Presiden Sementara menanggapi perintah keras Presiden Widodo di West Papua

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-QFGUD969w0E/YIjH9vvcdqI/AAAAAAAAOL8/DyMdS5GxzHU2GdBRuIsH9BuQPTKpv2mggCLcBGAsYHQ/s1180/Presiden%2BSementara%2Bmenanggapi%2Bperintah%2Bkeras%2BPresiden%2BWidodo%2Bdi%2BWest%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="663" data-original-width="1180" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-QFGUD969w0E/YIjH9vvcdqI/AAAAAAAAOL8/DyMdS5GxzHU2GdBRuIsH9BuQPTKpv2mggCLcBGAsYHQ/w640-h360/Presiden%2BSementara%2Bmenanggapi%2Bperintah%2Bkeras%2BPresiden%2BWidodo%2Bdi%2BWest%2BPapua%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Benny Wenda, Presiden Sementara West Papua</b> <i>(<a href="https://www.thetimes.co.uk/article/papuan-independence-battle-fought-from-oxford-village-3vkl0lw7n" target="_blank">TIMES photographer: Richard Pohle</a>)</i></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><b><br />27 April 2021</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br />Sebagai Presiden Sementara bangsa West Papua, saya mengeluarkan tanggapan ini atas <a href="https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/general-killed-papua-04262021151413.html">perintah keras</a> Presiden Indonesia Widodo di West Papua.</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Indonesia mencoba sekali lagi untuk melabeli Tentara West Papua dan perjuangan rakyat West Papua sebagai 'penjahat' dan 'teroris'. Indonesia telah secara ilegal menginvasi dan menduduki negara kami selama hampir 60 tahun, <a href="https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=5030&context=sspapers">menjadikan orang-orang untuk genosida</a>. Invasi dan pendudukan ilegal adalah tindakan kriminal. Genosida adalah tindakan teroris. Perlawanan terhadap ini sah dan perlu.</div><div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan saya kepada Presiden Indonesia adalah: Siapa yang menginvasi negara kita? Siapa yang telah membunuh lebih dari 500.000 pria, wanita dan anak-anak? Siapa yang telah <a href="https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25322">membuat lebih dari 50.000 warga sipil mengungsi</a> sejak Desember 2018, yang <a href="https://www.humanrightspapua.org/news/33-2021/743-update-on-health-condition-of-idps-from-nduga-many-children-suffer-scabies">menyebabkan kematian ratusan orang lagi</a>? Jelas bahwa Indonesia adalah negara <a href="https://www.ulmwp.org/interim-president-the-opm-is-not-a-terrorist-group-the-indonesian-state-is">teroris yang beroperasi</a> di tanah saya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kami tahu apa yang akan ditimbulkan oleh perintah ini: lebih banyak pembunuhan, lebih banyak penyiksaan, lebih banyak penderitaan rakyat saya. Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, <a href="https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/441298/fears-of-major-military-crackdown-in-papua">mendesak Pemerintah</a> untuk 'menghancurkan mereka. Kita akan membahas masalah hak asasi manusia nanti. 'Ini adalah mentalitas yang menyebabkan <a href="https://www.reuters.com/article/us-indonesia-papua-shooting/indonesia-rights-commission-alleges-slain-papuan-pastor-was-tortured-idUSKBN27I11G">penyiksaan dan pembunuhan</a> Pastor Yeremia Zanambani tahun lalu. Sikap inilah yang mengakibatkan tiga pria <a href="https://en.jubi.co.id/three-intan-jaya-men-dead-in-the-hands-of-tni/">dipukuli hingga meninggal dunia</a> di sebuah rumah sakit pada Februari tahun ini. Itu sebabnya Amnesty Indonesia <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210426172354-20-635008/amnesty-kritik-ketua-mpr-abaikan-ham-tumpas-kkb-papua">sudah mengutuk pembicara tersebut</a>.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Presiden Widodo, Anda mengakui bahwa sedang terjadi perang di West Papua. Mengapa Brigadir Jenderal ditempatkan di sana jika tidak ada perang? Mengapa Anda <a href="https://www.ulmwp.org/west-papua-and-the-right-to-self-determination-under-international-law-melinda-janki">mengerahkan lebih dari 21.000 pasukan baru</a> dalam tiga tahun terakhir? Kami tidak berbicara tentang kelompok atau geng 'kriminal', kami berbicara tentang kombatan dalam perjuangan pembebasan nasional untuk mengusir penjajah ilegal. Tentara West Papua sedang mempertahankan kemerdekaan kami, hutan kami, gunung kami. Sayap militer perjuangan West Papua bukanlah kelompok 'kriminal'; ia berkomitmen untuk mengikuti hukum humaniter internasional dan hukum konflik bersenjata, tidak seperti negara Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">West Papua terdaftar di Komite Khusus Dekolonisasi PBB sebagai <a href="https://www.ulmwp.org/west-papua-and-the-right-to-self-determination-under-international-law-melinda-janki">wilayah non-pemerintahan sendiri</a> sebelum Indonesia menginvasi pada tahun 1962 dan <a href="https://www.ulmwp.org/wp-content/uploads/2019/02/Thomas-Musgrave-An-analysis-of-the-1969-Act-of-Free-Choice-in-West-Papua-2015.pdf">mengadakan Tindakan Tidak Memilih yang curang</a> pada tahun 1969. Perjuangan kami adalah hak dasar kami untuk mempertahankan negara kami, berdaulat secara hukum sejak 1961 Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatannya dari penjajahan Belanda, seperti halnya Timor Timur memperjuangkan kemerdekaan dengan cara apapun. Apakah ini membuat orang Indonesia atau Timor Leste menjadi 'penjahat' atau 'teroris' di bawah hukum internasional? Seperti mereka, kami melanjutkan perjuangan sah kami untuk mendapatkan kembali kemerdekaan kami yang dicuri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Presiden Indonesia harus segera menarik militernya dari West Papua. Pasukan dan helikopter Anda tidak melakukan apa-apa selain menimbulkan ketakutan pada wanita dan anak-anak di desa. Pendudukan pasukan Anda adalah teroris, mengintimidasi dan melecehkan orang-orang West Papua di setiap sudut jalan. Anda harus mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia masuk ke West Papua, sesuai dengan <a href="https://www.ulmwp.org/press-release-spanish-senate-calls-for-un-high-commissioner-to-be-allowed-into-west-papua-as-arrests-made">permintaan 84 negara internasional</a>, untuk menunjukkan kepada dunia apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Alih-alih bereaksi dengan pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut, Anda harus duduk bersama saya, sebagai Presiden dengan Presiden, dan menemukan cara untuk menyelesaikan konflik kita secara damai. Kekuatan militer tidak dapat menyelesaikan masalah yang sudah berusia 60 tahun ini; hanya referendum yang dimediasi internasional yang akan menyelesaikan. Untuk kebaikan rakyat saya dan untuk kebaikan rakyat Anda, mari kita duduk dan menemukan solusi yang adil yang akan bertahan untuk selamanya.</div></div><br /><b>Benny Wenda</b><br />Interim President <div>Pemerintah Sementara ULMWP<div><div><br /></div><div><br /></div><div><b>Posted by: Admin</b></div><div><b>Copyright ©<a href="https://www.ulmwp.org/interim-president-responds-to-president-widodos-crackdown-order-in-west-papua" target="_blank"><span style="color: #cc0000;">ULMWP Official site</span></a> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u> </div><div>Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div></div></div>

Presiden Sementara menanggapi perintah keras Presiden Widodo di West Papua

Benny Wenda, Presiden Sementara West Papua ( TIMES photographer: Richard Pohle ) 27 April 2021 Sebagai Presiden Sementara bangsa West Papua...

Baca lainnya »

