ULMWP Serukan, Indonesia Hentikan Represifitas Terhadap Rakyat West Papua

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-bSx0rEgtUC8/XVoR3NiwhHI/AAAAAAAANW0/E4E661OKWLUWpGfskBXCVd-7EKQyxRq5ACLcBGAs/s1600/ULMWP%2BSerukan%252C%2BIndonesia%2BHentikan%2BRepresifitas%2BTerhadap%2BRakyat%2BWest%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="ULMWP Serukan, Indonesia Hentikan Represifitas Terhadap Rakyat West Papua" border="0" data-original-height="370" data-original-width="720" height="328" src="https://1.bp.blogspot.com/-bSx0rEgtUC8/XVoR3NiwhHI/AAAAAAAANW0/E4E661OKWLUWpGfskBXCVd-7EKQyxRq5ACLcBGAs/s640/ULMWP%2BSerukan%252C%2BIndonesia%2BHentikan%2BRepresifitas%2BTerhadap%2BRakyat%2BWest%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.png" title="ULMWP Serukan, Indonesia Hentikan Represifitas Terhadap Rakyat West Papua" width="640" /></a></div> <b><span style="color: #666666;">No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i><br /> <br /> <b>Port Numbay, -</b> Menyikapi peristiwa New York Agreement yang terjadi pada tanggal 15 Agutus 1962 <i>(57 tahun)</i> lalu, di saat yang sama juga tepat 15 Agutus 2019, seluruh pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dalam pertemuan di Tuvalu menyetujui dan mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua, melalui draft resolusi yang di ajukan Vanuatu.<br /> <br /> Dua hari kemudian setelah adanya <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/ini-keputusan-pertemuan-pif-untuk-west-papua.html" target="_blank"><span style="color: blue;">keputusan</span></a> 18 negara Forum Kepulauan Pasifik, Indonesia mulai bereaksi keras. Pada tanggal 17 Agutus 2019, dimana ketika Indonesia <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/ulmwp-agustus-bulan-duka-orang-papua-tidak-boleh-merayakan-hut-ri.html" target="_blank"><span style="color: blue;">merayakan Proklamasi</span></a> Kemerdekaannya, kelompok reaksioner di Jawa mengepung mahasiswa Papua dalam asrama, dengan memanggil 'monyet'.<br /> <br /> <b>Baca ini: (<a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/upaya-indonesia-ganggu-ulmwp-pada-pertemuan-pif-di-tuvalu.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Upaya Indonesia 'Ganggu' ULMWP pada Pertemuan PIF di Tuvalu</span></a>)</b><br /> <br /> Menyikapi rekasi Indonesia atas perkembangan politik Papua Merdeka di Pasifik-dunia Internasional, ketua Persatuan Gerakan Kemerdekaan Papua atau ULMWP, Benny Wenda mengeluarkan pernyataan kepada Indonesia, berikut ini.<br /> <br /> <h4> <span style="font-weight: normal;">Pernyataan ULMWP</span></h4> Selama tiga hari terakhir, orang Papua telah melanjutkan perjuangan bersejarah mereka melawan pendudukan Indonesia. Mereka telah berkumpul untuk menyeruhkan, agar para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) mengambil sikap tentang West Papua. Mereka telah bersatu untuk memperingati Perjanjian New York 1962, yang menyerahkan kami <i>[West Papua] </i>ke Indonesia. Kemarin, pada 17 Agustus, mereka berdemonstrasi menentang upaya kolonial Indonesia untuk memaksakan Hari Kemerdekaan nasionalnya kepada kita.<br /> <br /> Menanggapi pencurahan damai ini, kami telah mengalami penangkapan, pemukulan dan penganiayaan yang diberikan oleh penjajah Indonesia. Setiap bulan, dunia diberikan bukti baru yang mengerikan tentang niat keras negara Indonesia untuk menghancurkan tuntutan rakyat Papua akan kebebasan dan penentuan nasib sendiri.<br /> <br /> Pada 15 Agustus, Indonesia <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/urgent-sejak-kemarin-bazoka-dan-63-orang-lain-masih-ditahan.html" target="_blank"><span style="color: blue;">menangkap 158</span></a> orang selama demonstrasi untuk mendukung ULMWP di Forum Kepulauan Pasifik. Demonstrasi ini berkisar di kota-kota di West Papua dan Indonesia sendiri. Di Jayapura, seorang anak berusia tujuh tahun termasuk di antara <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/urgent-sejak-kemarin-bazoka-dan-63-orang-lain-masih-ditahan.html" target="_blank"><span style="color: blue;">76 orang</span></a> yang ditangkap. Di Malang, lima orang dipukuli dan dilumuri darah oleh keamanan Indonesia. Kepala biro politik ULMWP, <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/urgent--kepala-biro-politik-ulmwp-ditangkap.html" target="_blank"><span style="color: blue;">Bazoka Logo ditangkap</span></a> karena menggunakan haknya untuk kebebasan berekspresi.<br /> <br /> Saya menyerukan kepada Presiden Indonesia untuk segera bebaskan Bazoka Logo. Dia tidak melakukan kejahatan apa pun - dia hanya mengorganisir aksi damai untuk memastikan upaya Vanuatu dukung West Papua di Forum Kepulauan Pasifik.<br /> <br /> Kemarin, pada Hari Kemerdekaan Indonesia, kekerasan ini berlanjut. Di asrama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Surabaya, para siswa dikepung di asrama mereka oleh keamanan Indonesia sementara kelompok-kelompok nasionalis <i>[ormas Indonesia]</i> meneriaki pelecehan rasial kepada orang Papua. Kami orang Papua akrab dengan racun rasisme yang dialami sehari-hari di tangan Indonesia. Ini adalah dehumanisasi yang memungkinkan militer Indonesia membakar rumah-rumah kami di Nduga, yang memungkinkan intelijen Indonesia mengeksekusi kami di tempat, yang memungkinkan tanah adat diambil untuk proyek-proyek 'pembangunan' Indonesia.<br /> <br /> Jika Indonesia dapat merayakan kemenangan perjuangan kemerdekaannya melawan Belanda, mengapa orang-orang Papua tidak dapat merayakan semangat anti-kolonialisme yang sama dengan menyerukan kemerdekaan mereka sendiri? Mengapa Indonesia, pada hari peringatan kemerdekaannya, menunjukkan warna-warna imperialisme dan rasisme yang pernah diarahkan oleh orang Eropa terhadap mereka?<br /> <br /> Indonesia memanggil rakyat saya dengan sebutan monyet dan memberitahu mereka untuk 'pulang'. Jadi sekarang saya memberi tahu Presiden Indonesia untuk memberi kebebasan kepada rakyat saya untuk pergi ke rumah mereka <i>[pulang ke Papua]</i> tanpa dibunuh, ditangkap, disiksa, dilecehkan dan didiskriminasi.<br /> <br /> United Liberation Movement for West Papua<br /> <br /> <b><u>Benny Wenda</u></b><br /> Ketua<br /> <b><br /> </b><br /> <b>Posted by: Admin</b><br /> <b>Copyright ©<a href="https://www.ulmwp.org/ulmwp-chairman-stop-indonesian-repression-of-the-people-of-west-papua" target="_blank"><span style="color: #cc0000;">The official site</span></a> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u><br /> Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

ULMWP Serukan, Indonesia Hentikan Represifitas Terhadap Rakyat West Papua

No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal Port Numbay, -  Menyikapi peristiwa New York Agreement yang terjadi pada tanggal 15 Agutus 1962 (57 ...

Baca lainnya »

Penangkapan Bazoka Logo, Polisi Langgar Hukum Indonesia

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-va_l56svIA4/XVf7lpY6d0I/AAAAAAAANWo/IKJlc5oa_EojVO7NqikT2T-bsaIqja5bwCLcBGAs/s1600/Bazoka%2BLogo%2BKepala%2BBiro%2BPolitik%2BULMWP%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Penangkapan Bazoka Logo, Polisi Langgar Hukum Indonesia" border="0" data-original-height="768" data-original-width="1366" height="358" src="https://1.bp.blogspot.com/-va_l56svIA4/XVf7lpY6d0I/AAAAAAAANWo/IKJlc5oa_EojVO7NqikT2T-bsaIqja5bwCLcBGAs/s640/Bazoka%2BLogo%2BKepala%2BBiro%2BPolitik%2BULMWP%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Penangkapan Bazoka Logo, Polisi Langgar Hukum Indonesia" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><b>Kepala Biro Politik United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Bazoka Logo</b><i><b>.</b> (Keterangan Foto: Screenshot rekaman wawancara wartawan media Tempo.co dengan Bazoka Logo saat dirinya menjabat sebagai Juru Bicara Nasional <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/dukung-pertemuan-pif-ini-siaran-pers-knpb.html" target="_blank"><span style="color: blue;">KNPB</span>)</a>.</i></td></tr> </tbody></table> <b><span style="color: #666666;">No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i><br /> <h4 style="text-align: center;"> <i>Bazoka Logo ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka tidak sesuai prosedur KUHAP. Tim Koalisi Pengacara Hukum dan HAM akan melakukan upaya hukum</i></h4> Sejak tanggal 16 Agustus 2019 malam, pihak pengacara mendapatkan informasi dari Penyidik Polresta Jayapura bahwa, Bazoka Logo telah ditetapkan sebagai 'tersangka'. Kami tim pengacara semakin yakin atas status hukum Bazoka Logo tersebut setelah menerima surat penangkapan dan penahanan pada tanggal 16 Agustus 2019 malam itu.<br /> <br /> Dalam kasus ini, kami LBH Papua, PAHAM Papua, Posbakum Madim yang tergabung dalam tim Koalisi Pengacara Hukum dan HAM untuk Papua kemarin sore (16 Agustus 2019) telah membuat surat kuasa dan telah ditanda tanggani oleh Bazoka Logo, maka selanjutnya kami akan menjadi Penasehat Hukum untuk mendampingi Bazoka Logo dalam menghadapi persoalan yang dituduhkan kepada Bazoka Logo. Untuk diketahui, bahwa pihak kepolisian mengunakan Pasal 266 KUHP <i>(Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen)</i> dalam mentersangkakan Bazoka Logo.<br /> <br /> Kami Koalisi Pengacara Hukum dan HAM sangat menyayangkan sikap Kepolisian Resort Kota Jayapura, yang melakukan penangkapan terhadap Bazoka Logo tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam KUHAP. Kami menilai dalam penangkapannya, Polisi <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/kemarahan-indonesia-ketika-masalah-papua-merdeka-diangkat-dalam-forum-pasifik.html" target="_blank"><span style="color: blue;">memanfaatkan</span></a> status Bazoka Logo sebagai <a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/09/keputusan-eksekutif-bazoka-logo-pimpin-biro-politik-ulmwp.html" target="_blank"><span style="color: blue;">Kepala Biro Politik ULMWP </span></a>yang bertanggungjawab atas Aksi Damai Komite <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/siaran-pers-ketua-ulmwp-menyambut-seruan-untuk-misi-pbb-ke-papua.html" target="_blank"><span style="color: blue;">Aksi</span></a> ULMWP pada tanggal 15 Agustus 2019, selanjutnya memangil Bazoka Logo, namun pada perkembangannya, Polisi justru menetapkan Bazoka Logo sebagai Tersangka dalam Kasus Tindak Pidana sebagaimana diatur pada pasal 266 KUHP. Hal itu dikuatkan dengan tidak adanya surat pangilan sebagai saksi atas Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen, sebagaimana diatur pada pasal 266 KUHP yang dikirimkan kepada Bazoka Logo sebelum Bazoka Logo mendatangi Mapolresta Jayapura pada tanggal 15 Agustus 2019 lalu.<br /> <br /> Atas dasar itu, kami pendamping hukum Bazoka Logo dari Koalisi Pengacara Hukum dan HAM untuk Papua menegaskan bahwa :<br /> <ol> <li>Pihak polresta Jayapura dalam melakukan pemeriksaan saksi, penangkapan dan pemeriksaan tersangka serta penahanan terhadap Bazoka Logo dilakuka tidak sesuai denga mekanisms yang dijamin dalam Kitan Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);</li> <li>Pihak Polresta Jayapura telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam memeriksa, menangkap dan menahan Bazoka Logo sehingga melanggar PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Kepolisian;</li> <li>Pihak Polresta Jayapura dalam melakuka tindakan hukum kepada Bazoka Logo jelas-jelas melanggar Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Standar dan Pokok Pokok HAM dalam tugas-tugas kepolisian.</li> </ol> Berdasarka fakta pelanggaran hukum diatas, maka kami Koalisi Pengacara Hukum dan HAM Untuk Papua akan melakukan Upaya hukum untuk melindungi dan menjamin HAM klien kami Bazoka Logo yang telah dilanggar oleh pihak kepolisian Resort Kota Jayapura pada tanggal 15 Agustus 2019 lalu.<br /> <br /> Hormat Kami<br /> <b>Koalisi Pencara Hukum dan HAM untuk Papua, selaku Pendamping Hukum Bazoka Logo</b><br /> <br /> Narhub :<br /> <ol> <li><b>LBH PAPUA</b> (082199507613)</li> <li><b>POSBAKUM MADIM </b>(081385517605)</li> <li><b>PAHAM PAPUA </b>(081248821209)</li> </ol> <br /> <b>Posted by: Admin </b><br /> <b>Copyright ©<span style="color: #b45f06;">tabloid-wani.com/viaKPHAM Papua</span> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u><br /> Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

Penangkapan Bazoka Logo, Polisi Langgar Hukum Indonesia

Kepala Biro Politik United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Bazoka Logo . (Keterangan Foto: Screenshot rekaman wawancara warta...

