/s1600/Pengelolahan%2BSampah%2BPlastik%2BVs%2BPemberdayaan%2BKearifan%2BLokal%2B%2528Noken%2529%2BBerdimensi%2BEkonomis%2B-%2BTabloid%2BWANI.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Pengelolahan Sampah Plastik Vs Pemberdayaan Kearifan Lokal ‘Noken’ Berdimensi Ekonomis" border="0" data-original-height="371" data-original-width="803" height="294" src="https://1.bp.blogspot.com/-cTjWcGIhQ5M/XSvyFoUawWI/AAAAAAAANGw/6QrtGaMW7CAOwO8c1MVpgN98qz_5H3GVQCLcBGAs/s640/Pengelolahan%2BSampah%2BPlastik%2BVs%2BPemberdayaan%2BKearifan%2BLokal%2B%2528Noken%2529%2BBerdimensi%2BEkonomis%2B-%2BTabloid%2BWANI.png" title="Pengelolahan Sampah Plastik Vs Pemberdayaan Kearifan Lokal ‘Noken’ Berdimensi Ekonomis" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption">Sampah (img. keepo.me)</td></tr>
</tbody></table>
Oleh: Oksianus Bukega)* 
 
Berbicara tentang sampah di nusantara Indonesia umumnya dan di Papua khususnya, sekarang telah menjadi satu perhatian tersendiri. Sebab sampah dapat membahwa sumber malapetakan bagi kelangsungan hidup bagi manusia dan lingkungan. Walaupun demikian apa bila sampah dapat dikelola dengan baik dan benar maka akan memberi nilai ekonomis yang besar. Melalui pengolaan yang terencana dan terukur paling kurang pengatasan sampah bisa diminimalisir atau bisa dapat diatasi keberadaannya. Sampah, khususnya sampah plastik telah menjadi momok bagi kita di nusantara ini. Sampah plastik ini susah diuraikan karena itu butuh waktu yang lama untuk pengatasannya. Kantong plastik merupakan kantong pembungkus yang dibuat dari plastik poliopelin klorida. Kantong plastik digunakan untuk membuat dan membawa barang-barang konsumsi dan barang-barang lainnya. Bagian dasar dan sisi kiri/kanan kantong plastik umumnya direkatkan dengan mesin penyegel plastik, tetapi ada kantong plastik yang disatukan dengan perekat atau dijahit. Berikut beberapa jenis kantong plastik yang umum dipakai antara lain, kantong plastik untuk kemasan, kantong belanja, kantong sampah kantong besar untuk keperluan industri. Kantong plastik pada umumnya termasuk jenis sampah anorganik. 
 
Ada dua jenis sampah yang umum dikenal, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah jenis sampah yang dapat diuraikan kembali dalam jangka waktu yang sangat singkat atau tak lama. Dengan keteruraiannya jenis sampah organik bisa dapat digunakan oleh manusia. Contohnya adalah dedaunan, ranting pohon, kotoran ternak, kertas, kotoran pengelolahan makanan dan lainnya. Sementara, sampah anorganik adalah jenis sampah yang tidak dapat teruraikan secara cepat untuk menjadi humus dalam tanah atau di atas permukaan tanah. Sehingga jenis sampah ini banyak menimbulkan dampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Contoh dari jenis sampah anorganik adalah botol, plastik, kaca, seng dan lainnya. 
 
Sampah bila dikelola dengan baik maka jaminan keterlindungan dan kesejahteraan hidup tentunya bisa tercipta. Namun, sampah (khususnya sampah anorganik) bila dipergunakan secara salah maka akan mengakibatkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungan. Akibat penyalagunaan sampah secara sembarangan sebenarnya membuka pintu masuk penyakit dan menciptakan dampak persoalan lingkungan sosial. Membuang sampah di sembarangan tempat atau pada lokasinya biasanya terjadi polusi udara, pencemaran lingkungan baik laut, udara maupun darat, penyumbatan aliran air sehingga dapat menyebabkab banjir dan dampak lainnya. Kalau manusia masih tetap menyalagunakan sampah maka segala kemungkinan dampak tetap saja akan terjadi. Misalnya kantong plastik yang dibakar bisa menyebabkan pencemaran udara dan gangguan pernapasan. Selain itu, kantong plastik yang digunakan sebagai wadah makanan berpotensi mengganggu kesehatan manusia. Kantong plastik yang dibuang sembarangan bisa menyebabkan tersumbatnya selokan dan badan air, termakan oleh hewan dan rusaknya ekosistem di sungai dan laut. Kantong plastik (dan jenis plastik lainnya) sulit terurai di tanah karena rantai karbonnya yang panjang, sehingga sulit diurai oleh mikroorganisme. Kantong plastik akan terurai ratusan hingga ribuan tahun kemudian. Oleh karena itulah perlu diambil suatu solusi dan penaganan yang intensif untuk pengelolaannya. 
 