Demokrasi di Era Revolusi dan Revolusi di Era Demokrasi

<b><span style="color: #666666;"><div style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-jWA9BHZWDUs/YHjtnzkgvHI/AAAAAAAAOLs/AkvTDVyYSaQJ8b04mhLpkZ_I_lzcSD5IQCLcBGAsYHQ/s2048/Demokrasi%2Bdi%2BEra%2BRevolusi%2Bdan%2BRevolusi%2Bdi%2BEra%2BDemokrasi%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1"><img alt="Demokrasi di Era Revolusi dan Revolusi di Era Demokrasi" border="0" data-original-height="1040" data-original-width="2048" height="324" src="https://1.bp.blogspot.com/-jWA9BHZWDUs/YHjtnzkgvHI/AAAAAAAAOLs/AkvTDVyYSaQJ8b04mhLpkZ_I_lzcSD5IQCLcBGAsYHQ/w640-h324/Demokrasi%2Bdi%2BEra%2BRevolusi%2Bdan%2BRevolusi%2Bdi%2BEra%2BDemokrasi%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Demokrasi di Era Revolusi dan Revolusi di Era Demokrasi" width="640" /></a></div>No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i> <br /><h4 style="text-align: left;">Demokrasi</h4><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px; text-align: left;">Demokrasi secara awam diartikan sebagai sebuah pemerintahan yang dijalankan oleh suara mayoritas dan memperhatikan hak-hak kaum minoritas.</blockquote><br />Menurut Wikipedia, Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas<br /><br /><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px; text-align: left;">Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.</blockquote><br /><https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi><br /><br /><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px; text-align: left;">Wikipedia mendefinisikan demokrasi dari proses pemilihannya. Selanjutnya dalam menjalankan pemerintahan yang dipilih maka, secara awam, demorakrasi ialah pemerintahan yang menghargai hak asasi manusia, dipilih lewat pemilihan umum, diangkat berdasarkan peraturan dan menjalankan pemerintahanya dengan tunduk kepada undang-undang yang berlaku di dalam negara yang bersangkutan.</blockquote><br />Tidak sebatas proses pemilihan dan cara menjalankan pemerintahan, demokrasi juga belakangan ini telah menjadi sebuah cita-cita dari masyarakat modern, yang disebut sebagai masyarakat beradab (civilized human beings). Masyarakat yang demokratis telah menjadi sebuah tujuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Demokrasi tidak hanya dianggap sebagai sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan.<br /><br />Abraham Lincoln mengatakan “Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”<br /><br />Sem Karoba mengatakan dalam realitasnya, “Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat bersama para pihak berduit, oleh rakyat serta memanfaatkan suara rakyat dan untuk kepentingan perut.”<br /><br />Singkatnya, demokrasi mengandung makna sebuah proses yang terjadi, sebuah konsultasi yang terjadi, sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang telah disepekati bersama.<div><br /><h4 style="text-align: left;">Revolusi</h4></div><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><div style="text-align: left;">Revolusi mengandung dua arti: yang pertama ialah perubahan mendadak, dan yang kedua ialah perubahan secara total.</div></blockquote><div><br />Menurut Wikipedia, Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas<br /><br /></div><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><div style="text-align: left;">Revolusi adalah <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_sosial_budaya" target="_blank">perubahan sosial dan kebudayaan</a> yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat">masyarakat</a>.<a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi#cite_note-1">[1]</a> Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. <https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi></div></blockquote><div><br />Revolusi tidak hanya terjadi secara sosial dan kebudayaan, tetapi juga dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan: ekonomi, politik dan pemerintahan.<br /><br />Revolusi yang terjadi secara mendadak ini kebanyakan dilakukan dengan cara mengangkat senjata, melakukan perombakan mendadak dan kebanyakan sangat berdarah-darah. Oleh karena itulah, di dunia post postmodern saat ini, banyak pihak tidak senang mendengar atau menggunakan nama “revolusi”, karena mereka membayangkan peristiwa-peristiwa berdarah-darah dan perombakan mendadak.<br /><br />Revolusi yang berdarah-darah secara mendadak juga sering dikaitkan dengan komunisme, atau sosialisme, sehingga kebanyakan masyarakat di dunia barat tidak senang mendengar, membaca atau menggunakan kata ini.<br /><br />Revolusi dalam arti perubahan menyeluruh, tidak hanya perubahan mendadak, sering digunakan oleh Sukarno, proklamator NKRI dalam pidato-pidato politiknya. Kita mendengarkan beliau sering mengatakan “revolusi multi-dimensi”, dan “revolusi total”. Dalam hal ini beliau memadukan antara revolusi total dan revolusi mendadak.<br /><br />Yang dimaksud oleh Tentara Revolusioner West Papua (TRWP) dalam konteks perjuangan Papua Merdeka ialah sebuah perubahan yang menyeluruh, mulai dari perubahan cara berpikir, perubahan tentang gambar diri, perubahan sistem politik dan perubahan pemerintahan dan negara, secara total, secara keseluruhan.<br /><br />Filsafat Revolusioner TRWP yang lain ialah perubahan ini dipimpin langsung oleh Sang Panglima Mahatinggi Revolusioner Semesta Alam Sepanjang Masa, Yahwe, di dalam Yesus Kristus, yang telah melakukan revolusi total sehingga merubah nasib manusia berdosa menjadi anak-anak Allah, dan merubah manusia yang harus masuk neraka menjadi layak masuk sorga, memanggil Allah sebagai Bapa.<br /><br />TRWP mengatakan revolusi kemerdekaan West Papua harus dimulai dari cara kita berpikir dan memandang diri sendiri, dan dengan ukuran itu kita melihat dan menerima realitas kehidupan di luar hidup kita.</div><div><br /><h4 style="text-align: left;">Demokrasi dan Revolusi</h4></div><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><div style="text-align: left;">Dalam demokrasi terdapat unsur konsultasi, dan di dalamnya terdapat aspek kebersamaan. Dalam revolusi terdapat aspek keseluruhan dan kecepatan dalam perubahan.</div></blockquote><p>Tentu saja proses perubahan yang cepat tidak dapat terjadi melalui proses tanya-jawab dan proses konsultasi yang berkepanjangan. Kalau proses yang terjadi adalah konsultasi, diskusi dan konsolidasi, maka perubahan itu disebut proses demokrasi, bukan proses revolusi.</p><div><br />Dalam demokrasi dibutuhkan pemimpin yang taat hukum, dan setia kepada kesepakatan bersama. Sementara dalam revolusi dibutuhkan seorang pemimpin yang tegas, cepat-tanggap dan bertanggung-jawab atas apa saja yang dilakukannya dan dampak yang ditimbulkan olehnya.<br /><br />Revolusi membutuhkan pemimpin yang kuat, pemimpin yang tegas dan pemimpin yang tidak takut mengambil resiko, bahkan sampai resiko nyawanya-pun ia tidak memperdulikannya untuk memperjuangkan apa yang dianggapnya sebagai kebenaran yang harus direbut. Sedangkan demokrasi tidak membutuhkan pemimpin yang kuat, tetapi ia butuh pemimpin yang sabar dan mendengarkan semua pihak untuk berpendapat, dan kemudian menjalankan kebijakannya berdasarkan kesepahaman dan kesepakatan bersama.<br /><br />Kelemahan terburuk dari demokrasi di era revolusi ialah revolusi harus dijalankan mengikuti momentum, sedangkan demokrasi dijalankan mengikuti suarat terbanyak. Dalam revolusi suara dari makhluk non-manusia lebih diutamakan dan sedangkan demokrasi lebuh mengutamakan suara manusia. Itulah sebabnya para tokoh revolusioner di dunia sering dilihat sebagai tokoh mistik, karena mereka lebih peka terhadap aspirasi dan gerakan segenap komunitas makhluk daripada sekedar gerakan dan keinginan manusia.<br /><br />Kalau saja demokrasi dipraktekkan dalam era revolusi, maka yang akan dirugikan ialah nyawa bangsa yang sedang berjuang menentang sebuah tirani. Tirani akan semakin beringas dan semakin mengancam. Proses demokrasi di era revolusi bisa-bisa ditafsirkan sebagai sebuah kesengajaan untuk menghabisi kaum terjajah yang sedang melawan tirani kekuasaan.</div><div><br /><b>Papua Merdeka Perlu Demokrasi atau Revolusi?</b><br /></div><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><div style="text-align: left;">Bangsa Papua saat ini, tahun 2021 terbagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama ialah bangsa Papua yang menginginkan revolusi kemerdekaan West Papua. Kelompok kedua ialah orang Papua yang menginginkan demokrasi kemerdekaan West Papua. Kelompk ketiga ialah orang Papua yang menginginkan status quo, membiarkan apa yang terjadi, kalau nanti merdeka bersyukur, dan kalau tidakpun masih tidak apa-apa, walaupun dengan ada rasa marah dan dongkol terhadap NKRI dan orang Indonesia.</div></blockquote><div><ul style="text-align: left;"><li>Apakah revolusi dibutuhkan dalam perjuangan Papua Merdeka?</li></ul></div><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><div style="text-align: left;">Jawabannya sangat sederhana. Bahwa siapa saja yang menginginkan Papua Merdeka artinya ia menginginkan revolusi, yaitu sebuah perubahan sistem pemerintahan Indonesia berubah ke sistem pemerintahan West Papua. Ini revolusi.</div></blockquote><div><br />Kita bertanya lagi,<br /><ul style="text-align: left;"><li>Apakah demokrasi dibutuhkan dalam perjuangan Papua Merdeka?</li></ul></div><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><div style="text-align: left;">Jawabannya juga sangat sederhanay. Bahwa demokrasi akan diselenggarakan setelah Papua Merdeka, setelah NKRI keluar dari Tanah Papua.</div></blockquote><div><br />Jawaban ini tentu saja memicu pertanyaan berikut:<br /></div><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><div style="text-align: left;">Kalau begitu, proses demokrasi yang sedang terjadi dalam pemerintahan sementara West Papua saat ini?</div></blockquote><div><br /></div><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><div style="text-align: left;">Jawabannya kembali sangat sederhana. Bahwa proses demokrasi yang sedang terjadi dalam Pemerintahan Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin oleh Presiden Sementara Hon Benny Wenda ialah proses bunuh diri.</div></blockquote><div><br />Proses bertanya-jawab dengan para pendiri ULMWP dan para pihak di luar pilar ULMWP oleh seorang pemimpin revolusi Papua Merdeka ialah sebuah langkah yang secara teori dikatakan sebagia langkah salah waktu, mengingat era revolusi dan era demokrasi merupakan dua era yang tidak pernah berjalan bersamaan.<br /><br />Semua orang paham bahwa pada era revolusi maka demokrasi tidak berlaku. Sebaliknya, pada era demokrasi maka revolusi tidak dapat dibenarkan.<br /><br /></div><div>Lalu bagaimana kalau demokrasi berlangsung di era revolusi?<br /></div><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><div style="text-align: left;">Secara konsep berpikir, itu sebuah drama yang tidak menarik, karena ini sebuah drama salah waktu.</div></blockquote><div><br /></div><div><h4 style="text-align: left;">Penutup</h4>Kebanyakan pemimpin revolusi tidak pernah berdemokrasi. Mereka perjuangkan demokrasi, akan tetapi mereka sendiri tidak pernah melaksanakannya.<br /><br />Demikian juga, para tokoh demokrasi tidak pernah berjuang di era revolusi, mereka juga tidak melakukan revolusi dalam demokrasi. Akan tetapi mereka berbicara dan berbangga atas revolusi yang pernah terjadi.<br /><ul style="text-align: left;"><li><b>Legacy yang akan ditinggalkan Hon. Interim Presiden Benny Wenda ialah sebuah legacy revolusi Papua Merdeka ataukah sebuah legacy Demorkasi Papua Merdeka?</b></li></ul><div>__________</div><div><b><i>Baca juga:</i></b></div><div><ol style="text-align: left;"><li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2019/02/revolusi-west-papua-merdeka-antara-proses-dan-pendekatan-untuk-pembebasan-bangsa-papua.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Papua Post, Revolusi West Papua Merdeka: Antara Proses dan Pendekatan untuk Pembebasan Bangsa Papua</span></a></b></li><li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/05/tidak-ada-demokrasi-dalam-revolusi-dan-tidak-ada-demokrasi-dalam-pemerintahan-juga.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Tidak Ada Demokrasi dalam Revolusi, dan Tidak Ada Demokrasi dalam Pemerintahan Juga</span></a></b></li></ol></div><div><br /></div><div><b>Posted by: Admin</b></div><div><b>Copyright ©<a href="https://epapua.com/2021/04/demokrasi-di-era-revolusi-dan-revolusi-di-era-demokrasi.html/" target="_blank"><span style="color: red;">e-Papua</span></a> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u> </div><div>Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div></div>

Demokrasi di Era Revolusi dan Revolusi di Era Demokrasi

No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal   Demokrasi Demokrasi secara awam diartikan sebagai sebuah pemerintahan yang dijalankan oleh suara mayor...

Baca lainnya »

Konferensi Gereja Pasifik bersama Dewan Gereja Papua mendukung ULMWP diterima anggota penuh MSG

<b><span style="color: #666666;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/--D_tYnGEPvA/YHhMgO3dZRI/AAAAAAAAOLk/sMuQ_5cib5gahWLwq_nFazk6ikXjWbgFwCLcBGAsYHQ/s860/Pimpinan%2BDewan%2BGereja%2BPasifik%2B-%2BTabloid%2BWANI.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Konferensi Gereja Pasifik bersama Dewan Gereja Papua mendukung ULMWP diterima anggota penuh MSG" border="0" data-original-height="512" data-original-width="860" height="382" src="https://1.bp.blogspot.com/--D_tYnGEPvA/YHhMgO3dZRI/AAAAAAAAOLk/sMuQ_5cib5gahWLwq_nFazk6ikXjWbgFwCLcBGAsYHQ/w640-h382/Pimpinan%2BDewan%2BGereja%2BPasifik%2B-%2BTabloid%2BWANI.png" title="Konferensi Gereja Pasifik bersama Dewan Gereja Papua mendukung ULMWP diterima anggota penuh MSG" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>FOTO: Foto bersama Pimpinan Gereja-gereja Pasifik usai Sidang Umum PCC ke-11 di Auckland, New Zealand.</b></td></tr></tbody></table>No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i> <div><br /></div><div style="text-align: left;"><b>PASIFIK — </b>Konferensi Gereja Pasifik atau <i>Pacific Conference of Churches (PCC)</i> telah bergabung bersama masyarakat sipil Pasifik menyerukan agar United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk diterima menjadi anggota penuh <i>Melanesian Spearhead Group (MSG).</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><div style="text-align: justify;">Seruan itu muncul menjelang KTT MSG pada 21 April 2021, tetapi juga setelah meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat oleh pasukan keamanan Indonesia di Papua.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div><div style="text-align: justify;">Sekretaris Jenderal Konferensi Gereja Pasifik, Pendeta James Bhagwan, mengatakan perwakilan Papua berhak atas keanggotaan penuh MSG sebagai suara dari orang-orang yang tertindas.</div><div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Presiden Indonesia Joko Widodo berkomitmen pada 2019 bahwa dia siap berdialog dengan ULMWP. Oleh sebab itu kami mendesak Indonesia untuk berdialog dengan ULMWP, dengan itikad baik dan mendukung masuknya mereka [ULMWP] ke MSG," kata pendeta James Bhagwan dikutik halaman resmi <a href="https://www.facebook.com/lotupasifika/posts/279738877130360" target="_blank"><span style="color: #2b00fe;">Dewan Gereja Pasifik (PCC)</span></a>.</div></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Seruan ini dibuat PCC dan mitranya di Pasifik setelah seruan Dewan Gereja West Papua (PCWP) yang menghimbau agar:</div><ol style="text-align: justify;"><li style="text-align: left;">Dewan HAM PBB agar dapat mengunjungi Tanah Papua untuk melakukan investigasi pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua.</li><li style="text-align: left;">Keterlibatan Tim Independent selaku pihak ketiga dalam menyikapi dan melakukan pendampingan dan pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan kebutuhan warga yang hidup sebagai pengungi dan ataupun pihak-pihak korban di Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, Timika dan Papua.</li><li style="text-align: left;">Presiden Joko Widodo menepati janjinya pada 30 September 2019 yang menyatakan siap “berdialog dengan kelompok pro-referendum Papua, ULMWP.”</li><li style="text-align: left;">Pemerintah Indonesia melakukan Dialog dengan ULMWP untuk menyelesaikan masalah Papua, sebagaimana yang telah Pemerintah (SBY – Yusuf Kala) menyelesaikan masalah GAM Aceh dengan dimediasi Negara ketiga.</li><li style="text-align: left;">Para pemimpin Melanesia Sphere Group (MSG) untuk menerima ULMWP sebagai anggota penuh MSG dalam KTT MSG pada April 2021.</li><li style="text-align: left;">Rakyat Papua melakukan Doa dan Puasa bagi Pemulihan Tanah dan Manusia Papua serta persatuan setiap pemimpin Adat, Gereja, Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, Perempuan dan Pemuda sejak 11 April 2021.</li><li style="text-align: left;">Rakyat Papua, dimulai dari keluarga untuk mempraktekkan prinsip-prinsip hidup damai, hindari hal-hal yang dapat menghancurkan masa depan masing-masing pihak. Melindugi dan membina masing-masing keluarga dengan baik dan penuh bertanggungjawab.</li><li style="text-align: left;">Dukungan doa dan puasa dari rakyat dan para pemimpin Gereja di Pasifik.</li></ol><div><br /></div><div><b>Posted by: Admin</b></div><div><b>Copyright ©<a href="https://www.facebook.com/lotupasifika/posts/279738877130360" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">The PCC</span></a> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u> </div><div>Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div></div>

Konferensi Gereja Pasifik bersama Dewan Gereja Papua mendukung ULMWP diterima anggota penuh MSG

FOTO: Foto bersama Pimpinan Gereja-gereja Pasifik usai Sidang Umum PCC ke-11 di Auckland, New Zealand. No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal  ...