Baca lainnya »

Ini Keputusan Pertemuan PIF untuk West Papua

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Prx9UhTrR9M/XVYQgq-tcII/AAAAAAAANWc/Ol0OJCpYDDs2WrAVHc06CrmFk1G0Cm9zACLcBGAs/s1600/Ini%2BKeputusan%2BPertemuan%2BPIF%2Buntuk%2BWest%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI%2B_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="597" data-original-width="1260" height="303" src="https://1.bp.blogspot.com/-Prx9UhTrR9M/XVYQgq-tcII/AAAAAAAANWc/Ol0OJCpYDDs2WrAVHc06CrmFk1G0Cm9zACLcBGAs/s640/Ini%2BKeputusan%2BPertemuan%2BPIF%2Buntuk%2BWest%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI%2B_1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><b>Ket. Foto: Dr. Jacob Rumbiak juru bicara ULMWP </b><i>(paling kiri)</i><i>,</i><b> Hon. Charlot Salwai PM. Vanuatu </b><i>(ketiga dari kiri),</i><b> Hon. Benny Wenda ketua ULMWP </b><i>(tengah)</i><b>, Ny. Lora Lini utusan khusus Vanuatu untuk West Papua </b><i>(kedua dari kanan)</i><b> dan Hon. Ralph Regenvanu Menteri Luar Negeri Vanuatu </b><i>(paling kanan)</i><b>. Mereka berpose bersama usai pertemuan PIF di Tuvalu, (16/08).</b><i> (Img. doc. <a href="https://www.tabloid-wani.com/search/label/ULMWP" target="_blank"><span style="color: #cc0000;">ULMWP for tabloid-wani.com</span></a>)</i></td></tr> </tbody></table> <b><span style="color: #666666;">No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i><br /> <h4 style="text-align: center;"> <i>"...Dalam sejarah perjuangan Papua Merdeka, tepat tanggal 15 Agustus 1962 (57 tahun lalu), bangsa asing telah menipu dan menutup mata dan telinga Pasifik agar tidak mengetahu tentang perjanjian menyangkut status Papua dan merampas bangsa Papua, namun di tanggal yang sama pula, 15 Agustus 2019, seluruh lautan Pasifik telah bersuara dan memutuskan bahwa: di sebagian Pasifik lainnya (West Papua) terdapat kejanggalan besar yang harus diselesaikan..."</i></h4> <b>FUNAFURI, Tuvalu -</b> Pertemuan <i>Pacific Island Forum (PIF)</i> berlangsung di ibukota Tuvalu, Funafuti dari tanggal 13-16 Agustus 2019. Masalah West Papua masuk dalam satu agenda 'prioritas' yang dibahas pada pertemuan ini. Hal itu sesuai dengan penetapan hasil pertemuan para Menteri Luar Negeri PIF di Fiji pada 26 Juli 2019 lalu.<br /> <div> <br /></div> <div> Setelah upacara pembukaan pertemuan tanggal 13 Agustus, hari kedua Rabu (14/08) pemimpin Forum bertemu dan berdialog dengan Organisasi Masyarakat Sipil Pasifik. Dalam sesi ini agenda West Papua mencuat, dimana sebagian besar negara-negara Pasifik angkat bicara tentang West Papua.</div> <div> <br /></div> <div> Tepat tanggal 15 Agustus 2019, pemimpin Pasifik duduk bersama dan membahas masalah West Papua. Fiji dan Australia sempat bersikap tetapi sikap sebagian besar negara-negara anggota Forum Kepulauan Pasifik mendukung West Papua, sehingga dua negara itu melunak.</div> <div> <br /></div> <div> Keputusan PIF menegaskan, meminta PBB <u>segera</u> mendesak pemerintah Indonesia untuk mengizinkan komisi HAM PBB mengunjungi Papua untuk melihat dan mendengar langsung situasi di sana. Dan sesuai dengan keputusan para Menlu PIF di Fiji, pemimpin Forum tegas memberi waktu kepada PBB sampai 2020, dengn menyatakan; hasil kunjungan Komisaris Tinggi HAM harus dilaporkan sebelum pertemuan PIF ke-51 2020 mendatang nanti.</div> <div> <br /></div> <div> Pemimpin Forum juga menyatakan, setiap pemimpin PIF berkewajiban untuk isu kejahatan kemanusiaan yang telah lama berlangsung di West Papua, untuk perlindungan nyata bagi rakyat Papua. </div> <div> <br /></div> <div> Kemudian mereka tegaskan, menemukan akar persoalan West Papua, dan membuka ruang perundingan konstruktif bagi Indonesia dan Papua berunding di bawah pengawasan PBB.</div> <div> <br /></div> <div> Berikut ini adalah isi komunike <i>(keputusan resmi)</i> oleh 18 negara anggota Forum Kepulauan Pasifik (PIF), pada pertemuan ke-50 itu.</div> <div> <br /></div> <div> <h4> Keputusan PIF tanggal 15 Agustus 2019</h4> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-D7XHaIhYeEo/XVYNjRimzsI/AAAAAAAANWU/HQN3J9b4_4sKlqjLcd_mLCP59iqavXMjACLcBGAs/s1600/Ini%2BKeputusan%2BPertemuan%2BPIF%2Buntuk%2BWest%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="304" data-original-width="540" src="https://1.bp.blogspot.com/-D7XHaIhYeEo/XVYNjRimzsI/AAAAAAAANWU/HQN3J9b4_4sKlqjLcd_mLCP59iqavXMjACLcBGAs/s1600/Ini%2BKeputusan%2BPertemuan%2BPIF%2Buntuk%2BWest%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><b>Lembaran Komunike Pertemuan Pacific Island Forum (PIF) di Tuvalu, (15/08</b><b>).</b><i> (doc. United Liberation Movement for West Papua)</i></td></tr> </tbody></table> <div> <b><i>Translate Rangkuman;</i></b></div> <div> <br /></div> <div> <div> Inti dari Komuniksi PIF nomor </div> <div> <br /></div> <div> KOMUNIKE  <b>35</b>: </div> <div> a). Mayoritas pemimpin PIF  mengakui adanya kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Papua. </div> <div> b). Pemimpin PIF mengatakan prihatin terhadap situasi tersebut. </div> <div> c). Pemimpin PIF memiliki kewajiban moral untuk mengangkat isu kejahatan kemanusian yang telah berjalan cukup lama di Papua. </div> <div> <br /></div> <div> KOMUNIKE  <b>36</b>:</div> <div> a). Mencari dan menemukan akar masalah, </div> <div> b). Perlindungan nyata terhadap rakyat Papua,</div> <div> c). Membuka ruang perundingan constructive bagi Indonesia dan West Papua untuk berunding di bawah pengawasan PBB. </div> <div> <br /></div> <div> KOMUNIKE  <b>37</b>:</div> <div> 37. Meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mendesak pemerintah Indonesia, agar mengizinkan Komisi HAM PBB mengunjungi Papua untuk melihat dan mendengar secara langsung  dari rakyat West Papua.</div> </div> </div> <h4> <span style="font-weight: normal;">Tanggal 15</span></h4> <div> Dalam sejarah West Papua, tanggal 15 juga adalah waktu yang bertepatan dengan terjadinya <i>New York Agreement</i> tahun 1962, dimana Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia melakukan perjanjian atas status sengketa politik West Papua, yang berujung pada terjadinya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang penuh dengan cacat hukum dan cacat moral kemanusiaan, Indonesia hanya memilih 1.025 orang dan diadopsi dengan sistem Indonesia [sistem musyawara], kemudian menekan 1.025 orang peserta itu dengan todongan senjata, agar memili bergabung dengan Indonesia.</div> <div> <br /></div> <div> Dengan demikian, pada tanggal ini juga, di West Papua maupun di luar Papua, aksi serentak penolakan <i>New York Agreement </i>1962 terjadi, yang berujung pada penghadangan dan penangkapan seluruh pemimpin dan massa aksi yang dilakukan oleh Polisi dan Pasukan khusus Indonesia. Aksi ini juga sekaligus mendukung pertemuan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) yang berlangsung di Tuvalu, dimana pemimpin eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) selaku perwakilan West Papua untuk menyampaikan kepada Forum.<br /> <br /> Aksi demonstrasi damai yang berujung pada penangkapan Kapala Biro Politik ULMWP, Bazoka Logo dan ratusan masa aksi di Kabupaten dan Kota Jayapura disuplai langsung dalam pertemuan pemimpin Forum di Funafuti, Tuvalu (*).</div> <div> <div> <br /> <br /> <div> <b>Posted by: Admin</b><br /> <b>Copyright ©<a href="https://www.tabloid-wani.com/search/label/PIF" target="_blank"><span style="color: #cc0000;">tabloid-wani.com/viaULMWP on PIF</span></a> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u><br /> Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div> </div> </div>

Ini Keputusan Pertemuan PIF untuk West Papua

Ket. Foto: Dr. Jacob Rumbiak juru bicara ULMWP (paling kiri) , Hon. Charlot Salwai PM. Vanuatu (ketiga dari kiri), Hon. Benny Wenda ketu...

Baca lainnya »

#URGENT - Sejak Kemarin, Bazoka dan 63 Orang Lain Masih Ditahan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-hpJFUvb1Za0/XVXrh7L-X9I/AAAAAAAANWM/BlDFfe9UGNQyhiMKGqLei3lflF4H1Gw_gCLcBGAs/s1600/Bazoka%2Bdan%2B63%2BOrang%2BLain%2BMasih%2BDitahan%2B-%2BTabloid%2BWANI%2B_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="#URGENT - Sejak Kemarin, Bazoka dan 63 Orang Lain Masih Ditahan" border="0" data-original-height="720" data-original-width="1344" height="342" src="https://1.bp.blogspot.com/-hpJFUvb1Za0/XVXrh7L-X9I/AAAAAAAANWM/BlDFfe9UGNQyhiMKGqLei3lflF4H1Gw_gCLcBGAs/s640/Bazoka%2Bdan%2B63%2BOrang%2BLain%2BMasih%2BDitahan%2B-%2BTabloid%2BWANI%2B_1.jpg" title="#URGENT - Sejak Kemarin, Bazoka dan 63 Orang Lain Masih Ditahan" width="640" /></a></div> <b><span style="color: #666666;">No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i><br /> <br /> <b>Port Numbay, --</b> Kepala Biro Politik United Liberation Movement for West Papua, Logo Bazoka bersama 63 orang lainya hingga malam ini masih ditahan di Polres Jayapura Kota, Jumat (16/08/2019).<br /> <div> <br /></div> <div> Mereka ditangkap karena aksi demonstrasi damai mendukung pertemuan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) yang berlangsung di ibukota Tuvalu, Funafuti.</div> <div> <br /></div> <div> Bazoka ditangkap oleh satuan intelijen Indonesia bersama Polisi, kemarin Kamis (15/08) di Abepura, Jayapura, sekitar pukul 12:57. Hingga pagi ini, Kepala Biro Politik bersama 63 orang masih di tahan di markas Kepolisian Jayapura Kota.<br /> <br /> Pengawalan jalannya pemeriksaan dan interogasi kali ini sangat berbedah, suasana telah tegang disekitar Polres. Bazoka diinterogasi di ruang yang berbedah, hingga kini belum jelas, sebab siapa pun dia tidak diberikan izin untuk masuk.<br /> <br /> Pantauan <i style="font-weight: bold;"><span style="color: #b45f06;">tabloid-wani.com</span>,</i> kemarin ketika Bazoka bersama 63 orang ditangkap dan dibawa ke Polresta, pengacara dari LBH sempat masuk untuk melakukan pendampingan secara hukum atas penahanan ini, tetapi Polisi telah mengambil sikap tegas, dan advokad itu diusir Polisi mentah-mentah(*). #<b>StayAlert</b><br /> <div> <div> <br /> <br /> <b>Posted by:</b> <b>Admin</b><br /> <b>Copyright ©<a href="http://tabloid-wani.com/"><span style="color: #b45f06;">tabloid-wani.com</span></a> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u><br /> Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div> </div> </div>

#URGENT - Sejak Kemarin, Bazoka dan 63 Orang Lain Masih Ditahan

No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal Port Numbay, --  Kepala Biro Politik United Liberation Movement for West Papua, Logo Bazoka bersama ...

Baca lainnya »

#URGENT - Kepala Biro Politik ULMWP Ditangkap!

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-9Nu8U7jJ1mc/XVWtP3JNNqI/AAAAAAAANVs/UMvO6-wsI48ucgwLn_hhSj2GkxHyv9rdwCLcBGAs/s1600/Bazoka%2Bditangkap%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="#URGENT - Kepala Biro Politik ULMWP Ditangkap!" border="0" data-original-height="446" data-original-width="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-9Nu8U7jJ1mc/XVWtP3JNNqI/AAAAAAAANVs/UMvO6-wsI48ucgwLn_hhSj2GkxHyv9rdwCLcBGAs/s1600/Bazoka%2Bditangkap%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="#URGENT - Kepala Biro Politik ULMWP Ditangkap!" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><b>Bazoka Logo ketika masih memimpin sebagai juru bicara pusat, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) memimpin aksi demo damai di Jayapura, Papua</b><i><b>.</b> (img. ist) </i></td></tr> </tbody></table> <b><span style="color: #666666;">No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <b>Port Numbay, -- </b>Kepala Biro Politik United Liberation Movement for West Papua, Logo Bazoka ditangkap di Abepura, Kamis (15/08/2019), ketika hendak memimpin aksi demonstrasi damai mendukung pertemuan Pacific Island Forum (PIF), di Tuvalu.<br /> <div> <br /></div> <div> Bazoka ditangkap oleh satuan intelijen Indonesia bersama Polisi pada hari Kamis (15/08) di Abepura, Jayapura, sekitar pukul 12:57. </div> <div> <br /></div> <div> Tidak hanya itu, 63 orang lainya juga masih ditahan dan sedang diinterogasi hingga malam jelang <i>subuh</i> ini, di markas Kepolisian Jayapura Kota (*).<b> #StayAlert</b></div> <br /> <br /> <b>Posted by: Admin</b><br /> <b>Copyright ©<a href="http://tabloid-wani.com/"><span style="color: #b45f06;">tabloid-wani.com</span></a> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u><br /> Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

#URGENT - Kepala Biro Politik ULMWP Ditangkap!