Baca ini: 
<ol>
<li><a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/04/sampah-berserakan-di-pantai-dok-2-jayapura.html" target="_blank">Sampah Berserakan Di Pantai Dok 2 Jayapura</a></li>
<li><a href="https://www.tabloid-wani.com/2017/09/sampah-di-pasar-pharaa-sentani-belum-teratasi.html" target="_blank">Sampah di Pasar Pharaa Sentani Belum Teratasi</a></li>
<li><a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/08/sampah-berserakan-pengunjung-fblb-terganggu.html" target="_blank">Sampah Berserakan, Pengunjung FBLB Terganggu</a></li>
</ol>
Sebenarnya banyak cara digunakan untuk pengolahan sampah plastik, botol dan jenis sampah lainya, seperti dengan daur ulang untuk berbagai keperluan yang bisa bernilai ekonomis. Dengan cara daur ulang sampah (plastik, botol dan jenis sampah lainya) ini bisa dapat dikreasikan menjadi bunga hias, pot bunga dan lain-lain, yang kemudian dijadikan sebagai barang yang berharga dan bernilai tinggi. Coba kita bayangkan jika setiap orang di dunia ini tidak membuang sampah sembarangan dan memilah-milah sampah berdasarkan jenisnya serta mendaur ulang sesuai kemampuan masing-masing, bukankah bumi kita akan terbebas dari ancaman sampah yang menggunung dan mencemari lingkungan. Selain itu sampah akan menjadi lebih bermanfaat daripada hanya terbuang dan berakhir menjadi kotoran yang menyumbat perairan yang berujung pada bencana banjir, polusi udara, pencemaran laut, udara dan darat. Sebenarnya penaganan dan pengelolahan sampah adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat (semua stekholder). Untuk hidup lingkungan menjadi sehat dan terbebas dari sampah maka kita wajib dan harus menagani masalah sampah ini mulai dari halaman rumah masing-masing, tempat kerja dan tempat-tempat umum. Kampanye dan sosialisasi tentang dampak dari pada sampah ini perlu terus beritakan agar tercipta dan terbentuk gerakan dan aksi-aksi sosial yang peduli tentang sampah ini. Selain itu, Pemerintah Daerah perlu membuat dan merealisasikan Peraturan Daerah (Perda) untuk penaganan dan pengelolahan sampah. Dengan dibuatnya Peraturan Daerah maka penaganan dan pengelolahan sampah bisa segera teratasi. Pembuatan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan pengelolahan sampah di suatu daerah dibuat bukan merupakan kemendesakan rakyat tetapi dibuat atas dasar kebijakan daerah untuk jaminan kesejahteraan rakyat/masyarakat. 
 
Kita bisa belajar dari sejumlah kepala daerah yang sangat peduli dan mendukung penaganan dan pengelolahan sampah organik maupun anorganik di daerah kekuasaannya dan membuat Peraturan Daerah. Misalnya, Wali Kota Jayapura-Papua, Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.Si. (BTM) dalam instruksi Wali Kota nomor 1 tahun 2019 telah menerbitkan peraturan tentang penerapan penggunaan kantong belanja alternatif kantong plastik di Kota Jayapura. Kantong alternatif belanja yang dimaksud dalam intruksi Wali Kota tersebut adalah noken Papua. Noken adalah tas rajutan khas Papua yang sudah ditetapkan oleh Unesco pada 4 Desember 2012 sebagai warisan dunia. Noken Papua dengan ukuran yang bervariasi dari yang berukuran kecil sampai yang berukuran besar memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Oleh karena itu, noken Papua tidak hanya dilihat sebagai kantong belanja alternatif kantong plastic, yang mana diperuntukan untuk bisa belanja di tokoh, di pasar dan di mal. Tetapi bila dicermati baik maka intruksi yang ditetapka oleh Wali Kota Jayapura (BTM) ini sekaligus ingin memberdayakan kearifan lokal noken Papua. Jadi, noken Papua tidak hanya dijadikan dan digunakan sebagai kantong belanja alternatif kantong plastik, tetapi dapat diperdayakan juga sebagai kearifan lokal khas Papua yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, penetapan intruksi Wali Kota Jayapura dalam hal ini menukung pemberdayaan kearifan lokal noken khas Papua. 
 