Baca lainnya »

Dewan Gereja Papua mendukung ULMWP diterima sebagai anggota penuh MSG

<b><span style="color: #666666;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-0EalsnyuPko/YHPK52YbcRI/AAAAAAAAOLc/oxL1ygbIk_kxRY2AWPGWxSwDGuzzA_nIACLcBGAsYHQ/s1024/Dewan%2BGereja%2BPapua%2Bmendukung%2BULMWP%2Bditerima%2Bsebagai%2Banggota%2Bpenuh%2BMSG%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Dewan Gereja Papua mendukung ULMWP diterima sebagai anggota penuh MSG" border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-0EalsnyuPko/YHPK52YbcRI/AAAAAAAAOLc/oxL1ygbIk_kxRY2AWPGWxSwDGuzzA_nIACLcBGAsYHQ/w640-h480/Dewan%2BGereja%2BPapua%2Bmendukung%2BULMWP%2Bditerima%2Bsebagai%2Banggota%2Bpenuh%2BMSG%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Dewan Gereja Papua mendukung ULMWP diterima sebagai anggota penuh MSG" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>FOTO: Konferensi pers Dewan Gereja Papua atau </b><i style="font-weight: bold; text-align: start;">West Papua Council of Churches</i><span style="text-align: start;"><b> (WPCC) menyampaikan Surat Gembala tertanggal 2 April 2021. </b>(Foto: istimewa)</span><b style="color: #666666;"> </b></td></tr></tbody></table>No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i> <div><br /></div><div><b>PORT NUMBAY —</b> Dewan Gereja Papua atau <i>West Papua Council of Churches</i> (WPCC) kembali mengeluarkan 'Surat Gembala'. Kali ini, Surat Gembala tersebut dikeluarkan dalam rangka perayaan Paskah mengenang kisah sengsara dan kebangkitan Tuhan Yesus<b>—</b>Kristus. </div><div><br /></div><div>Surat tersebut tertanggal 2 April 2021 ditandatangani oleh Pdt. Benny Giay, Pdt. Andrikus Mofu, Pdt. Dorman Wandikbo dan Pdt. Socratez Yoman. </div><div><br /></div><div>Dalam Surat tersebut, ada sembilan (9) poin himbauan yang dikeluarkan, satu diantaranya adalah Dewan Gereja Papua (WPCC) mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) diterima sebagai anggota penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG).</div><div><br /></div><div>“Para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk menerima ULMWP sebagai anggota penuh MSG dalam KTT MSG pada April 2021.” seru Dewan Gereja dalam Surat Gembal pada poin ke lima.</div><div><br /></div><div>WPCC/Dewan Gereja juga mendukung rencana kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke West Papua “Dewan HAM PBB agar dapat mengunjungi Tanah Papua untuk melakukan investigasi pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua.” kata WPCC pada poin pertama.</div><div><br /></div><div>Berikut ini adalah isi Surat Gemba versi <i>full,</i> silahkan dibaca:</div><br /><div style="text-align: center;"><b>SURAT GEMBALA</b></div><h4 style="text-align: center;">DEWAN GEREJA PAPUA<br /><span style="font-weight: normal;"><i>(West Papua Council of Churches)</i></span></h4><blockquote><div style="text-align: center;"><b>Dalam Rangka Paskah; Mengenang Kisah Sengsara dan Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus</b></div></blockquote><blockquote><div style="text-align: center;"><b>“Orang benar binasa, dan tidak ada orang pun yang memperhatikannya; orang-orang saleh tercabut nyawanya, dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya; sungguh, karena meraja lelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar” (Yesaya, 57:1-2).</b></div></blockquote><div><div style="text-align: justify;">Pada bulan April, Umat Kristen memperingati Kisah Sengsara dan Karya Keselamatan Yesus Kristus. Kami, Pemimpin Gereja di Tanah Papua telah mencatat sejumlah peristiwa yang mengakibatkan umat di atas Tanah Papua dari waktu ke waktu memikul salib penderitaan selama 58 tahun akibat kebijakan politik rasisme sistemik Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari tahun ke tahun, rakyat Papua meratapi duka mendalam yang berkepanjangan. Dua perayaan penting umat Kristen yaitu Natal dan Paskah, tidak pernah dimaknai secara damai. Dengan mata tertuju kepada Salib Kristus, Kami mencatat sebagian kecil jalan penderitaan umat sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>1. Pengiriman Pasukan TNI dan POLRI</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">Sejak 2019 hingga 2021, pengiriman Pasukan TNI dan POLRI non organik di Tanah Papua terus terjadi ketika rakyat Papua melakukan aksi demonstrasi damai sebagai bentuk protes terhadap politik rasisme sistemik penguasa Indonesia. Penanganan negara yang sangat represif terhadap orang Papua yang dimulai secara khusus terhadap mahasiswa Papua di asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Indonesia.</div></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam interval waktu tiga tahun, pengiriman pasukan TNI dan POLRI ke Tanah Papua dalam catatan kami mencapai 2,603 orang. Keterangan waktu dan jumlah personil dengan daerah tujuan sebagai berikut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>(a). </b>Pengiriman pasukan TNI POLRI sejak 12 agustus 2018 hingga 9 Maret 2019 sebanyak 200 personil pasukan BRIMOB tiba di Timika dengan tujuan wilayah konflik di Nduga, Puncak Papua dan Puncak Jaya. Telah dikirim 100 Personil (1 Kompi) yang tergabung dalam SATGAS Papua di Wilayah Nduga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>(b). </b>Pada Selasa 4 Desember 2018, 153 Personil Gabungan TNI Polri dikirim ke Nduga Papua sebagai pasukan khusus untuk menghadapi TPNPB/OPM.</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>(c). </b>Sabtu 9 Maret 2019, 600 Personil tambahan prajurit TNI dari Batolyon 431 Kostrad Makasar dan Batolyon Zipur 8 Makasar tiba di Timika untuk tujuan Nduga.</div></div><div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>(d). </b>Pada 17 Februari 2021, 100 personil pasukan BRIMOB dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dilepas oleh Kapolda NTT untuk dikirim ke Intan Jaya. Ratusan personel Brimob Polda NTT itu akan diperbantukan di Intan Jaya selama enam bulan ke depan. Tugas mereka untuk memperketat keamanan di Intan Jaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>(e). </b>Pada 17 Februari 2021, Kapolda Jambi melepaskan 100 personil pasukan Brimob untuk ditugaskan di Puncak Jaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>(f). </b>Pada 10 Maret 2021, 1.350 personil pasukan TNI tiba di pelabuhan Jayapura Papua. Pimpinan militer di Papua mengatakan kehadiran 1,350 prajurit TNI ini untuk menggantikan Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro, Yonif Raifder 312/KH, dan Yonif Raider 100/PS yang purnatugas di Satgas Ops Pamtas RI-Papua Nugini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Konflik antara personil TNI/POLRI dan TPNPB di Kabupaten Nduga sejak Desember 2018 sampai Maret 2021 telah mengakibatkan:</div><div style="text-align: justify;"><ul><li>480 orang lebih warga sipil meninggal dunia, sebagian besar meninggal di tempat pengungsian.</li><li>34.461 orang meninggalkan rumah mereka dan tinggal di hutan dan mengungsi ke kabupaten Jayawijaya, Lani Jaya, Timika, Yahukimo dan Kabupaten sekitarnya.</li><li>Rumah-rumah warga sipil telah dibakar dan dihancurkan.</li><li>Sejumlah rumah ibadah dan tempat pelayan kesehatan dan pendidikan dijadikan pos TNI/POLRI di Intan Jaya, Puncak Jaya dan Sekitarnya</li></ul></div><div style="text-align: justify;">Dampak konflik di Intan Jaya mengakibatkan:</div><div style="text-align: justify;">- 10 Warga Sipil ditembak mati oleh TNI POLRI dengan keterangan sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>(a). </b>Penembakan terhadap 2 orang hamba Tuhan di Intan Jaya,</div><div style="text-align: justify;">Pdt. Yeremia Zanembani pada 9 September 2020 oleh anggota TNI dan pada 26 October 2020 seorang petugas Gereja Katolik (Katekis) Rufinus Tipagau yang ditembak mati oleh anggota TNI.</div><div style="text-align: justify;"><b>(b).</b> Pada 15 Februari 2021 tiga warga sipil, Janius, Justinus dan Soni Bagau di Sugapa (Puskesmas), ditembak mati oleh TNI.</div><div style="text-align: justify;"><b>(c). </b>Pada 27 Februari 2021, Donatus Mirip (kelainan fisik, bisu dan tuli) ditembak mati oleh TNI</div><div style="text-align: justify;"><b>(d). </b>Pada 6 Maret 2021, pembunuhan terhadap Melianus Nayagau, anak muda, pelajar SMP</div><div style="text-align: justify;"><b>(e).</b> Pengungsian dan korban warga sipil juga terjadi di Kabupaten Puncak Papua. Seorang pelajar yang ditembak oleh anggota TNI saat pulang sekolah, Atanius Murib dan Amanus Murib yang selamat dari bencana kematian.</div></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">- Sekitar 1000 orang lebih mengungsi ke Intan Jaya. Mereka mengungsi di halaman pastoran dan susteran Gereja Katolik Bilogay. Sekitar 300 kepalah keluarga mengungsi di Nabire. Ratusan kepala keluarga mengungsi di Paniai, Puncak Papua dan wilayah sekitarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selama pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus di Tanah Papua, Papua telah dikepung dari semua arah, darat, laut dan udara. Satuan Teritorial Baru bertambah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Telah terjadi penambahan Kodam Baru, Korem, Kodim, Batolyon, Yonif Satuan Tempur dan bantuan Tempur hingga Koramil untuk TNI Angkatan Darat. Untuk TNI AD, sedang direncanakan pada tahun 2021-2024 akan dibangun 4 Kodim di Kabupaten Lanny Jaya, Tolikara, Pegunungan Bintang dan Nduga. Juga terjadi penambahan untuk TNI Angkatan Laut: Lantamal, Koarmada (Komando Armada) III, Marinir. Sedangkan untuk TNI Angkatan Udara penambahan Pangkoopsau (Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara), Lanud dan Radar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada waktu yang sama penambahan infrasturktur dan personil juga terjadi di Kepolisian Republik Indonesia. Telah terjadi penambahan Polda, Polresta, Polres, Polsek hingga Pos polisi. Juga pasukan tempur Polisi, BRIMOB pun dimekarkan markas Brimob hingga kompi di tanah Papua. Anggota TNI/Polri aktif juga menjadi agen pemasok utama senjata dan peluru kepada TPN/OPM.</div></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain penambahan ketiga angkatan tersebut, Markas Besar TNI juga membuk Kogabwilhan (Koordinasi Gabungan Wilayah Pertahanan) pada akhir 2019. Kogabwilhan III berkedudukan di Timika-Papua. Instansi ini sekarang menentukan segala pengoperasian militer di Papua dan mendatangkan ribuan pasukan</div></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2. Politik Rasisme yang tersistemik</b></div></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia belum mengambil pelajaran dan atau melakukan perubahan pendekatan yang persuasif terhadap perlawanan aksi protes damai dan terbuka oleh orang Papua atas ujaran rasisme pada mahasiswa Papua di Surabaya Agustus 2019.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ujaran rasis terhadap Orang Papua masih saja diungkapkan oleh para pejabat negara, tokoh politik bahkan masyarakat sipil Indonesia. Memasuki 2021, Natalius Pigay mendapat ungkapan rasis dari ketua Kelompok Pendukung Presiden Jokowi, Ambrosius Nababan oleh Abu Janda, Tim Buzzer Jokowi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pandangan dan kebijakan Rasisme juga keluar dari mulut Mantan kepala BIN (Badan Intelijen Negara), Hendropriyono, yang ingin menyelesaikan masalah di Papua dengan memindahkan paksa 2 juta orang Papua ke Manado supaya mereka bisa menjadi “orang Indonesia.”</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada 26 Maret 2021 ungkapan rasisme oleh suporter pemain Persija Jakarta di stadiun Kanjuruan Malang Jawa Timur melontarkan ungkapan rasime kepada Patrick Wanggai, Pemain asal Papua yang bermain di PSM Makasar tersebut setelah mencetak gol ke gawang</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Persija Jakarta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada 8 Maret 2021, Kapolresta Malang, Kombes Leonardus Harapantua Simarmata Permata telah melakukan tindakan rasis dan intimidatif terhadap mahasiswa Papua yang menggelar aksi di Malang, Jawa Timur. Dari mulutnya, Kapolres tersebut menyatakan jika darah mahasiswa Papua 'halal' sehingga bisa ditembak seandainya mereka berani memasuki halaman Mapolresta Malang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pengiriman pasukan TNI/POLRI ke Papua tanpa persetujuan DPR RI, pemaksaan pemekaran kabupaten dan provinsi di Tanah Papua, upaya memaksakan perpanjangan Dana Otonomi Khusus Papua oleh Pemerintah Indonesia pada Papua merupakan bukti watak rasisme penguasa Indonesia pada orang Papua. Penguasa dan rakyat Indonesia masih memandang orang Papua kelas dua di Indonesia dan disamakan dengan hewan tertentu. Orang Papua di semua level dan tingkatan telah mengalami politik rasial Indonesia selama 58 tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>3. Stigmatisasi OPM sebagai elompok Teroris</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">Pada senin 26 Maret 2021, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI Mantan Kapolda Papua yang saat ini menjabat Kepala BNPT (Badan Penanggulangan Terorisme) Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar menyampaikan perlunya menggalang dukungan, diskusi lintas kementrian, departemen, lembaga untuk mendorong Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) disamakan dengan kelompok Teroris di Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">OPM memperjuangkan apa ada dalam mukadimah Undang-Undang</div></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dasar Indonesia pada 1945 “bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa oseh sebab itu penjajahan dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.” Perjuangan OPM dan orang Papua juga adalah bagian dari menegakan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 dan konvenan internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik.</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>4. Pelanggaran Hak Sipil-Politik</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">Kami menyaksikan, aparat keamanan terus melakukan pembungkaman ruang demokrasi, membatasi ruang bagi orang Papua untuk menyampaikan aspirasi secara damai tanpa ada tekanan dan intimidasi. Aksi penolakan otonomi khusus Papua jilid 2 dibubarkan paksa di beberapa kota di Papua dan di Indonesia seperti di Manado, Makasar, Jakarta, Malang dan Jogyakarta. Demikian juga rencana Rapat Dengar Pendapar (RDP) tentang Otonomi Khusus Papua oleh Majelis Rakyat Papua dihadang, diteror dan ditangkap aparat keamanan di Merauke, Wamena dan beberapa kabupaten lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sepanjang 2020 terdapat 42 kasus yang menyangkut: hak atas hidup, hak atas kebebasan ekspresi dan berkumpul, hak atas rasa aman, hak atas hidup yang lebih sejahtera dan hak atas pekerjaan yang layak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kami juga mencatat banjirnya migrasi yang terus berdatangan ke Tanah Papua.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada 2010 hingga 2020 menurut data sensus kependudukan 2020 jumlah penduduk Papua bertambah 1.470.000 dengan total penduduk di Papua pada 2020 menjadi 4.300.000.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>5. Deforestasi dan kejahatan Lingkungan</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada Maret-Mei 2020 melalui citra satelit ditemukan deforestasi lahan seluas 1.488 ha pada areal kelapa sawit. Yang terbesar di wilayah Manokwari (372 ha), di wilayah Merauke (372), di Boven Digoel (222 ha) dan di Bintuni (110 ha). Kami membaca laporan Indonesian Monitoring Coalition (koalisi ini terdiri dari 11 NGOs) deforatesi di Papua sangat meningkat selama administrasi Presiden Jokowi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selama 20 tahun terakhir areal hutan mengalami kerusakan 663,433 ha; 71% dari deforestasi ini terjadi selama kurun waktu 2011-2019. Maka rata-rata deforestasi di Papua sekitar 34,000 ha per tahun; puncaknya tahun 2015: 89,000 ha. Selama kurun waktu 2015-2019 (kabinet Jokowi I) Papua kehilangan 298,600 ha. Deforestasi yang paling besar adalah di wilayah Merauke (123,000 ha), Boven Digul (51,600 ha), Nabire (32,900 ha), Teluk Bintuni (33,400 ha), Sorong (33,400 ha) dan Fakfak (31,700 ha).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Indonesia juga menawarkan kepada perusahaan Elon Musk untuk dijadikan tempat khusus peluncuran roket. Menyikapi rencana pemerintah ini, Dewan Adat Biak dan para pemilik hak ulayat menyampaikan protes terbuka. Peluncuran ini akan berdampak perusakan lingkungan bagi masyarakat, penyerahan dan pengosongan tanah adat. Minimal Sekitar 700 ha tanah kosong dibutuhkan untuk kegiatan ‘peluncuran roket’ itu dan proyek strategis lainnya.</div></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berangkat dari rentetan realitas di atas, demi pemulihan dan terwujudnya Perdamaian di</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tanah Papua, kami para pemimpin Gereja di Tanah Papua memohon:</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Dewan HAM PBB agar dapat mengunjungi Tanah Papua untuk melakukan investigasi pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua.</li><li>Keterlibatan Tim Independent selaku pihak ketiga dalam menyikapi dan melakukan pendampingan dan pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan kebutuhan warga yang hidup sebagai pengungi dan ataupun pihak-pihak korban di Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, Timika dan Papua.</li><li>Presiden Joko Widodo menepati janjinya pada 30 September 2019 yang menyatakan siap “berdialog dengan kelompok pro-referendum Papua, ULMWP.”</li><li>Pemerintah Indonesia melakukan Dialog dengan ULMWP untuk menyelesaikan masalah Papua, sebagaimana yang telah Pemerintah (SBY – Yusuf Kala) menyelesaikan masalah GAM Aceh dengan dimediasi Negara ketiga.</li><li>Para pemimpin Melanesia Sphere Group (MSG) untuk menerima ULMWP sebagai anggota penuh MSG dalam KTT MSG pada April 2021.</li><li>Rakyat Papua melakukan Doa dan Puasa bagi Pemulihan Tanah dan Manusia Papua serta persatuan setiap pemimpin Adat, Gereja, Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, Perempuan dan Pemuda sejak 11 April 2021.</li><li>Rakyat Papua, dimulai dari keluarga untuk mempraktekkan prinsip-prinsip hidup damai, hindari hal-hal yang dapat menghancurkan masa depan masing-masing pihak. Melindugi dan membina masing-masing keluarga dengan baik dan penuh bertanggungjawab.</li><li>Dukungan doa dan puasa dari rakyat dan para pemimpin Gereja di Pasifik.</li><li>Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan Terima Kasih kepada para pemimpin adat, pemimpin gereja, media, pemimpin pemerintah, masyarakat dan para akademisi di wilayah Pasific, semua pihak yang terlibat dalam solidaritas Internasional bagi rakyat Papua di Afrika, Australia, Eropa, Amerikat Serikat dan masyarakat sipil Indonesia yang telah menunjukkan solidaritas sejati dalam perjalanan panjang penderitaan Umat Tuhan di atas Tanah Papua.</li></ol></div><div style="text-align: right;"><i>Jayapura – Papua, 2 April 2021</i></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><b>DEWAN GEREJA PAPUA</b></div><div style="text-align: center;"><i>(West Papua Council of Churches)</i></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><i>(ttd)</i></div><div style="text-align: center;"><b><u>Pdt. Benny Giay</u></b></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><i>(ttd)</i></div><div style="text-align: center;"><b><u>Pdt. Andrikus Mofu</u></b></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><i>(ttd)</i></div><div style="text-align: center;"><b><u>Pdt. Dorman Wandikbo</u></b></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><i>(ttd)</i></div><div style="text-align: center;"><b><u>Pdt. Socratez S.Yoman</u></b></div><div><br /></div><div><br /></div><div><b>Posted by: Admin</b></div><div><b>Copyright ©<a href="https://www.facebook.com/LBazoka.Official/posts/1403830916663758" target="_blank"><span style="color: #cc0000;">ULMWP Department of Political Affairs</span></a> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u> </div><div>Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div></div>