Bazoka Logo ketika masih memimpin sebagai juru bicara pusat, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) memimpin aksi demo damai di Jayapura, Papu...

Baca lainnya »

Peringati 57 Tahun Perjanjian New York Agreement, FRI-WP dan KMP Ternate Direpresif

<div class="MsoNormal" style="margin-left: 3.4pt; text-indent: 0cm;"> <b><br /></b></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-Z-gb9zDzb4M/XVWZWyeZJiI/AAAAAAAADFs/KXPQcprixk42tNtZySA6cwCLOPthdUMCACLcBGAs/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2019-08-16%2Bat%2B00.38.23.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="541" data-original-width="720" height="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-Z-gb9zDzb4M/XVWZWyeZJiI/AAAAAAAADFs/KXPQcprixk42tNtZySA6cwCLOPthdUMCACLcBGAs/s320/WhatsApp%2BImage%2B2019-08-16%2Bat%2B00.38.23.jpeg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Massa aksi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Komunitas Mahasiswa Papua (KMP) Kota Ternate saat akan dibubarkan paksa oleh aparatus keamanan negara didepan Pasar Higienis Tradisional Kota Ternate, pada Kamis (15/08/2019) Foto: Ajun</td></tr> </tbody></table> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 3.4pt; text-indent: 0cm;"> <b><br /></b></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 3.4pt; text-indent: 0cm;"> <b><br /></b></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 3.4pt; text-indent: 0cm;"> <b>Ternate</b> -- Sejumlah mahasiswa yang menggelar aksi memperingati 57 tahun Perjanjian New York (New York Argeement) di depan Pasar Barito Tradisional, Kota Ternate, Maluku Utara, pada Kamis, 15 Agustus 2019 sore tadi, direpresif dan diangkut ke Polres Kota Ternate.</div> <div class="MsoNormal"> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 3.4pt; text-indent: 0cm;"> Para demonstran itu berasal dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Komunitas Mahasiswa Papua (AMP), dan seorang Individu dari Punk. </div> <div class="MsoNormal"> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 3.4pt; text-indent: 0cm;"> Pantauan media ini, aksi yang berlangsung sekitar 5 menit itu kemudian langsung dibubarkan dan diangkut ke Polres Kota Ternate. Jalan didepan pasar sempat macet. Massa aksi dipukul dan kemudian dinaikan ke mobil pick up menuju Polres. </div> <div class="MsoNormal"> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 3.4pt; text-indent: 0cm;"> "Kami baru saja aksi, namun mereka [aparat kepolisian] langsung datang dan membubarkan secara paksa dan memukul kami hingga salah satu teman kami Asmanya kambuh dan dilarikan ke RS Bhayangkara Polres," ujar salah satu peserta aksi di Polres Ternate yang juga wajahnya memar akibat dipukul. </div> <div class="MsoNormal"> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 3.4pt; text-indent: 0cm;"> Massa aksi yang berjumlah sekitar 16 orang itu dintorgasi dan dibebaskan pada pukul 19.30 WIT. </div> <div class="MsoNormal"> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 3.4pt; text-indent: 0cm;"> Massa aksi sebelumnya membentangkan spanduk depan Pasar tertulis "Amerika Serikat Harus Bertanggung jawab atas Penjajahan di West Papua!". </div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 3.4pt; text-indent: 0cm;"> <br /></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-YrMUD4_2bls/XVWaFJkHHnI/AAAAAAAADF0/Zvlu0ANyWiQ78-7mGcnH-YTrbG9Tf_TWgCLcBGAs/s1600/WhatsApp%2BImage%2B2019-08-16%2Bat%2B00.41.19.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-YrMUD4_2bls/XVWaFJkHHnI/AAAAAAAADF0/Zvlu0ANyWiQ78-7mGcnH-YTrbG9Tf_TWgCLcBGAs/s640/WhatsApp%2BImage%2B2019-08-16%2Bat%2B00.41.19.jpeg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Massa Aksi FRI-WP dan KMP dilingkungan Maporles Kota Ternate, Kamis (15/08/19) Foto: Ajun</td></tr> </tbody></table> <div class="MsoNormal"> <span style="text-indent: 0cm;">Hal ini, menurut keterangan pers rilisnya yang diterima, mengatakan bahwa penandatanganan Perjanjian New York (New York Agreement) antara Belanda dan Indonesia terkait sengketa wilayah West New Guinea (Papua Barat) pada tanggal 15 Agustus 1962 silam dilakukan tanpa keterlibatan satu pun wakil dari rakyat Papua.</span></div> <div class="MsoNormal"> <br /></div> <blockquote class="tr_bq" style="margin-left: 3.4pt; text-indent: 0cm;"> "Perjanjian tersebut hanya melibatkan 3 pihak di antaranya, Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat sebagai penengah. Padahal perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua," keterangan persnya.</blockquote> <div class="MsoNormal"> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 3.4pt; text-indent: 0cm;"> Sementara, masih dalam rilis itu, transfer administrasi dilakukan pada 1 Mei 1963, Indonesia yang mendapat tanggung jawab untuk mempersiapkan pelaksanaan penentuan nasib dan pembangunan di Papua tidak menjalankan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian New York.</div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 3.4pt; text-indent: 0cm;"> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 3.4pt; text-indent: 0cm;"> BACA: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/03/penyelenggaraan-PEPERA-tahun-1969-di-papua-dan-keputusannya.html" style="text-indent: 0cm;">Penyelenggaraan PEPERA Tahun 1969 di Papua dan Keputusannya </a><br /> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 3.4pt; text-indent: 0cm;"> Indonesia malah melakukan pengondisian wilayah melalui berbagai operasi militer dan penumpasan gerakan pro kemerdekaan rakyat Papua.</div> <div class="MsoNormal"> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 3.4pt; text-indent: 0cm;"> Lebih ironis, sebelum proses penentuan nasib dilakukan, tepat 7 April 1967 Freeport perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika Serikat telah menandatangani kontrak pertamanya dengan pemerintah Indonesia.</div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 3.4pt; text-indent: 0cm;"> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 3.4pt; text-indent: 0cm;"> BACA: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/08/komite-aksi-ulmwp-menolak-new-york-agreement.html">Komite Aksi ULMWP Menolak New York Agreement </a><br /> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 3.4pt; text-indent: 0cm;"> Klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia dengan kontrak pertama Freeport dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Sehingga, dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak suara, hanya diwakili 1026 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat.</div> <div class="MsoNormal"> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 3.4pt; text-indent: 0cm;"> Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.</div> <div class="MsoNormal"> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 3.4pt; text-indent: 0cm;"> Keadaan yang demikian: teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi hingga dewasa ini. Hak asasi rakyat Papua tidak ada nilainya bagi Indonesia.</div> <div class="MsoNormal"> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 3.4pt; text-indent: 0cm;"> Maka, dalam rangka peringatan 57 Tahun Perjanjian New York (New York Agreement) yang Ilegal, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) bersama Komunitas Mahasiswa Papua (AMP) menyatakan sikap politik kepada Rezim Jokowi-Ma'aruf Amin, Belanda, Amerika, dan PBB untuk segera:</div> <div class="MsoNormal"> <br /></div> <div class="MsoNormal"> (1) Memberikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Rakyat Papua.</div> <div class="MsoNormal"> (2) Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari Seluruh Tanah Papua Sebagai Syarat Damai.</div> <div class="MsoNormal"> (3) Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MNC, dan yang lainnya, yang merupakan Dalang Kejahatan Kemanusiaan di atas Tanah Papua.</div> <div class="MsoNormal"> (4) Amerika harus bertanggung jawab atas Penjajahan dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua.</div> <div class="MsoNormal"> (5) Demiliterisasi Zona Nduga, West Papua.</div> <div class="MsoNormal"> Cabut Peraturan Presiden No. 40/2013 yang melegalkan keterlibatan militer dalam proyek pembangunan jalan Trans-Papua.</div> <div class="MsoNormal"> (6) Buka akses bantuan kemanusiaan ke West Papua.</div> <div class="MsoNormal"> (7) Buka akses Jurnalis Internasional dan Nasional ke West Papua.</div> <div class="MsoNormal"> (8) Kebebasan Berkumpul, Berpendapat dan Berekspresi bagi rakyat West Papua.</div> <div class="MsoNormal"> (9) Mendukung Pasifik Island Forum (PIF) dan Melanesia Spearhead Group (MSG) untuk memperjuangkan Dekolonisasi West Papua di PBB.</div> <div class="MsoNormal"> <br /></div> <b>Posted by: Ajun</b><br /> <b>Copyright ©<a href="https://www.tabloid-wani.com/">Tabloid WANI</a> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u><br /> Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

Peringati 57 Tahun Perjanjian New York Agreement, FRI-WP dan KMP Ternate Direpresif

Massa aksi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Komunitas Mahasiswa Papua (KMP) Kota Ternate saat akan dibubarkan paksa ...

Baca lainnya »

Pertemuan Pemimpin PIF ke-50: Fiji Menegaskan Dukungan untuk West Papua

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-94FNXjKqyjc/XVUsrWjQMxI/AAAAAAAANVk/aTdrzkexMeomgn11w50xbSFDXAFlviLagCLcBGAs/s1600/Pertemuan%2BPemimpin%2BPIF%2Bke-50%252C%2BFiji%2BMenegaskan%2BDukungan%2Buntuk%2BWest%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="720" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-94FNXjKqyjc/XVUsrWjQMxI/AAAAAAAANVk/aTdrzkexMeomgn11w50xbSFDXAFlviLagCLcBGAs/s640/Pertemuan%2BPemimpin%2BPIF%2Bke-50%252C%2BFiji%2BMenegaskan%2BDukungan%2Buntuk%2BWest%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" width="480" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Perdana Menteri (PM) <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/masalah-west-papua-mengapa-australia-dan-new-zealand-membungkam.html" target="_blank"><span style="color: blue;">Selandia Baru</span></a>, Jacinda Ardern dan PM Fiji Voreqe Bainimarama pagi tadi, (15/08). </b><i>Gambar: AQELA SUSU/Fiji Times</i></td></tr> </tbody></table> <b><span style="color: #666666;">No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i><br /> <br /> <b>FUNAFUTI, Tuvalu - </b>Perdana Menteri Fiji, Hon. Voreqe Bainimarama hari ini, (15/08/2019) menegaskan dukungan berkelanjutan Fiji kepada rakyat West Papua atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.<br /> <br /> Bainimarama mengatakan dia menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara, termasuk Indonesia, dilansir <i><a href="https://www.fijitimes.com/50th-pif-leaders-meeting-fiji-reaffirms-support-to-the-people-of-west-papua/" target="_blank"><span style="color: black;">Fiji Times</span></a></i> (15/08).<br /> <br /> <b>Baca juga: (<a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/samoa-amerika-masalah-west-papua-tidak-bisa-diabaikan-lagi-perlu-ditinjau.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Samoa Amerika: Masalah West Papua Tidak Bisa Diabaikan Lagi, Perlu Ditinjau!</span></a>)</b><br /> <br /> Dalam mendukung visi <i>Blue Pacific</i>, Bainimarama mengatakan bahwa Fiji mendukung moratorium penambangan dasar laut selama 10 tahun untuk memungkinkan satu dekade penelitian ilmiah yang tepat tentang zona ekonomi dan perairan kita.<br /> <br /> "Saya mengulangi panggilan saya kepada Anggota PIF selama pembukaan acara Sautalaga Perubahan Iklim kami untuk meningkatkan dan mendukung usaha ambisius ini," katanya.<br /> <br /> <b>Baca ini:</b><br /> <ol> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/pemimpin-forum-bertemu-organisasi-sipil-agenda-agenda-west-papua-mencuat.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Pemimpin Forum Bertemu Organisasi Sipil, Agenda West Papua Mencuat</span></a></b></li> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/manasseh-sogavare-solomon-island-dan-vanuatu-sepakat-kunjungan-pbb-ke-west-papua.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Manasseh Sogavare: Solomon Island dan Vanuatu Sepakat Kunjungan PBB ke West Papua</span></a></b></li> </ol> <br /> <b>Posted by: Admin</b><br /> <b>Copyright ©<a href="http://www.fijitimes.com/50th-pif-leaders-meeting-fiji-reaffirms-support-to-the-people-of-west-papua/" target="_blank"><span style="color: black;">Fiji Times</span></a> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u><br /> Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

Pertemuan Pemimpin PIF ke-50: Fiji Menegaskan Dukungan untuk West Papua

Perdana Menteri (PM) Selandia Baru , Jacinda Ardern dan PM Fiji Voreqe Bainimarama pagi tadi, (15/08). Gambar: AQELA SUSU/Fiji Times No....