(Baca juga: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/02/orang-asli-jayapura-tinggal-4persen-sisanya-96persen-adalah-non-asli-jayapura.html" target="_blank">Orang asli Jayapura Tinggal 4%, Sisanya 96% adalah non-Asli Jayapura</a>) 
 
Dampak positif dari intruksi Wali Kota Jayapura tentang penerapan pengunaan noken Papua sebagai alternatif kantong plastik amat terasa di Kota Jayapua. Noken Papua dari satu sisi berfungsi sebagai kantong belanja alternatif kantong plastik di sejumlah kios, tokoh, pasar dan mal, tetapi dari sisi lain noken Papua juga dapat mendukung keamanan pembersihan sampah plastik di lingkungan Kota Jayapura. Bila kita hendak berbelanja ke salah satu tokoh di kota Jayapura, misalnya di Saga Mal Abepura tentu kita akan menemukan bahwa di Mal ini sudah tidak ada penyediaan kantong plastic lagi. Oleh karena itu konsekuensinya adalah kita mesti membawa noken Papua atau kantong lain sebagai pengganti kantong plastik untuk kebutuhan perbelanjaan. Apa bila kita menggunakan noken Papua, maka kita akan bersama-sama berupaya mencegah sampah (plastik), selain itu melestarikan nilai-nilai kearifan lokal khas Papua. Melalui pemberdayaan noken Papua juga dapat membantu kesejahterahan ekonomi mama-mama Papua sebagai perajut noken Papua. Untuk menjaga lingkungan hidup supaya tetap bersih, kita perlu bekerja secara holistik dan saksama. 
 
________ 
Penulis adalah Mahasiswa pada STFT “Fajar Timur”- Abepura)* 
 
 
Posted by: Admin 
Copyright ©<a href="http://tabloid-wani.com/">tabloid-wani.com</a> "sumber" 
Hubungi kami di E-Mail ✉: <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com">tabloid.wani@gmail.com</a>

Pengelolahan Sampah Plastik Vs Pemberdayaan Kearifan Lokal ‘Noken’ Berdimensi Ekonomis

Sampah (img. keepo.me) Oleh: Oksianus Bukega)* Berbicara tentang sampah di nusantara Indonesia umumnya dan di Papua khususnya, sekaran...

Baca lainnya »

DOB Itu "Daerah Oportunis Baru", bukan Daerah Otonomi Baru!

0 Opini 7/15/2019 12:06:00 pm

<h4>
AGEN OF CONTROL Versus AGEN OF OPPORTUNISM DALAM MEMPERJUANGKAN “DAERAH OTONOMI BARU” DI SELURUH TANAH AIR PAPUA BARAT</h4>
Sebelum mencoret, saya ingin mengistilahkan arti DOB. DOB itu Bukan Daerah Otonomi Baru Tapi “Daerah Oportunis Baru”. Bila anda bertanya Mengapa ?. jawabannya simple. “Karena DOB tidak berdasarkan keinginan Rakyat Tanah Papua Barat”. 
 
Lanjut… 
Hari hari ini kita digencar dengan isu (DOB) Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua Barat. Isu ini harus kita Lawan karena Daerah Otonomi Baru ini bukan atas dasar keinginan Rakyat tapi keinginan para pembunuh kehidupan rakyat. Kalau Daerah Otonomi Baru sudah tidak berdasarkan keinginan rakyat maka negeri dan tanah rakyat akan dikuasai dan dimiliki oleh penguasa dan antek - anteknya, maka bagi rakyat Daerah Otonomi Baru yang menjadi agenda populer di tanah air papua barat bukan Daerah Otonomi Baru untuk Rakyat tapi Daerah Oportunis Baru yaitu untuk para “Pembunuh”. 
<div style="text-align: center;">
 </div>
<div style="text-align: left;">
(Simak ini: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2017/05/filep-karma-trans-papua-untuk-mobilisasi-militer.html" target="_blank">Filep Karma: Trans Papua untuk Mobilisasi MiIiter</a>)</div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
Kaum muda papua barat menkonsumsi isu ini dengan berbagai macam asumsi, gagasan, dan pikiran baik di ranah kelompok maupun pribadi yang terutama pada Pemuda dan Mahasiswa Papua Barat. Bagi aktivis; isu ini dijadikan agenda utama dalam barisan oposisi untuk diskusi, renungan, replay, tapi bagi kawan-kawan yang lain yang tidak saya sebutkan identitasnya itu, isu ini dijadikan agenda urutan akhir dalam agenda rutinitasnya atau bahasa kasarnya “agenda yang tak terpenting dalam dirinya” di atas tanah papua barat. Selain itu pemuda dan mahasiswa yang lain juga melakukan diskusi dan kajian tentang Daerah Otonomi Baru namun kajian dan pikirannya tidak seperti yang dituliskan oleh para filsuf bahwa Pemuda adalah Tulang Punggung Bangsa, dan Mahasiswa adalah Agen Perubahan (artinya hasil diskusi pemuda dan mahasiswa sebagian tidak terdapatkan titik terang bahwa ia akan berada di barisan oposisi), maka telah tersimpul bahwa sekalipun ia tidak menyatakan diri untuk tidak bergabung atau berada dalam Tim Oportunis yang memperjuangkan hadirnya DOB, namun secara abstrak ia merupakan bagian integral dari Tim Oportunis. 
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: center;">
<div style="text-align: left;">
Oposisi Menolak DOB Karena; “Bukan Solusi Yang Di Berikan Dan Juga Bukan Keinginan Rakyat Papua Barat. Bagi Rakyat DOB Itu; DAERAH OPORTUNISME BARU”.</div>
</blockquote>
Sekalipun Daerah Otonomi Baru itu bukan keinginan Rakyat namun penguasa dan anteknya akan tetap berjuang mati-matian demi menghilangkan rasa haus darinya. Karena seseorang seperti itu rumit untuk menyatakan diri menjadi relawan dan berada di barisan rakyat jelata. Karena ia terdogma dengan harapannya yang sangat terpandu oleh pihak yang akan mendukungnya. (Oportunisme) 
 