Dewan Gereja Papua mendukung ULMWP diterima sebagai anggota penuh MSG

FOTO: Konferensi pers Dewan Gereja Papua atau  West Papua Council of Churches  (WPCC) menyampaikan Surat Gembala tertanggal 2 April 2021. (F...

Baca lainnya »

Buchtar Tabuni: “West Papua Council” mendukung Pemerintah Sementara menjadi anggota penuh MSG

<b><span style="color: #666666;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-6OcqeGPNHyk/YGOrpbeTPqI/AAAAAAAAOLA/ncJPz8wKE2Eo1bvER-Ah_mYa3jyT4n_TgCLcBGAsYHQ/s720/Gerakan-United-Liberation-untuk-Papua-Barat-Legislatif-Dewan-kongres-di-sesi-Pelabuhan-Numbay-Oktober-2020-Foto-Disediakan%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Buchtar Tabuni: “West Papua Council” mendukung Pemerintah Sementara menjadi anggota penuh MSG" border="0" data-original-height="405" data-original-width="720" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-6OcqeGPNHyk/YGOrpbeTPqI/AAAAAAAAOLA/ncJPz8wKE2Eo1bvER-Ah_mYa3jyT4n_TgCLcBGAsYHQ/w640-h360/Gerakan-United-Liberation-untuk-Papua-Barat-Legislatif-Dewan-kongres-di-sesi-Pelabuhan-Numbay-Oktober-2020-Foto-Disediakan%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpeg" title="Buchtar Tabuni: “West Papua Council” mendukung Pemerintah Sementara menjadi anggota penuh MSG" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>FOTO: Sidang tahunan ke-III Komite Legislatif ULMWP berlangsung 14 - 17 Oktober 2020 di Port Numbay (Jayapura), West Papua. Sidang ini telah mengesahkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) dan kemudian diumumkan pada tanggal 20 Oktober 2020 di Camwolker (Port Numbay) di hadapan ribuan rakyat West Papua. Selanjutnya 1 Desember 2020, Benny Wenda mengumumkan Pemerintah Sementara di Oxford, UK.</b> <i>(Gambar: doc. ULMWP)</i></td></tr></tbody></table>No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i> <div><br /></div><div><b>PORT NUMBAY</b> | Kemarin Selasa, (30/03/2021) Ketua Dewan Legislatif ULMWP, Buchtar Tabuni melalui halamannya <b><i><span style="color: #0b5394;">@</span><a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=747172065784635&id=158394807995700" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Buchtar Tabuni</span></a></i> </b>mengatakan, <i>West Papua Council </i>atau Dewan West Papua mendukung penuh Pemerintah Sementara West Papua menjadi anggota penuh MSG (Melanesian Spearhead Group).</div><div><br /></div><div>“West Papua Council Mendukung penuh pemerintah sementara West Papua menjadi anggota penuh di MSG” tulis Buchtar.</div><div><br /></div><div><b><i>Baca juga: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2020/01/kapitalisme-sosialisme-versus-trias--melanesia.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Kapitalisme, Sosialisme versus Trias Melanesia</span></a></i></b></div><div><br /></div><div>Menurut pantauan kami, sejauh ini belum ada pemberitaan resmi tentang agenda Melanesian Spearhead Group 2021.</div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-PW2ziDlqymk/YGOuDY521qI/AAAAAAAAOLI/hXn8eaFv6qggUioMYw1kjkT2e2j6YHmRQCLcBGAsYHQ/s1280/Buchtar%2BTabuni%2B-%2BWest%2BPapua%2BCouncil%2Bmendukung%2BPemerintah%2BSementara%2Bmenjadi%2Banggota%2Bpenuh%2BMSG%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Buchtar Tabuni: “West Papua Council” mendukung Pemerintah Sementara menjadi anggota penuh MSG" border="0" data-original-height="628" data-original-width="1280" height="314" src="https://1.bp.blogspot.com/-PW2ziDlqymk/YGOuDY521qI/AAAAAAAAOLI/hXn8eaFv6qggUioMYw1kjkT2e2j6YHmRQCLcBGAsYHQ/w640-h314/Buchtar%2BTabuni%2B-%2BWest%2BPapua%2BCouncil%2Bmendukung%2BPemerintah%2BSementara%2Bmenjadi%2Banggota%2Bpenuh%2BMSG%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Buchtar Tabuni: “West Papua Council” mendukung Pemerintah Sementara menjadi anggota penuh MSG" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) diumumkan pada tanggal 20 Oktober 2020 di Camwolker (Port Numbay) di hadapan ribuan rakyat West Papua, dengan tema “Rakyat West Papua Siap Bernegara”. (Foto: doc. ULMWP).</b></td></tr></tbody></table><h4 style="text-align: left;">Melanesian Spearhead Group</h4><div>Pertemuan Pejabat Senior atau <i>Senior Officials Meetings </i>MSG untuk pertama kalinya via virtual berlangsung Senin, 29 Maret 2021 di Sekretariat MSG, Port Vila, Vanuatu.</div><div><br /></div><div>Hal itu dikatakan akun <b><i><span style="color: #0b5394;">@<a href="https://www.facebook.com/MelanesianSpearheadGroupSecretariat/posts/1610831129105112" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">MSG Secretariat</span></a></span> </i></b>pada (26/03) lalu. “Pertemuan Senior Officials MSG normalnya meninjau dan menyelesaikan program kerja dan anggaran kami dan juga menghadiri kebijakan luar biasa lainnya untuk memetakan jalan ke depan bagi Sekretariat MSG” tulisnya.</div><div>__</div><div><b><i>Baca juga:</i></b></div><div><ul style="text-align: left;"><li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2021/03/tegas-presiden-sementara-opm-bukanlah-kelompok-teroris.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Tegas! Presiden Sementara: OPM bukanlah kelompok ‘teroris’!</span></a></b></li><li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2021/03/senat-spanyol-menyerukan-komisaris-tinggi-pbb-untuk-diizinkan-masuk-ke-west-papua.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Senat Spanyol menyerukan Komisaris Tinggi PBB untuk diizinkan masuk ke West Papua</span></a></b></li></ul></div><div><br /></div><div><b>Posted by: Admin</b> </div><div><b>Copyright ©</b><b><a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=747172065784635&id=158394807995700" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Buchtar Tabuni</span></a></b><b> | </b><b><a href="https://www.facebook.com/MelanesianSpearheadGroupSecretariat/posts/1610831129105112" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">MSG Secretariat</span></a></b><b> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u> </div><div>Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div>

Buchtar Tabuni: “West Papua Council” mendukung Pemerintah Sementara menjadi anggota penuh MSG

FOTO: Sidang tahunan ke-III Komite Legislatif ULMWP berlangsung 14 - 17 Oktober 2020 di Port Numbay (Jayapura), West Papua. Sidang ini telah...

Baca lainnya »

