0
Sebarkan ! "Share"...
Gubernur Papua Tuding Polisi Terlibat Jauh dalam Pilkada
 Gubernur Papua, Lukas Enembe. Foto: Dok Jubi.
Jayapura -- Gubernur Papua, Lukas Enembe di Jakarta, Selasa (14/3/2017) menuding oknum polisi terlibat terlalu jauh dalam Pilkada di beberapa kabupaten di Papua.

Dalam wawancara dengan salah satu stasiun Televisi Swasta, Gubernur Enembe mengaku mendapatkan banyak laporan dari para bupati yang wilayahnya menyelenggarakan pilkada beberapa waktu lalu.

"Kami punya saksi, punya laporan dari para bupati yang disampaikan kepada kita. Kabupaten Jayapura, dimana 17 distrik di Kabupaten tersebut harus PSU (Pemilihan Suara Ulang), ini keterlibatan anggota polisi luar biasa terjadi. Kita ikuti dari awal. Semua daerah hampir sama. Oleh karena itu, saya minta untuk hentikan kegiatan ini," kata Gubernur Enembe.

Selain mempersoalkan pendanaan PSU yang sangat besar, menurut Gubernur Enembe, keterlibatan oknum polisi seperti ini akan menciptakan instabilitas di Papua. Gubernur mencontohkan Kabupaten Jayapura yang anggota KPPSnya diperiksa. Menurutnya, kepolisian tidak punya hak untuk memeriksa KPPS. Selain itu, di Kabupaten Yapen, dalam PSU ada anggota polisi juga terlibat mendampingi Panwaslu Provinsi. Sedangkan di Kabupaten Intan Jaya ada berita acara yang dibuat Polres, lalu ditandatangani karena form C2nya tidak ada.

"Disuruh hitung (menggunakan) perhitungan Polda. Ini tidak benar," ungkap Enembe.

Tak hanya meminta Kapolda Papua menarik pasukan-pasukan yang diturunkan disemua distrik, Gubernur Papua bahkan meminta meminta Kapolri dan Presiden segera menarik Kapolda Papua, Irjenpol Paulus Waterpauw.

"Kapoldanya segera ditarik, karena kewenangan ini, kewenangan gubernur. Kewenangan Otsus. Gubernur biasa meminta tapi kalau sudah keterlaluan lebih baik ditarik," kata Enembe.

Ia berharap tidak boleh ada gangguan seperti ini lagi dalam pilkada karena akan berdampak pada insstabilitas yang luar biasa di Papua.

"Kita lakukan Pilkada di 11 kabupaten sudah baik. Dan ini saat ini terganggu luar biasa. Bisa terganggu stabilitas. Berpengaruh pada stabilitas lain, rakyat terganggu juga," jelas Enembe.

Menanggapi pernyataan Gubernur Papua ini, Kepala bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua Kombes Pol AM Kamal di Kota Jayapura, Selasa malam, menggatakan pihaknya dalam mengawal pelaksanaan pesta demokrasi di 10 kabupaten dan satu kota pada pilkada 2017 sudah sangat netral.

"Pernyataan Pak Gubernur itu sangat subjektif, tidak mendasar dan tidak layak disampaikan ke media," kata AM Kamal menanggapi pernyataan Gubernur Lukas Enembe dan “running text” di salah satu stasiun tv swasta nasional. (*)


Copyright ©Tabloid JUBIHubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Post a Comment

Silahkan beri KOMENTAR anda...!!! dibawa sini... :p

 
Top