(Baca ini: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2016/04/filep-karma-pemekaran-hanya-melebarkan.html" target="_blank">Filep Karma: Pemekaran Hanya Melebarkan Daerah Operasi Militer (DOM)</a>) 
 
Dalam pandangan dan fenomena seperti ini Mahasiswa dan Pemuda harus berjejak yaitu berada pada posisinya bahwa benar- benar menjadi Tulang Punggung Bangsa dan benar - benar mejadi Agen Of Control tapi pada faktanya hal itu menjadi cacat identitas Pemuda dan Mahasiswa. Identitas pemuda dan mahasiswa papua dianggap tercacat dikarenakan; 
<ol>
<li>Minimnya diskusi, kajian, pertengkaran argumentasi di forum internal dan eksternal untuk mempertajam pikiran dan analisis khusus di forum-forum mahasiswa dan pemuda.</li>
<li>Hasil survey lapangan menunjukan hampir rata-rata Pemuda dan Mahasiswa Papua mencari popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas. Padahal di era modern kini ketiga hal seperti itu di anggap tindakan yang Konyol.</li>
<li>Minimnya kesadaran dalam rekognisi sesama manusia sebagai makhluk sosial</li>
</ol>
<blockquote class="tr_bq" style="text-align: center;">
<div style="text-align: left;">
“Bagi kaum intelektual: “Sesungguhnya Idealisme adalah Kukatan yang paling Tinggi untuk Mereformasi keadaan yang Merosot, keadaan yang di Bungkam dan keadaan yang di Jajah”. Jhon Lahu’renz Tabunny</div>
</blockquote>
Melihat baik-buruknya Daerah Otonomi Baru adalah tugas dan tanggungjawab pemuda/mahasiswa karena pemuda/mahasiswalah yang memiliki ruang dan waktu yang lebih besar untuk berpikir, merenungkan dan bertindak. Maka tidak salah benar bila mahasiswa/ pemuda mengkaji, membuka ruang dan waktu yang seluasnya untuk diskusi lalu mengaspirasikan kepada publik dan utama kepada pihak yang berwenang untuk menindak lanjuti berdasarkan atas kajian, diskusi dari masalah yang di alami dan di rasakan rakyat secara keseluruhan. 
 
(Baca ini: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/07/dampak-negatif-dari-pemekaran-provinsi-dan-kabupaten-di-papua.html" target="_blank">Dampak Negatif dari Pemekaran Provinsi dan Kabupaten di Papua</a>) 
 