#Surat Edaran: PNWP (Nieuw Guinea Raad) Edisi 17 Maret 2021

<b><span style="color: #666666;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-VSLWyiqkR0o/YGCER4DQpyI/AAAAAAAAOKg/Oi1GNqfKn5ccWJYOWZvM8D1JNANsTQF6QCLcBGAsYHQ/s960/Surat%2BEdaran%2B-%2BPNWP%2B%2528Nieuw%2BGuinea%2BRaad%2529%2BEdisi%2B17%2BMaret%2B2021%2B-%2BTabloid%2BWANI%2B%25283%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="960" height="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-VSLWyiqkR0o/YGCER4DQpyI/AAAAAAAAOKg/Oi1GNqfKn5ccWJYOWZvM8D1JNANsTQF6QCLcBGAsYHQ/w640-h480/Surat%2BEdaran%2B-%2BPNWP%2B%2528Nieuw%2BGuinea%2BRaad%2529%2BEdisi%2B17%2BMaret%2B2021%2B-%2BTabloid%2BWANI%2B%25283%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i><b>FOTO: Potret Sidang Tahunan Ke-IV Parlemen Nasional West Papua (Nieuw Guinea Raad) tanggal 1 - 5 April 2016 di Hollandia (Jayapura), West Papua. </b>(Doc. PNWP/Nieuw Guiea Raad).</i></td></tr></tbody></table>No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i> <div><br /></div><div><b>Port Numbay, WEST PAPUA</b> | Belum lama ini telah beredar sebuah “Surat Edaran” tertanggal 17 Maret 2021 dikeluarkan oleh Parlemen Nasional West Papua (PNWP) <i>(Nieuw Guinea Raad)</i>. Surat tersebut ditunjukan kepada: (1) Pimpinan dan anggota PNWP, (2) Pimpinan dan anggota PRD (Parlemen Rakyat Daerah), (3) Pimpinan dan anggota Fraksi PNWP, serta (4) Organisasi Afiliasi PNWP.</div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-__zzGTUT8Ns/YGCIaPDr6LI/AAAAAAAAOKo/r2lLCCpAO34o8wEc0heyq6EeKCIUWkb_ACLcBGAsYHQ/s1224/Surat%2BEdaran%2B-%2BPNWP%2B%2528Nieuw%2BGuinea%2BRaad%2529%2BEdisi%2B17%2BMaret%2B2021%2B-%2BTabloid%2BWANI%2B%25285%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1224" data-original-width="899" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-__zzGTUT8Ns/YGCIaPDr6LI/AAAAAAAAOKo/r2lLCCpAO34o8wEc0heyq6EeKCIUWkb_ACLcBGAsYHQ/w470-h640/Surat%2BEdaran%2B-%2BPNWP%2B%2528Nieuw%2BGuinea%2BRaad%2529%2BEdisi%2B17%2BMaret%2B2021%2B-%2BTabloid%2BWANI%2B%25285%2529.jpg" width="470" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Foto: Surat Edaran PNWP </b><b><i>(Nieuw Guinea Raad)</i> tertanggal 17 Maret 2021. </b><i>(doc. sekretariat)</i></td></tr></tbody></table><div>Setelah dikonfirmasi media ini, surat tersebut resmi dikeluarkan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) yang ditandatangani oleh Ketua PNWP, Buchtar Tabuni. </div><div><br /></div><div><i><b><u>Isi surat:</u></b></i></div><div><br /></div>Syukur bagi-Mu TUHAN<div><br /> Sehubungan dengan perihal di atas. maka dengan ini, kami sampaikan kepada semua pihak terutama yang berafiliam dalam Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai deklarator United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk memperhatikan dan melaksanakan hal—hal sebagai benkut:<br /><div><ol style="text-align: left;"><li style="text-align: justify;">Setiap pemimpin menjaga dan mendorong Persatuan Agenda Politik Bangsa Papua yaitu Hak Penentuan Nasib Sendiri Bangsa Papua dalam berbagai kesempatan melalui penataan Kelembagaan ULMWP, Konsolidasi Persatuan dan Sosialisasi kepada segenap rakyat Papua.</li><li style="text-align: justify;">Mendoakan dan mendukung United Liberation Movement for West Papua sebagai wadah Persatuan rakyat Bangsa Papua menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT - ULMWP).</li><li style="text-align: justify;">Sebagai pemimpin PNWP bersama Pimpinan PRD dan Fraksi memahami banyak yang patut dikelola untuk kepentingan perjuangan, untuk itu kami menolak semua bentuk upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan PNWP untuk melaksanakan Konferda [Konferensi Daerah].</li></ol></div><div> Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan.</div><div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;"><i>Jayapura, 17 Maret 2021</i></div><div style="text-align: center;">KETUA</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><i>[tertanda]</i></div><div style="text-align: center;"><b><u>BUCHTAR TABUNI</u></b></div><div>____</div><div><b>Baca juga:</b></div><div><ol style="text-align: left;"><li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2020/05/buchtar-tabuni-serahkan-hak-politik-rakyat-papua-kepada-ulmwp.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Buchtar Tabuni: Serahkan Hak Politik Rakyat Papua Kepada ULMWP</span></a></b></li><li><b><a href="https://www.tabloid-wani.com/2018/01/buchtar-tabuni-saya-berjuang-untuk-mendirikan-negara-west-papua-tanpa-meniru-sistem-politik-negara-negara-kapitalis-imperialis-dan-sosialis-ala-barat.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Buchtar Tabuni: Saya Berjuang untuk Mendirikan Negara West Papua Tanpa Meniru Sistem Politik Negara-Negara Kapitalis, Imperialis dan Sosialis (ala barat)</span></a></b></li></ol></div><div><br /></div><div><b>Posted by: Admin</b></div><div><b>Copyright ©<a href="https://www.tabloid-wani.com/search/label/PNWP" target="_blank"><span style="color: #073763;">PNWP</span></a> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u> </div><div>Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div></div></div>

#Surat Edaran: PNWP (Nieuw Guinea Raad) Edisi 17 Maret 2021

FOTO: Potret Sidang Tahunan Ke-IV Parlemen Nasional West Papua (Nieuw Guinea Raad) tanggal 1 - 5 April 2016 di Hollandia (Jayapura), West Pa...

Baca lainnya »

Jenderal Amunggut Tabi Mengutuk Pengeboman Gereja di Makassar, Indonesia

<b><span style="color: #666666;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-CESxteWyWBI/YGBW1HrEc5I/AAAAAAAAOKQ/8vM-4uHunZw8ZUc5eZV0krI0e8_X0wWyACLcBGAsYHQ/s700/Jenderal%2BAmunggut%2BTabi%2BMengutuk%2BPengeboman%2BGereja%2Bdi%2BMakassar%252C%2BIndonesia%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Jenderal Amunggut Tabi Mengutuk Pengeboman Gereja di Makassar, Indonesia" border="0" data-original-height="394" data-original-width="700" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-CESxteWyWBI/YGBW1HrEc5I/AAAAAAAAOKQ/8vM-4uHunZw8ZUc5eZV0krI0e8_X0wWyACLcBGAsYHQ/w640-h360/Jenderal%2BAmunggut%2BTabi%2BMengutuk%2BPengeboman%2BGereja%2Bdi%2BMakassar%252C%2BIndonesia%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Jenderal Amunggut Tabi Mengutuk Pengeboman Gereja di Makassar, Indonesia" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i><b>Polisi memeriksa lokasi di dekat sebuah gereja setelah ledakan di Makassarr (28/3/2021). polisi masih melakukan pengamanan di sekitar lokasi kejadian ledakan yang berada di Jalan Kartini Kota Makassar.</b> (AFP/Indra Abriyanto)</i></td></tr></tbody></table>No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i> <h4 style="text-align: left;">Dan janji West Papua Army didirikan Berdasarkan Cinta Persaudaraan yang Meningkatkan Harmoni, norma, nilai dan sistem Melanesia yang diwarisi dari Leluhur kita. </h4><div><div style="text-align: left;">Jenderal WPRA (West Papua Revolutionary Army) Amunggut Tabi mengutuk pemboman gereja di Makassar, Indonesia yang telah menyebabkan beberapa orang Kristen terluka dan sekali lagi tempat ibadah Tuhan dalam kondisi teror. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jenderal Tabi melanjutkan, West Papua dipinggirkan dan diperlakukan dengan buruk, kemanusiaan Melanesia direndahkan, pejuang kemerdekaan diburu siang dan malam, desa-desa dibom, desa-desa dibunuh setiap hari, pertama dan terutama karena Indonesia ingin memperluas Islamnya. Kerajaan di seluruh Pasifik Selatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: left;">Indonesia tahu bahwa West Papua adalah pintu masuk Kerajaan Islam ke wilayah Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia di Pasifik Selatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pendekatan “teror” dan “menutup-nutupi” telah digunakan oleh Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia dalam mempertahankan dukungan internasional untuk pendudukannya atas berbagai pulau dan tanah adat di apa yang dibayangkan oleh Kerajaan Mataram Jawa sebagai “Indonesia”: Sumatera, Kalimantan, Bali , Madura, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan New Guinea. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pengeboman ini dirancang untuk menarik dukungan dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, untuk mendukung unit terornya di lingkungan komando militer dan polisi Indonesia. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pengeboman ini sekali lagi membuktikan bahwa Indonesia bukanlah negara demokrasi, bahwa Indonesia membenci umat Kristen, dan banyak kelompok dan agen teroris yang tumbuh di dalam negeri di dalam masyarakat, instansi pemerintah dan juga sangat aktif terlibat dalam jajaran TNI dan Polri. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jenderal Tabi menegaskan kembali bahwa AS pasti tahu bagaimana terorisme tumbuh dan dirawat di Indonesia. Kelompok teror penting untuk memerangi aktivis hak asasi manusia di Indonesia, untuk menghilangkan gerakan kemerdekaan di Aceh, West Papua, Maluku, Bali, Madura, Riau dan Kalimantan. Kelompok teror dilatih oleh militer di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dan mereka dikerahkan ke West Papua dan provinsi Kristen lainnya di Indonesia. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jenderal Tabi mengatakan negara-bangsa West Papua adalah Negara-Bangsa Hijau, Negara Biru, negara yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia, dan tidak akan pernah mengizinkan siapa pun untuk mengikat atau mengebom gereja, stupa, masjid, atau situs suci mana pun yang dimiliki. suku dan masyarakat adat. West Papua akan mengakui dan melindungi hubungan dengan Tuhan sebagai yang utama dan prasyarat untuk hubungan dengan makhluk lain dan dengan satu sama lain. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><i>Baca juga: <a href="https://www.tabloid-wani.com/2021/03/tegas-presiden-sementara-opm-bukanlah-kelompok-teroris.html" target="_blank"><span style="color: #cc0000;">Tegas! Presiden Sementara: OPM bukanlah kelompok ‘teroris’!</span></a></i></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dia mengatakan tidak ada pejuang Melanesia di West Papua yang akan menyentuh situs suci dan tempat ibadah kapan saja, dengan alasan apa pun. Agama dan kelompok agama tertentu di Indonesia sedang dipersiapkan dan dilatih oleh TNI dan Polri untuk menghapuskan agama Kristen di West Papua dan Melanesia. </div></div><blockquote><div style="text-align: justify;"><b>Gereja Katolik dan Kristen di Indonesia harus mendukung Kampanye Papua Merdeka Barat. West Papua sekarang memiliki Pemerintahan Sementara yang memiliki Departemen / Menteri Kementerian Kristen yang secara khusus didanai dan didedikasikan untuk Penginjilan Indonesia dan memenangkan Indonesia bagi Yesus Kristus. </b><br /></div></blockquote><div><div style="text-align: justify;">Jenderal Tabi mengutuk pengeboman ini sebagai tindakan biadab, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia dan tindakan tidak bermoral dan tidak beradab.</div><div><br /></div><div><br /></div><div><b>Posted by: Admin</b></div><div><b>Copyright ©<a href="https://wpa.news.blog/2021/03/28/gen-amunggut-tabi-condems-church-bombings-in-makassar-indonesia/" target="_blank"><span style="color: #cc0000;">https://wpa.news.blog</span></a> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u> </div><div>Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div></div>

Jenderal Amunggut Tabi Mengutuk Pengeboman Gereja di Makassar, Indonesia

Polisi memeriksa lokasi di dekat sebuah gereja setelah ledakan di Makassarr (28/3/2021). polisi masih melakukan pengamanan di sekitar lokasi...

Baca lainnya »

Tegas! Presiden Sementara: OPM bukanlah kelompok ‘teroris’!