Baca lainnya »

Mari Bersama Melestarikan Koteka di Tengah Arus Globalisasi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-ICMeDez5O9A/XVRrfppkKbI/AAAAAAAANVc/twwPt8kDBsoaMycJSV8fs-vLgBGB1l_JACLcBGAs/s1600/Mari%2BBersama%2BMelestarikan%2BKoteka%2Bdi%2BTengah%2BArus%2BGlobalisasi%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Mari Bersama Melestarikan Koteka di Tengah Arus Globalisasi" border="0" data-original-height="394" data-original-width="394" src="https://1.bp.blogspot.com/-ICMeDez5O9A/XVRrfppkKbI/AAAAAAAANVc/twwPt8kDBsoaMycJSV8fs-vLgBGB1l_JACLcBGAs/s1600/Mari%2BBersama%2BMelestarikan%2BKoteka%2Bdi%2BTengah%2BArus%2BGlobalisasi%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Mari Bersama Melestarikan Koteka di Tengah Arus Globalisasi" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><b>Imanuel Mimin </b><i>(img. doc pribadi)</i></td></tr> </tbody></table> <b><span style="color: #666666;">No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i><br /> <b><br /> </b> <br /> <b>Oleh: Imanuel H. Mimin*)</b><br /> <h3> Untuk Menghindari Ancaman Degradasi Budaya, Di Kalangan Generasi Milenial Papua.</h3> Seluruh kalangan masyarakat Indonesia lebih khusunya Papua, pasti tidak asing lagi ketika mendengar nama koteka. Secara umum koteka adalah pakaian adat atau pakaian tradisional dari budaya sebagian besar suku-suku asli di dataran tinggi, pegunungan dan lembah Papua. Yang menjadi ancaman belakangan ini, yaitu pemahaman mengenai koteka sangatlah minim, yang dipahami masih sangat abstrak dan banyak mengandung stigma negatif. Pemahaman seperti begitu dapat berdampak buruk bagi eksistensi dan pelestarian budaya lokal Papua. Pandangan-pandangan tersebut secara tidak langsung sedang dan telah mematikan jati diri generasi muda dan menghilangkan kepercayaan diri dalam mempertahankan nilai budaya. Hal itu yang tidak diharapkan. Maka dari itu, saya ingin membagi sedikit penjelasan (menurut paham saya) melalui artikel singkat ini, dalam memaknai koteka dan bagaimana harus ada suatu keharusan untuk menjaga, melestarikan dan merasa bangga memiliki pakaian adat, pakaian tradisional koteka. <br /> <br /> Penyebutan “koteka” berasal dari bahasa suku di Kabupaten Paniai. Sama halnya koteka yang sering disebut okbul oleh masyarakat Pegunungan Bintang dalam bahasa suku Ngalum dan bagi sebagian besar masyarakat suku di Jayawijaya, mereka menyebutnya holim/horim adalah pakaian adat khusus untuk laki-laki. <br /> <br /> Pada umumnya koteka terbuat dari kulit buah labu air. Untuk membuat ukuran koteka, biasa dibuat disesuaikan dengan kegiatan yang akan di lakukan. Koteka yang ukurannya panjang biasa digunakan saat acara-acara tertentu seperti inisiasi adat, tarian adat atau acara formal kenegaraan dan pertunjukan-pertunjukan yang terlepas dari kegiatan sehari-hari. Contoh seperti di Pegunungan Bintang, masyarakat suku Ngalum pada saat mengadakan acara tarian adat yang biasa disebut okhang/oksang semua yang mengikuti atau memainkan tarian tersebut (kecuali penonton) menggunakan pakaian adat dengan beberapa aksesoris, laki-laki maupun perempuan. Khusus untuk laki-laki menggunakan koteka yang ukurannya panjang. Untuk kerja kebun, berburu dan aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari biasa mereka menggunakan koteka khusus yang berukuran pendek. Jika dilihat bersama, pakaian adat, pakaian tradisional yang dipakai atau yang biasa digunakan oleh seluruh suku bangsa asli yang menghuni dataran tinggi pegunungan dan lembah Papua khususnya laki-laki, hampir semua menggunakan benda yang terbuat dari kulit buah labu air tersebut (koteka). <br /> <br /> Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat asli Papua mulai bersentuhan dengan dunia luar (mengenal peradaban) berawal dari masuknya misionaris yang datang membawa injil ke Tanah Papua. Kedatangan mereka sekaligus membawa peradaban bagi bangsa Papua. Dengan begitu masyarakat Papua pada umumnya, lebih khusus bagian pegunungan mulai mengenal yang namanya pakaian (celana, baju dan lain sebagainya) termasuk mulai mengenal beberapa alat teknologi canggih pada saat itu seperti sekop, parang, pisau, radio dll. Dengan begitu masyarakat meninggalkan koteka dan mulai menggunakan pakaian modern.<br /> <br /> Kita semua tahu Perkembangan dunia dalam bidang teknologi sudah sangat pesat dan dengan begitu di era globalisasi modern ini, sudah bukan lagi jamannya orang menggunakan koteka sebagai pakaian sehari-hari. Memang benar sekarang bukan lagi jamannya orang menggunakan koteka sebagai pakaian pada saat melakukan aktivitas sehari-hari, akan tetapi disisi lain koteka harus dilestarikan selayaknya pakaian resmi pada saat acara-acara tertentu di muka umum (publik). <br /> <br /> Agar tetap melestarikan pakaian tadisional “koteka” di tengah arus globalisasi ini, maka ada baiknya jika Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pendidikan di setiap Kabupaten/Kota membuat trobosan-trobosan baru, seperti di bidang pendidikan harus ada pelajaran muatan lokal yang mengajar siswa untuk mempelajari tentang budaya pada tingkat sekolah dasar, menengah maupun atas. Bukan hanya mempelajarinya saja dan hanya sebatas mengetahuinya, akan tetapi output yang diharapkan dari mempelajari muatan lokal tersebut yaitu siswa dapat mengerti tentang pentingnya nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mereka dapat mengetahui cara membuat dan menggunakanya (mempraktekan). Setelah mempelajari budaya lokal setempat, maka siswa laki-laki wajib mempraktekkan menggunakan pakain adat (koteka). Atau di daerah suku lain sesuai dengan pakaian adat yang mereka miliki untuk memenuhi standar nilai kelulusan dalam tes mata pelajaran tersebut. Dengan begitu fungsi sekolah sangat membantu dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal. Sekolah di Papua akan bisa mencetak generasi-generasi muda Papua yang tidak buta akan budayanya. <br /> <br /> Dengan pelestarian budaya lokal akan menunjukan sebuah eksistensi, keberadaan atau kenyataan (ada), identitas dan jati diri secara jelas bahwa suku bangsa di Tanah Papua mempunyai budaya yang jelas, sejarah yang jelas, berdiri di atas tanah yang jelas, punya leluhur yang jelas. Dari hal-hal tersebut menunjukan bahwa bangsa Papua bukanlah suku bangsa yang berasal dari tempat lain seperti berpindah-pindah tempat atau imigran dan lain sebagainya.<br /> <br /> Di jaman sekarang, generasi muda khususnya Papua banyak yang keliru dalam menilai dan kurang mengetahui nilai yang sebenarnya dari koteka. Salah satu faktor yang menjadi penyebab utama kekeliruan tersebut yaitu, karena sering koteka dijadikan sebagai bahan ejekan (ditertawakan) kepada orang yang mengunakannya, atau dari sisi lain koteka identik dengan diskriminasi terhadap orang Papua yang berasal dari daerah pegunungan (kampungan, kotor, bau dan lain sebagainya).<br /> <br /> Dengan begitu, mereka (generasi milenial) merasa bahwa “koteka” adalah pakaian tradisional yang hanya dipakai oleh orang-orang kampung/pedesaan, orang-orang yang ketinggalan, bodoh dan terbelakang (primitif) dari sisi pendidikan maupun peradaban dunia modern pada umumnya. Dengan perspektif tersebut membuat sebagian besar generasi milenial Papua sudah tidak lagi melihat koteka dengan pandangan yang absolut atau pandangan yang benar, dalam artian cara pandang mereka cenderung keliru.<br /> <br /> Jika ditinjau lebih dalam, maka koteka bukan hanya sekedar suatu benda yang digunakan untuk menutup atau menjaga alat vital (kemaluan laki-laki) saja. Akan tetapi di balik itu, koteka mempunyai nilai, mengandung pemahaman dan pandangan yang luas.<br /> <br /> Harus diketahui bersama, bahwa para pendahulu dan tetua adat memakai koteka, itu menunjukan suatu identitas dan jati diri yang jelas sebagaimana manusia yang beradap, manusia yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta dan diberikan akal budi untuk berpikir maupun bertindak sama dengan manusia yang lainnya di muka bumi ini. Disisi lain koteka juga menunjukan kapasitas, intelektualitas leluhur pemilik negeri. Mereka diberikan pikiran yang baik untuk mencari, menemukan dan membuat alat dengan segala macam keterbatasan teknologi yang mereka miliki, mereka berhasil menghasilkan koteka sebagai pakaian adat laki-laki.<br /> <br /> Sebagai bagian dari orang Papua, tanpa memandang suku (gunung atau pantai) saya pribadi bangga karena dengan keterbatasan yang mereka (leluhur) miliki, mereka bisa dapat mengatur sistem pola berkehidupan pada jaman itu dan mereka bisa menemukan, memilih, membuat dan memakai koteka sebagai pakaian adat khusus untuk laki-laki.<br /> <br /> ___<br /> <b><i>*)Penulis adalah mahasiswa di Universitas Kristen Satia Wacana, Salatiga, Jawa tengah.</i></b><br /> <b><br /> </b> <b><br /> </b> <b>Posted by: Admin</b><br /> <b>Copyright ©tabloid-wani.com/viaRedaksi </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u><br /> Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

Mari Bersama Melestarikan Koteka di Tengah Arus Globalisasi

Imanuel Mimin (img. doc pribadi) No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal Oleh: Imanuel H. Mimin*) Untuk Menghindari Ancaman Degradasi ...

Baca lainnya »