Ketika ikuti saja situsi ini dan ia-iakan serta biarkan Agenda Daerah Otonomi Baru terus diperjuangkan oleh penguasa/petahana/para elit/oknum tertentu tanpa ada reaksi atas isu dari kalangan intelektual maka kemungkinan besar dogma oportunisme terus merajah lela di pikiran rakyat bahkan dalam ideologi oposisi akan meredup serta dimanfaatkan atau diuntungkan demi masa depannya. Akibat ketidakadaan reaksi intelektualis maka Kerja mereka akan terus membawa kehancuran tanpa ada kepedulian, serasa, setara, sepaham dalam kehidupan manusia yang adil dan makmur. Demikian 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-PXUAXy3275Q/XSvsoSzN10I/AAAAAAAANGo/gsInn1rIccI-fxAo0RpkVkicOfwyuCl_wCLcBGAs/s1600/Jhon%2BLhaurenz%2BTabunny%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="DOB Itu "Daerah Oportunis Baru", bukan Daerah Otonomi Baru!" border="0" data-original-height="960" data-original-width="960" height="200" src="https://1.bp.blogspot.com/-PXUAXy3275Q/XSvsoSzN10I/AAAAAAAANGo/gsInn1rIccI-fxAo0RpkVkicOfwyuCl_wCLcBGAs/s200/Jhon%2BLhaurenz%2BTabunny%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="DOB Itu "Daerah Oportunis Baru", bukan Daerah Otonomi Baru!" width="200" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption">Jhon Lhau'renz Tabunny (doc. pribadi)</td></tr>
</tbody></table>
Oleh: Jhon Lhau’renz Tabunny)* 
 
Di akhir coretan ini, saya mengudang seluruh Mahasiswa dan Pemuda Papua untuk mengambil bagian dalam Aksi Penolakan DOB (Daerah Otonomi Baru) Se-Tanah Papua Barat, Pada Selasa, 16 Juli 2019. Pukul. 08.00-15.00 WPB. Di Kantor DPRP Provinsi Papua 
 
<div style="text-align: center;">
“Shalom - Terima Kasih”</div>
_________ 
Penulis adalah Founder; Komunitas Wone)*. 
 
 
Posted by: Admin 
Copyright ©<a href="http://tabloid-wani.com/" target="_blank">tabloid-wani.com</a> "sumber" 
Hubungi kami di E-Mail ✉: <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com">tabloid.wani@gmail.com</a>

DOB Itu "Daerah Oportunis Baru", bukan Daerah Otonomi Baru!

AGEN OF CONTROL Versus AGEN OF OPPORTUNISM DALAM MEMPERJUANGKAN “DAERAH OTONOMI BARU” DI SELURUH TANAH AIR PAPUA BARAT Sebelum mencoret, s...

Baca lainnya »

Gen. WPRA Amunggut Tabi: PON XX 2020 Harus Digagalkan Demi Harga Diri Bangsa Papua

0 Papua Post 7/14/2019 08:42:00 pm

Gen. WPRA Amunggut Tabi: PON XX 2020 Harus Digagalkan Demi Harga Diri Bangsa Papua

Logo PON 2020, Papua (ist) PAPUAPost | West Papua Revolutionary Army (WPRA) telah mengeluarkan instruksi kepada berbagai jajarannya un...

Baca lainnya »

Tiga Ciri Utama Pejuang Papua Merdeka

0 Papua Post 7/14/2019 07:00:00 pm

<h4>
Pembukaan</h4>
Sama dengan semua orang dipanggil Kristen, tetapi tidak semua orang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, demikian juga semua orang boleh berjuang untuk Papua Merdeka, melakukan demo-demo dan menyampaikan pendapat, tetapi tidak semua orang adalah pejuang Papua Merdeka. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-5sa4CozmFO8/XSr9xb_XV2I/AAAAAAAANGY/hDqZVp9R9AQfjQvyDLz8OTgm73GFk4q3ACLcBGAs/s1600/Tiga%2BCiri%2BUtama%2BPejuang%2BPapua%2BMerdeka%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="874" data-original-width="640" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-5sa4CozmFO8/XSr9xb_XV2I/AAAAAAAANGY/hDqZVp9R9AQfjQvyDLz8OTgm73GFk4q3ACLcBGAs/s640/Tiga%2BCiri%2BUtama%2BPejuang%2BPapua%2BMerdeka%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" width="468" /></a></div>
Orang yang dapat disebut sebagai “Pejuang Papua Merdeka” dan rakyat yang bersimpati dan mendukung perjuangan Papua Merdeka harus dipisahkan, sehingga dengan demikian kita dapat mengetahui dan membedakan siapa lawan dan siapa kawan. 
 