<h3 style="text-align: left;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-FavPjiRCORI/YFwF-XT4xPI/AAAAAAAAOKI/3K_uiff9FM8uqQYijmIfi9htI88UgCaEwCLcBGAsYHQ/s850/Tegas%252C%2BPresiden%2BSementara%2B-%2BOPM%2Bbukanlah%2Bkelompok%2Bteroris%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Tegas! Presiden Sementara: OPM bukanlah kelompok ‘teroris’!" border="0" data-original-height="567" data-original-width="850" height="426" src="https://1.bp.blogspot.com/-FavPjiRCORI/YFwF-XT4xPI/AAAAAAAAOKI/3K_uiff9FM8uqQYijmIfi9htI88UgCaEwCLcBGAsYHQ/w640-h426/Tegas%252C%2BPresiden%2BSementara%2B-%2BOPM%2Bbukanlah%2Bkelompok%2Bteroris%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Tegas! Presiden Sementara: OPM bukanlah kelompok ‘teroris’!" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Aktivis menggelar protes mendukung seruan West Papua untuk kemerdekaan dari Indonesia di Jakarta. <i>(Image: sbs.com.au).</i></td></tr></tbody></table>Presiden Sementara: OPM bukanlah kelompok 'teroris' - negara Indonesia adalah Teroris</h3><div><i>ULMWP statement | 24 Maret 2021</i></div><div><br /></div><div>Negara Indonesia <a href="https://www.suara.com/news/2021/03/23/055152/kkb-dan-opm-akan-diusulkan-jadi-organisasi-teroris-di-papua" target="_blank">sedang mempertimbangkan</a> untuk mendaftarkan Organisasi Papua Merdeka, OPM, sebagai organisasi teroris. Ini adalah serangan yang memalukan bagi rakyat West Papua yang semuanya mendukung perjuangan OPM untuk West Papua yang merdeka dan berdaulat penuh. Kenyataannya, Indonesia adalah negara teroris yang telah melakukan kekerasan massal terhadap rakyat saya selama hampir enam dekade.<br /><br />Rakyat West Papua membentuk negara merdeka mereka sendiri pada tahun 1961. Pada tanggal 1 Desember tahun itu, Dewan West New Guinea memilih lagu kebangsaan, bendera, dan simbol kami. Kami memiliki sebuah wilayah, orang, dan terdaftar sebagai Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri oleh Komite Dekolonisasi PBB. Bendera kami dikibarkan berdampingan dengan Belanda, dan pelantikan Dewan West New Guinea disaksikan oleh para diplomat dari Belanda, Inggris, Prancis dan Australia. <br /><br />Kedaulatan ini dicuri dari kami oleh Indonesia, yang menginvasi dan <a href="https://www.ulmwp.org/wp-content/uploads/2019/02/Thomas-Musgrave-An-analysis-of-the-1969-Act-of-Free-Choice-in-West-Papua-2015.pdf" target="_blank">menjajah tanah kami</a> pada tahun 1963. Kelahiran negara West Papua merdeka itu tertahan. Inilah mengapa rakyat West Papua melancarkan perjuangan OPM untuk mendapatkan kembali negara dan kemerdekaan kami. <br /><br />Di bawah <a href="https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx" target="_blank">konvensi internasional</a> tentang <a href="https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx" target="_blank">hak asasi manusia</a>, kami memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, yang menurut penelitian hukum berulang kali <a href="https://www.ulmwp.org/west-papua-and-the-right-to-self-determination-under-international-law-melinda-janki" target="_blank">telah dilanggar</a> oleh pengambilalihan oleh Indonesia dan Act of No Choice / Pepera 1969 yang curang. Di bawah Deklarasi PBB 1960 tentang <a href="https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Independence.aspx" target="_blank">Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Kolonial</a>, kami memiliki hak untuk menentukan status politik kami sendiri yang bebas dari pemerintahan kolonial. Bahkan <a href="https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/id/id048en.pdf" target="_blank">Pembukaan Konstitusi Indonesia</a> mengakui bahwa, 'Kemerdekaan adalah hak alamiah setiap bangsa [dan] kolonialisme harus dihapuskan di dunia ini karena tidak sesuai dengan Kemanusiaan dan Keadilan.' <br /><br />Indonesia ingin menggambarkan kami sebagai 'teroris'. Terorisme adalah penggunaan kekerasan terhadap warga sipil untuk mengintimidasi penduduk untuk tujuan politik. Inilah yang sebenarnya telah dilakukan Indonesia terhadap rakyat saya selama 60 tahun. Lebih dari 500.000 pria, wanita dan anak-anak telah terbunuh sejak invasi Indonesia. Indonesia <a href="https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctt1657v6x.13.pdf" target="_blank">menyiksa rakyat saya</a>, <a href="https://www.ulmwp.org/wp-content/uploads/2018/06/AHRC_TheNeglected_Genocide-lowR.pdf" target="_blank">membunuh</a> warga sipil, <a href="https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/papua-military-human-rights-12232020172330.html?fbclid=IwAR31O5_qx-NtewbpcfnwWgosyzjJiRViT3Anwg0id0qJiz7Ydelh4uBWutg" target="_blank">membakar</a> tubuh mereka, <a href="https://forensic-architecture.org/investigation/intentional-fires-in-papua" target="_blank">menghancurkan lingkungan</a> dan cara hidup kita. Jenderal Wiranto, hingga saat ini menjadi menteri keamanan Indonesia, <a href="https://www.hrw.org/news/2016/07/28/indonesia-indicted-general-unfit-cabinet-post" target="_blank">dicari oleh PBB atas kejahatan perang di Timor Leste</a> - karena terorisme. Seorang pensiunan jenderal Indonesia terkemuka tahun ini mengatakan tentang <a href="https://www.ulmwp.org/president-wenda-state-sanctioned-racism-against-west-papuans-reveals-jakartas-true-agenda" target="_blank">pemindahan paksa 2 juta orang West Papua ke Manado</a> - ini adalah terorisme dan pembersihan etnis. Bagaimana kita bisa menjadi teroris ketika Indonesia <a href="https://suarapapua.com/2021/03/14/victor-yeimo-dalam-tiga-tahun-negara-sudah-kirim-21-ribu-anggota-ke-papua/" target="_blank">mengirimkan 20.000 pasukan</a> ke tanah kita dalam tiga tahun terakhir? <br /><br />Kami tidak pernah mengebom Sulawesi atau Jawa. Kami tidak pernah membunuh seorang imam atau pemimpin Muslim. Militer Indonesia<a href="https://www.ulmwp.org/indonesian-military-violence-against-west-papuan-religious-figures-summary" target="_blank"> </a><a href="https://www.ulmwp.org/indonesian-military-violence-against-west-papuan-religious-figures-summary" target="_blank">telah menyiksa dan membunuh para pemimpin agama</a> kami selama enam bulan terakhir. Militer Indonesia telah <a href="https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25322" target="_blank">membuat lebih dari 50.000 orang mengungsi</a> sejak Desember 2018, <a href="https://www.humanrightspapua.org/news/33-2021/743-update-on-health-condition-of-idps-from-nduga-many-children-suffer-scabies" target="_blank">membuat mereka mati</a> di hutan tanpa perawatan medis atau makanan. </div><div><br />ULMWP adalah anggota Melanesian Spearhead Group, duduk mengelilingi meja bersama Indonesia. Kami menghadiri pertemuan PBB dan mendapat <a href="https://www.ulmwp.org/press-release-spanish-senate-calls-for-un-high-commissioner-to-be-allowed-into-west-papua-as-arrests-made" target="_blank">dukungan dari 84 negara</a> untuk mempromosikan hak asasi manusia di West Papua. Ini bukanlah tindakan teroris. Ketika 84 negara mengakui perjuangan kami, Indonesia tidak dapat mencap kami sebagai 'teroris'. <br /><br />OPM di rumah seperti penjaga rumah. Kami hanya bertindak untuk membela diri, melindungi diri kami sendiri, tanah air kami, tanah leluhur kami, warisan kami dan sumber daya alam kami, hutan dan gunung. Negara mana pun akan melakukan hal yang sama jika diserang dan dijajah. Kami tidak menargetkan warga sipil, dan berkomitmen untuk bekerja di bawah hukum internasional dan hukum humaniter internasional, tidak seperti Indonesia, yang bahkan tidak akan mendaftar ke Pengadilan Kriminal Internasional karena tahu bahwa tindakannya di West Papua adalah kejahatan perang. <br /><br />Indonesia tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan 'perang melawan teror'. <a href="https://www.amnesty.id/label-teroris-tidak-akan-membantu-orang-papua/" target="_blank">Amnesty International</a> dan <a href="https://nasional.kompas.com/read/2021/03/23/10285881/komnas-ham-minta-bnpt-tak-gegabah-tetapkan-kkb-di-papua-organisasi-terorisme" target="_blank">Komnas HAM</a>, badan nasional hak asasi manusia Indonesia, telah mengecam proposal tersebut. Sejak Kongres Rakyat Papua 2000, di mana saya menjadi bagiannya, kami telah sepakat untuk mengupayakan solusi internasional melalui cara-cara damai. Kami sedang berjuang untuk hak kami untuk menentukan nasib sendiri, ditolak oleh kami selama beberapa dekade. Indonesia berjuang untuk mempertahankan proyek kolonialnya. <br /><br /><br /><b><u>Benny Wenda </u><br />Presiden Interim <br />Pemerintahan Sementara ULMWP</b><br /><br /><br /><b>Posted by: Admin</b></div><div><b>Copyright ©<a href="https://www.ulmwp.org/interim-president-the-opm-is-not-a-terrorist-group-the-indonesian-state-is" target="_blank"><span style="color: #cc0000;">ULMWP official site</span></a> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u> </div><div>Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div>

Tegas! Presiden Sementara: OPM bukanlah kelompok ‘teroris’!

Aktivis menggelar protes mendukung seruan West Papua untuk kemerdekaan dari Indonesia di Jakarta. (Image: sbs.com.au). Presiden Sementara: O...

Baca lainnya »

Senat Spanyol menyerukan Komisaris Tinggi PBB untuk diizinkan masuk ke West Papua

<b><span style="color: #666666;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-g54jeBJJ_08/YFkcKm_bFtI/AAAAAAAAOJg/jk9rpGxRsO4r6znCYb9txbji4ZqKkOusgCLcBGAsYHQ/s1247/2021-03-18-Gorka-Address.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Senat Spanyol menyerukan Komisaris Tinggi PBB untuk diizinkan masuk ke West Papua" border="0" data-original-height="657" data-original-width="1247" height="338" src="https://1.bp.blogspot.com/-g54jeBJJ_08/YFkcKm_bFtI/AAAAAAAAOJg/jk9rpGxRsO4r6znCYb9txbji4ZqKkOusgCLcBGAsYHQ/w640-h338/2021-03-18-Gorka-Address.png" title="Senat Spanyol menyerukan Komisaris Tinggi PBB untuk diizinkan masuk ke West Papua" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><i>Senator Gorka Elejabarrieta berpidato di depan Komite Urusan Luar Negeri Senat Spanyol tentang mosi, 18 Maret 2021.</i></b></td></tr></tbody></table>No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i> <div><br /></div><div style="text-align: left;"><b>Siaran Pers ULMWP | 22 Maret 2021</b></div><div style="text-align: left;"><b>____</b></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=vIjAP_Rpv7k" target="_blank">Senat Spanyol telah menyerukan</a> kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia agar diizinkan masuk ke West Papua, di mana pendudukan Indonesia yang sudah berlangsung lama dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang parah. Menekankan urgensi kunjungan tersebut, lima mahasiswa West Papua di Jayapura ditangkap hari ini Senin, (22/03) oleh polisi Indonesia karena mendukung kampanye kunjungan PBB. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Komite Urusan Luar Negeri Senat Spanyol <a href="https://twitter.com/g_elejabarrieta/status/1372605757338890247" target="_blank">mengeluarkan mosi</a> pada hari Kamis (18 Maret) yang meminta Pemerintah Spanyol untuk mengungkapkan keprihatinannya tentang situasi hak asasi manusia di West Papua dan mendesak Pemerintah untuk mendukung kunjungan Komisaris Tinggi. Jika kunjungan tidak dilakukan, Senat juga mendesak Pemerintah Spanyol untuk mendukung mosi tentang West Papua di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mosi itu diajukan oleh Wakil Presiden <a href="https://www.ipwp.org/" target="_blank">Parlemen Internasional untuk West Papua</a>, Senator Basque Gorka Elejabarrieta. Itu disahkan dengan dukungan dari para senator PSOE, EH Bildu, ERC, Junts dan PNV (hasil voting: 17 suara mendukung, 10 menentang dan satu abstain). Senat Spanyol telah menambahkan suaranya ke <a href="https://www.ulmwp.org/netherlands-becomes-83rd-state-calling-for-un-visit-to-west-papua" target="_blank">83 negara di internasional yang telah menyerukan kunjungan</a> tersebut, termasuk Inggris, Belanda, Australia dan Selandia Baru/New Zealand. </div><br /> Menteri Luar Negeri Spanyol sebelumnya telah menyatakan bahwa, 'Kami mempertahankan permintaan kepada semua negara agar negara dan lembaganya tetap terbuka secara permanen untuk semua mekanisme internasional, sebagai aturan umum. Papua tidak terkecuali, dan kunjungan Komisaris Tinggi PBB juga tidak akan menjadi pengecualian '. <br /><br /> Secara terpisah, lima mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), di ibu kota West Papua, ditangkap karena berdemonstrasi secara damai untuk kunjungan Komisioner Tinggi. Mahasiswa yang ditangkap: Ernesto Matuan, Malvin Yobe, Apedo Doo, Devio Tekege dan Dese Dumupa - masih ditahan oleh Polsek Jayapura. Demonstrasi tersebut menandai pembentukan ‘penyambutan komite’ untuk Komisaris Tinggi oleh orang West Papua di dalam negeri. <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-WyJKcUQeUYk/YFkc0pn53CI/AAAAAAAAOJo/5haX4HM2LUo-xgpT5NPq7qAkBwsTALHeQCLcBGAsYHQ/s960/2021-03-22-UN-High-Commissioner-demo.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Senat Spanyol menyerukan Komisaris Tinggi PBB untuk diizinkan masuk ke West Papua" border="0" data-original-height="432" data-original-width="960" height="144" src="https://1.bp.blogspot.com/-WyJKcUQeUYk/YFkc0pn53CI/AAAAAAAAOJo/5haX4HM2LUo-xgpT5NPq7qAkBwsTALHeQCLcBGAsYHQ/w320-h144/2021-03-22-UN-High-Commissioner-demo.jpeg" title="Senat Spanyol menyerukan Komisaris Tinggi PBB untuk diizinkan masuk ke West Papua" width="320" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><i>Siswa yang berdemonstrasi agar Komisaris Tinggi PBB diizinkan masuk ke Papua Barat, 22 Maret 2021.</i></b></td></tr></tbody></table><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-wYHJLDEWX-o/YFkdgobszBI/AAAAAAAAOJ4/aqUFMeJgm4EvJm8iRAezmbtEMUeO56oDQCLcBGAsYHQ/s1536/2021-03-22-UN-High-Commissioner-demo-1-1536x872.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Senat Spanyol menyerukan Komisaris Tinggi PBB untuk diizinkan masuk ke West Papua" border="0" data-original-height="872" data-original-width="1536" height="182" src="https://1.bp.blogspot.com/-wYHJLDEWX-o/YFkdgobszBI/AAAAAAAAOJ4/aqUFMeJgm4EvJm8iRAezmbtEMUeO56oDQCLcBGAsYHQ/w320-h182/2021-03-22-UN-High-Commissioner-demo-1-1536x872.jpeg" title="Senat Spanyol menyerukan Komisaris Tinggi PBB untuk diizinkan masuk ke West Papua" width="320" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><i>Para siswa yang berdemonstrasi ditangkap dan dibawa pergi.</i></b></td></tr></tbody></table><div><div style="text-align: justify;">Penangkapan terjadi setelah <a href="https://www.ulmwp.org/interim-president-young-boy-murdered" target="_blank">serangkaian penembakan</a> terhadap penduduk asli West Papua <a href="https://www.ulmwp.org/renewed-humanitarian-crisis-in-west-papua-needs-red-cross-intervention" target="_blank">oleh pasukan keamanan Indonesia</a> dalam beberapa pekan terakhir. </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 700;"><br /></span></div></div><div><div style="text-align: justify;">Presiden Sementara Benny Wenda dari United Liberation Movement for West Papua berkata: “Rakyat saya terus berteriak untuk penentuan nasib sendiri dan hak asasi manusia. Anak-anak ditembak mati oleh pasukan pendudukan Indonesia dan semua demonstrasi dihancurkan secara brutal oleh polisi Indonesia. Cukup sudah - Indonesia harus mengizinkan PBB masuk ke West Papua sekarang.” </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: left;"><b style="font-weight: bold;">Kontak:</b> Presiden Sementara Benny Wenda (melalui <a href="mailto:press@ulmwp.org">press@ulmwp.org</a>); Senator Gorka Elejabarrieta (<a href="mailto:i.zulaika@ehbildu.eus">i.zulaika@ehbildu.eus</a>)</div><br /><br /><div><b>Posted by: Admin</b></div><div><b>Copyright ©<a href="https://www.ulmwp.org/press-release-spanish-senate-calls-for-un-high-commissioner-to-be-allowed-into-west-papua-as-arrests-made" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">ULMWP official site</span></a> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u> </div><div>Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div></div>

Senat Spanyol menyerukan Komisaris Tinggi PBB untuk diizinkan masuk ke West Papua

Senator Gorka Elejabarrieta berpidato di depan Komite Urusan Luar Negeri Senat Spanyol tentang mosi, 18 Maret 2021. No. 1 PAPUA Merdeka News...