Indonesia vs Benny Wenda: Diangkatnya Isu Papua Merdeka di Forum Pasifik

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-xHQDqZ96rg4/XVQczjmqA-I/AAAAAAAANU4/Bnb1hLvxGaIiS60i6fst3v18P4DFza6qACLcBGAs/s1600/Indonesia%2Bvs%2BBenny%2BWenda%252C%2BDiangkatnya%2BIsu%2BKemerdekaan%2BPapua%2Bdi%2BForum%2BPasifik%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="478" data-original-width="850" height="359" src="https://1.bp.blogspot.com/-xHQDqZ96rg4/XVQczjmqA-I/AAAAAAAANU4/Bnb1hLvxGaIiS60i6fst3v18P4DFza6qACLcBGAs/s640/Indonesia%2Bvs%2BBenny%2BWenda%252C%2BDiangkatnya%2BIsu%2BKemerdekaan%2BPapua%2Bdi%2BForum%2BPasifik%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><b>Foto: Seorang warga Papua memegang bendera Bintang Kejora selama pemakaman pemimpin kemerdekaan terkemuka, Theys Eluay, yang meninggal pada tahun 2001. Mereka yang mengibarkan bendera tersebut berisiko dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun </b><i>(Foto: Reuters/Darren Whiteside)</i></td></tr> </tbody></table> <b><span style="color: #666666;">No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i><br /> <h4> <span style="font-weight: normal;"><i>Dalam Forum Kepulauan Pasifik di Tuvalu tanggal 13-16 Agustus 2019, pemerintah Indonesia menyampaikan keberatan karena salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Papua Benny Wenda diikutsertakan sebagai salah seorang peserta peserta. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa West Papua bagian integral dan tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak namanya diusulkan Vanuatu sebagai salah satu peserta Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Benny Wenda dikabarkan akan menggunakan forum itu untuk mendesak PBB menggelar referendum kemerdekaan Papua.</i></span></h4> <br /> <b>Oleh: Fadhila Ratnasari </b><i>(Mata Mata Politik)</i><br /> <br /> Forum Kepulauan Pasifik (PIF) didirikan tahun 1971 dengan nama South Pacific Forum (SPF) beranggotakan negara-negara Pasifik yakni Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Selandia Baru, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. Menurut situs resmi Kementerian Luar Negeri, Indonesia tidak pernah absen dalam pertemuan Post Forum Dialogue (PFD)-PIF sejak menjadi salah satu mitra wicara PIF sejak tahun 2001.<br /> <br /> Dalam Forum Kepulauan Pasifik di Tuvalu tanggal 13-16 Agustus 2019, pemerintah Indonesia menyampaikan keberatan karena salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Papua Benny Wenda diikutsertakan sebagai salah seorang peserta peserta. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa West Papua bagian integral dan tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.<br /> <br /> <h4> <span style="font-weight: normal;">Peran Australia</span></h4> <i>Detik </i>melaporkan bahwa Benny Wenda mengatakan Australia dan Selandia Baru, yang selalu menyoroti pelanggaran HAM di negara lain, “tidak pernah menyoroti isu Papua.” “Kami ini manusia yang ingin hidup damai, tapi didiskriminasi karena orang lain ingin menggusur kami dan mengambil sumber daya kami.”<br /> <br /> “Australia memiliki tanggung jawab besar di kawasan ini. Australia perlu melihat ini sebagai masalah mereka sendiri, sebagai masalah regional, karena itu tidak akan pernah hilang di mata rakyat. Masalah ini seperti kanker di dalam hati orang-orang Pasifik,” ujar Benny. Namun demikian, Australia sebagai kekuatan besar di kawasan ini memilih untuk mengabaikannya karena faktor wilayah geo-strategis dan ekonomi, serta hubungan dekatnya dengan Indonesia.<br /> <br /> Bulan Juli 2019, dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri negara-negara Pasifik, Vanuatu berhasil memasukkan isu Papua secara resmi sebagai agenda Forum Kepulauan Pasifik. Australia mengajukan protes keras atas langkah tersebut. Jajaran kepemimpinan kebijakan luar negeri Australia selama ini sangat mendukung kedaulatan Republik Indonesia atas Papua.<br /> <br /> <b>Baca juga, ini: (<a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/msg-sakit-kepala-west-papua-sakit-hati-dan-indonesia-merampas-melanesia.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">MSG Sakit Kepala, West Papua Sakit Hati dan Indonesia Merampas Melanesia</span></a>)</b><br /> <br /> Australia sangat mendukung kedaulatan Indonesia atas wilayah Papua, meski negara-negara kepulauan Pasifik cenderung mendukung gerakan kemerdekaan yang dikampanyekan Wenda, khususnya negara-negara tetangga Melanesia yakni Vanuatu dan Kepulauan Solomon.<br /> <br /> Juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia menyatakan bahwa, “Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas provinsi Papua, sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Lombok tahun 2006. Australia tidak akan mendukung upaya yang melemahkan kedaulatan Indonesia atas Papua dalam forum apa pun dan tidak akan mengaitkan diri dengan komunike PIF terkait hal itu.”<br /> <br /> Menurutnya, Australia secara teratur telah mengangkat masalah HAM dengan pihak berwenang Indonesia, termasuk mengenai Provinsi Papua. Dilansir dari <i>SBS</i>, juru bicara itu menambahkan, “Australia terus mendorong Indonesia untuk menerapkan rekomendasi Peninjauan Berkala Universal PBB yang diterima tahun 2017, termasuk penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia yang luar biasa.”<br /> <br /> Meski demikian, Australia dalam forum PIF akan lebih fokus pada upaya meningkatkan hubungan dengan kawasan Pasifik. Sejak terpilih kembali, Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah menjalin hubungan lebih erat dengan para pemimpin Pasifik, melakukan perjalanan luar negeri pertamanya ke Kepulauan Solomon, dan menerima kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini yang baru James Marape ke Australia.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-nASVBU5i5vE/XVQfLztzgCI/AAAAAAAANVE/o_QEiIzr_eYgXlOjWiFRm13gADq51D5fwCLcBGAs/s1600/Perdana%2Bmenteri%2BVanuatu%252C%2BCharlot%2BSalwai%252C%2Bmengatakan%2Bbahwa%2Brakyat%2BPapua%2BBarat%2Bharus%2Bdiberi%2Bhak%2Buntuk%2Bmenentukan%2Bnasib%2Bsendiri%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="750" height="426" src="https://1.bp.blogspot.com/-nASVBU5i5vE/XVQfLztzgCI/AAAAAAAANVE/o_QEiIzr_eYgXlOjWiFRm13gADq51D5fwCLcBGAs/s640/Perdana%2Bmenteri%2BVanuatu%252C%2BCharlot%2BSalwai%252C%2Bmengatakan%2Bbahwa%2Brakyat%2BPapua%2BBarat%2Bharus%2Bdiberi%2Bhak%2Buntuk%2Bmenentukan%2Bnasib%2Bsendiri%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><b>Perdana menteri Vanuatu, Charlot Salwai, mengatakan bahwa rakyat Papua Barat harus diberi hak untuk menentukan nasib sendiri</b><i><b>.</b> (Foto: Reuters/Eduardo Munoz)</i></td></tr> </tbody></table> <h4> <span style="font-weight: normal;">Dukungan negara-negara Pasifik</span></h4> Sementara itu, negara-negara Pasifik khususnya Vanuatu dan Kepulauan Solomon mendukung kemerdekaan Papua. Komunike Forum Kepulauan Pasifik tahun 2018 menyatakan, “Para pemimpin mengakui keterlibatan negara-negara anggota Forum secara konstruktif dengan Indonesia terkait dengan Pemilu dan HAM di Papua.”<br /> <br /> Benny berharap adanya komitmen yang sama, jika bukan lebih kuat, dari blok Pasifik tahun 2019, menjelang kampanye agar PBB meloloskan resolusi tahun 2020 yang mengamanatkan pemeriksaan ulang Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang diawasi PBB. Bulan Mei 2019, Menteri Urusan Asia Pasifik dari pemerintah Inggris Mark Field menyebut Pepera 1969 sebagai “proses yang cacat.”<br /> <br /> Selain isu perubahan iklim, masalah West Papua kemungkinan akan membuat Australia bertentangan dengan negara-negara tetangga di Kepulauan Pasifik dalam forum pekan ini.<br /> <br /> <b>Baca juga, ini: (</b><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/manasseh-sogavare-solomon-island-dan-vanuatu-sepakat-kunjungan-pbb-ke-west-papua.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Manasseh Sogavare: Solomon Island dan Vanuatu Sepakat Kunjungan PBB ke West Papua</span></a></b><b>)</b><br /> <br /> <i>SBS</i> melaporkan bahwa pakar kebijakan Pasifik Tess Newton Cain mengatakan permainan terbaru oleh Vanuatu di PIF adalah bagian dari upaya yang lebih terpadu oleh negara itu untuk menggalang dukungan terhadap kemerdekaan West Papua dari komunitas regional dan internasional. “Tentu saja ada indikasi bahwa ada keterlibatan dan kekerasan di provinsi Papua yang mengarah pada gelombang pengungsian, cedera, dan kematian.”<br /> <br /> Menurut Cain, sebagai hasilnya, telah ada “dorongan yang sangat signifikan oleh Vanuatu” untuk retorika yang kuat dalam komunike akhir PIF terkait pelanggaran hak asasi manusia pemerintah Indonesia. Cain menilai bahwa Vanuatu menginginkan negara-negara anggota forum untuk menyerukan “jadwal yang pasti untuk kunjungan ke wilayah tersebut oleh Komisaris HAM PBB.”<br /> <br /> Cain mengatakan bahwa masih belum jelas dukungan dari negara atau pihak manakah yang bisa dirangkul Vanuatu, tetapi negara itu akan menjelaskan kepada semua anggota bahwa mereka melihat ini sebagai masalah penting. “Saya yakin mereka tidak akan mundur (dalam isu kemerdekaan Papua).”<br /> <div> <br /> Indonesia, yang bukan bagian dari Forum Kepulauan Pasifik tetapi menghadiri pertemuan sebagai mitra dialog, jelas tidak terkesan. “Kita telah melihat upaya signifikan oleh Indonesia untuk menggagalkan upaya Vanuatu dengan menggunakan pengaruhnya di negara-negara di mana mereka memiliki pengaruh lebih seperti Australia, Papua Nugini, dan sampai batas tertentu Kepulauan Solomon dan Fiji,” ujar Cain.<br /> <br /> <b>Baca ini: (</b><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/pemimpin-forum-bertemu-organisasi-sipil-agenda-agenda-west-papua-mencuat.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Pemimpin Forum Bertemu Organisasi Sipil, Agenda West Papua Mencuat</span></a></b><b>)</b><br /> <br /> Cain mengatakan Indonesia telah melakukan kampanye serupa secara online. “Kita juga telah melihat peningkatan kecil dalam <i>trolling</i> di Twitter, pada dasarnya Indonesia melontarkan berbagai pernyataan yang sangat menghina tentang Vanuatu dan para pemimpinnya. Ada laman Facebook khusus yang melukiskan Vanuatu dengan sangat buruk.” Cain mengatakan beberapa konten itu “menggambarkan Vanuatu sebagai negara yang telah ditaklukkan China.”<br /> <br /> “Indonesia jelas membuat kehadiran mereka terasa kuat di latar belakang. Posisi Australia mencoba memadamkan isu ini (kemerdekaan Papua) dan tidak membiarkan ini menjadi fokus utama forum,” tandas Cain.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-UCTZRGQ2d8A/XVQf6CoITsI/AAAAAAAANVM/y7jpghcp8PALi0AwepduMM3-vEIHwa4OwCLcBGAs/s1600/Ketua%2BULMWP%2BBenny%2BWenda%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="850" height="450" src="https://1.bp.blogspot.com/-UCTZRGQ2d8A/XVQf6CoITsI/AAAAAAAANVM/y7jpghcp8PALi0AwepduMM3-vEIHwa4OwCLcBGAs/s640/Ketua%2BULMWP%2BBenny%2BWenda%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpeg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><b>Ketua ULMWP Benny Wenda </b><i>(Foto: RNZI/Koroi Hawkins)</i></td></tr> </tbody></table> <h4> <span style="font-weight: normal;">Benny Wenda di Forum Kepulauan Pasifik</span></h4> Sejak namanya diusulkan Vanuatu sebagai salah satu peserta Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Benny Wenda dikabarkan akan menggunakan forum itu untuk mendesak PBB menggelar referendum kemerdekaan Papua. Disadur dari SBS, momen ini dipercaya merupakan kesempatan pertama kalinya seseorang dari Provinsi Papua di Indonesia, terutama pejuang kemerdekaan seperti Benny, menjadi bagian dari delegasi resmi di PIF.<br /> <br /> Menurut <i><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/kemarahan-indonesia-ketika-masalah-papua-merdeka-diangkat-dalam-forum-pasifik.html" target="_blank"><span style="color: #073763;">The Guardian</span></a></i>, Benny yang kini bermukim di Inggris akan menggalang dukungan dari negara-negara Pasifik di forum PIF bagi kemerdekaan tanah airnya, Papua. Benny akan berkampanye bagi lahirnya resolusi Majelis Umum PBB untuk meninjau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang memasukkan Papua ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<br /> <br /> Benny sebagai tokoh pejuang kemerdekaan Papua senantiasa mengundang perhatian pemerintah Indonesia, salah satunya ketika Dewan Kota Oxford memberikan penghargaan Oxford Freedom of The City Award kepada ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) itu tanggal 17 Juli 2019.<br /> <br /> “Ketika saya melarikan diri dari penjara Indonesia di West Papua tahun 2002, Oxford jadi salah satu tempat pertama di dunia yang menyambut saya dan keluarga,” katanya, menanggapi penghargaan itu. “Saya diberi suaka di Inggris dan menjadikan Oxford sebagai tempat tinggal. Oxford salah satu kota yang pertama kali mendengar jerit rakyat Papua atas keadilan, HAM, dan penentuan nasib.<br /> <br /> Dalam rilis pers hari Sabtu (10/8) di situs resmi ULMWP, Benny menulis, “Saya menyambut baik dukungan oleh anggota Forum Kepulauan Pasifik terhadap seruan Vanuatu yang diselesaikan dalam pertemuan para Menteri untuk mendorong Indonesia dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia agar menetapkan waktu kunjungan dan berusaha memberikan laporan tentang situasi sebelum pertemuan Pimpinan Forum Kepulauan Pasifik (PIFL) berikutnya di Port Vila, Vanuatu tahun 2020.”<br /> <br /> <b>Baca artikel ini: (<a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/07/ri-kecam-walikota-oxford-penghargaan-itu-layak-bagi-benny-wenda.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Perjalanan Benny Wenda dari Penjara Abepura ke Internasional dan Pimpin ULMWP</span></a>)</b><br /> <br /> Benny meminta semua pemimpin negara-negara Pasifik yang menghadiri Forum Kepulauan Pasifik untuk mengingat kembali visi dan nilai-nilai forum yang mencerminkan Blue Pacific sebagai wilayah perdamaian, harmoni, keamanan, inklusi sosial, dan kemakmuran, tempat semua orang Pasifik dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dengan merdeka.<br /> <br /> Benny mengatakan ULMWP yang dipimpinnya pada akhirnya akan mengupayakan pemungutan suara yang bebas dan adil tentang pemisahan diri dari Indonesia. “Kami tidak pernah menggunakan hak kami untuk menentukan nasib sendiri. Kami tidak mencari kekerasan, kami mencari hak-hak kami secara damai, untuk memutuskan bagi diri kami sendiri masa depan kita. Mari kita memilih,” pungkasnya.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-zBCHnRt1JrM/XVQgNaBOYmI/AAAAAAAANVU/7CGct_i7FMYB2B93Jga0YkHkA0L1eW2kQCLcBGAs/s1600/Perdana%2BMenteri%2BFiji%2BFrank%2BBainimarama%2Bdengan%2BPresiden%2BIndonesia%2BJoko%2BWidodo%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="850" height="450" src="https://1.bp.blogspot.com/-zBCHnRt1JrM/XVQgNaBOYmI/AAAAAAAANVU/7CGct_i7FMYB2B93Jga0YkHkA0L1eW2kQCLcBGAs/s640/Perdana%2BMenteri%2BFiji%2BFrank%2BBainimarama%2Bdengan%2BPresiden%2BIndonesia%2BJoko%2BWidodo%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><b>Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama dengan Presiden Indonesia Joko Widodo, Mei 2017 </b><i>(Foto: Pemerintah Fiji)</i></td></tr> </tbody></table> <h4> <span style="font-weight: normal;">Reaksi Keberatan Pemerintah Indonesia</span></h4> Juru bicara pemerintah Indonesia memperingatkan pembahasan isu Papua di forum PIF pekan ini akan menciptakan “preseden negatif untuk secara terbuka membahas urusan dalam negeri negara lain.” Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia merasa tidak senang jika isu Papua dimasukkan dalam agenda resmi pertemuan PIF.<br /> <br /> Jubir itu mengatakan bahwa Papua memiliki hak otonomi khusus dan pemimpin yang dipilih secara demokratis yang berpartisipasi dalam sistem politik Indonesia. “Dalam Pemilu 2019, jumlah rakyat yang memilih di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah 88 persen. 94 persen di antaranya mendukung pemerintahan Jokowi.”<br /> <div> <br /> “Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat murni urusan dalam negeri Indonesia. Tak ada negara, organisasi, atau individu lain yang berhak ikut campur. Kami menentang dengan keras intervensi dalam bentuk apa pun.”<br /> <br /> <b>Baca ini: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/07/freedom-of-oxford-pengakuan-perjuangan-kemerdekaan-bangsa-papua.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Freedom of Oxford, Pengakuan Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Papua</span></a></b><br /> <br /> Sejak awal bulan Desember 2018 hingga saat ini, masih terjadi konflik bersenjata di wilayah Nduga, yang menyebabkan ribuan warga sipil terpaksa mengungsi dan terusir dari tempat tinggal mereka. Delegasi dari Papua sendiri kabarnya telah berangkat ke Tuvalu, namun akhir pekan lalu tertahan di Fiji. Hari Minggu (11/8), Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga maupun Sekretaris Jenderal PIF Dame Meg Taylor mengaku kepada media tidak mengetahui apa yang terjadi pada delegasi Papua tersebut.<br /> <br /> Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengajukan protes atas keikutsertaan Benny kepada sekretariat PIF. “Yang pasti terkait hal ini pemerintah Indonesia telah menyampaikan protes dan keberatan kita ke pihak Vanuatu melalui sekretariat PIF di Fiji, maksud saya, di Suva. Jadi, keberatan itu sudah kita sampaikan ke pihak sekretariat PIF di Suva,” tutur pelaksana tugas (Plt) juru bicara Kementerian Luar Negeri Faizasyah saat ditemui <i>Detik</i> di kantornya hari Senin (12/8).<br /> <br /> Protes itu disampaikan karena pihak sekretariat PIF tidak netral dalam isu Papua. “Dan sejauh pandangan kita, pihak sekretariat ini memiliki ketidaknetralan dalam isu Papua ya, bersikap tidak sepatutnya sebagai sekretariat. Jadi itu sebabnya kita menyampaikan keberatan.”<br /> <br /> Faizasyah juga menegaskan pemerintah Indonesia tidak membuka ruang dialog dengan Benny Wenda. “Ya, Benny Wenda sudah posisinya untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Jadi, kita mau pun, tidak ada keinginan dari pihak pemerintah untuk berbicara dengan mereka, pihak lawan, pihak yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Masa kita berdialog?”<br /> <br /> Faizasyah lantas berbicara mengenai hubungan bilateral Indonesia-Vanuatu yang cukup renggang. Indonesia menurutnya tidak mau ambil pusing dengan negara-negara yang tidak bersahabat. “Tapi kalau kita melihat sikap yang tidak bersahabat, buat apa kita membangun kerja sama dengan orang yang tidak bersahabat dengan kita, sementara masih banyak negara lain yang mau bersahabat dengan Indonesia, yang bisa kita prioritaskan kerja sama pembangunan ekonomi.”<br /> <br /> <b>Baca juga, ini: (</b><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/07/senior-opm-sepatutnya-jeffry-pagawak-tidak-menggunakan-samaran-opm.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Senior OPM: Sepatutnya Jeffry Pagawak Tidak Menggunakan "Samaran OPM"</span></a></b><b>)</b><br /> <br /> Faizasyah menuturkan bahwa Indonesia di Forum Kepulauan Pasifik memilih untuk fokus pada pembahasan isu ekonomi dan lingkungan. Baginya, masalah Papua sudah selesai. “Jadi, lihat sisi-sisi positif yang menguntungkan kedua pihak, PIF dan Indonesia. Daripada kita mempermasalahkan satu isu yang tidak akan ada penyelesaiannya karena itu adalah masalah kedaulatan. Jadi masalah Papua itu selesai.”<br /> <br /> <b><br /></b> <b>Copyright ©<a href="https://www.matamatapolitik.com/china-mitra-atau-pesaing-dilema-sabuk-dan-jalan-australia-di-pasifik-opini/" target="_blank"><span style="color: #990000;">Matamatapolitik</span></a> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u><br /> Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div> </div>