Baca ini: 
<ol>
<li><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/06/papua-merdeka-kandas-di-ego-pribadi-dan-ego-kelompok.html" target="_blank">Papua Merdeka Kandas di “Ego” Pribadi dan Ego Kelompok!</a></li>
<li><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/07/berkompromi-dengan-sesama-pejuang-pertanda-kematangan-jiwa.html" target="_blank">Berkompromi dengan Sesama Pejuang Pertanda Kematangan Jiwa</a></li>
</ol>
<h4>
Tiga Ciri Utama Pejuang Papua Merdeka</h4>
Paling tidak ada tiga ciri utama pejuang Papua Merdeka, Anda boleh menambahkan point lain dalam kolum komentar tulisan ini: 
<ol>
<li>Pejuang Papua Merdeka harus bergabung dengan, disumpah dan mengucapkan sumpah janji untuk terlibat dalam perjuangan PapuaMerdeka.Sumpah janji dapat dilakukan secara adat, secara gerejawi atau juga secara modern berdasarkan sumpah organisasi politik atau militer. 
Oleh karena itu, tidak semua orang Papua otomatis pejuang PapuaMerdeka. Tidak semua orang pengikut demo-demo dan protes disebut pejuang Papua Merdeka, karena mereka secara teori adalah pendukung Papua Merdeka, bukan pejuang. Kita berjuang untuk mendirikan negara, karena itu semua pejuang harus-lah jelas identitas dan sumpah-nya.</li>
<li>Pejuang Papua Merdeka harus menghabiskwan waktu 100% untuk kegiatan Papua Merdeka.Kalau anda temui orang Papua yang sebentar-sebentar bicara Papua Merdeka tetapi kemudian terlibat dalam kegiatan kampanye politik Negara Kolonial Republik Indonesia (NKRI), atau mandaftarkan diri menjadi anggota DPRP, atau anggota KPU atau anggota apa saja di dalam sistem pemeritnahan NKRI, maka orang Papua itu bukan pejuang Papua Merdeka. 
Ada politisi NKRI yang bicara Papua Merdeka, ada pemuda dan mahasiswa yang bicara Papua Merdeka. Tiap hari mereka masuk kantor, tiap hari mereka ke tempat kuliah, tetapi mereka juga rajin ikut demo-demo dan memobilisasi kekuatan. Mereka “bukan pejuang” tetapi simpatisan dan pendukung Papua Merdeka.</li>
<li>Menghargai dan punya etika yang tinggi terhadap pejuang Papua Merdeka yang lain, organisasi Papua Merdeka yang lain. Dia tidak akan berbicara melawan orang Papua yang lain, tidak menentang organisasi orang Papuayang lain, apalagi, dia akan mengharamkan menyebut nama-nama Orang Papua dengan menuduh mereka.Apalagi, pejuang Papua Merdeka tidak akan pernah “mengancam” untuk membunuh orang Papua yang lain, karena dia berjuang, dia bersumpah, dan dia tunduk kepada aturan organisasi, yaitu berjuang untuk mengusir penjajah NKRI keluar dari Tanah Papua, bukan menceritakan, mencaci-maki, bukan mengancam dan membunuh orang Papua sendiri.</li>
</ol>
<h4>
Penutup</h4>
Logika-nya jelas secara matematis, 
<ol>
<li>Papua Merdeka = NKRI keluar</li>
<li>NKRI keluar = OAP Melawan NKRI</li>
<li>OAP Melawan OAP = NKRI Tidak Keluar/ Tetap ada di Tanah Papua</li>
<li>OAP Mengancam OAP = OAP yang mengancam perlu dipertanyakan, apakah benar-benar OAP atau Orang Papindo (Papua Indonesia)</li>
</ol>
Logika yang sama kita aplikasikan ke ULMWP versus TPN-PB – OPM 
<ol>
<li>ULMWP untuk Papua Merdeka = TPN PB– OPM untuk Papua Merdeka, lalu persoalannya di mana?</li>
<li>Konstitusi 1 Juli 1971 dilanggar oleh ULMWP – Pasal Berapa dan ayat berapa yang dilanggar, yang akibatnya menurut konstitusi itu harus dibunuh?</li>
<li>ULMWP, WPRA dan WPA dan TPNPB – OPM, TPN dan OPM adalah sama-sama dari Faksi Markas PEMKA dan Victoria, yang telah disatukan oleh Andy Ayamiseba – Otto Ondawame dengan pembentukan WPPRO (West Papuan Peoples’ Representative Office) tahun 2003.</li>
<li>Kalau begitu mengapa keduanya bersengketa? Bukankah yang bersengketa INDIVIDU dan EGO Individu? Bukan bangsa Papua dan perjuangan Papua Merdeka?</li>
<li>Kalau begitu, mengapa Orang Papua masih saja memelihara ini?</li>
</ol>
(Baca sejarah ini: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/07/opm-pemka-dan-opm-victoria-tpn-dan-tepenal.html" target="_blank">OPM PEMKA dan OPM Victoria, TPN dan TEPENAL</a>) 
 
 
Posted by: Admin 
Copyright ©<a href="https://papuapost.wordpress.com/2019/07/14/tiga-ciri-utama-pejuang-papua-merdeka/" target="_blank">PAPUAPost</a> "sumber" 
Hubungi kami di E-Mail ✉: <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com">tabloid.wani@gmail.com</a>

Tiga Ciri Utama Pejuang Papua Merdeka

Pembukaan Sama dengan semua orang dipanggil Kristen, tetapi tidak semua orang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, demikian juga semua oran...