Baca lainnya »

Benarkah Jeffrey Pagawak berada di balik sejumlah kasus kriminal di wilayah Melanesia?

<b><span style="color: #666666;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><b><span style="color: #666666;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-jZYDe3eOiI8/YEOkwM1pdXI/AAAAAAAAOJI/IZ7t6nvhOb4--gLNPUbZ747UPGQjbHLugCLcBGAsYHQ/s960/Benarkah%2BJeffrey%2BPagawak%2Bberada%2Bdi%2Bbalik%2Bsejumlah%2Bkasus%2Bkriminal%2Bdi%2Bwilayah%2BMelanesia%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Benarkah Jeffrey Pagawak berada di balik sejumlah kasus kriminal di wilayah Melanesia?" border="0" data-original-height="519" data-original-width="960" height="346" src="https://1.bp.blogspot.com/-jZYDe3eOiI8/YEOkwM1pdXI/AAAAAAAAOJI/IZ7t6nvhOb4--gLNPUbZ747UPGQjbHLugCLcBGAsYHQ/w640-h346/Benarkah%2BJeffrey%2BPagawak%2Bberada%2Bdi%2Bbalik%2Bsejumlah%2Bkasus%2Bkriminal%2Bdi%2Bwilayah%2BMelanesia%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="Benarkah Jeffrey Pagawak berada di balik sejumlah kasus kriminal di wilayah Melanesia?" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Gambar: Jeffrey Pagawak alias Jeffrey Bomanak </b><i>(kanan berwarna)</i> <b>yang sering klaim diri sebagai ketua OPM tersebut telah diberi julukan sebagai Ketua ‘Otak Perampok Melanesia disingkat (OPM)’, ‘Organisasi Persatuan Mafia (OPM)’ dan ‘Otak Pemerkosa Melanesia (OPM) setelah dikabarkan terbukti mendalangi sejumlah kasus kriminal di wilayah Melanesia.</b></td></tr></tbody></table><br />No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i> </div></span></b><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>BUKA, Bougenville | </b>Perampokan terhadap dua orang pejuang Papua Merdeka yakni <a href="https://www.facebook.com/Mmonggarap" target="_blank"><span style="color: #2b00fe;">Sebby Sambom</span></a> dan <a href="https://www.facebook.com/Anton.Gobay" target="_blank">Anton Gobay</a> di Bougenville pada Januari 2021 yang konon katanya dilakukan oleh orang West Papua, kini terungkap nama Jeffrey Pagawak. </div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya korban atas nama Sebby Sambom kepada <a href="https://www.suara.com/news/2021/02/02/144313/jubir-opm-sebby-sambom-dirampok-di-kawasan-pasifik-uang-ratusan-juta-raib" target="_blank"><span style="color: #2b00fe;">media</span></a> mengatakan dirinya telah mengetahui aktor peristiwa perampokan itu “Niat jahat ini telah ketahuan, karena dalam kelompok perampok itu ada orang yang saya sendiri kenal,” kata Sebby, Selasa (2/02). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Beredar <a href="https://www.facebook.com/Josbuah/posts/264854988536079" target="_blank"><span style="color: #2b00fe;">kabar</span></a> terbaru edisi 1 Maret 2021 di sejumlah media dikatakan bahwa, dalang yang ‘konon katanya orang West Papua’ dalam peristiwa perampokan terhadap Sebby dan Anton tersebut adalah Jeffrey Pagawak. Dalam kabar tersebut Jeffry diberi julukan sebagai ‘Ketua Otak Perampok Melanesia disingkat (OPM)’, bermukim di negara Papua New Guinea (PNG). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain perampokan terhadap <a href="https://www.facebook.com/Mmonggarap" target="_blank"><span style="color: #2b00fe;">Sebby Sambom</span></a> pada tanggal 13 Januari 2021 dan <a href="https://www.facebook.com/Anton.Gobay" target="_blank">Anton Gobay</a> pada tanggal 28 Januari 2021, Jeffrey Pagawak alias Bomanak yang sering mengklaim diri sebagai ketua Organisasi Papua Merdeka itu juga disebut sebagai mafia kriminal yang mendalangi sejumlah kasus kriminal lainnya di wilayah Melanesia. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Jeffrey Pagawak sendiri memiliki <i>record</i> buruk kepada orang Papua lainya yaitu: Ketua OPM ini merampok <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Benny_Wenda" target="_blank"><span style="color: #2b00fe;">Benny Wenda</span></a> 2013 di Port Moresby [Ibukota PNG] dan <a href="https://www.google.com/search?safe=strict&client=opera&hs=Rcx&sxsrf=ALeKk01SFRiPzgn27_l-KEm_kR_UDgWXXA:1615046426239&q=Markus+Haluk&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecS4kpFb4OWPe8JS8xknrTl5jXEGIxdXcEZ-uWteSWZJpZAOFxuUpcQlIMWjn65vmJERX5WWZFypwSDFx4UiohRjFLDr0rRzbF6CDECwbluAg5SRoNTO0H9zA8LstYS42D2LffKTE3MEPyp9vh95-b29ljAXR0hiRX5efm6lIAMjQ8PP_-_tlTg5gboPnJvuZ6_F0LRvxSE2Fg5GAQaeRaw8volF2aXFCh6JOaXZAOG0jPK-AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiW_5_khJzvAhVPbysKHa3MBdAQ6RN6BAgPEAE&biw=1517&bih=707" target="_blank"><span style="color: #2b00fe;">Markus Haluk</span></a> juga di Port Moresby [tahun] 2015.” </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Selain aktivitas perampokan terhadap beberapa pimpinan perjuangan Papua Merdeka, Jeffrey Pagawak juga merampok anak perempuan asal Timika dari Port Moresby, Jeffry kawin anak pengungsian di PNG ini mengawini tanpa pernikahan resmi yang [akibatnya] membuat orang tua dari anak perempuan ini sangat stres sepanjang hidup.” ungkap kabar tersebut. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kabar edisi 1 Maret itu juga dikatakan, di akhir tahun 2020, <a href="https://www.facebook.com/jeffrey.bomanak" target="_blank"><span style="color: #2b00fe;">Jeffrey Pagawak</span></a> dan Jhon Paul anak bungsu dari Willem Songgonau juga menjual aset pengunsian West Papua di Port Moresby. Mereka menjualkan kompleks orang West Papua kepada salah satu pengusaha asal Papua New Guinea dengan harga 1 M (miliar) atau jika dirupiahkan sekitar Rp. 4.000.000.000,- (4 miliar). Mendengar hal itu, orang-orang tua asal Papua (West Papua) yang menghinap tempat itu kaget dan memarahi keduanya pelaku. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemarahan orang-orang tua West Papua itu kemudian membuat dua orang senior Organisasi Papua Merdeka di Papua New Guinea (PNG) Mr. <a href="https://www.facebook.com/constantinopel.ruhukail.73" target="_blank"><span style="color: #2b00fe;">Constantinopel Ruhukail</span></a> dan Almarhum <a href="https://www.facebook.com/fredchristian.mambrasar" target="_blank"><span style="color: #2b00fe;">Fred Mambrasar</span></a> mengajukan kasus tersebut ke ranah hukum PNG untuk diproses, hingga akhirnya Jeffrey Pagawak melarikan diri ke Bougainville. Di sana Ia mengawini istri orang. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jeffry yang diberi julukan ketua ‘Otak Perampok Melanesia disingkat (OPM)’ dan ‘Organisasi Persatuan Mafia (OPM)’ ini juga sempat viral di media sosial karena kedapatan berpose dengan wanita di sebuah kamar tidur. Selain itu, dalam kabar yang beredar, Jeffry juga disebutkan mempertontonkan alat vital nya kepada perempuan Melanesia via telepon private, itulah sebabnya Jeffry juga diberi julukan sebagai Ketua ‘Otak Pemerkosa Melanesia (OPM). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam postingan pribadi salah satu korban perampokan Anton Gobai mengatakan, “sedih atas cara-cara yang kasar itu”. Menurutnya bila ada dugaan bedah pendapat solusinya adalah duduk dan diskusi bersama demi menjaga agenda perjuangan Papua Merdeka. Namun cara yang digunakan Tuan Jeffrey Pagawak yang memaksakan Saya bertanda tangan meminta maaf kepada OPM setelah merampok Saya. Cara ini sangat persis dengan cara Indonesia memaksakan rakyat Papua dengan memberi sedikit makanan serta minuman lalu memaksa diambil gambar dan video sambil mengatakan mendukung Otsus dilanjutkan dan pemekarang DOB (Daerah Otonomi Baru).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: left;"><b><i>Baca juga: (<a href="https://www.tabloid-wani.com/2021/02/apakah-sebby-sambom-bagian-dari-kelompok-perampok-hingga-enggan-menyebut-nama-dalangnya.html" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Apakah Sebby Sambom termasuk “bagian dari kelompok perampok” hingga enggan menyebut nama dalangnya?</span></a>)</i></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesaksian korban Anton Gobay mengatakan “Perampok itu memegan senjata dan pisau, mereka [hampir] memotong tangan Saya maka Saya sudah pastikan Ketua OPM dan kelompoknya mendapatkan sogokan dari pihak tertentu [untuk melakukan itu]. Saya telah menemukan pesan rahasia Jeffrey Pagawak tentang rencana pembunuhan terhadap Saya. Bila menyangkal tulisan Saya ini maka Saya akan publikasikan semua isi kata dan kalimat Jeffrey Pagawak” kata Anton. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Anton menambahkan, sebenarnya kami Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih belum melakukan Kongres untuk mengangkat dan menetapkan pemimpin tertinggi (TPN-OPM). “Wilayah Meepago masih di rel yang orang tua sudah memulai berjuang. Yang mengklaim sebagai Ketua OPM [sesungguhnya] adalah (Organisasi Perampok Melanesia) bukan Organisasi Papua Merdeka” tegas Anton Gobay. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kata Anton, selengkapnya akan disusul dengan data yang telah diperolehnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Posted by: Admin</b></div><div><b>Copyright ©</b><b>©<a href="https://tabloid-wani.com"><span style="color: #783f04;">tabloid-wani.com</span></a> | <a href="https://www.facebook.com/Josbuah/posts/264854988536079" target="_blank"><span style="color: #0b5394;">Melanesia Family</span></a></b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u> </div><div>Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com<br /></span></a></b></div></div>

Benarkah Jeffrey Pagawak berada di balik sejumlah kasus kriminal di wilayah Melanesia?

Gambar: Jeffrey Pagawak alias Jeffrey Bomanak (kanan berwarna)   yang sering klaim diri sebagai ketua OPM tersebut telah diberi julukan seba...

Baca lainnya »