Indonesia vs Benny Wenda: Diangkatnya Isu Papua Merdeka di Forum Pasifik

Foto: Seorang warga Papua memegang bendera Bintang Kejora selama pemakaman pemimpin kemerdekaan terkemuka, Theys Eluay, yang meninggal pad...

Baca lainnya »

Pemimpin Forum Bertemu Organisasi Sipil, Agenda West Papua Mencuat

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-vTjVpibl4uA/XVPYhhfNwAI/AAAAAAAANUw/CrZuhtMcWJ8TUuFiOG4taS99F3GKGjX8QCLcBGAs/s1600/Sesi%2Bdialog%2Bantara%2Bpemimpin%2BPIF%2Bdengan%2Bsejumlah%2BOrganisasi%2BMasyarakat%2BSipil%2B-%2BPasifik%2B--%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="960" height="426" src="https://1.bp.blogspot.com/-vTjVpibl4uA/XVPYhhfNwAI/AAAAAAAANUw/CrZuhtMcWJ8TUuFiOG4taS99F3GKGjX8QCLcBGAs/s640/Sesi%2Bdialog%2Bantara%2Bpemimpin%2BPIF%2Bdengan%2Bsejumlah%2BOrganisasi%2BMasyarakat%2BSipil%2B-%2BPasifik%2B--%2BTabloid%2BWANI.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><b>Sesi dialog antara pemimpin PIF dengan sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil - Pasifik, Rabu (14/08/2019). </b><i>Foto. Kesekretariatan PIF</i></td></tr> </tbody></table> <b><span style="color: #666666;">No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i><br /> <br /> <b>FUNAFUTI, Tuvalu - </b>Hari kedua Rabu (14/08) pertemuan PIF di Tuvalu, pemimpin Forum bertemu dan berdialog dengan Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam sesi ini agenda West Papua mencuat.<br /> <br /> Perdana Menteri Tonga Hon. Akilisi Pōhiva tantang seluruh seluruh pemimpin Forum Kepulauan Pasifik maupun organisasi sipil yang ikut sesi ini.<br /> <br /> "Di mana persatuan dan solidaritas, apa artinya 'Meninggalkan Yang Tak Tertinggal' bagi Anda? kapan kita akan mengatakan CUKUP?," tanya PM Tinga kepada forum, (14/08).<br /> <br /> Lanjut PM Tonga, pemimpin harus bersatu dalam solidaritas dan berdiri dengan West Papua.<br /> <br /> "Berapa lama kita harus menunggu solusi? Indonesia sangat kuat, mereka bisa menantang siapa pun. Dimana perasaan kepemimpinan Anda? dan Di mana hati Anda?," tandas Hon. Akilisi Pōhiva.<br /> <br /> "Ini waktunya aksi untuk menghentikan kekerasan terhadap orang West Papua. Apakah kita menunggu sampai suhunya tinggi? Jika kita akan membahas ini di forum berikutnya, [sesungguhnya] ada sesuatu yang salah dengan diri kita"<br /> <br /> <b>Baca ini:</b><br /> <ol> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/sarapan-pagi-solomon-island-dan-papua-nugini-diskusi-soal-west-papua.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Sarapan Pagi, PM Solomon dan PM Papua Nugini Diskusi Soal West Papua</span></a></b></li> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/manasseh-sogavare-solomon-island-dan-vanuatu-sepakat-kunjungan-pbb-ke-west-papua.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Manasseh Sogavare: Solomon Island dan Vanuatu Sepakat Kunjungan PBB ke West Papua</span></a></b></li> </ol> Marshall Island pun demikian. Marshall mengakui keprihatinan akan pelanggaran hak asasi manusia di West Papua dan  bergabung dengan para pemimpin Forum lainnya dalam seruan untuk menangani masalah yang diajukan oleh Organisasi Masyarakat Sipil di Pasifik.<br /> <br /> Samoa Amerika yang adalah negara anggota PIF juga dikabarkan, telah menegaskan posisinya untuk West Papua.<br /> <br /> "Samoa ingin pemimpin Pasifik meninjau posisi West Papua. Tidak ada yang bergerak sejak posisi pimpinan Forum pada tahun-tahun sebelumnya. Masalahnya tidak dapat diabaikan lagi, ketika orang West Papua sekarat," tegas Perdana Menteri Samoa, Hon. Tuilaepa Malielegaoi<br /> <br /> <b>Lihat ini: (<a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/upaya-indonesia-ganggu-ulmwp-pada-pertemuan-pif-di-tuvalu.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Upaya Indonesia 'Ganggu' ULMWP pada Pertemuan PIF di Tuvalu</span></a>)</b><br /> <br /> Dalam sesi dialog dengan perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil Pasifik ini, mereka membawa beberapa agenda untuk didialog-kan dengan pemimpin PIF, antara lain; 1). Moratorium penambangan dasar laut 10 tahun, 2). Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pasifik, 3). Perubahan Iklim, dan 3). West Papua.<br /> <br /> Berikut ini adalah poin seruan yang diajukan oleh Organisasi Masyarakat Sipil Pasifik kepada Pemimpin Forum Pasifik:<br /> <ol> <li>Pimpinan Forum Pasifik memanggil Indonesia agar segera mengizinkan akses bagi Komisaris Tinggi HAM PBB dan pelapor khusus PBB ke West Papua.</li> <li>Pimpinan Forum Pasifik diminta untuk meminta Indonesia segera membuka akses bagi wartawan independen ke wilayah tersebut, sehingga komunitas internasional dapat menilai dengan lebih baik situasi hak asasi manusia yang sedang berlangsung di West Papua.</li> <li>Pemimpin Forum Pasifik segera mendukung Resolusi PBB untuk memasukkan West Papua pada Daftar Dekolonisasi PBB.</li> </ol> <br /> <b>Posted by: Sonammapa</b><br /> <b>Copyright ©<span style="color: #cc0000;"><a href="https://www.tabloid-wani.com/search/label/PIF" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">tabloid-wani.com/viaPIF</span></a></span> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u><br /> Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

Pemimpin Forum Bertemu Organisasi Sipil, Agenda West Papua Mencuat

Sesi dialog antara pemimpin PIF dengan sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil - Pasifik, Rabu (14/08/2019). Foto. Kesekretariatan PIF No. ...

Baca lainnya »

Samoa Amerika: Masalah West Papua Tidak Bisa Diabaikan Lagi, Perlu Ditinjau!

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-4JTAkaTWJMA/XVOLfoYKs2I/AAAAAAAANUo/3x-h8M3IQHgwox7BOWHbXF8dT8-cwWh_wCLcBGAs/s1600/Samoa%2BAmerika%2BMasalah%2BWest%2BPapua%2BTidak%2BBisa%2BDiabaikan%2BLagi%252C%2BPerlu%2BDitinjau%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Samoa Amerika: Masalah West Papua Tidak Bisa Diabaikan Lagi, Perlu Ditinjau!" border="0" data-original-height="640" data-original-width="960" height="426" src="https://1.bp.blogspot.com/-4JTAkaTWJMA/XVOLfoYKs2I/AAAAAAAANUo/3x-h8M3IQHgwox7BOWHbXF8dT8-cwWh_wCLcBGAs/s640/Samoa%2BAmerika%2BMasalah%2BWest%2BPapua%2BTidak%2BBisa%2BDiabaikan%2BLagi%252C%2BPerlu%2BDitinjau%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Samoa Amerika: Masalah West Papua Tidak Bisa Diabaikan Lagi, Perlu Ditinjau!" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><b>Perdana Menteri Samoa Amerika, Hon. Tuilaepa Aiono Sailele Malielegaoi </b><i>(tengah)</i><b> tiba di Funafuti, Tuvalu (11/08) mengikuti pertemuan PIF yang berlangsung dari tanggal 13-16 Agustus 2019. </b><i>(img doc. Kesekretariatan PIF)</i></td></tr> </tbody></table> <b><span style="color: #666666;">No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i><br /> <br /> <b>FUNAFUTI, Tuvalu - </b>Pertemuan pemimpin Pasifik Island Forum (PIF) dimulai, sesi dialog antara organisasi sipil dengan pemimpin Forum diadakan, Rabu, (14/08/2019).<br /> <br /> Samoa Amerika yang adalah negara anggota PIF dikabarkan, telah menegaskan posisinya untuk West Papua.<br /> <br /> "Masalah West Papua telah diangkat dalam forum ini berulang-ulang. Jika diangkat lagi kembali di forum berikutnya, maka <i>[dapat disimpulkan]</i> ada sesuatu yang salah dengan kami." tandas Perdana Menteri Samoa, Hon. Tuilaepa Aiono Sailele Malielegaoi, (14/08).<br /> <br /> Perdana Menteri Samoa kemudian menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera menanggapi undangan Indonesia untuk mengunjungi West Papua, untuk dilakukannya penilaian atas kondisi masalah hak asasi manusia di sana.<br /> <br /> <b>Lihat ini: (<a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/upaya-indonesia-ganggu-ulmwp-pada-pertemuan-pif-di-tuvalu.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Upaya Indonesia 'Ganggu' ULMWP pada Pertemuan PIF di Tuvalu</span></a>)</b><br /> <br /> Samoa ingin agar pemimpin Pasifik meninjau posisi untuk West Papua. Menurutnya, tidak ada yang berubah sejak posisi pimpinan forum pada tahun-tahun sebelumnya.<br /> <br /> "Masalahnya tidak bisa diabaikan lagi, ketika orang-orang sekarat," tegas Samoa.<br /> <br /> <h4> <span style="font-weight: normal;">Pertemuan PIF</span></h4> Pertemuan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) resmi dibuka kemarin (13/08) sore, di Funafuti, Tuvalu. Para pemimpin Forum dari 18 negara anggota dipastikan telah hadir, termasuk United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) selaku representasi <i>[perwakilan]</i> West Papua.<br /> <br /> Masalah West Papua menjadi menjadi salah satu agenda prioritas dalam pertemuan pemimpin Forum kali ini (*).<br /> __<br /> <b>Baca ini:</b><br /> <ol> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/sarapan-pagi-solomon-island-dan-papua-nugini-diskusi-soal-west-papua.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Sarapan Pagi, PM Solomon dan PM Papua Nugini Diskusi Soal West Papua</span></a></b></li> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/manasseh-sogavare-solomon-island-dan-vanuatu-sepakat-kunjungan-pbb-ke-west-papua.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Manasseh Sogavare: Solomon Island dan Vanuatu Sepakat Kunjungan PBB ke West Papua</span></a></b></li> </ol> <br /> <b>Posted by: Admin</b><br /> <b>Copyright ©<a href="https://www.tabloid-wani.com/search/label/PIF" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">tabloid-wani.com/viaPIF</span></a> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u><br /> Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

Samoa Amerika: Masalah West Papua Tidak Bisa Diabaikan Lagi, Perlu Ditinjau!