Baca lainnya »

TRWP Tidak Didirikan untuk Bunuh Orang Indonesia

0 TRWP 7/14/2019 06:39:00 pm

<h4>
Apalagi Bunuh Orang Asli Papua (OAP)! Itu Haram!</h4>
<blockquote class="tr_bq">
Oleh karena itu, mari kita tinggalkan segala bentuk dan jenis gosip, teror, dan intimidasi untuk saling membunuh dan saling mencelakakan. Karena kami sudah cukup di-intimidasi dan di-ancam oleh NKRI.</blockquote>
Demikian kata General <a href="http://papuapost.com/wpra/" target="_blank">WPRA</a> Amunggu Tabi dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) West Papua Revolutionary Army (WPRA). 
<div style="text-align: center;">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-VVf1X3lwFUQ/XSr4CaoNwwI/AAAAAAAANGI/USqzmySXyXoG-naZ8nQ_C6EfPolCy21AQCLcBGAs/s1600/TRWP%2BDidirikan%2BTidak%2Buntuk%2BBunuh%2BOrang%2BIndonesia%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="TRWP Tidak Didirikan untuk Bunuh Orang Indonesia" border="0" data-original-height="389" data-original-width="694" height="358" src="https://1.bp.blogspot.com/-VVf1X3lwFUQ/XSr4CaoNwwI/AAAAAAAANGI/USqzmySXyXoG-naZ8nQ_C6EfPolCy21AQCLcBGAs/s640/TRWP%2BDidirikan%2BTidak%2Buntuk%2BBunuh%2BOrang%2BIndonesia%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="TRWP Tidak Didirikan untuk Bunuh Orang Indonesia" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption">Foto: Tentara Revolusi West Papua (TRWP) di Lintas Batas. Belum lama ini TRWP bersama dua faksi militer Papua lainnya yakni TPN-PB dan TNPB telah menyatakan diri bersatu dalam West Papua Army, dideklarasikan pada 1 Mei 2019 di Vanimo, Papua.</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: center;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
</div>
Gen. WPRA <a href="http://papuapost.com/amunggut-tabi/">Amunggut Tabi</a> menyampaikan tentang WPRA atau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayo-Indos menjadi Tentara Revolusi West Papua (<a href="http://papuapost.com/trwp/">TRWP</a>) bahwa visi/ misi pembentukan WPRA atau TRWP BUKAN untuk membunuh orang, termasuk orang Indonesia, apalagi OAP. Visi/ Misi-nya untuk mewujudkan perdamaian abadi di Tanah Leluhur bangsa Papua, dengan mengakhiri segala bentuk dan jenis penjajahan di pulau New Guinea. 
 
(Simak juga: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/04/gen-trwp-amunggut-tabi-perjuangan-tidak-pakai-emosi-tetapi-nurani-dan-rasio.html" target="_blank">Gen. TRWP Amunggut Tabi: Perjuangan Tidak Pakai Emosi, Tetapi Nurani dan Rasio</a>) 
 