C.D. White | Perjuangan untuk Merdeka - Jurnal The New Left Review

<div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #666666;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-JZQ8tzURuGQ/YDVMn2bV_dI/AAAAAAAAOIU/yQyPmQjdsBgy7UFUjyUCVDSUpapbpf0wQCLcBGAsYHQ/s640/C.D.%2BWhite%2B%2BPerjuangan%2Buntuk%2BMerdeka%2B-%2BJurnal%2BThe%2BNew%2BLeft%2BReview%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="C.D. White | Perjuangan untuk Merdeka - Jurnal The New Left Review" border="0" data-original-height="419" data-original-width="640" height="420" src="https://1.bp.blogspot.com/-JZQ8tzURuGQ/YDVMn2bV_dI/AAAAAAAAOIU/yQyPmQjdsBgy7UFUjyUCVDSUpapbpf0wQCLcBGAsYHQ/w640-h420/C.D.%2BWhite%2B%2BPerjuangan%2Buntuk%2BMerdeka%2B-%2BJurnal%2BThe%2BNew%2BLeft%2BReview%2B-%2BTabloid%2BWANI.jpg" title="C.D. White | Perjuangan untuk Merdeka - Jurnal The New Left Review" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Gambar: Vincent Bevins melalui grafis memaparkan rezim 1965 yang disponsori AS di Indonesia, dan konsekuensi nyata yang terlibat bagi rakyat dan urusan nasionalnya. </b><i>(https://radicalreflections.podbean.com)</i></td></tr></tbody></table>No. 1 PAPUA Merdeka <i>News</i></span> |</b> <i><span style="color: #999999;">Portal</span></i> </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada hari ini, Selasa (23/02/2021) media jurnal akademis terkemuka Inggris /[UK], New Left Review menerbitkan sebuah jurnal tentang perjuangan kemerdekaan West Papua untuk bebas - berdiri sendiri sebagai sebuah negara di luar NKRI.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam jurnal ini, telah diulas secara komprehensif perjuangan orang Papua di masa lalu hingga kina diumumkannya Pemerintah Sementara Menunggu atau (provisional government-in-waiting) oleh ULMWP pada 1 Desember 2020. </div><div style="text-align: justify;">__</div><div style="text-align: justify;">Berikut ini terjemahan bebas isi jurnalnya, silkan disimak......</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><h3 style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;">Perjuangan untuk Merdeka</span></h3><div style="text-align: justify;">––––––––––––––––––––</div><div style="text-align: justify;"><i>New Left Review | Politik | 23-02-2021</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada Agustus 2020, tujuh tahanan politik West Papua, yang ditahan di Jakarta karena melakukan protes di luar Istana Kepresidenan, dibebaskan lebih awal setelah kampanye internasional. Mereka menerima sambutan yang meriah saat mereka kembali. Ribuan orang berkumpul untuk menyambut mereka - demonstrasi penolakan yang meluas terhadap pemerintahan Indonesia di provinsi di pulau New Guinea ini. Setahun sebelumnya, ratusan ribu berbaris, melakukan kerusuhan dan membakar gedung-gedung negara di seluruh negeri selama pemberontakan selama sebulan. Didorong oleh perlawanan ini, pada bulan Desember kelompok independen terbesar West Papua mendeklarasikan pemerintahan sementara yang menunggu, siap untuk membentuk negara bangsa terbaru di dunia. Elit politik dan media Jakarta segera runtuh. Sederet bintang pejabat Indonesia, dari panglima militer hingga menteri keamanan, berseru untuk mengecam gerakan pembebasan dan pemimpinnya, Presiden Interim yang baru diangkat Benny Wenda, yang saat ini tinggal di pengasingan di Inggris. Krisis diplomatik kecil terjadi ketika duta besar Inggris dipanggil untuk menjelaskan posisinya tentang calon pemerintahan Wenda, dan dengan lembut menegaskan penghormatan Inggris untuk 'integritas teritorial Negara Kesatuan Indonesia'.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perjuangan selama puluhan tahun dari penduduk asli West Papua untuk apa yang mereka sebut merdeka - kemerdekaan dan pembebasan - hari ini telah matang menjadi gerakan antikolonial yang populer. Pada era dekolonisasi, hak untuk mendirikan negara West Papua dicurangi. Ketika Belanda bersiap untuk menurunkan benderanya pada awal 1960-an, Jakarta bergerak untuk merebut wilayah itu, percaya bahwa itu harus menjadi bagian dari Republik Indonesia yang baru. Presiden Sukarno meminta dukungan dari pemerintahan Kennedy, yang telah menumbuhkan elemen pro-Barat di militer Indonesia untuk memenangkan pertarungan berdarah dengan Partai Komunis Indonesia. Hal terakhir yang dibutuhkan AS adalah perang antara Indonesia dan Belanda atas West Papua, yang akan memperkuat Komunis di dalam negeri dan karenanya mendorong negara itu semakin jauh dari orbit Barat. Sebaliknya, Kennedy menginginkan pasukan Indonesia untuk segera merebut West Papua sebelum beralih ke tugas sebenarnya: penghapusan sayap kiri dan transformasi Indonesia menjadi pengikut ekonomi (yang telah dicapai dalam pertumpahan darah di pertengahan 1960-an). Belanda menyerah, dan PBB turun tangan untuk menandai 'referendum' yang dikelola tahap atas kendali Indonesia pada tahun 1969. Pemerintah Suharto kemudian mulai merenggut penduduk asli West Papua dari 'Zaman Batu' yang dibayangkan - meluncurkan operasi militer ke 'turunkan orang Papua dari pohon', seperti yang dikatakan salah satu menteri luar negeri Soeharto.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sejak 1960-an, berbagai sayap perjuangan pembebasan - gerakan perlawanan sipil, gerilyawan bersenjata, diplomat diaspora, dan juru kampanye - telah bekerja untuk tujuan bersama dari referendum kemerdekaan dengan berbagai tingkat koordinasi. Di West Papua, tiga faksi kemerdekaan paling signifikan berkumpul pada tahun 2014 di bawah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang diketuai oleh Benny Wenda. Mewakili keseluruhan opini politik Papua, dari agama-nasionalis hingga suku-lingkungan, ULMWP mewakili kelompok perlawanan Papua yang paling efektif dalam sejarah perjuangan. Ini dilengkapi dengan organisasi massa, Komite Nasional West Papua, yang mengatur demonstrasi dan petisi secara teratur. Kelompok gerilyawan, seperti pasukan payung Tentara West Papua, bekerja di hutan dan dataran tinggi, mengganggu brigade militer dan polisi Indonesia; meskipun, tanpa dukungan dari negara eksternal yang memiliki sumber daya yang baik, para kader bersenjata ini adalah duri di sisi pendudukan Indonesia daripada tantangan yang sesungguhnya. Akibat penindasan gerakan - salah satu pemimpin terakhir West Papua yang mempersatukan, Theys Eluay, dicekik sampai mati oleh pasukan khusus Indonesia pada tahun 2002 - kepemimpinan West Papua cenderung diasingkan di Australia, Inggris atau Belanda. Tokoh-tokoh ini berkoordinasi dengan gerakan di lapangan sambil bekerja untuk menggalang solidaritas internasional. Mereka baru-baru ini berhasil mendorong West Papua ke dalam agenda Forum Kepulauan Pasifik yang beranggotakan 18 negara dan Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik yang beranggotakan 79 orang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">LSM arus utama cenderung berfokus pada pelanggaran hak-hak sipil dan politik di West Papua, tetapi kesibukan sehari-hari kolonialisme pemukim - apa yang digambarkan oleh seorang sarjana sebagai 'genosida dingin' yang mirip dengan tahap awal perampasan di Australia dan Amerika Utara - sedang berlangsung. banyak hal menjadi perhatian yang lebih sentral untuk gerakan kemerdekaan. Pada tahun 2019, salah satu dari sedikit delegasi internasional yang mendapatkan akses ke wilayah tersebut menggambarkan 'marjinalisasi sistemik ... dan diskriminasi terhadap penduduk asli Papua, dan pengucilan mereka dari proses pembangunan' - sebuah situasi 'yang merusak lingkungan dan mata pencaharian tradisional' . Perlawanan terhadap hal ini mengambil berbagai bentuk. Penduduk pedesaan Papua dari Kabupaten Nduga, puluhan ribu orang terlantar akibat operasi militer Indonesia selama dua tahun terakhir, telah menolak 'bantuan' yang ditawarkan oleh pasukan Indonesia dan menolak untuk kembali ke desa mereka sampai militer mundur; serikat pekerja pribumi telah beberapa kali melumpuhkan produksi di tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga terbesar ketiga, yang dioperasikan oleh perusahaan AS Freeport-McMoRan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagi negara Indonesia, West Papua adalah bagian penting dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, yang disusun di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011. Cetak biru ini membagi wilayah kepulauan Indonesia, menetapkan rencana pembangunan masing-masing daerah. , dan memicu pembagian kerja nasional yang dirancang untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. West Papua berada di bawah Program Pembangunan Cepat Papua dan West Papua, yang dilengkapi dengan satu unit - pada dasarnya sebuah kementerian pemerintah - yang sebagian besar dikendalikan oleh militer. Tujuannya adalah untuk industrialisasi pertanian di West Papua, mengurangi kebutuhan tenaga kerja orang Papua yang menggunakan teknik pertanian skala kecil (kira-kira dua pertiga dari seluruh penduduk). Dalam visi ini, wilayah ini pada akhirnya akan menjadi 'mangkuk nasi' bagi 250 juta penduduk Indonesia lainnya, dengan keuntungan tambahan yang diperoleh dari pasar ekspor global. Tidak jarang menemukan anggota borjuasi Indonesia, seperti taipan bisnis Anindya Bakrie, terengah-engah atas 'potensi besar sumber daya alam dan manusia West Papua'.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rencana industrialisasi biasanya melibatkan penciptaan perkebunan tunggal yang luas, seringkali di kelapa sawit. Area hutan hujan Nugini yang luas - salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di planet ini - telah dibuka untuk perkebunan, sering kali dijalankan oleh perusahaan Asia Timur dan Tenggara (beberapa di antaranya memasok perusahaan Barat terkemuka, termasuk Kellogg's dan Nestlé). Pembukaan lahan ini, dalam banyak kasus yang dilakukan melalui teknik tebang-dan-bakar ilegal di lahan yang diperoleh secara curang dari masyarakat Papua, menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi masyarakat adat. Lingkungan alam mereka terkoyak dan diganti dengan perkebunan yang secara ekologis menimbulkan bencana; desa-desa diubah menjadi cadangan uang tunai bagi perusahaan asing, dan ekonomi lokal terpaksa bergantung pada kemurahan hati mereka. Seorang peneliti membuat katalog efek dari proses ini pada kelompok suku Malind Anim, yang akses ke sungai terdekat mereka diblokir oleh perkebunan kelapa sawit besar. Kedatangannya berarti bahwa tanah tidak bisa lagi menyediakan bagi mereka seperti sebelumnya, membuat mereka bergantung pada pembayaran kompensasi dari perusahaan kelapa sawit untuk membeli makanan dari toko-toko lokal. Siklus perampasan dan ketergantungan ini biasa terjadi pada banyak suku Papua. Sejumlah besar masyarakat adat juga telah terlantar oleh Jalan Raya Trans-Papua yang baru, jalan besar yang membelah hutan dan cagar alam yang dilindungi, mengintegrasikan West Papua ke dalam perekonomian Indonesia dan memungkinkan kelancaran transportasi barang-barang pertanian ke luar provinsi. Orang Papua, yang hanya memiliki sedikit pilihan lain, telah pindah ke tepi jalan, berharap untuk mencari nafkah dengan menjual kayu kepada pemukim Indonesia. Proyek infrastruktur semacam itu dengan demikian telah memfasilitasi perluasan ekonomi pasar. Penduduk desa yang dulunya berburu di hutan kini harus menebang dan menjualnya untuk bertahan hidup. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tradisi budaya asli dan ikatan sosial juga sedang diubah. Perusahaan minyak sawit memecah belah masyarakat satu sama lain melalui skema patronase dan penyuapan, dan sering membajak ritual sihir lokal untuk memajukan kepentingan finansial mereka. Sebuah organisasi adat terkemuka memperingatkan pada tahun 2017 bahwa 'budaya dan tradisi masyarakat adat ... perlahan akan hilang' jika tanah leluhur mereka 'diambil alih tanpa pandang bulu oleh perusahaan'. Pada saat yang sama, pasukan khusus Indonesia - banyak yang dilatih oleh negara-negara Barat - telah membanjiri masyarakat Papua dengan mekanisme pengawasan dan informan, sehingga menimbulkan suasana paranoia. Keyakinan penduduk asli tentang dunia bawah dimanipulasi dengan membuat pembunuhan terlihat seperti pekerjaan vampir atau ninja. Seorang antropolog menemukan manual pelatihan militer Indonesia yang menetapkan 'metode untuk menggunakan kepercayaan budaya lokal dalam operasi psikologis dan kampanye teror'. Serangan epistemologis ini bermaksud untuk mematahkan perlawanan politik West Papua. Penduduk asli menyaksikan keruntuhan peradaban mereka seiring dengan jati diri mereka, seperti desa Umuofia yang membusuk di bawah pengaruh misionaris Kristen dalam <i>Things Fall Apart</i> di Chinua Achebe.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pendirian Indonesia sebagian berhutang umur panjangnya pada penyerangan terus-menerus di West Papua ini. Militer mensubsidi anggarannya dengan kepentingan bisnis dalam pembalakan liar, rumah bordil dan perlindungan bagi perusahaan-perusahaan Barat seperti Freeport (dan seringkali melancarkan serangan terhadap perusahaan-perusahaan ini untuk membenarkan pengaturan keamanan yang menguntungkan). Selama Orde Baru Suharto - yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 - kira-kira 40% dari anggaran nasional berasal dari sumber West Papua, sebagian besar dari tambang Freeport. Tidak heran, kemudian, bahwa ketika para reformis di Jakarta berjanji untuk menyelesaikan keluhan West Papua dengan karunia pembangunan, penerima manfaat yang seharusnya berpaling. Seperti yang sering dikatakan Benny Wenda, masyarakat West Papua tidak meminta 'pembangunan' - mereka meminta kemerdekaan. Pemberontakan tahun 2019 dan pembentukan pemerintahan sementara telah memaksa permintaan ini masuk ke dalam agenda nasional Indonesia, dan menarik perhatian internasional setelah beberapa dekade nyaris diam. Kelompok solidaritas bersatu, dengan orang Indonesia non-Papua bersedia menghadapi penangkapan dan bahkan penjara karena menantang konsensus kolonial. Protes massa menandakan aliansi yang tumbuh antara orang Papua dan pekerja Indonesia, pelajar dan petani, yang semuanya menderita di bawah tatanan plutokratis yang sama. Sementara peluang masih ditumpuk terhadap orang Papua, semua pihak melihat ke Timor Lorosa'e - pemenang yang tidak mungkin melawan pendudukan Indonesia yang genosida pada pergantian milenium - dan bertanya-tanya apakah West Papua suatu hari nanti akan mengikuti.</div><div style="text-align: justify;">__________</div><div style="text-align: justify;"><b>Sumber jurnal: (<a href="https://newleftreview.org/sidecar/posts/the-struggle-for-merdeka" target="_blank"><span style="color: #cc0000;">https://newleftreview.org</span></a>)</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>#WestPapua #Indonesia #FreeWestPapua #Referendum</b></div><div style="text-align: justify;"><b>#ReferendumForWestPapua</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Posted by: Admin</b></div><div style="text-align: left;"><b>Copyright ©</b><b><a href="https://newleftreview.org/sidecar/posts/the-struggle-for-merdeka" target="_blank"><span style="color: #cc0000;">https://newleftreview.org</span></a></b><b> </b><u><i><span style="color: #666666;">"sumber"</span></i></u> <br />Hubungi kami di E-Mail ✉:<b> <a href="mailto:tabloid.wani@gmail.com"><span style="color: #0b5394;">tabloid.wani@gmail.com</span></a></b></div>

C.D. White | Perjuangan untuk Merdeka - Jurnal The New Left Review

Gambar: Vincent Bevins melalui grafis memaparkan rezim 1965 yang disponsori AS di Indonesia, dan konsekuensi nyata yang terlibat bagi rakyat...

Baca lainnya »