Perdana Menteri Samoa Amerika, Hon. Tuilaepa Aiono Sailele Malielegaoi (tengah) tiba di Funafuti, Tuvalu (11/08) mengikuti pertemuan PIF ...

Baca lainnya »

Dukung Pertemuan PIF, Ini Siaran Pers KNPB

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-0QJA_cmDJbw/XVOCpthM77I/AAAAAAAANUg/Ugd-Sc5iEPEqgK1Re33hvkFgPsUONjZwgCLcBGAs/s1600/Dukung%2BPertemuan%2BPIF%252C%2BIni%2BSiaran%2BPers%2BKNPB%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Dukung Pertemuan PIF, Ini Siaran Pers KNPB" border="0" data-original-height="461" data-original-width="626" src="https://1.bp.blogspot.com/-0QJA_cmDJbw/XVOCpthM77I/AAAAAAAANUg/Ugd-Sc5iEPEqgK1Re33hvkFgPsUONjZwgCLcBGAs/s1600/Dukung%2BPertemuan%2BPIF%252C%2BIni%2BSiaran%2BPers%2BKNPB%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Dukung Pertemuan PIF, Ini Siaran Pers KNPB" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><b>Polisi Negosiasi Batasi Orasi KNPB(Jubi/Mawel)</b></td></tr> </tbody></table> <b><span style="color: #666666;">No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i><br /> <h4> Siaran Pers KNPB: Seruan Kepada Pemimpin PIF untuk Mengambil Tindakan Mendesak di West Papua</h4> Rabu, 14 Agustus 2019<br /> <br /> Hari ini dari West Papua, kami berdiri bersama dengan orang-orang terjajah di West Papua, menyerukan para pemimpin Kepulauan Pasifik untuk berdiri dan mengakhiri penjajahan kolonial Indonesia di West Papua.<br /> <br /> Sebagai bagian dari Kepulauan Pasifik, tujuan kami bersifat menghancurkan dan perlu diangkat oleh para pemimpin di Pertemuan Pemimpin PIF di Tuvalu.<br /> <br /> <b>Baca ini:</b><br /> <ol> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/himbauan-knpb-rakyat-dan-pejuang-tidak-saling-provokasi.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Himbauan KNPB: Rakyat dan Pejuang "Tidak Saling Provokasi"</span></a></b></li> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/07/sampaikan-selamat-knpb-berharap-benny-wenda-dapat-merangkul-semua-elemen.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Sampaikan Selamat, KNPB Berharap Benny Wenda dapat Merangkul Semua Elemen</span></a></b></li> </ol> Ada masalah mendesak yang terjadi di West Papua. Lebih dari 8.000 Pengungsi di Nduga berada dalam situasi darurat. 182 diidentifikasi meninggal, dan banyak yang hilang.<br /> <br /> Tentara pembebasan kami dari TPNPB terus berjuang melawan pasukan bersenjata kolonial di tanah. Sementara itu, puluhan ribu militer kita turun untuk mempertahankan kepentingan eksploitasi sumber daya alam.<br /> <br /> Kami mengalami kesulitan dengan penetrasi modal, militer, dan migran kami sendiri yang terus berlanjut secara masif di West Papua. Kami menuju minoritas dan kepunahan di tanah kami sendiri.<br /> <br /> Greenpeace melaporkan penebangan hutan secara liar lebih dari 436.000 herktar semakin meningkat setiap tahun di bawah pendudukan Indonesia, dan tentu saja masalah ini perlu menjadi masalah mendesak dalam pertemuan pemimpin PIF.<br /> <br /> <b>Baca juga: (<a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/upaya-indonesia-ganggu-ulmwp-pada-pertemuan-pif-di-tuvalu.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Upaya Indonesia 'Ganggu' ULMWP pada Pertemuan PIF di Tuvalu</span></a>)</b><br /> <br /> Kami menyeruhkan para pemimpin PIF untuk menempatkan masalah dekolonisasi West Papua bersama dengan Kanaky dan Bougainville. Kami menyeruhkan para pemimpin Pasifik untuk tidak membiarkan kami sebagai satu-satunya koloni di wilayah Pasifik.<br /> <br /> Terakhir, kami sepenuhnya mendukung pemimpin perwakilan dari United Liberation Movement untuk West Papua (ULMWP) untuk menjadi suara aspirasi kami dalam pertemuan tersebut. Kami menolak klaim dan propaganda Indonesia tentang tujuan kami dan memanggil para pemimpin Pasifik kami untuk mengeluarkan Indonesia dari motif kolonialisasi.<br /> <br /> <b><u>Victor Yeimo</u></b><br /> Juru Bicara Internasional KNPB<br /> <br /> <br /> <b>Posted by: </b> <b>Admin</b><br /> <b>Copyright ©<a href="https://www.tabloid-wani.com/search/label/KNPB" target="_blank"><span style="color: red;">KNPBnews</span></a> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u><br /> Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

Dukung Pertemuan PIF, Ini Siaran Pers KNPB

Polisi Negosiasi Batasi Orasi KNPB(Jubi/Mawel) No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal Siaran Pers KNPB: Seruan Kepada Pemimpin PIF untuk ...

Baca lainnya »

Sarapan Pagi, PM Solomon dan PM Papua Nugini Diskusi Soal West Papua

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-p74r6kkevI8/XVMvCXnUUuI/AAAAAAAANUU/_-ud7QYbGfwUaJesEcK1rbPCB_xw2E8nwCLcBGAs/s1600/Sarapan%2BPagi%2BSolomon%2BIsland%2Bdan%2BPapua%2BNugini%2BDiskusi%2BSoal%2BWest%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Sarapan Pagi, PM Solomon dan PM Papua Nugini Diskusi Soal West Papua" border="0" data-original-height="638" data-original-width="960" height="424" src="https://1.bp.blogspot.com/-p74r6kkevI8/XVMvCXnUUuI/AAAAAAAANUU/_-ud7QYbGfwUaJesEcK1rbPCB_xw2E8nwCLcBGAs/s640/Sarapan%2BPagi%2BSolomon%2BIsland%2Bdan%2BPapua%2BNugini%2BDiskusi%2BSoal%2BWest%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Sarapan Pagi, PM Solomon dan PM Papua Nugini Diskusi Soal West Papua" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><b>Foto: Diskusi PM Manasseh Sogavare dan PM James Marape dalam sesi sarapan pagi pada pertemuan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Funafuti, Tuvalu. doc. Kesekretariatan PM Solomon Island</b></td></tr> </tbody></table> <b><span style="color: #666666;">No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i><br /> <b><br /> </b> <br /> <b>FUNAFUTI, Tuvalu - </b>Perdana Menteri Solomon Island, Hon. Manasseh Sogavare telah bertemu dengan mitranya Perdana Menteri Vanuatu, Hon. Charlot Salwai, pada hari Selasa, (13/08/2019) di Finafuti, Tuvalu sela awal pembukaan pertemuan PIF.<br /> <div> <br /> <b>Baca ini: (<a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/manasseh-sogavare-solomon-island-dan-vanuatu-sepakat-kunjungan-pbb-ke-west-papua.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Manasseh Sogavare: Solomon Island dan Vanuatu Sepakat Kunjungan PBB ke West Papua</span></a>)</b><br /> <br /></div> <div> Pada hari berikutnya (14/08) di sela-sela sarapan pagi, Perdana Menteri Hon. Manasseh Sogavare kemudian bertemua dengan Perdana Menteri baru PNG, Hon. James Marape. Kedua pemimpin mengadakan sarapan bilateral dengan membahas masalah West Papua.</div> <div> <br /></div> <div> Selain itu, mereka juga bahas tentang masalah Visa, Melanesian Spearhead Group (MSG) dan PG2023. (*)<br /> ___<br /> <b>Simak berikut ini:</b><br /> <ol> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/07/menlu-vanuatu-msg-mengecewakan-dan-semakin-tidak-relevan.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Menlu Vanuatu: MSG Mengecewakan dan Semakin Tidak Relevan</span></a></b></li> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/03/blok-oposisi-lebih-baik-msg-ganti-nama-saja-menjadi-forum-ekonomi-melanesia-mef.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Blok Oposisi: Lebih baik MSG Ganti Nama Saja Menjadi Forum Ekonomi Melanesia (MEF)</span></a></b></li> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/02/pemimpin-vanuatu-msg-harus-tetap-pada-akar-prinsip-dasar-pendirian.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Pemimpin Vanuatu: MSG Harus Tetap Pada "akar" Prinsip Dasar Pendirian</span></a></b></li> </ol> <br /> <div> <b>Posted by: Admin</b><br /> <b>Copyright ©<span style="color: #cc0000;">tabloid-wani.com/viaPMSolomon</span> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u><br /> Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div> </div>

Sarapan Pagi, PM Solomon dan PM Papua Nugini Diskusi Soal West Papua

Foto: Diskusi PM Manasseh Sogavare dan PM James Marape dalam sesi sarapan pagi pada pertemuan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Funafuti, T...

Baca lainnya »

Upaya Indonesia 'Ganggu' ULMWP pada Pertemuan PIF di Tuvalu

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-4F0AdmDMs44/XVMbZJ-GRII/AAAAAAAANT8/Cegge76k8EcqlA3qcQ-02GDUg06KU7WsQCLcBGAs/s1600/Upaya%2BIndonesia%2B%2527Ganggu%2527%2BULMWP%2Bpada%2BPertemuan%2BPIF%2Bdi%2BTuvalu%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Upaya Indonesia 'Ganggu' ULMWP pada Pertemuan PIF di Tuvalu" border="0" data-original-height="828" data-original-width="1104" height="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-4F0AdmDMs44/XVMbZJ-GRII/AAAAAAAANT8/Cegge76k8EcqlA3qcQ-02GDUg06KU7WsQCLcBGAs/s640/Upaya%2BIndonesia%2B%2527Ganggu%2527%2BULMWP%2Bpada%2BPertemuan%2BPIF%2Bdi%2BTuvalu%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Upaya Indonesia 'Ganggu' ULMWP pada Pertemuan PIF di Tuvalu" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><b>Ket. Foto, kiri ke kanana: Ny. Lora Lini <i>special envoy </i>Vanuatu untuk West Papua di PBB, Benny Wenda ketua ULMWP dan Dr. Jacob Rumbiak juru bicara hadiri pertemuan Forum Kepulauan Pasifik di Tuvalu. Sesi upacara pembukaan, tamu undangan dari setiap delegasi turut saksikan dan membuka bersama</b><i><b>.</b> (Foto. doc. ULMWP to <a href="http://tabloid-wani.com/"><span style="color: #b45f06;">tabloid-wani.com</span></a>)</i></td></tr> </tbody></table> <b><span style="color: #666666;">No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i><br /> <br /> <b>Port Numbay, -</b> Pertemuan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) resmi dibuka kemarin (13/08) sore, di Funafuti, Tuvalu. Para pemimpin Forum dari 18 negara anggota dipastikan telah hadir, termasuk United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) selaku representasi <i>[perwakilan]</i> West Papua.<br /> <div> <br /></div> <div> Seketika ULMWP mewakili West Papua hadir dalam pertemuan PIF di Tuvalu, Indonesia <u>'bereaksi keras'</u> dan melakukan berbagai lobi sebagai upaya untuk menganggu dan menghambat jalannya agenda kemerdekaan Papua yang sedang didorong Vanuatu bersama ULMWP pada pertemuan ini.<br /> <br /> Pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri mengancam dan protes Vanuatu, karena melibatkan delegasi ULMWP dalam delegasi resminya negara Vanuatu. Protes tersebut, Indonesia kirim kepada pemerintah Vanuatu melalui kedutaan besar Indonesia di Fiji.<br /> <br /> <b>Simak artikel ini: (<a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/msg-sakit-kepala-west-papua-sakit-hati-dan-indonesia-merampas-melanesia.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">MSG Sakit Kepala, West Papua Sakit Hati dan Indonesia Merampas Melanesia</span></a>)</b><br /> <br /> Selanjutnya Indonesian juga bertemu presiden Tuvalu dan Sekjend PIF, Meg Taylor di kantor sekretariat Forum dan protes tentang agenda West Papua yang telah dimasukan menjadi agenda resmi pada pertemuan PIF di Tuvalu. Indonesia kemudian menuduh Forum Kepulauan Pasifik telah mengambil sikap yang tidak adil, sebab menurut Indonesia, PIF dianggap telah memihak pada ULMWP dan perjuangan bangsa Papua.<br /> <br /> Melalui Australia dan New Zealand, Indonesia menggunakan tangan kedua negara ini untuk menghambat dan membatalkan ULMWP hadir dalam pertemuan di Tuvalu, khususnya ketua Eksekutif ULMWP, Benny Wenda. Pemerintah Australia dan Selandia Baru larang <a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/06/perjalanan-benny-wenda-dari-penjara-abepura-ke-internasional-dan-pimpin-ulmwp.html" target="_blank"><span style="color: blue;">Benny Wenda</span></a> naik pesawat Herkules dan Helikopter milik Australia maupun Selandia baru yang angkut delegasi ke Tuvalu. Pesawat-pesawat itu dicarter oleh Penitia Pertemuan PIF untuk mengangkut semua delegasi yang ikut dalam pertemuan ini.<br /> <br /> Pada waktu yang sama, tepatnya tanggal 13 Agustus 2019 ketika pertemuan Forum Pasifik mulai dibuka, dalam waktu yang sama 13 Agustus, sebuah video telah dikeluarkan oleh Sebby Sambom jurubicara TPNPB. Dalam keterangan Video yang tengah beredar itu ditulis, reunifikasi TPN-PB pada 1 Agustus 2019. Beberapa poin pengantar video itu mengatakan; ULMWP, WPNCL, NRFPB, TRWP, TNPB maupun West Papua Army (WPA) harus dibubarkan. Bila tidak, pasukan khusus TPNPB akan cari dan bunuh mereka. Hal ini semua bertolak belakang semua dengan ULMWP maupun West Papua Army, seperti yang kami ketahui bersama bahwa semua militer West Papua dari <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/07/tiga-basis-militer-papua-bersatu-jadi-west-papua-army.html" target="_blank"><span style="color: blue;">tiga faksi</span></a> besar; TPNPB/TPN-OPM, TRWP dan TNPB pada bulan Mei 2019 lalu telah menyatakan sikap <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/07/1-juli-2019-ulmwp-resmi-umumkan-militer.html" target="_blank"><span style="color: blue;">bersatu</span></a> dalam West Papua Army, sebagai tentara Papua.<br /> <br /> Keluarnya video dan pernyataan ini ada hubungan dengan ancaman pemerintah Indonesia untuk serang ULMWP terkait pertemuan di Tuvalu.<br /> <br /> <b>Baca juga: (<a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/bazoka-persatuan-sudah-kini-ulmwp-siap-dirikan-negara.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Bazoka: Persatuan Sudah, Kini ULMWP Siap Dirikan Negara</span></a>)</b><br /> <br /> Salah satu media di Papua turut terlibat beritakan pernyataan dan isi video itu, yang menujukkan hubungan dari semua rentetan permainan Indonesia ini sedang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. <br /> <br /> Perlu diketahui, tujuan dari semua rangkaian ini adalah; untuk menggagalkan agenda resolusi West Papua yang sedang didorong oleh negara Vanuatu dan ULMWP dalam pertemuan PIF di Tuvalu. Maka itu disampaikan kepada seluruh rakyat Papua, agar tidak terhanyut dalam irama permainan Indonesia seperti yang disebutkan diatas. Rakyat Papua tetap fokus dan kawal agenda bangsa Papua yang telah menjadi salah satu agenda <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/selain-iklim-masalah-west-papua-jadi-agenda-prioritas-pif.html" target="_blank"><span style="color: blue;">prioritas</span></a> yang sedang dorong dalam pertemuan Forum Kepulauan Pasifik di Tuvalu ini (*).<br /> ______<br /> <b>Baca terkait:</b><br /> <ol> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/sempat-dihambat-delegasi-west-papua-berhasil-tiba-di-tuvalu.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Sempat Dihambat, Delegasi West Papua Berhasil Tiba di Tuvalu</span></a></b></li> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/kemarahan-indonesia-ketika-masalah-papua-merdeka-diangkat-dalam-forum-pasifik.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Kemarahan Indonesia, ketika Masalah Papua Merdeka Diangkat dalam Forum Pasifik</span></a></b></li> </ol> <br /> <b>Posted by: Admin</b><br /> <b>Copyright ©</b><b><span style="color: #cc0000;"><a href="https://www.tabloid-wani.com/" target="_blank"><span style="color: #b45f06;">tabloid-wani.com</span></a></span></b><b> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u><br /> Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div>