Menanggapi berbagai pihak-pihak yang menyebar kebencian dan ancaman pembunuhan serta gosip yang tidak sehat di antara orang Papua, terutama disebarkan oleh Joko Kossay, Sebby Sambom dan Jefry Pagawak, maka Gen. Amunggut Tabi dengan berbesar hati mengucapkan semua dinamika yang berkembang belakangan ini adalah wajar dan oleh karena itu Gen. Tabi sebagai orang tua yang mendahului perjuangan ini 
<blockquote class="tr_bq">
“....meminta maaf sebesar-besarnya kalau dalam perjuangan selama ini ada yang telah salah, atau keliru atau tidak tepat dan merugikan para pihak yang saat ini merasa tidak puas, tidak bersimpati, bahkan menentang dan mengancam West Papua Army, ULMWP dan personil ULMWP...</blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
Kalau ada yang salah secara pribadi, tolong di-maafkan. Kami tidak bermaksud memusihi siapapun, termasuk orang Indonesia bukan-lah musuh kami. Yang kami lawan ialah penjajahan oleh Negara Kolonial Indonesia (NKRI) atas tanah leluhur bangsa Papua dan atas Negarea Republik West Papua.” </blockquote>
Ditanya soal ancaman perintah Goliath Tabuni akan membasmikan semua personnel ULMWP, Amunggut Tabi kembali menyatakan, 
<blockquote class="tr_bq">
“..Nggoliar itu siapa, dan saya siapa? Mathias Wenda siapa dan Jefry Pagawak siapa? Semua kami satu noken! </blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
Semua orang tahu, yang menyebarkan ancaman itu kaki-tangan NKRI, bukan pejuang Papua Merdeka. Jangan salah!</blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
Yang biasa bunuh OAP itu-kan NKRI, bukan orang Papua. Di mana ada perang suku di Tanah Papua? Di mana? Papua Merdeka bukan masalah suku, marga, tetapi soal bangsa dan negara. Jadi tidak ada alasan moral dan adat untuk kita saling mengancam dan saling membunuh.</blockquote>
Dipertegas lagi, apakah General Tabi tidak percaya kalau ancaman yang sudah beredar itu bukan dari OAP, dikatakan bahwa sudah pasti ancaman-ancaman yang mencelakakan hidup OAP hanya berasal dari NKRI. 
<blockquote class="tr_bq">
Eksistensi NKRI yang mencelakakan OAP, jadi pemikiran, kata-kata seperti itu pasti dari NKRI.</blockquote>
Ditantang dengan pertanyaan soal perang saudara yang pernah terjadi di medan perjuangan Papua Merdeka beberapa puluh tahun lalu, dan ada spekulasi bahwa perang saudara itu akan muncul kembali dalam tubuh perjuangan PapuaMerdeka, Gen. Tabi mengatakan 
<blockquote class="tr_bq">
Apa yang terjadi masa lalu tidak dapat terulang masakini. </blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
Sekarang kami semau orang-orang terdidik, yang menggunakan rasio dan moral yang sudah matang dan stabil. Gosip, isu dan emosi tidak dipakai lagi. </blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
Berbeda dengan generasi tua, mereka bermain menurut kemampuan dna kekurangan yang mereka miliki waktu itu. Kami generasi sarjana ini tidak se-bodoh seperti diskenario-kan NKRI.</blockquote>
Setelah dibacakan judul dari beberapa artikel yang bertebaran di media sosial dan blog yang beredar belakangan ini, General Tabi kembali menegaskan: 
<blockquote class="tr_bq">
Sudah jelas, itu semua tulisan NKRI! Hanya anak-anak baru lahir yang akan terpengaruh oleh isu berita ini. Kami yang sudah matang di lapangan sudah tahu pilihan kata, kalimat, nada dan tujuan, bahkan rasa dari tulisan saja kami sudah tahu. Hanya anak-anak kecil yang baru belajar bahasa Indonesia dan baru bermain-main dengan Indonesia yang akan bingun dan akan pikir ini berasal dari OAP. </blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
Jadi kasih tahu semua pihak, bahwa TRWP tidak didirikan untuk membunuh manusia, baik manusia Indonesia dan apalagi manusia Papua. Tujuan TRWP menopang perjuangan politik Papua Merdeka oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang saat ini diemban oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).</blockquote>
Dijelaskan kembali bahwa ancaman itu sangat jelas dan secepatnya harus ditanggapi, kembali General Tabi menjawab, 
<blockquote class="tr_bq">
Kami sudah tahu pengguna Facebook dan Blog di dunia ini milik siapa, pengelola siapa, dan kami sudah tahu bahasa Indonesia yang dikeluarkan itu adalah OAP dari suku/ kampung mana. Kami tahu nama persis, tinggal di mana saat ini juga kami sudah bisa pastikan. Sudah ada teknologi tersedia untuk semua itu. </blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
Kita semua sudah bisa tahu. Jadi, supaya udang keluar dari balik batu, kita harus jujur dan berani kepada diri sendiir dan mengatakan “TIDAK” kepada kekerasan, kepada gosip, kepada teror dan kepada intimidasi antara sesama OAP.</blockquote>
(Baca juga: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/07/ketua-ulmwp-kami-siap-secara-damai-kami-siap-merebut-kembali-negara-kita-dari-indonesia.html" target="_blank">Ketua ULMWP: Secara Damai, Kami Siap Merebut Kembali Negara Kita dari Indonesia</a>) 
 
 
Posted by: Admin 
Copyright ©<a href="https://papuapost.wordpress.com/2019/07/14/west-papua-revolutionary-army-tidak-didirikan-untuk-bunuh-orang-indonesia/" target="_blank">PAPUAPost</a> "sumber" 
Hubungi kami di E-Mail ✉: <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com">tabloid.wani@gmail.com</a>