Upaya Indonesia 'Ganggu' ULMWP pada Pertemuan PIF di Tuvalu

Ket. Foto, kiri ke kanana: Ny. Lora Lini special envoy Vanuatu untuk West Papua di PBB, Benny Wenda ketua ULMWP dan Dr. Jacob Rumbiak juru...

Baca lainnya »

Manasseh Sogavare: Solomon Island dan Vanuatu Sepakat Kunjungan PBB ke West Papua

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-y0tBiSZWWs8/XVMpLGhx8BI/AAAAAAAANUE/wlMf5R25cjgo8YYC8YN2roc7iQ8HydBKQCLcBGAs/s1600/Manasseh%2BSogavare%2BSolomon%2BIsland%2Bdan%2BVanuatu%2BSepakat%2BKunjungan%2BPBB%2Bke%2BWest%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Manasseh Sogavare: Solomon Island dan Vanuatu Sepakat Kunjungan PBB ke West Papua" border="0" data-original-height="666" data-original-width="1000" height="426" src="https://1.bp.blogspot.com/-y0tBiSZWWs8/XVMpLGhx8BI/AAAAAAAANUE/wlMf5R25cjgo8YYC8YN2roc7iQ8HydBKQCLcBGAs/s640/Manasseh%2BSogavare%2BSolomon%2BIsland%2Bdan%2BVanuatu%2BSepakat%2BKunjungan%2BPBB%2Bke%2BWest%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Manasseh Sogavare: Solomon Island dan Vanuatu Sepakat Kunjungan PBB ke West Papua" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><b>Foto: PM Sogavare dan PM Salwai berjabat tangan setelah pertemuan kemarin, (13/08) usai sesi upacara pembukaan pertemuan Forum Kepulauan Pasifik (PIF). doc. Kesekretariatan PM Solomon Island.</b></td></tr> </tbody></table> <b><span style="color: #666666;">No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i><br /> <br /> <b>FUNAFUTI, Tuvalu - </b>Perdana Menteri Solomon Island, Hon. Manasseh Sogavare telah bertemu dengan mitranya Perdana Menteri Vanuatu, Hon. Charlot Salwai, pada hari Selasa, (13/08/2019) di Finafuti, Tuvalu sela awal pembukaan pertemuan PIF.<br /> <br /> Melalui <i>akun pers kesekretariatan PM </i>(14/08), Sogavare mengatakan, Melanesian Spearhead Group (MSG) adalah bagian teratas dari agenda kedua pemimpin.<br /> <br /> Kedua pemimpin sepakat bahwa, MSG sebagai organisasi perlu direorganisasi ke tempat sebelumnya sebagai <i>platform </i>[panggung]<i> </i>politik bagi melanesia.<br /> <br /> <b>Baca juga: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/pertemuan-pif-dibuka.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Pertemuan PIF Dibuka</span></a></b><br /> <br /> Hon. Sogavare dan mitranya Vanuatu juga percaya bahwa, MSG harus menjadi <i>platform</i> bagi negara-negara anggota untuk secara kolektif membuat keputusan berdasarkan kebutuhan negara-negara anggota untuk mengatasi masalah seperti perubahan iklim dan Penyakit Tidak Menular (NCD).<br /> <br /> Kedua pemimpin juga telah sepakati kunjungan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC), agar dapat mengunjungi dan menilai situasi hak asasi manusia di West Papua. Pada 2018 lalu, Vanuatu telah menyiapkan <a href="https://dailypost.vu/news/vanuatu-presents-draft-un-resolution-for-west-papua-to-pacific/article_f57f6701-d92b-5d82-b271-1d18fab80bb3.html" target="_blank"><span style="color: blue;">draf resolusi</span></a> untuk dekolonisasi West Papua.<br /> <br /> Indonesia juga disambut dan dipuji karena mengundang UNHRC untuk melakukan penilaian.<br /> <br /> Perjanjian perdagangan bilateral dan kerja sama antara kedua negara juga dibahas antara Hon. Sogavare dan Hon. Salwai (*).<br /> <br /> <b>Baca ini: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/sempat-dihambat-delegasi-west-papua-berhasil-tiba-di-tuvalu.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Sempat Dihambat, Delegasi West Papua Berhasil Tiba di Tuvalu</span></a></b><br /> <br /> <br /> <b>Posted by: Admin</b><br /> <b>Copyright ©</b><b><span style="color: #cc0000;">tabloid-wani.com/viaPMSolomon</span></b><b> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u><br /> Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b>

Manasseh Sogavare: Solomon Island dan Vanuatu Sepakat Kunjungan PBB ke West Papua

Foto: PM Sogavare dan PM Salwai berjabat tangan setelah pertemuan kemarin, (13/08) usai sesi upacara pembukaan pertemuan Forum Kepulauan P...

Baca lainnya »

Masalah West Papua, Mengapa Australia dan New Zealand 'Membungkam'?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-tfPnl7uerjI/XVKGf9NI5rI/AAAAAAAANTw/_KeGaptrkMYzYovYPvnHtFU5MzkpBxT_QCLcBGAs/s1600/Masalah%2BWest%2BPapua%252C%2BMengapa%2BAustralia%2Bdan%2BNew%2BZealand%2BMembungkam%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="911" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-tfPnl7uerjI/XVKGf9NI5rI/AAAAAAAANTw/_KeGaptrkMYzYovYPvnHtFU5MzkpBxT_QCLcBGAs/s640/Masalah%2BWest%2BPapua%252C%2BMengapa%2BAustralia%2Bdan%2BNew%2BZealand%2BMembungkam%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" width="606" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption"><b>Gambar Ilustrasi kekejaman Apartheid terhadap peduduk asil Aborigin di Australia</b><i><b>.</b> (ist)</i></td></tr> </tbody></table> <b><span style="color: #666666;">No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i><br /> <h3> Di Pasifik, Mengapa dua negara ini bungkam atas pelanggaran HAM di West Papua?</h3> <div> <b>Oleh: Kritian Griapon)*</b></div> <div> Senin, 13 Agustus 2019<br /> <br /> Australia adalah salah satu bangsa Eropa yang membetuk negara diluar teritorialnya, yaitu: “diatas wilayah integritas teritorial suku bangsa Aborigin”. Rekam jejak (track record) Australia masa lalu, termasuk dalam sistem apartheid yang berkembang di akhir abad-19, selain di Afrika Selatan.<br /> <br /> Australia dan Selandia Baru adalah “Koloni Inggris yang membentuk negara diatas wilayah suku bangsa lain yaitu, Negara Australia (suku bangsa Aborigin) dan Negara Selandia Baru (suku bangsa Mauri).<br /> <br /> Telah terjadi tindakan marginalisasi dan pengucilan (eksklusi sosial) besar – besaran terhadap suku bangsa Aborigin dan Mauri disegala aspek kehidupan yang dimulai pada akhir abad-19 dengan menggunakan sistem apartheid.<br /> <br /> Perkembangan Hak Asasi Manusia pada pertengahan abad-20, dan didorong oleh ratifikasi hak – hak pribumi pada abad-21 ditandai era globalisasi, membuka ruang hak – hak pribumi yang sangat mendasar, yakni “Hak Menentukan Nasib Sendiri”, menjadi kehati – hatian kedua bangsa eropa itu yang membentuk negara dikawasan wilayah etnis dan budaya Austronesia yang bersinggungan dengan budaya etnis Melanesia, Mikronesia dan Polinesia.<br /> <br /> Berbicara masalah HAM sangat beresiko terhadap keberadaan kedua bangsa itu yang membentuk negara diatas wilayah etnis dan budaya Austronesia, karena kedua negara itu berdiri diatas Pelanggaran HAM suku bangsa Aborigin dan Mauri. dan masalah itu telah dijadikan "kartu As" oleh Indonesia yang kini sedang dimainkan untuk menekan Australia dan Selandia Baru berkaitan dengan Pelanggaran HAM yang dibuatnya di “Papua Barat”.<br /> <br /> Indonesia dapat berbuat apa saja, dan mengancam keberadaan orang asli papua diatas negerinya sendiri, bahkan berani mengusir tinggalkan wilayahnya, karena kartu As itu, sehinga membuat Otoritas Australia dan Selandia Baru harus bersifat lunak terhadap berbagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia di Papua Barat.<br /> <br /> Kehadiran China di kawasan regional pasifik dan disambut di hampir seluruh negara pulau di kawasan itu, secara politis memberi suasana baru bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat yang sebelumnya didalam kawalan dan kendali ketat kekuasaan Amerika Serikat dan sekutunya yang mempunyai kepentingan politik - ekonomi di papua Barat.<br /> <br /> <b>Simak ini:</b><br /> <ol> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/08/pertemuan-pif-pm-new-zealand-juga.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Pertemuan PIF, PM New Zealand Juga Didesak untuk Mendukung West Papua</span></a></b></li> <li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/06/menlu-new-zealand-akan-mengangkat-masalah-west-papua-dengan-indonesia.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Menlu: New Zealand akan Mengangkat Masalah West Papua dengan Indonesia</span></a></b></li> </ol> Negara – negara pulau di kawasan regional pasifik sudah tidak bisa menjadi alat kendali AS lagi secara langsung maupun melalui sheriff pasifiknya Autralia dan Selandia Baru.<br /> <br /> Negara – negara dikawasan regional pasifik sebagai negara berdaulat, mempunyai plihan bebas dan terbaik untuk menentukan hubungan diplomasi politik luar negeri, terutama membangun kerjasama hubungan bilateral yang saling menguntungkan dengan China,<br /> <br /> Membangun hubungan kerja sama dengan China, sudah menjadi komitmen yang tidak bisa ditawar menawar lagi demi kebutuhan Pembangunan Ekonomi dan Alih Teknologi di kawasan itu.<br /> <br /> Mengapa demikian? Karena AS, Australia dan Selandia Babu lambat merespons perkembangan yang terjadi di kawasan regional pasifik. Dan masalah Papua Barat dapat dijadikan alat tawar pintu masuk rediplomasi politik AS dan Sekutunya di pasifik, guna membendung pengaruh China. "Bukan tidak mungkin itu bisa terjadi". <b><i>(Kgr)</i></b><br /> <b><i>____</i></b><br /> <b><i>*) Penulis adalah aktivis HAM.</i></b><br /> <br /><br /><b>Copyright ©FB (via <a href="https://www.facebook.com/kristian.griapon.3/posts/774320709653634" target="_blank"><span style="color: #3d85c6;">Kritian Griapon</span></a>) </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u><br /> Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div>

Masalah West Papua, Mengapa Australia dan New Zealand 'Membungkam'?

Gambar Ilustrasi kekejaman Apartheid terhadap peduduk asil Aborigin di Australia . (ist) No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal Di Pasif...

Baca lainnya »